Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.63
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Selat Recital Review WAJAH HUKUM Zaaken: Journal of Civil and Business Law Mendapo: Journal of Administrative Law Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Jurnal Ilmu Multidisplin Jurnal Karya Abdi Masyarakat MAXIMAL Jurnal Hukum Mimbar Justitia Joong-Ki
Taufik Yahya
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Pengaturan Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Sinta Bella, Devi; Yahya, Taufik; Hasan, Umar
Recital Review Vol. 7 No. 1 (2025): Volume 7 Nomor 1 Januari 2025
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v7i1.39352

Abstract

This article aims to analyze the provisions on parate execution of fiduciary guarantees and their legal consequences following Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. Prior to this decision, creditors had the authority to execute fiduciary guarantees directly without going through the courts when the debtor defaulted. However, the Constitutional Court emphasized that parate execution can no longer be carried out unilaterally, but must be based on an agreement regarding the default or through a court order. The research method used is normative juridical with a statutory, conceptual, and case approach, with legal materials in the form of regulations, literature, and court decisions analyzed qualitatively. The results show that this decision provides greater protection for debtors because execution can no longer be carried out without judicial oversight. On the other hand, creditors lose the certainty of automatic execution, which implies increased financing risks, additional costs, and potential delays in the execution process. This condition affects the policies of financial institutions in disbursing fiduciary-based credit. Thus, this decision emphasizes the need for a balance between protecting debtors' rights and legal certainty for creditors, while also encouraging the existence of derivative regulations and technical guidelines so that the implementation of fiduciary execution following the Constitutional Court's decision can be effective, fair, and provide legal certainty.
Perlindungan Hukum terhadap Pembeli dalam Jual Beli Tanah yang Belum Dibalik Nama Pandia, Dion; Yetniwati, Yetniwati; Yahya, Taufik
Recital Review Vol. 7 No. 2 (2025): Volume 7 Nomor 2 Juli 2025
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Land sale and purchase transactions often end with the issuance of a Sale and Purchase Deed (AJB) without being followed by the transfer of the certificate name. This situation creates legal uncertainty for buyers, even though the payment has been completed and physical possession of the land has been transferred. Such conditions reveal a gap in public understanding as well as in land administration practices, which may potentially lead to disputes. This study aims to analyze the legal consequences of land transactions without a name transfer and the forms of legal protection available to disadvantaged buyers. The research employs a normative juridical method with a statutory approach and analysis of secondary data, including literature, regulations, and relevant court decisions. The findings show that legal certainty can only be guaranteed if the name transfer process is carried out in accordance with the Basic Agrarian Law (UUPA) and Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration. Nevertheless, even without a certificate transfer, buyers may still obtain preventive legal protection through the AJB and physical control of the land, as well as repressive protection through litigation in court. Therefore, the transfer of certificate ownership constitutes a crucial instrument in ensuring legal protection and certainty of land rights for buyers.
Pemberdayaan Komunitas Sekolah Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Game Online Yang Mengandung Unsur Judi Yahya, Taufik; Najemi, Andi; Kusniati, Retno; Monita, Yulia; Fathni, Indriya
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 2 (2025): Bulan November
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v4i2.593

Abstract

Penyalahgunaan game online yang mengandung unsur judi menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di kalangan pelajar. Banyak game daring yang mengandung fitur seperti loot box, gacha, atau sistem taruhan tersembunyi yang dapat memicu perilaku adiktif dan mendorong anak-anak dan remaja terlibat dalam praktik perjudian terselubung. Dampaknya tidak hanya pada aspek psikologis dan akademik siswa, tetapi juga dapat mengarah pada persoalan hukum dan sosial yang lebih serius. Fenomena ini menuntut respons strategis yang melibatkan seluruh elemen komunitas sekolah, mulai dari guru, orang tua, hingga peserta didik. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan komunitas sekolah, khususnya SMAN 4 Kota Jambi, agar memiliki pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani penyalahgunaan game online yang mengandung unsur judi. Kegiatan utama dalam program ini meliputi penyuluhan hukum terkait perjudian digital, pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa, serta penguatan peran orang tua dalam pengawasan aktivitas daring anak. Luaran yang ditargetkan dari program ini antara lain: (1) meningkatnya pemahaman hukum dan digital di lingkungan sekolah terkait bahaya game online yang bersifat judi, (2) tersusunnya modul literasi digital dan panduan pengawasan aktivitas daring anak bagi guru dan orang tua, serta (3) terbentuknya forum komunikasi sekolah-orang tua dalam memantau penggunaan game online di kalangan siswa. Melalui pendekatan kolaboratif dan edukatif, program ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem sekolah yang lebih aman, sehat, dan terlindungi dari ancaman digital yang merusak generasi muda.
Meningkatkan Pemahaman Pelajar Terhadap Bahaya Bullying Taufik Yahya; Herry Liyus; Sasmiar, Sasmiar; Rapik, Muhamad; Erwin, Erwin; Najemi, Andi
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1: November 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v4i1.5754

Abstract

Kasus bullying yang kerap terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia dan makin memprihatinkan. Hasil kajian Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter menyebutkan, hampir setiap sekolah di Indonesia ada kasus bullying, meski hanya penindasan verbal dan psikologis/mental. Oleh karena itu perlu penanganan yang serius untuk segera dicegah dan ditanggulangi, karena selain membuat suasana belajar menjadi tidak nyaman, dampaknya yang lebih besar bisa membuat siswa yang menjadi korban akan melakukan tindakan berbahaya akibat rasa malu, depresi dan mentalnya akan terganggu, bahkan ada anak yang sampai bunuh diri. Pebuatan bullying di sekolah bisa terjadi dimana saja, tidak terkecuali pelajar yang berada di Kabupaten Muaro Jambi khususnya pelajar SMAN.1 Kabupaten Muaro Jambi. Oleh karena itu Program pengabdian ini sangat penting dilakukan guna memberikan bekal kepada pelajar agar pelajar dapat terhindar dari perbuatan bullying baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Penyuluhan hukum ini dilakukan oleh Tim yang memiliki keahliah ilmu hukum. Luaran kegiatan pengabdian ini menghasilkan publikasi di media cetak online pada tahun berjalan dan Publikasi pada jurnal nasional berISSN. Metode pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilakukan bermitra dengan Kepala Sekolah SMAN.1 Pijoan Kabupaten Muaro Jambi, dengan melakukan beberapa tahapan, yaitu mulai dari penentuan mitra, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi guna memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada mitra, khususnya pelajar SMAN.1.Pijoan Kab. Muaro Jambi, sehingga dapat meningkatkan pemahaman pelajar terhadap perbuatan bullying dan akibat yang ditimbulkan dan nantinya pelajar tersebut mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan bullying merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan ada akibat hukumnya apabila perbauatan tersebut dilakukan dan terhadap korban perlu dilakukan pendampingan agar tidak menimbulkan trauma pada dirinya.
Bentuk Perlindungan Hukum Penyelesaian Sengketa Pinjaman Online di Indonesia (Suatu Pendekatan Norma Hukum) Rosmidah, Rosmidah; Yahya, Taufik; Wulansari, Ditya Putri
Wajah Hukum Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1450

Abstract

The research aims to explore and analyze legal protection for parties in online loan transaction disputes and alternative dispute resolution through online loan application service networks. The type of research is normative legal research (normative research) using a statutory approach, a conceptual approach, analysis of legal materials is carried out by interpreting and assessing related laws and regulations and selecting relevant legal materials. The research results show that legal protection for parties in transaction disputes through the online loan application service network must be based on an agreement based on mutual agreement with the legal online loan provider and a dispute resolution institution must be determined in the initial agreement, carrying out legal enforcement for unlawful acts committed by the provider. and provide, in principle, this protection to protect the rights of debtors as consumers, resolving disputes in online loan transactions for technology-based loan actors because borrowers still do not know in detail the dispute resolution mechanism, Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK. 01/2016 Article 29 letter e only regulates the principle of dispute resolution which is carried out simply, quickly and at low cost, the parties can freely choose a dispute resolution institution that has been recommended by the Financial Services Authority.
Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Jawa Tengah Di Desa Rantau Makmur Sinta, Sinta; Yahya, Taufik; Fathni, Indriya
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v4i1.20653

Abstract

This study aims to determine and analyze how the implementation of inheritance in Central Java indigenous peoples in Rantau Makmur Village, Berbak District, Tanjung Jabung Timur Regency and what are the factors that influence the implementation of inheritance in the indigenous people of Central Java. The methodology used in this research is the Juridical Empirical research method, namely legal research to analyze and examine the workings of law in society. Based on the results of the study, it can be stated that in the indigenous people of Central Java in the village of Rantau Makmur, there is a legal gap in the inheritance of the inheritance obtained by the heirs. Based on the provisions of the traditional seloko segendong sepikul in the distribution of the inheritance of the Javanese indigenous peoples, which used to be a guideline in the implementation of inheritance by the indigenous people of Central Java. Where the son's share of inheritance is two (sepikul) compared to one (segendong) with the daughter's share, but currently the inheritance share is divided equally or equally between sons and daughters. The non-implementation of inheritance distribution in a segendong manner is influenced by factors of justice, heirs' agreement and educational factors. With the gap in the distribution of inheritance caused by several of these factors, inheritance must pay attention to the principles of inheritance in customary law and there is a need for legal awareness regarding justice in terms of rights and proportions of the community itself in accordance with the current social conditions in society. continue to pay attention to and preserve the values ​​contained in customary inheritance law norms. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pewarisan pada masyarakat adat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pewarisan pada masyarakat adat Jawa Tengah tersebut. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum untuk menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa pada masyarakat adat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur terjadi kesenjangan hukum dalam pewarisan terhadap bagian warisan yang diperoleh ahli waris. Beradasarkan ketentuan seloko adat segendong sepikul dalam pembagian warisan masyarakat adat Jawa yang dahulu menjadi pedoman dalam pelaksanaan pewarisan oleh masyarakat adat Jawa Tengah. Di mana bagian warisan anak laki-laki dua (sepikul) berbanding satu (segendong) dengan bagian anak perempuan, tetapi saat ini bagian warisan dibagi sama rata atau seimbang antara anak laki-laki dan anak perempuan. Tidak terlaksanaannya pembagian warisan dengan cara sepikul segendong dipengaruhi oleh faktor keadilan, kesepakatan ahli waris dan faktor pendidikan. Dengan adanya kesenjangan dalam pembagian warisan yang disebabkan oleh beberapa faktor tersebut, maka dalam pewarisan harus memperhatikan asas-asas pewarisan dalam hukum adat serta diperlukan adanya kesadaran hukum mengenai keadilan secara hak dan proporsi dari masyarakat itu sendiri yang sesuai dengan keadaan sosial pada masyarakat saat ini dengan tetap memperhatikan dan melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum waris adat.
Kepastian Hukum atas Kepemilikan Hak atas Tanah Melalui Program Reforma Agraria di Kabupaten Muaro Jambi Arsa, Gebrina Zahra; Rosmidah; Yahya, Taufik
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1669

Abstract

Program Reforma Agraria di Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan setelah berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) PT Sawit Desa Makmur yang menyebabkan tanah kembali menjadi tanah negara. Namun, masyarakat telah lama menggarap tanah tersebut tanpa memiliki dasar hukum formal, sehingga menimbulkan kebutuhan akan kepastian hukum melalui redistribusi tanah sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mencakup bagaimana pelaksanaan kepemilikan hak atas tanah melalui program tersebut serta kendala yang muncul dalam mewujudkan kepastian hukum bagi para penggarap. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris melalui studi dokumen, wawancara, dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian bidang tanah telah diterbitkan sertipikat hak milik, sedangkan sebagian lainnya masih dalam proses verifikasi sehingga menimbulkan ketidakpastian kedudukan hukum bagi penggarap. Kendala yang ditemukan meliputi ketidaksesuaian data administrasi, ketidakjelasan batas bidang, perbedaan riwayat penguasaan, serta lambatnya proses verifikasi subjek dan objek. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa Reforma Agraria telah memberikan kepastian hukum bagi sebagian masyarakat, namun pelaksanaannya belum optimal. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah meningkatkan akurasi data, mempercepat verifikasi, serta memperkuat koordinasi antarinstansi untuk mewujudkan pelaksanaan reforma agraria yang lebih efektif dan berkeadilan.
Pembatasan Jangka Waktu Jual Putus (Sold Flat) Hak Cipta Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Zahira, Ramadhanti; Yahya, Taufik; Zulfa Aulia, M.
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 7 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v7i1.45918

Abstract

The objective of this research is to examine and analyze the regulation of sold flat of copyright from the perspective of the Copyright Law (Undang-Undang Hak Cipta/UUHC) and to understand sold flat in relation to the principles of contract law. This study employs a normative juridical method with a statutory approach (normative approach), conceptual approach, and case approach. The findings indicate that regulation of sold flat is only recognized under Law No. 28 of 2014 and is reinforced by Constitutional Court Decision No. 63/PUU-XIX/2021. This regulation is considered important, as creators invest significant effort and resources into their copyrighted works. However, the sold flat arrangement contradicts Article 1381 of the Civil Code (KUHPer). From the perspective of civil contract law, sold flat agreements tend to disregard the principles of freedom of contract and balance. Ideally, such agreements should be based on the principle of freedom of contract, allowing parties to define terms and time limits, and the principle of balance to ensure no party is harmed. Other relevant principles include pacta sunt servanda, consensual and real agreement, and good faith. It is recommended that the legislature revise Articles 18 and 30 of Law No. 28 of 2014, replacing the term “Sold Flat” with “Copyright Sale and Purchased Agreement”.
Normative Vagueness of the 'Aggrieved Party' Concept and Legal Protection for Notaries under Administrative Oversight: Kekaburan Norma "Pihak yang Dirugikan" dan Perlindungan Hukum Notaris dalam Pengawasan Administratif Meliona, Vevi; Yahya, Taufik; Suryahartati, Dwi
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 7 No. 2 (2026): (2026) (In Progres)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v7i2.53349

Abstract

This study examines the legal protection of notaries against administrative sanctions imposed by the Notary Supervisory Council, specifically analyzing the ambiguity of norms in Article 7 paragraph (1) of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 15 of 2020. The research identifies that the undefined phrase "aggrieved party" creates legal uncertainty in notary supervision practices. Using normative juridical research methods with statute, conceptual, and case approaches, this study comparatively analyzes Jakarta Administrative Court Decision Number 25/G/2025/PTUN.JKT (Anne Djoenardi case) and Jakarta Administrative Court Decision Number 235/G/2019/PTUN.JKT along with its appellate decisions (Muhammad Irsan case). The findings reveal that the norm's ambiguity allows processing of complaints from parties without legal standing, potentially leading to unjust administrative sanctions. The study demonstrates that preventive legal protection through regulatory clarity and repressive legal protection through Administrative Courts are essential for ensuring due process of law for notaries. The research concludes by proposing explicit criteria for defining "aggrieved party" and mandatory legal standing verification mechanisms in early examination stages.
Co-Authors Amir, Diana Andi Najemi, Andi Anisa, Virta Yuli Arsa, Gebrina Zahra Dhaniarta, Nabila Dwi Suryahartati Erwin Erwin Hasan, Umar Yudha Herry Liyus Hery Maulana Arif Indriya Fathni Isran Idris Isran Idris Ivan Fauzani Raharja Lili Naili Hidayah Meliona, Vevi Monalisa Monalisa Pandia, Dion Raffles Raffles Rapik, Muhamad Retno Kusniati Romansyah Sahabuddin Rosmidah Rosmidah Rosmidah Saleh, Reyna Eka Saputri Saputri, Erda Sasmiar, Sasmiar Sinta Bella, Devi Sinta, Sinta Sukamto Satoto Umar Hasan Usman Usman Windarto, Windarto Wulansari, Ditya Putri Yetniwati Yetniwati Yulia Monita Yunardi, Novita Putri Zahira, Ramadhanti Zulfa Aulia, M.