Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.513
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Agus Eka
untan
Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI BIDANG AKADEMIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK KALIMANTAN BARAT Yuliana Yuliana; Ida Rachawati; Agus Eka
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i2.2841

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan administrasi akademik Fakultas IlmuSosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.Penelitian ini adalah penelitian deskriptif denganmenggunakan pendekatan kualitatif.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi,wawancara, dan dokumentasi.Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisisdeskriptif.Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode.Penelitian inimengunakan teori Zeithaml dkk (2011:46-47) menunjukkan bahwa pelaksanaan kualitas pelayananadministrasi akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura sudah cukupoptimal. Kondisi ini dilihat dari berbagai aspek. Hasil penelitian adalah : (1) fisik (tangible), Bagianpelayanan administrasi akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura sudahmemenuhi fasilitas pelayanan yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa. (2)kehandalan (reliability), Mahasiswa merasa puas dengan pelayanan yang di berikan karena kehandalanpetugas pelayanan dalam menangani setiap keluhan mahasiswa, handal dalam segi waktu dan ketepatanproses pelayanan (3) daya tanggap (responsiveness), petugas dalam hal kemampuan berkomunikasi yangada sudah sangat membantu pelayanan bagi mahasiswa yang bingung dengan pelayanan (4) jaminan(assurance), faktor keamanan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura telahmemberikan rasa aman bagi mahasiswa yaitu dengan menempatkan Satuan Pengamanan dan fasilitasCCTV disetiap sudut kampus.(5) empati (empathy), Empatiyang diberikan petugas pelayananadministrasi akademik memberikan kesan yang menyenangkan karena adanya sikap petugas yangproaktif dalam menjelaskan prosedur pelayanan dan menerima kritik mapun saran dengan sepenuh hatisebagai interopeksi untuk layanan yang lebih baik.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG E1012141029 Kiki Sakinah; Hardilina Hardilina; Agus Eka
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2749

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan khususnya dalam pembuatan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang. Permasalahan mengenai proses pembuatan akta kelahiran yang terjadi ini cukup menarik untuk diteliti mengingat masih banyak penduduk di Kabupaten Sintang yang belum memiliki akta kelahiran. Proses pelaksanaan kebijakan ini di analisis dengan menggunakan teori Charles O. Jones, yaitu: Pengorganisasian, Interpretasi, dan Aplikasi dengan demikian dapat diketahui dengan jelas hambatan yang menyebabkan belum terlaksananya dengan baik kebijakan ini. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi Peratran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan dalam pembuatan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang adalah: 1) Pengorganisasian, kesimpulannya adalah pembentukan atau penataan sumber daya masih kurang efektif; 2) Interpretasi, kesimpulannya adalah sosialisasi yang dilakukan masih kurang; 3) Aplikasi, kesimpulannya adalah pengaplikasian belum optimal dilakukan. Adapun saran untuk penelitian ini adalah menambah jumlah pegawai, serta sosialisasi harus dilakukan secara rutin dan intensif dengan memanfaatkan media sosial dan dilakukan ke seluruh Kabupaten Sintang.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS E1012171012 Amalia; Arifin Arifin; Agus Eka
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i3.2787

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan ImplementasiPeraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas belumberhasil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitiandeskriptif. Menurut Edward III (dalam Mulyadi 2015:68) ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhiimplementasi kebijakan yaitu: 1) Komunikasi: komunikasi antar pelaksana sudah berjalan baik tetapikomunikasi kepada masyarakat seperti sosialisasi masih kurang. 2) Sumber daya: sumber dayamanusia dari sisi petugas pajak/staff masih kurang dan dari sisi masyarakat wajib pajak juga masihkurang sadar , dilihat dari sumber daya infrastruktur/fasilitas sudah memadai. 3) Disposisi: pihakBadan Keuangan Daerah (Bakeuda) sudah menjalankan pengawasan dengan baik , tetapi pihakKecamatan dan Desa tidak pernah terlibat dalam melakukan pengawasan di lapangan dan 4) StrukturBirokrasi: Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) bekerja sama dengan pihak Kecamatan , Desa dan jugaKantor Wilayah Kecamatan Teluk Keramat kemudian dengan Bank Kalbar dan KPP PratamaSingkawang. Rekomendasi dari penelitian ini agar Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) melakukansosialisasi secara menyeluruh disetiap desa agar lebih efektif. Menambah staff atau pegawai sesuaikebutuhan agar implementasinya bisa berhasil.
IMPLEMENTASIvPERATURANvBUPATIvTENTANG PETUNJUK PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU Veronika Stephani; Hardilina Hardilina; Agus Eka
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i2.2945

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil implementasi Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori hasil implementasi dari Grindle (dalam Subarsono 2013:93) yang mana terdapat dua variabel besar yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi belum optimal, adapun kondisi setelah implementasi berdasarkan variabel isi kebijakan (content of policy), yaitu: 1) Kepentingan kelompok sasaran tidak terakomodasi; 2) Belum adanya manfaat yang diterima oleh target groups; 3) Perubahan yang diinginkan belum tercapai; 4) Ketepatan program kurang sesuai terkait dengan besarnya tarif pajak; 5) Implementor sudah tercantum dengan rinci; 6) Sumber daya penunjang implementasi belum optimal. Adapun berdasarkan variabel lingkungan implementasi (context of implementation),yaitu: 1) Strategi implementasi oleh implementor yaitu sosialisasi kebijakan menggunakan cara lama yang sudah tidak efektif untuk menjangkau seluruh masyarakat di Kecamatan Kapuas; 2) Institusi yang berkuasa memberikan dukungan untuk kebijakan ini dapat diimplementasikan; 3) Rendahnya kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran juga mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Saran terkait penelitian ini adalah kiranya pemerintah dapat meningkatkan strategi berbasis elektronik dan internet sehingga kebijakan ini dapat menjangkau seluruh masyarakat terutama pengusaha sarang burung walet di desa, sehingga dapat mengoptimalkan kinerja kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet ini. Kata kunci : Budidaya Walet, Implementasi, Pajak Sarang Burung Walet
PELAKSANAAN PROGRAM IMUNISASI BALITA DI POSYANDU MUTIARA DUSUN BANJAR RAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA Adi Nugroho; Agus Eka; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i2.2958

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program imunisasi di Posyandu Mutiara serta menganalisis faktor yang menyebabkan pelaksanaannya belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan analisis secara deskriptif, guna menggambarkan semua permasalahan berdasarkan data dan fakta dari temuan di lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini akan analisis dengan teori Edward III (dalam Widodo (2010:96) tentang faktor keberhasilan implementasi kebijakan yaitu : 1). Komunikasi, kesimpulannya komunikasi yang terjadi dalam pelaksanaan program imunisasi kurang baik karena sering terjadinya misskomunikasi antara pihak puskesmas dan posyandu; 2). Sumber daya, kesimpulannya sumber daya yang dimiliki kurang baik terutama adanya gap terkait dengan anggaran dan fasilitas yang disediakan di lapangan; 3). Disposisi, kesimpulannya adalah sikap dari pelaksana program dinilai acuh tak acuh karena meski melihat kejanggalan tapi pihak posyandu tidak melapor ke puskesmas karena merasa itu bukan tugasnya; 4). Birokrasi, kesimpulannya terlihat bahwa pembagian tugasnya sudah lumayan baik tapi terkesan kaku dan tidak fleksibel. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah memperbaiki komunikasi antar pelaksana, meningkatkan sumber daya terutama fasilitas, memperbaiki sikap pelaksana serta lebih fleksibel dalam pembagian tugas sehingga pelaksanaan program imunisasi di Posyandu Mutiara dapat berjalan optimal.Kata Kunci: Implementasi, Imunisasi, Posyandu. 
PENGELOLAAN TERMINAL PANGERAN GIRI KUSUMA DI DESA PAYAK KUMANG KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG Merfi Dewiningsih; Yulius Yohanes; Agus Eka
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i4.2910

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengelolaan Terminal Pangeran Giri Kusuma di Desa Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Robbins dan Coulter (dalam Taufiqurokhman 2008:10) yaitu perencanaan sebagai pengarahan, perencanaan sebagai minimalisasi sumber daya, perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian, dan perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Perhubungan dalam optimalisasi fungsi Terminal Pangeran Giri Kusuma di Desa Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang belum berjalan dengan baik dan optimal, diantaranya adalah tidak terawatnya Terminal Pangeran Giri Kusuma, fasilitas dan infrastruktur semakin tidak baik penyebabnya adalah kurangnya anggaran yang diberikan pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan terminal dan kekurangan sumber daya manusia untuk melakukan perbaikan di terminal, sarana dan prasarana yang tidak mendukung dan membuat masyarakat tidak mau untuk menggunakan jasa terminal. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti yaitu agar Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan perubahan Terminal Pangeran Giri Kusuma dan melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang ada di terminal Pangeran Giri Kusuma Kabupaten Ketapang.Kata Kunci: Optimalisasi, Pengelolaan, Terminal.
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA PAL IX KECAMATAN SUNGAI KAKAP Deswiya Ulfa; Pudjianto Pudjianto; Agus Eka
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i3.2980

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keefektivan implementasi Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan teori Nugroho (2003, 179-182) dalam menampilkan keefektifan implementasi program yang meliputi 4 (empat) unsur tepat yakni : a. Tepat kebijakan, kesimpulannya program keluarga harapan belum tepat kebijakan dilihat dari masih banyak nya masyarakat tidak mampu belum mendapatkan bantuan. b. Tepat pelaksananya, kesimpulannya belum tepat pelaksanaannya dalam penyelenggaraan program ini secara kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan program, menggerakan dan memberdayakan masyarakat selaku target dari Program Keluarga Harapan (PKH). c. Tepat target, kesimpulannya tidak tepat target penerima bantuan tidak sesuai dengan kriteria yang seharusnya. d. Tepat lingkungan kesimpulannya bahwa lingkungan dari program tidak sepenuhnya tepat namun perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dari para implementor program maupun target atau sasaran dari program yang perlu adanya dukungan. Hasil penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan pada dasarnya pelaksanaannya sudah cukup berhasil dan efektif namun belum sepenuhnya, pada pelaksanaannya dilapangan masih terdapat masyarakat miskin yang memenuhi kriteria tapi belum mendapatkan bantuan. Hal ini di sebabkan minimnya sosialisasi yang dilakukan dari pihak yang terlibat sehingga menyebabkan tidak maksimalnya empat tepat kebijakan yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target dan tepat lingkungan. Saran yang dapat dijadikan pertimbangan perlu adanya pengkajian kembali tentang isi program dan keberlangsungan kebijakan.Kata Kunci : Efektivitas, Implementasi, Program Keluarga Harapan
IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA MENDALOK KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH Jakiyah Jakiyah; Sukamto Sukamto; Agus Eka
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i4.2999

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai hasil implementasi program BUMDes yang dikelola oleh Pemerintah Desa Mendalok. Permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi program BUMDes belum memberikan hasil yang optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan desain penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Edward III (dalam Anggara 2014, 250-253) yang terdiri dari : 1) Komunikasi. Komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa kepada masyarakat belum terjalin dengan baik sehingga cukup banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai BUMDes dan program-program BUMDEs. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi sosialisasi yang intens antara pemerintah desa dan masyarakat.; 2) Sumber Daya. Kemampuan pengelola dalam mengelola unit usaha BUMDes yang belum optimal sehingga belum menghasilkan omzet yang maksimal. Karena bidang yang dimiliki tidak sesuai dengan bidangnya masing-masing, kurangnya mengikuti pelatihan-pelatihan dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai.; 3) Disposisi. Tidak adanya keseriusan pelaksana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga tidak adanya penambahan program baru. Hal ini disebabkan karena kurang efektifnya dan konsisten pelaksana dalam mengelola dan menjalankan unit-unit usaha BUMDes sehingga unit usaha yang ada masih belum berkembang.; 4) Struktur Birokrasi. Ketidapahaman pengurus BUMDes mengenai SOP (Standar Operating Prosedur) yang berlaku. Sehingga kebingungan pada saat menjalankan tugasnya masing-masing. Karena kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dan pemahaman yang diberikan.Kata Kunci : BUMDes, Implementasi, Program.
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA SEPADANG HILL OLEH BADAN USAHA MILIK DESA PANYANGGAR DI DESA CIPTA KARYA KECAMATAN SUNGAI BETUNG KABUPATEN BENGKAYANG Kezia Sherli; Hardilina Hardilina; Agus Eka
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i4.3008

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana Pengembangan Objek Wisata Sepadang Hill yang dikelola Oleh Badan Usaha Milik Desa Panyanggar, dan juga bertujuan agar Pemerintah Kabupaten Bengkayang dapat memberikan perhatiannya terhadap Pengembangan Objek Wisata Sepadang Hill, mengingat potensi yang dimiliki objek wisata ini sangat baik perkembangannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Zaenuri (2012: 171-172) yaitu 1) Atraksi, atraksi yang dimiliki objek wisata sepadang hill unik dan menarik sehingga bukit ini memiliki daya tarik tersendiri bila dibandingkan dengan objek wisata dataran tinggi yang ada di Kabupaten Bengkayang, namun kondisi atraksi wisata ini tidak terawat dan rusak sehingga perlu di perbaiki. 2) Amenitas, fasilitas-fasilitas yang tersedia masih minim dan perlu di perbaiki kembali baik dari segi fisik maupun dari segi pengelolaannya. 3) Akesesibilitas, akses jalan menuju objek wisata jalan rabat betonnya tidak terawat, dan masih ada jalan yang rusak dan licin terutama jalan menaiki bukit tapak jalannya sudah busuk dan lepas dari jalannya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, Pengembangan Objek Wisata Sepadang Hill masih belum optimal. Badan Usaha Milik Desa Panyanggar sulit untuk melakukan pengembangan selama masa pandemi covid 19 saat ini dikerenakan terbatasanya dana yang dibutuhkanKata Kunci: Objek Wisata, Pengembangan, Sepadang Hill.
Co-Authors *, Yulius Yohanes Adi Nugroho Arifin Arifin Deswiya Ulfa E1012141029 Kiki Sakinah E1012171012 Amalia Hardilina Hardilina Ida Rachawati Jakiyah Jakiyah Kezia Sherli Laksono Trisnantoro Martinus Martinus Merfi Dewiningsih Sukamto Sukamto Veronika Stephani Yuliana Yuliana