Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : DiH : Jurnal Ilmu Hukum

TANGGUNG GUGAT NOTARIS SELAKU PEJABAT UMUM DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN Utama, I Wayan Kartika Jaya Utama
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v15i1.2261

Abstract

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Jasa Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta-akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah satunya adalah dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan yang melibatkan Nasabah dan Bank, guna menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit perbankan tersebut, supaya secara publik kebenarannya tidak diragukan lagi. Perjanjian kredit perbankan yang dibuat secara notariil bermanfaat bagi kreditor, dalam hal menjamin kekuatan pembuktiannya, menjamin kebenaran dari aktanya dan menjamin keamanan investasinya. Perjanjian kredit perbankan dibuat secara baku, namun tidak bertentangan dengan aturan yang dilarang dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena sebenarnya format baku tersebut hanya merupakan format pokok dari perjanjian kredit bank, yang dalam perkembangan selanjutnya terhadap format ini masih dimungkinkan adanya negosiasi. Bahwa perjanjian kredit antara nasabah debitor dengan Bank BRI dibentuk atas dasar kesepakatan (konsensualisme).
Ensuring Fairness in Land Acquisition for Public Road Construction: A Case Study of Badung Regency Dharmawan, I Made Alit Putra; Wesna, Putu Ayu Sriasih; Utama, I Wayan Kartika Jaya
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 21 Nomor 1 Februari 2025
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.11836

Abstract

Land acquisition problems in public interest development raise various psychosocial problems in the community so psychosocial aspects must be taken into account along with the role of independent assessment experts and procurement management needed so that the community can receive compensation from the release of their land. The purpose of the author's analysis is related to the land implementation acquisition in Badung Regency and how to resolve land acquisition rejection disputes in Badung Regency. The author uses an empirical legal research method that has a function in showing the real law that exists in people's lives. The results of the study are on land acquisition for public interest for road construction in Badung Regency using the Land Acquisition Procedures and Procedures in accordance with Law Number 2 of 2012, where Badung Regency, especially the Public Works and Spatial Planning Agency of Badung Regency, Highways Sector as an Agency that requires land on a Small Scale, submits a Work Plan that is in accordance with the Badung Regency Medium-Term Development Plan and the existence of land acquisition and rejecting the compensation value has the right to reject land acquisition by filing an objection to the legal institution, namely the State Administrative Court and the District Court in the rejection, in resolving the rejection dispute, Badung Regency in resolving the dispute by means of Litigation and Non-Litigation.