Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

Implementasi Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Sosial Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti Rika Pertiwi; Sujianto Sujianto; Dadang Mashur
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 6 No. 4 (2024): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Mei 202
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v6i4.852

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Kemiskinan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan. Oleh sebab itu, keseimbangan antara pertumbuhan dengan pemerataan dan seberapa besar peningkatan kesejahteraan masyarakat selalu dipertanyakan bila ingin mengetahui keberhasilan pembangunan. Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi salah satu kabupaten yang tingkat penduduk miskin yang paling tinggi dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Riau, karena itu harus terus diintervensi melalui berbagai program dari pemerintah derah. Keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari beberapa pulau menyebabkan inflasi yang cukup tinggi, pertumbuhan ekonomi yang rendah, dan keterisoliran daerah sehingga kebutuhan pokok menjadi mahal. Oleh sebab itu, dibutuhkan penanganan dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk menganalisis implementasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Meranti dan untuk mengidentifikasi apa dampak yang mempengaruhi implemnetassi dalam kebijakan peurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan analisis data yang utama adalah observasi (sumber data primer), teknik penunjang studi wawancara dan dokumentasi (sumber data sekunder). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah isi kebijakan content of policy yang mempengaruhi proses implementasi.
Effectiveness of the Implementation of the Free Plowing Service Program in Tanah Datar District (Case Study of Sungai Tarab District) Muhammad Raihan Alhazra; Sujianto Sujianto
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol 3, No 2 (2024): September 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v3i2.3409

Abstract

The Free Plow Program, launched by the Tanah Datar District Government, aimed to provide economic assistance to farmers. However, the program faced challenges in Sungai Tarab sub-district due to issues with the associated regulations. This study conducted research to assess the effectiveness of the program and analyze the potential impact if free plow assistance was not provided to sharecroppers in Sungai Tarab. Budiani's theories of program effectiveness, including program targeting accuracy, program socialization, program objectives, and monitoring, were used as the framework for the research. A qualitative methodology, specifically a case study, was employed, with interviews, observations, and document searches. The research revealed several obstacles that impeded the implementation of the free plow program in Sungai Tarab sub-district. Among these are DTKS's outdated data on tenant farmers who are economically disadvantaged; the closure of the distribution of fuel assistance due to the prohibition of picking up petroleum with jerry cans; and no clear regulations on how assistance should be given fairly to tenant farmers who lack water. The Tanah Datar District Government is advised to optimize the distribution of farmer assistance (petroleum); supporting facilities, such as irrigation improvements and the procurement of pompanization systems around rain-fed rice fields in Sungai Tarab District
Strategi Implementasi Kebijakan Penataan Pegawai Non ASN di Kabupaten Bengkalis Rafika Setyawati; Sujianto Sujianto; Hasim As’ari
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 5: Agustus 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i5.4724

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi masih banyaknya isu atas kebijakan penghapusan pegawai Non ASN di Kabupaten Bengkalis. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis implementasi, faktor keberhasilan dan kegagalan, serta merumuskan strategi implementasi kebijakan penataan pegawai non ASN di Kabupaten Bengkalis.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan metode penelitian  deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil analisis SWOT ditambahkan data sekunder hasil wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan masih minim sosialisasi, sumber daya terdiri dari 13.014 orang pegawai non ASN dan masih ada 10.037 yang belum diangkat PPPK, disposisi belum ditunjukkan karena Kepala OPD masih merekrut pegawai non ASN tidak sesuai kebutuhan. Struktur birokrasi belum memiliki SOP perhitungan perekrutan jumlah pegawai non ASN yang jelas. Faktor keberhasilan terdiri dari adanya data pegawai non ASN yang sudah terverifikasi serta anjab dan ABK sebagai dasar penataan, tersedianya pegawai non ASN yang memiliki kompetensi dan pendidikan baik serta adanya kebijakan PPPK. Faktor kegagalan kurangnya sosialisasi, belum memiliki penilaian kinerja yang efektif, salahpaham kebijakan dan praktik nepotisme. Strategi yang paling tepat diambil pemerintah daerah kabupaten bengkalis adalah SO (strenght-oppportunities) yaitu memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang sebesar-besarnya
Peran Kepemimpinan Adat Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Studi Kasus Desa Tanjung Koto Kampar Hulu Lili Suryani; Sujianto Sujianto; Nurmala Sari; Lilis Wahyuni; Latip Latip
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.3383

Abstract

This study aims to analyze the role of traditional leadership in village governance in Tanjung Village, Koto Kampar Hulu District, Riau. Tanjung Village is an indigenous village that upholds the principle of Tali Bapilin Tigo as a foundation of unity between customary law, religion, and government. The study employed a descriptive qualitative approach using observation, interviews, and documentation. The results reveal that traditional leadership plays a crucial role in conflict resolution, decision-making, and strengthening the legitimacy of village governance. Although village governance is conducted democratically, the presence of traditional leaders from the four clans (Bomo, Melayu, Piliang, and Pitopang) remains a primary reference in social and political life. A comparison with other indigenous villages in Indonesia shows that Tenganan Village (Bali) is dominated by customary law, Minangkabau Nagari emphasizes the integration of customary law and Islam, while Tanjung Village represents an integration of customary law, religion, and government. This study highlights that traditional leadership can synergize with formal democracy, though challenges remain in administrative governance and village economic development
PENERAPAN MODEL DELIBERATIF DALAM PERUMUSAN PERATURAN DESA DI KAMPUNG SUNGAI TENGAH, KECAMATAN SABAK AUH, KABUPATEN SIAK Hasim As’ari; Sujianto Sujianto; Febri Yuliani; Hafzana Bedasari; Masrul Ikhsan; Ahmad Hadi
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2024): Vol. 5 No. 6 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i6.38190

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menerapkan model deliberatif dalam proses perumusan peraturan desa di Kampung Sungai Tengah, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak. Model deliberatif adalah pendekatan dalam pengambilan keputusan yang menekankan partisipasi aktif masyarakat melalui musyawarah dan dialog. Proses ini dianggap dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan transparan serta sesuai dengan kebutuhan lokal. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini mencakup observasi, wawancara mendalam, serta diskusi kelompok terfokus (focus group discussion/FGD) yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah desa. Hasil menunjukkan bahwa pendekatan ini meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan peraturan desa, menciptakan peraturan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, serta memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Saran yang diberikan meliputi perlunya pelatihan berkelanjutan untuk masyarakat, serta dukungan teknis dari pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan proses deliberatif.
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA PEKANBARU Riska Kartini; Sujianto; Zulkarnaini
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 11 No. 02 (2026): Volume 11 No. 2, Juni 2026 Release
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v11i02.44182

Abstract

This study aims to analyze the application of good governance principles in realizing a Child-Friendly City in the City of Pekanbaru. The background of this research is based on the fact that there is still a gap between the achievement of the status of Child-Friendly City and the empirical conditions in the field, especially in the fulfillment of children's rights and protection. Therefore, good governance is needed as a foundation for the formulation and implementation of policies that are in the best interests of children. This research uses the theory of good governance according to Sedarmayanti (2004) which includes nine indicators, namely participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, justice, effectiveness and efficiency, accountability, and strategic vision.The research method used is a qualitative approach with the type of explanatory descriptive research. Data was collected through observation, interview, and documentation techniques at related agencies that play a role in the implementation of the Child-Friendly City program in Pekanbaru City. The data obtained is then analyzed in depth to describe the conditions for the implementation of the principles of good governance and identify supporting and inhibiting factors in its implementation.The results of the study show that the application of good governance principles in realizing a Child-Friendly City in Pekanbaru City in general has been running, but it is not fully optimal. Several indicators such as participation, justice, and effectiveness have shown good implementation through cross-sector coordination and programs that support the fulfillment of children's rights. However, there are still obstacles in the form of limited resources, suboptimal coordination between agencies, and uneven involvement of the community and children in the policy-making process. Thus, it can be concluded that the application of the principle of good governance in realizing a Child-Friendly City in Pekanbaru City requires strengthening the implementation aspect to be more effective, inclusive, and sustainable. This research is expected to contribute as an evaluation and recommendation material for local governments in improving the quality of governance oriented towards the fulfillment of children's rights and protection.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN BANJIR ROB DI KOTA DUMAI Husnul Khotimah; Sujianto Sujianto
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 7 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i7.2026.1889-1896

Abstract

Banjir rob merupakan bencana yang sering terjadi di wilayah pesisir Kota Dumai dan berdampak pada kehidupan masyarakat, aktivitas ekonomi, infrastruktur, serta lingkungan. Kejadian banjir rob dipengaruhi oleh kenaikan muka air laut, kondisi geografis wilayah pesisir, curah hujan yang tinggi, serta belum optimalnya pengelolaan lingkungan dan infrastruktur pengendali banjir. Sebagai upaya penanggulangan, Pemerintah Kota Dumai menetapkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kota Dumai Tahun 2025–2029. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program penanggulangan banjir rob di Kota Dumai serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai, Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, serta masyarakat terdampak banjir rob. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi pelaksana, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah dilaksanakan melalui sosialisasi, pemantauan banjir rob, koordinasi antarinstansi, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir, serta penanganan darurat dan pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana kebencanaan, kondisi geografis wilayah pesisir yang rentan terhadap genangan, serta partisipasi dan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam mendukung upaya mitigasi bencana.
Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Intervening di Kantor Kecamatan Kota Pekanbaru Rein Rizka Karvy; Sujianto Sujianto; Meyzi Heriyanto; Adianto Adianto
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 25 No 1 (2026)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/njip.v25i1.909

Abstract

This study examines the effect of competence on employee performance and investigates the mediating role of organizational commitment among employees of subdistrict offices in Pekanbaru City. A quantitative approach using partial least squares structural equation modeling was employed, based on data collected from 151 employees across five subdistrict offices through purposive sampling. The findings indicate that competence has a significant positive effect on organizational commitment (? = 0.954, p < .001) and employee performance (? = 0.758, p < .05). Organizational commitment also has a significant positive effect on employee performance (? = 0.236, p < .05) and partially mediates the relationship between competence and employee performance (indirect effect = 0.225). These results suggest that competence enhances employee performance both directly and indirectly through organizational commitment. This study contributes to the literature on public sector human resource management by providing empirical evidence that organizational commitment serves as a partial mediator between competence and employee performance. The findings offer practical insights for improving employee performance within local government institutions, particularly at the subdistrict level in Pekanbaru City.
Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Liar di Kota Pekanbaru Clarissa Rahmania; Sujianto Sujianto
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.6965

Abstract

Salah satu kota di Indonesia yang berkembang dengan pesat yaitu adalah Kota Pekanbaru. Hal ini Mendorong kaum urban memilik Kota Pekanbaru sebagai tujuan urbanisasi. Penelitian ini berfokus pada fenomena masih banyaknya rumah liar yang berada pada tempat yang telah dilarang oleh pemerintah kota sehingga kondisi yang demikian menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Liar di Kota Pekanbaru. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi George C. Edwards dalam Igirisa 2022 yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, disposisi Struktur Birokrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban rumah liar di kota pekanbaru belum dapat dikatakan efektif hal ini dapat dilihat pada (1) Komunikasi ataupun sosialisasi yang dilakukan tidak merata secara keseluruh masyarakat penghuni rumah liar; (2) Sumber daya yang dimiliki secara keselutuhan telah mencukupi dan juga kompeten, namun sumber daya finansial belum terlaksana dengan baik; (3) Disposisi para pelaksana sudah cukup baik dengan mengikuti perintah dari atasan, namun komitmen untuk penertiban rumah liar belum baik karena tidak adanya jadwal penertiban dan hanya berdasarkan pada laporan yang masuk; (4) Struktur Birokrasi telah berjalan sesuai dengan SOP yang dimiliki.