Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.623
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Dhidik Apriyanto
untan
Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI UNIT PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA Randi Kurniawan; Arifin Arifin; Dhidik Apriyanto
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i1.2924

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Unit Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, yang di fokuskan kedapa pembuatan e-KTP. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori dari Dimensi Kualitas Pelayanan menurut Pasuraman 1998 (dalam Tjiptono, 2005¬-273) yaitu : (1) Dimensi bukti fisik, fasilitas pendukung Pelayanan Di Unit Pelayanan Disdukcapil Kecamatan Sungai Ambawang tetapi belum cukup memadai seperi alat perekaman cuma 1, kurang kursi pengunjung dan kipas agin atau AC. (2) Dimensi kehandalan, pegawai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sudah cukup bagus walaupun masih terdapat masyarakat yang mengeluhkan kejelasaan prosedur pelayanan yang disampaikan petugas. (3) Dimensi ketanggapan, . Pegawai juga sudah menanggapi dengan baik terkait keluhan dan masukan dari masyarakat terkait pelayanan, walaupun berdasarkan data pengaduan masih kurang tanggap saat pengaduan melalui Whatsapp tetapi pengaduan secara langsung ke disdukcapil dilayani dengan baik. (4) Dimensi jaminan, pegawai telah meberikan jaminan ketetapan waktu dan biaya pelayanan kepada masyarakat, serta jaminan kemudahan pelayanan terhadap/kerusakan/produk yang salah cetak. (5)Dimensi emphati, sudah bersikap ramah dan sopan kepada masyarakat, pegawai sudah profesional dan menerapkan 5S (senyum, sapa, salam, sopan dan satun) kepada masyarakat. Kata kunci : Kualitas pelayanan, Pelayanan publik.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PONTIANAK Hana Eunike Gultom; Sukamto Sukamto; Dhidik Apriyanto
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i4.2989

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis deskritif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Edward III dengan indikator 1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi dan 4. Struktur Birokrasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan dalam pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Kota Pontianak belum maksimal. Faktor utama dalam pelaksanaan tersebut adalah karena Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pontianak belum maksimal dalam melakukan sosialisasi atau penyampaian kebijakan maupun informasi terkait kebijakan pengujian berkala kendaraan bermotor. Selain itu minimnya Sumber Daya Manusia, fasilitas dan dana dalam melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor. Adapun saran bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pontianak terkait dengan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meminimalisir menurunnya tingkat pengujian berkala kendaraan bermotor dan meminimalisir tingkat kecelakaan lalu lintas di Kota Pontianak.Kata kunci: Kebijakan Publik, Implementasi, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DIDESA SOSOK KECAMATAN TAYAN HULU KABUPATEN SANGGAU Handri Wiranata; Azrita Mardhalena; Dhidik Apriyanto
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i4.2990

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Implementasi Peraturan Bupati Sanggau Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau, adapun metode penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dengan jenis penelitian pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan teori Jones (dalam subarsono 2006:46) yang membahas tiga tahapan dalam proses implementasi yaitu 1). Pengorganisasian, yaitu menyangkut pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit dan metode untuk menjadikan program. Pengorganisasian disini adalah birokrasi sebagai alat pembaharuan yang melaksanakan tujuan-tujuan pembangunan sosial, ekonomi di mana pemerintah harus mempunyai pranata yang mudah menerima inovasi baru yang bermanfaat bagi pembangunan. 2). Interpretasi, yaitu menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Di samping itu interpratasi juga dapat diartikan sebagai penafsiran dalam memahami apa yang terjadi pada setiap tahapan dalam pembuatan kebijakan. 3). Aplikasi/penerapan, yaitu ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan program atau penerapan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan lain yaitu sebuah proses yang rumit karena berhubungan dengan kebijakan lainnya. Saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah pelaku-pelaku program Jamkesda harus dapat menjalankan peranannya dengan baik seperti pelayanan terhadap pasien sesuai dengan ketentuan program, seperti pelaksanaan pendataan data terhadap penduduk miskin haruslah berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan partisipatif, sehingga pelaksanaan program Jamkesda menjadi tepat sasaran. Kata Kunci: Implementasi, Program, Jamkesda
Co-Authors *, Yulius Yohanes Arifin Arifin Azrita Mardhalena Dedi Kusnadi E1011141105 Hirarius Jerimas Bayusaputra E101161087 Hanifa Salsabila Hana Eunike Gultom Handri Wiranata Hardilina Hardilina Isdairi Isdairi Laksono Trisnantoro Maretno Maretno Martoyo Martoyo Monika Luinski Prabowo Prabowo Putrika Ilawati Randi Kurniawan Saherimiko Saherimiko Sigit Nugroho Sri Maryuni Sukamto Sukamto Ya’ Ramdani Zulkarnain Awadi Yoshua Pangalayo Paraya Yuliansyah Syahputra Widodo