Articles
<![CDATA[Pendataan dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Penanggulangan Covid 19 oleh Pemerintah Desa Di Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci ]]>
<![CDATA[M Muslih]]>;
<![CDATA[Herma Yanti]]>
<![CDATA[ Wajah Hukum Vol 5, No 2 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/wjh.v5i2.742
<![CDATA[The data collection and distribution of the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) by the Village Head is the implementation of the Central Government program in order to help ease the economic burden of the poor who are affected by the Covid-19 outbreak. The data collection and distribution of Village Funds is carried out through the respective Village Heads so that the assistance can be distributed smoothly and on target according to the goals that have been set, including in the District of Depati VII, Kerinci Regency. However, in its implementation, data collection and distribution activities are in the spotlight because there are discrepancies with the expected goals. Therefore, this study aims to further discuss the implementation of data collection and distribution of the Village Fund BLT Fund in the District of Depati VII, Kerinci Regency and the problems encountered in it.]]>
<![CDATA[Implementasi Pemberian Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ]]>
<![CDATA[Herma Yanti]]>
<![CDATA[ Wajah Hukum Vol 4, No 1 (2020): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (394.609 KB)
|
DOI: 10.33087/wjh.v4i1.154
<![CDATA[This research aims to determine the implementation of public information on BPK Jambi Provincial representative under UU No. 14 of 2008 on public information disclosure and the problems faced and efforts to resolve the issue. Therefore, this research is an empirical research law with a socio approach to legal research. Research data is collected through document studies and interviews with respondents and informant that are relevant to the research object. From the results of the research is known that the implementation of public information in BPK Jambi Provincial representatives has reflected the principles of providing public information services as stipulated in the UU KIP. Public information is provided openly through the provision and provision of public information conducted directly through the Information and Communication Center (PIK) and also accessible through the BPK website, so as to enable the public to obtain a variety of public information that is managed by the BPK quickly and easily free of charge. Nevertheless, in the provision of information encountered problems, caused by the high level of public curiosity to the BPK provincial representatives have not been balanced with the level of public understanding of the task of the BPK function along with the policies and procedures of providing public information by BPK. Because it needs to be balanced with the improvement of socialization to the community so that the environment is manifested public information disclosure that more guarantees the fulfillment of community needs in obtaining information.]]>
<![CDATA[SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILU DAN PENYELESAINNYA OLEH PERADILAN TATA USAHA NEGARA ]]>
<![CDATA[Herma Yanti]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2014): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (85.886 KB)
|
DOI: 10.33087/legalitas.v6i1.126
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD telah memperluas kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan diberikannya kewenangan baru kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa baru dibidang pemilihan umum, yang disebut dengan sengketa tata usaha negara pemilu. Berbeda dengan sengketa tata usaha Negara yang sudah dikenal sebelumnya, para pihak dalam sengketa tata usaha Negara pemilu ini lebih spesifik yaitu penyelenggara pemilu dengan calon peserta pemilu. Begitupun mekanisme penyelesaiannya juga berbeda dengan penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam undang-undang peradilan tata usaha Negara. Untuk itu, tulisan ini membahas lebih lanjut tentang apakah yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara pemilu tersebut dan bagaimana pula mekanisme penyelesaiannya oleh pengadilan tinggi tata usaha Negara.Kata Kunci: Sengketa, Penyelesaian, Pemilu]]>
<![CDATA[PERANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA JAMBI ]]>
<![CDATA[Herma Yanti]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2016): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (119.817 KB)
|
DOI: 10.33087/legalitas.v8i2.21
<![CDATA[Pemungutan PBB Perkotaan merupakan kewenangan baru Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Jambi yang mulai diimplementasikan sejak tahun 2014 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Mengingat luas dan besarnya subjek dan objek yang dapat dijadikan sasaran pemungutan PBB, Dispenda Kota Jambi seharusnya dapat memainkan peranan yang dimiliki seoptimal mungkin sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan dan meningkat dari tahun ke tahun guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Jambi. Penelitian ini melihat bagaimana pelaksanaan peranan Dispenda dalam pelaksanaan pemungutan PBB di Kota Jambi, kendala-kendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Sumber data diambil dari pelaksanaan pemungutan PBB yang telah direalisasikan, yaitu tahun 2014 dan tahun 2015. Peranan Dispenda diukur berdasarkan prosentase pencapaian target PBB yang mampu direalisasikan. Berdasarkan prosentase tersebut dapat dilihat kecendrungannya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa untuk Tahun 2014, Peranan Dispenda dapat dikatakan sangat optimal, sedangkan untuk Tahun 2015 terjadi penurunan sehingga kurang optimal. Hal ini disebabkan beberapa kendala-kendala yang perlu diupayakan jalan keluarnya, sehingga ke depannya peranan Dispenda dapat lebih ditingkatkan kembali.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERLUASAN KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI ]]>
<![CDATA[Herma Yanti]]>;
<![CDATA[Masriyani Masriyani]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 11, No 2 (2019): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (266.175 KB)
|
DOI: 10.33087/legalitas.v11i2.177
<![CDATA[Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan teah memperluas kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dibandingkan sebelumnya berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 tahun 2004 jo UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Perluasan kewenangan PTUN tersebut terkait dengan diperluasnya makna keputusan yang menjadi objek sengketa di PTUN serta penambahan kewenangan baru yaitu kewenangan mengadili tindakan pemerintahan, kewenangan pengujian ada tidaknya penyalahgunaan wewenang, kewenangan memutus permohonan atas keputusan fiktif positif, serta adanya pengalihan kewenangan memutus perkara pasca upaya administratif yang sebelumnya merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan lebih lanjut cakupan perluasan kewenangan PTUN berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tersebut serta melihat implementasinya pada PTUN Jambi. Data-data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara terstruktur dengan responden di PTUN Jambi. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dari data-data tentang penanganan perkara yang dilakukan PTUN Jambi sejak Tahun 2015 hingga pertengahan Tahun 2019, belum semua kewenangan tersebut terlihat implementasinya pada PTUN Jambi.]]>
<![CDATA[Implementasi Penyelesain Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Provinsi Jambi ]]>
<![CDATA[Herma Yanti]]>
<![CDATA[ Wajah Hukum Vol 6, No 2 (2022): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/wjh.v6i2.1085
<![CDATA[The existence of the Jambi Provincial Information Commission is expected to be able to resolve public information disputes effectively and efficiently so that the information disclosure mandated by Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure can be realized. However, as an institution that was newly formed in 2014, of course, it cannot be separated from various limitations that affect the implementation of the Information Commission's functions. Therefore, this study aims to further examine how the implementation of public information dispute resolution at the Information Commission in Jambi Province. According to this purpose, this research is an empirical legal research with a socio legal research approach. The data used in this study are dispute resolutions carried out for the last 3 (three) years from 2019 to 2021. These data were collected through interviews with members of the Information Commission who were related and who understood the problem under study and conducted studies on various documents relevant. From the results of the study, it is known that the Jambi Information Commission has carried out the resolution of the information dispute as determined, but in its implementation it can be said that it has not been carried out effectively and efficiently, because only a small part can be resolved quickly through mediation, most of the others must be resolved further through the process. non-litigation adjudication which consists of several stages so it requires more time. In addition, because not all decisions handed down by the Commission can be accepted by the disputing parties, they will proceed to court. ]]>
<![CDATA[Pengaturan Hak Mendapatkan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014 ]]>
<![CDATA[Herma Yanti]]>;
<![CDATA[Supeno Supeno]]>;
<![CDATA[Nazifah Nazifah]]>
<![CDATA[ Wajah Hukum Vol 7, No 1 (2023): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/wjh.v7i1.1204
<![CDATA[Jambi Province Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Public Information Services for the Implementation of Regional Government is a follow-up to the provisions of Law Number 14 of 2014 concerning Public Information Disclosure (UU KIP). However, the provisions regarding the arrangements for submitting requests for information dispute resolution to the Information Commission based on Regional Regulation Number 3 of 2014. This research is normative legal research with a comparative legal approach and statutory approach. From the results of the research it is known that for the provision of public information it turns out that the requirements and time limits specified in the Perda actually exceed the provisions specified in UU KIP. Meanwhile for the submission of an application for settlement of information disputes by the Petitioner to the Information Commission, it turns out that the Perda does not contain clear and complete arrangements as stipulated in the UU KIP. ]]>
<![CDATA[Implementasi Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ]]>
<![CDATA[Yanti, Herma]]>;
<![CDATA[Saputra, Warfian]]>;
<![CDATA[Aditya, Dickie]]>
<![CDATA[ Wajah Hukum Vol 8, No 2 (2024): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/wjh.v8i2.1666
<![CDATA[As a regional apparatus tasked with supporting the implementation of the DPRD's duties and functions, the DPRD Secretariat is expected to be able to implement these tasks optimally, especially supporting the implementation of the DPRD's main function in forming Regional Regulations. This research aims to see how it is implemented at the West Tanjung Jabung Regency DPRD Secretariat and what factors influence its implementation. The research type is empirical legal research with a socio legal research approach. Primary data was collected through interviews with respondents from the DPRD Secretariat who were determined using purposive sampling, as well as studying documents that had been compiled and were available at the DPRD Secretariat related to the implementation of programs and activities that had been carried out to support the implementation of the DPRD's functions in the formation of Regional Regulations. 2021 to 2023. Meanwhile, secondary data was collected from library sources, namely related laws and regulations, books and journals. The results show that the implementation of the tasks of the DPRD Secretariat of West Tanjung Jabung Regency is not optimal every year. The factors that influence this are mainly the limited human resources of the DPRD Secretariat and several other factors that need to be followed up for future improvements.]]>
<![CDATA[Regulations Concerning International Arbitral Awards in Indonesia: An Approach to the Theory of Legal Values by Gustav Radbruch ]]>
<![CDATA[Supeno, Supeno]]>;
<![CDATA[Yanti, Herma]]>
<![CDATA[ Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 12 No. 2 (2022): October ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/ad.2022.12.2.298-325
<![CDATA[One of the aims that underlies the establishment of the board of arbitration is to keep business dispute settlement efficient. The principle of resolving disputes through arbitration is final and binding, indicating that this decision can be directly enforced. The law concerning Arbitration in Indonesia asserts that an arbitral award can be taken further for an appeal to a District Court, or it can even be revoked. This is normative research with a theoretical approach. The research results conclude that international arbitral awards in Indonesia do not correspond to Gustav Radbruch’s theory because it fails to guarantee proportional justice for all interests and fails to ensure legal certainty due to conflicts of norms that may harm one of the parties. The clauses in the law governing arbitration in Indonesia need revising to fit Gustav Radbruch’s theory by removing articles that are not accordance with the principle of justice, certainty and expediency, should be a guarantee that arbitration international awards will be recognized dan implemented in Indonesia without any interference from Indonesia courts. Keywords: reward, justice, legal certainty, utility ]]>
<![CDATA[Pemenuhan Upah Layak Bagi Pekerja Melalui Penetapan Upah Minimum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ]]>
<![CDATA[Ambarita, Hendra Halomoan]]>;
<![CDATA[Hartati, Hartati]]>;
<![CDATA[Yetniwati, Yetniwati]]>;
<![CDATA[Yanti, Herma]]>
<![CDATA[ Wajah Hukum Vol 8, No 1 (2024): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1403
<![CDATA[The government has regulated the fulfillment of living wages for workers through the Job Creation Law and Government Regulation Number 51 of 2023 concerning Amendments to Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages. A living wage is a basic right of workers/laborers that must be fulfilled by employers. The method in this research is that this research is descriptive analysis with the type of research, namely iordischromatid, which uses data sources, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary materials and the data analysis used is qualitative analysis. The results of this research are that a living wage is a wage that can adequately meet the minimum living needs of workers/laborers and their families. The Job Creation Law and Government Regulation Number 51 of 2023 concerning Amendments to Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages are regulations that regulate the fulfillment of living wages for workers/laborers. The Job Creation Law mandates that the government establish wage policies as an effort to realize the rights of workers/laborers to a living that is worthy of humanity. This policy includes setting a minimum wage every year. Government Regulation Number 51 of 2023 concerning Amendments to Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages regulates the formula for calculating minimum wages which includes three variables, namely inflation, economic growth and a certain index (symbolized in the form a). The minimum wage calculation formula regulated in Government Regulation Number 51 of 2023 concerning Amendments to Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages is expected to encourage an increase in people's purchasing power and realize a living wage for workers/laborers. However, periodic evaluations need to be carried out to ensure that the formula can adequately meet the minimum living needs of workers/laborers and their families.]]>
