Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

5.555

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Jurnal Natapraja : Kajian Ilmu Administrasi Negara Dia: Jurnal Administrasi Publik Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat JURNAL KOLABORASI Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Policy & Governance Review AL ISHLAH Jurnal Pendidikan Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Nyimak: Journal of Communication Jurnal Bina Praja Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Sawala : Jurnal Administrasi Negara Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik) Jurnal Yudisial Jurnal Administrasi dan Manajemen Jurnal Ilmu Kepolisian JPSI (Journal of Public Sector Innovations) PERSPEKTIF Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Jurnal Darma Agung Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Media Bina Ilmiah Journal Research of Social Science, Economics, and Management MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan SWATANTRA Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional Asian Journal of Social and Humanities ENDLESS : International Journal of Future Studies Journal of Islamic Education Research

Sri Rahayu, Amy Yayuk

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

Author-ID : 4115887

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kepolisian Negara Republik Indonesia Galih Putra Samodra Amy Yayuk Sri Rahayu
Jurnal Ilmu Kepolisian Vol 15, No 3 (2021): Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 15 Nomer 3 Tahun 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35879/jik.v15i3.342

Analisis Desain Struktur Organisasi Pada Lembaga Sertifikasi Profesi LEMDIKLAT POLRI Adi Gunawan Sofwan Amy Yayuk Sri Rahayu
Jurnal Ilmu Kepolisian Vol 15, No 3 (2021): Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 15 Nomer 3 Tahun 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35879/jik.v15i3.340

PERANAN AMICUS CURIAE PADA PUTUSAN GUGATAN TERHADAP PROSES SELEKSI CALON HAKIM AGUNG Muhammad Ilham Hasannudin; Amy Yayuk Sri Rahayu
Jurnal Yudisial Vol 15, No 1 (2022): ARBITRIO IUDICIS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v15i1.533

ABSTRAK Paradigma baru tata kelola pemerintahan yang dipengaruhi oleh konsep collaborative governance menekankan pada kolaborasi yang produktif antara negara dan publik. Hubungan di antara keduanya tidak dibatasi namun justru menimbulkan simbiosis mutualisme dengan berbagai variasi bentuk salah satunya amicus curiae. Amicus curiae dikenal sebagai suatu mekanisme memberikan masukan kepada majelis hakim untuk suatu perkara yang dilakukan oleh para pihak yang tidak berperkara di mana hal tersebut dibenarkan oleh kebiasaan dan undang-undang. Pembuktian kolaborasi yang signifikan antara negara dan publik melalui amicus curiae tampak pada penanganan perkara gugatan terhadap proses seleksi calon hakim agung yang telah diputus dengan Putusan Nomor 270/G/2018/PTUN-JKT. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui analogi majelis hakim pada Putusan Nomor 270/G/2018/PTUN-JKT dalam mengakui kedudukan amicus curiae sebagai nilai yang hidup di masyarakat sekaligus mempertimbangkan bahwa objek gugatan sebagai tata usaha negara (TUN) namun tidak dapat dilakukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi literatur dengan mengkaji setidaknya tiga konsep yaitu sumber hukum berupa nilai yang hidup di masyarakat; yurisprudensi tentang kompetensi absolut PTUN; dan collaborative governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim pada perkara ini memiliki penalaran yang paradoks. Majelis hakim tidak mengadopsi isi amicus curiae dan tidak merujuk kepada yurisprudensi yang telah berkembang namun lebih memilih untuk mengambil analogi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).Kata kunci: amicus curiae; kompetensi PTUN; nilai masyarakat. ABSTRACT The new paradigm of good governance influenced by the collaborative governance concept emphasizes productive collaboration between the state and the public. This relationship is not limited instead it creates various types of mutualism one of which is amicus curiae. It is a mechanism where non-litigants provide input about a case to the panel of judges justified by custom and the law. The significant collaboration between the state and the public through the amicus curiae can be seen in the handling of the lawsuit against the selection process of Supreme Court justice candidates which has been decided with the Decision Number 270/G/2018/PTUN-JKT. The focus of this research is to discover the analogy of the panel of judges in Decision Number 270/G/2018/PTUN-JKT in acknowledging the position of amicus curiae as a living value in society while considering that the object of the lawsuit is a state administration (TUN) but it can’t be filed to the state administrative court (PTUN). The method used in this research is a literature study examining at least three concepts, namely legal sources in the form of values that live in the society, jurisprudence on the absolute competence of PTUN, and collaborative governance. The result shows that the panel of judges, in this case, has paradoxical reasoning. The panel of judges does not adopt the content of amicus curiae and the developed jurisprudence but prefers to apply an analogy from the Supreme Court Circular (SEMA). Keywords: amicus curiae; PTUN competence; society values.

EVALUASI PENYELENGGARAAN BLENDED LEARNING PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KETENAGAKERJAAN Niki Ferdian; Amy Yayuk Sri Rahayu
Media Bina Ilmiah Vol. 17 No. 3: Oktober 2022
Publisher : LPSDI Bina Patria

This istudy iaims ito analyze tthe dependent variable of the icurrent iaccount balance in iASEAN-6 by sampling based on annual time-series data for the 2010-2019 period. The independent ivariables iused iin ithis istudy iare ithe exchange rate as the core independent variable, then igross idomestic iproduct iand iforeign idirect iinvestment as control ivariables. All idata iin ithis istudy iwere iobtained ifrom ithe World Bank. Fixed effect model (FEM) panel data analysis method was used. Based ion ithe ipartial itest (t-test), ithe core independent variable of the exchange rate ihas ia isignificanti effect ion ithe icurrent iaccount balance in ASEAN-6, as well as the control variable, namely gross domestic product and foreign direct investment, which has a significant effect on the current account balance in ASEAN-6. Meanwhile, tthe isimultaneous itest (F-Test) shows ithat ithe iexchange irate, igross idomestic product iand iforeign idirect iinvestment simultaneously ihave ia isignificant ieffect ion ithe current iaccount ibalance iin ASEAN-6.

MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI DKI JAKARTA Ana Maisyaroh Indrayanti; Amy Yayuk Sri Rahayu
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Pemungutan pajak di Indonesia tidak hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, tetapi juga Pemerintah Daerah. Kewenangan yang besar dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melayani kepentingan masyarakat idealnya juga disertai dengan semakin besarnya kewenangan dalam menetapkan pajak dan retribusi. Akan tetapi kenyataanya daerah tidak memiliki keleluasaan dalam menetapkan tarif pajak dan retribusi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, usaha yang dilakukan, serta tantangan yang dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi Pustaka. Sebagai Ibu Kota Negara Indonesia, Provinsi DKI Jakarta memiliki mobilitas yang sangat tinggi sehingga menyebabkan tingginya tingat kemacetan lalu lintas. Hal ini menyebabkan Pajak Kendaraan Bermotor menjadi sumber pendapatan terbesar Provinsi DKI Jakarta. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Provinsi DKI Jakarta menetapkan Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dengan diberlakukannya tarif pajak progresif kendaraan bermotor pribadi. Tarif yang dikenakan pada kendaraan bermotor pertama sebesar 1,50% (satu koma lima nol persen), kedua sebesar 2% (dua persen), ketiga sebesar 2,50% (dua koma lima nol persen), keempat dan seterusnya sebesar 4% (empat persen). Hal ini membawa keuntungan bagi Provinsi DKI Jakarta, yaitu pada tahun 2018 melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah memperoleh penerimaan sebesar 5,69 triliun.

ANALISIS AKTOR DAN FAKTOR KONDISI AWAL YANG MEMPENGARUHI COLLABORATIVE GOVERNANCE PROGRAM BELI KREATIF LOKAL JABODETABEK Veni Robiatal Adawiyah; Amy Yayuk Sri Rahayu
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 4 (2022): November 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

UMKM memiliki peran yang strategis sebagai penggerek perekonomian negara. Di masa pandemi covid-19 sebagian besar UMKM mengalami penurunan pendapatan disebabkan permasalahan yang semakin kompleks. Walaupun demikian terdapat sebagian kecil UMKM yang justru memiliki pendapatan yang tetap bahkan meningkat. Hal ini menarik berbagai penelitian untuk mengkaji bagaimana UMKM dapat bertahan dalam menjalankan usahanya di masa pandemi covid-19. Apakah UMKM tersebut bergerak sendiri-sendiri atau dengan bantuan pemerintah atau ada aktor lainnya yang dapat membantu UMKM? Melalui studi ini peneliti akan mengkaji bagaimana program Beli Kreatif Lokal sebagai bagian dari strategi untuk membantu UMKM di masa pandemi covid-19. Tujuan dari studi adalah untuk memetakan siapa saja aktor yang dapat berperan dan bagaimana kondisi awal yang dapat dijadikan modal sosial untuk membantu UMKM tersebut. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripstif kualitatif dengan studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan menggambarkan bahwa collaborative governance yang dilakukan aktor state dan non state dapat membantu kesulitan UMKM di masa pandemi covid-19. Perbedaan sumber daya atau kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing aktor dan insentif untuk berpartisipasi berperan sebagai modal sosial untuk melakukan kolaborasi.

PENCEGAHAN HIV/AIDS MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE ANTARA PEMERINTAH, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, DAN MASYARAKAT DI PROVINSI DKI JAKARTA Agung Rheza Fauzi; Amy Yayuk Sri Rahayu
p ISSN 1693-3478
Publisher : SWATANTRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.837 KB)

Kasus HIV/AIDS di Indonesia terus mengalami peningkatan dan telah menjalar ke seluruh provinsi di Indonesia. Sebagai provinsi dengan jumlah kasus HIV tertinggi yang dilaporkan, DKI Jakarta melalui Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) berupaya melakukan pencegahan meningkatnya kasus HIV/AIDS melalui tata kelola kolaboratif (collaborative governance) antara Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat. Tata kelola kolaboratif ini dikuatkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 231 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proses kolaborasi antara Pemerintah, LSM, dan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis tata kelola kolaboratif yang efektif dalam rangka pencegahan HIV/AIDS di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan proses kolaborasi pencegahan HIV/AIDS di Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori tata kelola kolaboratif yang berfokus pada proses kolaborasi. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa tata kelola kolaboratif sudah terjalin antara KPAP, Dinas Kesehatan, LSM, Kelompok Kerja (Pokja), dan Masyarakat. Namun, masih belum dikatakan efektif karena kurangnya peran pokja dan LSM yang masih tergantung dari lembaga donor dalam melakukan kegiatannya.

IMPLEMENTATION OF THE SPECIAL AUTONOMY BUDGET POLICY IN THE FIELD OF EDUCATION IN WEST PAPUA PROVINCE Mersi Homer; Amy Sri Yayuk Rahayu
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 1 (2023): FEBRUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i1.3124

Policy autonomy special exists from decentralization in Indonesia. Enactment autonomy special for Papua is expected to bring change from side development, enhancement level life public original Papua or so-called OAP, and respect to native rights Papua (OAP) as well as overcome various problems the conflict that occurred. Autonomy special for Papua is regulated in Law Number 21 of 2001 to 2020 or for 20 years, Change second arranged in Law Number 2 of 2021. Education for Indigenous Papuans (OAP) is one regulated aspect of Constitution autonomy specifically Papua as well derivatives. Objective Study This is To know the implementation of autonomy fund policy particularly in the field of Education in West Papua Province, factor inhibitors and supports as well as efforts made to overcome problems that occur. The method research used is descriptive-qualitative. Data collection techniques are carried out with collect data secondary and primary. Whereas technique analysis of research data This uses Edward III's theory where there are four internal variables see implementation wisdom budget autonomy specifically in the field of Education of West Papua Province. Research results based on four internal variables of Edward III's theory ie communication, resources, disposition, and structure bureaucracy show implementation budget autonomy specifically in the field of West Papua Education yet walk with ok. Still, their factors inhibit the implementation of budget autonomy specifically in the field of Education, p This can see from areas that haven't touched development in the field of Education accordingly to the mandate of the autonomy law, especially Papuans.

ANALYSIS OF SATU DATA INDONESIA POLICY IMPLEMENTATION: THE ROLE OF BPS-STATISTICS INDONESIA AS A STATISTICAL DATA COACH Resti Amelia; Amy Sri Yayuk Rahayu
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 1 (2023): FEBRUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i1.3115

Satu Data is a program idea from the Government of Indonesia to improve data management so that it can support targeted policy making. To achieve this, open, accurate, and interoperable government data is needed. One of the data covered by the One Data Indonesia policy is statistical data, where the data supervisor is the Central Statistics Agency (BPS). BPS as a statistical data development agency must guide other agencies so that the implementation of statistical activities can run well. The purpose of this study is to determine the implementation of Indonesia's One Data policy so far, especially in terms of the role of the Central Statistics Agency as a statistical data coach in supporting the one data policy. The research method used is descriptive-qualitative. Data collection techniques are carried out by collecting data secondarily and primarily. Meanwhile, the data analysis technique of this study uses Edward III's theory where there are four variables in analyzing the implementation of Indonesia's One Data policy. The results of the study based on four variables in Edward III's theory, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, show that the implementation of One Data Indonesia has not gone well. Likewise, the role of BPS is still not optimal in fostering agencies and local governments to manage statistical data.

DINAMIKA KOLABORASI DALAM TATA KELOLA LAYANAN TERPADU SATU ATAP UNTUK PEKERJA MIGRAN KABUPATEN CIREBON JAWA BARAT Tiara Farchana Ramadhanty; Amy Yayuk Sri Rahayu
Media Bina Ilmiah Vol. 17 No. 11: Juni 2023
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tata kelola pekerja migran menjadi perhatian khusus dengan diterbitkannya undang-undang nomor 18 tahun 2018 tentang Pelindungan Pekerja migran Indonesia (UU PPMI). UU PPMI mengamanatkan pemerintah daerah membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk Pekerja Migran yang dapat mempermudah layanan untuk implementasi kebijakan pelindungan PMI. Seiring berjalannya waktu, kolaborasi dilakukan untuk memperluas layanan LTSA di Kabupaten Cirebon. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dinamika kolaborasi yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika kolaborasi dimulai dari kajian yang dilakukan oleh ILO selaku inisiator dalam kolaborasi. Kemudian terciptalah kolaborasi antar berbagai pihak. Kolaborasi yang dilakukan berlandasan motivasi untuk melindungi pekerja migran dengan memberikan layanan yang lebih baik. Selain itu, ILO sebagai lembaga inisiator dan juga donor berperan penting dalam proses kolaborasi untuk memberikan insentif. Kolaborasi tetap berjalan meskipun insentif tersebut sudah tidak ada lagi karena kontrak program yang telah habis.

Co-Authors Adra Amalia Nur Ahlina Agung Rheza Fauzi Agung Rheza Fauzi Agung Rheza Fauzi Ana Maisyaroh Indrayanti Andi Irna Amilia Andreo Wahyudi Atmoko Anugerah Yuka Asmara Artinus Hulu Bayu Arya Candarmaweni Lawaceng Candarmaweni Lawaceng Desimaria, Maharina Deti Purwanti Dwiranti, Astari Edwin Rinaldo Tampubolon Efriska Ginasti Mayangsari Fauzi, Agung Rheza Fauzia, Atina Fikri Akbar Anza Gilang Ramadhan Gitta Sonali Kusuma Wardani Gloria Erysa Meilinda Situmorang Haironi Ayu Wulandari Harahap, Anggi Aulina Hulu, Artinus Junarti Junarti Khayrani, Apriliana Cahya Krisna Puji Rahmayanti Lautt, Episcia Puspita Lischer, Kenny Maharina Desimaria Manzilia Fatma Melvina O Damanik Mersi Homer Muhammad Ilham Hasannudin Nadhifa Tazkia Ramadhani Nanang Haryono Nidaan Khafian Nidaan Khafian Niki Ferdian Novia, Reni Putrika, Afiatry Ratna Puspita Sari Ratna Yuniati Resti Amelia Rochman, Naufal Noor Ruhuputty, Mohammad Fuad Amin SAHLAN, MUHAMAD Soeling, Pantius Drahen Syifa Amania Afra Syifa Amania Afra Tiara Farchana Ramadhanty Veni Robiatal Adawiyah Wahyu Mahendra Widya Kartika Yelli Effrisa Zairyanto Poedjiaty

Title

Found 45 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 45 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 45 Documents
Search