Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.357
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Action Research Literate (ARL) Journal Evidence Of Law Abdimas Indonesian Journal Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences Journal of Mandalika Literature LEX OMNIBUS : JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN ADMINISTRASI NEGARA MALA IN SE : JURNAL HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI Jurnal Bakti Dirgantara
Rara Amalia Cendhayanie
Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY DALAM TRANSAKSI JUAL BELI E-COMMERCE Diana Rosalina; Rara Amalia
LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2025): Lex Omnibus : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara (Juni)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/lexomnibus.v2i1.281

Abstract

The Cash On Delivery (COD) payment system has become one of the most popular payment methods in e-commerce transactions in Indonesia. Despite its convenience, the COD system carries potential legal issues, particularly regarding consumer protection. This research uses a qualitative method with a normative juridical and conceptual approach. The regulation of the COD payment system in e-commerce transactions under Indonesia’s positive law is governed, among others, by the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 1 of 2024 on Electronic Transactions, and Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trade Through Electronic Systems. Legal protection for consumers using the COD method remains limited, and the lack of public awareness about COD mechanisms increases risks for consumers. Consumers may file claims against business actors, and Article 45 paragraph 2 of the Consumer Protection Law stipulates that consumers may also resolve disputes outside of court or through non-litigation channels. The government and policymakers need to formulate specific regulations governing e-commerce transactions using the COD system, including the protection of consumer rights, the obligations of business actors, and the responsibilities of intermediaries. Consumers are expected to be more cautious and critical when conducting e-commerce transactions. The government must be proactive in promoting the use of Online Dispute Resolution (ODR) in cases involving electronic transaction disputes.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA Gusti I Nyoman Irgi Aditya; Rara Amalia Cendhayanie
LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2025): Lex Omnibus : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara (Juni)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/lexomnibus.v2i1.285

Abstract

The circulation of narcotics in Indonesia has experienced a significant increase. One of the most concerning phenomena is the involvement of children in the narcotics distribution chain, either as couriers or intermediaries. Children, who should be the subject of state protection, are instead being used as tools by narcotics networks that exploit structural weaknesses in the legal and social protection systems. This research was conducted using a normative juridical research method, namely by examining library materials or secondary data. The approaches used are the statute approach and the conceptual approach. The regulation of criminal liability for children in Indonesia is outlined in several laws and regulations, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Indonesian Criminal Code (KUHP), the 2023 Criminal Code, Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, and Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. Legal protection for children involved in narcotics-related criminal acts must still ensure the fulfillment of their rights during sentencing, based on the principle of restorative justice. However, in practice, restorative justice through the implementation of diversion by police investigators, prosecutors, and the courts has not yet been fully optimized. The government and policymakers need to strengthen the implementation of restorative justice principles within the juvenile criminal justice system. It is essential for law enforcement agencies to actively advocate for the rights of children in conflict with the law, especially those involved in narcotics distribution networks.
Kekuasaan Orang Tua dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum: Perspektif KUHPerdata Lindri Purbowati; Rara Amalia Cendhayanie
Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS) Vol. 5 No. 1 (2026): Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/ijoms.v5i1.2516

Abstract

Keterlibatan anak dalam permasalahan hukum menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan pembinaan dalam keluarga tidak selalu berjalan secara optimal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan kekuasaan orang tua terhadap anak yang bermasalah dengan hukum serta tanggung jawab hukum yang melekat pada orang tua berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kajian mengenai tanggung jawab perdata orang tua atas perbuatan anak dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum masih jarang ditemukan dalam artikel hukum keluarga maupun hukum perdata Artikel ini membahas konsep kekuasaan orang tua menurut KUHPerdata dan penerapannya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan orang tua tetap melekat selama anak masih berstatus belum dewasa menurut hukum. Dalam kondisi tersebut, orang tua tetap berkewajiban memberikan pengawasan, pembinaan, pendampingan, serta mewakili kepentingan hukum anak dalam proses penyelesaian perkara. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penyuluhan hukum dan pendidikan keluarga agar masyarakat memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawab orang tua terhadap anak berdasarkan hukum perdata.
Pembaharuan Hukum Pengaturan Karya Cipta Berbasis Artificial Intelligence di Indonesia Rara Amalia Cendhayanie; Lindri Purbowati
Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS) Vol. 5 No. 1 (2026): Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/ijoms.v5i1.2517

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mengubah pola penciptaan karya digital sekaligus memunculkan persoalan hukum terkait kepemilikan, orisinalitas, dan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta di ruang digital. Situasi ini menuntut pembaruan regulasi yang mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, sedangkan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Konstruksi pengaturan karya berbasis AI di Indonesia perlu memperkuat prinsip human authorship serta menetapkan batas keterlibatan manusia sebagai syarat perlindungan hak cipta. Dalam konteks tersebut, perlu dibedakan antara AI-assisted works yang masih berada dalam kendali kreatif manusia dan AI-generated works yang dihasilkan secara mandiri oleh sistem AI, karena perbedaan tersebut menentukan terpenuhinya unsur orisinalitas. Dengan demikian, reformasi hukum hak cipta harus mampu menjamin kepastian kepemilikan dan perlindungan hak sekaligus mendukung ekosistem ekonomi kreatif yang inovatif, berkeadilan, dan berkelanjutan di era transformasi digital.
Perlindungan Hak Anak dan Pencegahan Perkawinan Anak dalam Mendukung SDGs di Kabupaten Bogor Lindri Purbowati; Rara Amalia Cendhayanie; Marissa Kemala Dirgantini; Ario Wendra; Liza Rahmi Oktaviana; Gloria Yoko Anastasya; Opah Latifah
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2632

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur serta mengkaji upaya perlindungan hak anak yang dilakukan untuk mencegah praktik tersebut di Kabupaten Bogor. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui pengumpulan data empiris melalui wawancara kepada narasumber dan informan serta studi kepustakaan yang didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain yang utama adalah pergaulan bebas serta kondisi ekonomi keluarga, kehamilan di luar nikah, kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan sosial. Sementara itu, upaya perlindungan hak anak dilakukan melalui pembentukan Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan peran keluarga, peningkatan akses pendidikan, program pendidikan pranikah, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Upaya tersebut merupakan bentuk perlindungan hak anak yang sekaligus mendukung pencapaian SDGs, khususnya Tujuan 4 tentang pendidikan berkualitas dan Tujuan 5 tentang kesetaraan gender. Diperlukan penguatan implementasi kebijakan serta partisipasi aktif masyarakat untuk menekan angka perkawinan di bawah umur secara berkelanjutan.
Co-Authors Aprilliani, Shilvyana Ario Wendra Atmoko, Dwi Diana Rosalina Dirgantini, Marissa Kemala Dwi Atmoko Dzulkarnain, Ariefin Gloria Yoko Anastasya Gusti I Nyoman Irgi Aditya Hunny, Aura Tria Juniati, Puput Aulia Khaerani, Fatih Lindri Pubowati Lindri Purbowati Liza Rahmi Oktaviana Megawati Barthos Nunuk Sulisrudatin Nur Safana, Azzahra Nuriyah, Sitta Opah Latifah Pramudita, Tito Purnamasari, Defi Putri Andhiargo, Adelia Silalahi, Ronaldo Saputra Sudarto Sudarto Sugeng