Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika
Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SINGARAJA) Ketut Adi Prasetya Atmaja; A.A.Ngurah Yusa Darmadi; I Made Walesa Putra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, April 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Vagrants and beggars or often called gepeng is a classic problems that must be addressed by the government in order to maintain public order. The one way the government act is the regulation of Buleleng regency with Buleleng Local Regulation No. 6 Year 2009 regarding Public Order containing provisions to criminalize the gepeng. Meanwhile gepeng is part of the poor people that must be protected and preserved as they have human rights set forth in the Constitution of Republik of Indonesia Year 1945.
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA DENPASAR Ni Made Sutrisna Dewi; A. A. Ngurah Yusa Darmadi; Sagung Putri M.E Purwani
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak di Kota Denpasar. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini mengenai faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap anak serta perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan anak di kota Denpasar. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang mengkonsepkan hukum sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan anak dapat dibagi menjadi dua yaitu faktor intrern dan faktor ektern. Penyelenggaraan perlindungan hukum bagi korban kekerasan terhadap anak berupa pembentukan KPAI serta P2TP2A kota Denpasar. Kesimpulan dari penulisan ini, faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan pada anak dapat ialah faktor intern dan faktor ekstern, dari kedua faktor tersebut ekonomilah yang menjadi pemicu utama peningkatan terjadinya kekerasan pada anak di kota Denpasar.
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI) Sarah Dewi Kara; I Wayan Suardana; Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah salah satunya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, berkaitan kasus kejahatan tersebut di Wilayah Hukum Polda Bali menjadi perhatian serius untuk dilakukan tindakan penanggulangan oleh Polda Bali. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai faktor – faktor dan upaya pencegahan yang dilakukan Polda Bali dalam hal tindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polda Bali, yaitu : Faktor Kurangnya Perhatian Dari Orang Tua, Faktor Ekonomi, Faktor Pendidikan, Faktor Lingkungan Yang Buruk, dan Faktor Minuman Beralkohol. Upaya penanggulangan preventif dilakukan dengan cara meningkatkan keamanan di wilayah Kepolisian Daerah Bali, mengurangi kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan; menambah penerangan lampu pada tempat yang gelap, melakukan patroli ditempat rawan kejahatan, menambah pos pengawasan polisi, melakukan razia minuman keras. Upaya penanggulangan represif yang dilakukan oleh Polda Bali dalam mengatasi dan menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah Polda Bali sudah berusaha teliti dan cermat dalam mencari bukti-bukti seperti visum maupun keterangan saksi ataupun alat yang dipergunakan untuk memudahkan pelaku melakukan aksinya, dan menindak pelaku pidana pencurian dengan kekerasan agar diberikan sanksi sesuai dengan Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan. Kata Kunci : Tindak Pidana, Anak, Pencurian dengan Kekerasan
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENGGUNA JALAN RAYA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN RAMBU LARANGAN PARKIR Komang Trisna Priyanda; A.A Ngurah Yusa Darmadi; A.A Ngurah Wirasila
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, Desember 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini dilatar belakangi oleh permasalahan hukum terhadap maraknya pelanggaran rambu lalu lintas, khususnya rambu larangan parkir. Permasalahan yang diangkat yakni proses penegakan hukum terhadap pelanggaran rambu larangan parkir di Kabupaten Buleleng, dan apa upaya penanggulangan kasus pelanggaran rambu larangan parkir di Kabupaten Buleleng. Tulisan ini menggunakan metode penelitian empiris yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelanggaran rambu lalu lintas serta bagaimana upaya penanggulangan kasus pelanggaran rambu larangan parkir. Hampir dibanyak kota utamanya juga di Kabupaten Buleleng juga menghadapi masalah perparkiran, terjadinya pelanggaran rambu larangan parkir ini terus menerus terjadi, dalam hal ini tegaknya hukum tersebut merupakan jawaban dari jaminan ketertiban, kepastian hukum, dan keamanan kepentingan bersama sebagai pengguna jalan raya. Penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah sebuah proses dilakukan upaya tegaknya serta berfungsinya norma – norma hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata. Upaya preventifnya yakni berupa patroli bersama jajaran, melakukan pengamatan serta pengawasan, dan melakukan penyuluhan, dan upaya represifnya pelanggaran rambu larangan parkir ialah dengan memberikan tindakan langsung.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI ( EIGENRECHTING ) Putu Bagus Darma Putra; A.A. Ngurah Yusa Darmadi; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 06, November 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul penegakan hukum pidana terhadap tindakan main hakim sendiri (eigenrechting), latar belakang dari penelitian ini adalah Hukum pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin adanya kepastian dan  tertib hukum di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena banyaknya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, dan tindakan main hakim yang banyak tidak diproses secara hukum karena kurangnya alat bukti, selain itu kondisi masyarakat yang emosionalnya sangat besar dalam menghadapi pelaku kasus kriminal secara langsung terutama golongan masyarakat yang ekonominya kebawah, ditambah rendahnya pengetahuan hukum. Metode penulisan pada penelitian ini  menggunakan metode penelitian Empiris, Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan main hakim adalah, Faktor Individu, Faktor Instrumental, Faktor Institusional. Penegakkan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri merupakan salah satu perbuatan tindak pidana oleh karena itu, Barang siapa yang melakukan perbuatan pidana harus diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Aparat penegak hukum harus mampu memberikan perlindungan hukum pada masyarakat. Hukum itu harus ditegakkan sesuai dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang berlaku.
FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA DENPASAR I Gusti Ngurah Arya Sanjaya Putra; I Gusti Ketut Ariawan; A. A. Ngurah Yusa Darmadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One form of development for the inmates in Penitentiary is granting conditional liberation. In practice there are still some constraints in the inplementation. The purpose of this study is to describe and analyze factor of constraint in granting conditional liberation and attempts to minimize those factors. The research applied type of empirical research, of which it moved from the gap between the theories and reality. In Granting Conditional liberation to the inmates there are several inhibiting factors such as the inmates or the person concerned does not have a guarantor and the inmates involved in certain misconduct or other matters that constitute disciplinary offenses thereby granting conditional liberation due to be granted is than delayed. And attempts to minimize the inhibiting factors of granting conditional liberation is by looking for a guarantor for those inmates who do not have a guarantor and optimize development in Penitentiary so that inmates will no longer conduct something lacks of discipline.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN (STUDI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS IIB KARANGASEM) Nengah Antara Putra; A.A. Ngurah Yusa Darmadi; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 06, November 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam perkembangan fisik dan mental. Anak memiliki hak asasi sejak masih dalam kandungan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak dasar anak adalah untuk memperoleh perlindungan baik dari orang tua, masyarakat dan negara. Dalam penulisan ini perlindungan hukum dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Karangasem. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki Anak selama menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu mengkaji permasalahan yang timbul dengan berdasarkan pada aturan-aturan hukum dan teori-teori yang ada dengan merumuskan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan pengertian hukum kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa, perlindungan hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Karangasem belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANGTUA YANG MENELANTARKAN ANAKNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Putu Sarasita Kismadewi; Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, Desember 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap anak memiliki hak-hak asasi yang telah dilindungi dan diberikan oleh Negara. Hak anak tersebut diatur dalam UUD pada Pasal 28 B ayat (2) dan dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan perlindungan hukum terhadap anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak- hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, tetapi dalam hal perlindungan dan penangan terhadap penelantaran anak belumlah berjalan secara efektif dan belum secara tegas mengatur mengenai perlindungan hukum, dengan permasalahan tersebut penting diangkat permasalahan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penelantaran oleh orang tua ditinjau dari Hukum Pidana serta Bagaimana pertanggujawaban pidana terhadap orang tua yang menelantarkan anaknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan kepustakaan yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan anak. Dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP ( telah dicabut dengan diundakannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ). Dalam KUHP terdapat pula beberapa Pasal yang secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan perlidungan anak yaitu Pasal 278, Pasal 283, Pasal 287, Pasal 290, Pasal 301, Pasal 305, Pasal 308, pasal 341, dan Pasal 365. Pertanggungjawaban pidana orang tua atau salah satu darinya diatur dalam Pasal 305 sampai dengan Pasal 308 KUHP, tetapi didalam aturan-aturan tersebut terdapat keterbatasan dalam menegak dan memberantas penelantaran anak. Dalam Pasal 305 sampai dengan 308 KUHP tersebut tidak ada yang memberikan perilndungan pada anak. Pada Pasal 59A Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak terdapat beberapa point penting perihal mengenai upaya perlindungan khusus bagi anak, namun hal tersebut tidaklah cukup untuk menjamin ketenangan hiudp dari seorang anak tersebut.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (SUATU KAJIAN TERDAPAT PASAL 310 KUHP) Ketut Yoga Maradana Adinatha; A.A. Ngurah Yusa Darmadi; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik menurut Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta bagaimanakah saksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pertanggung jawaban pidana dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transakasi Elektronik dan KUHP tersebut diatas merupakan tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana. Ancaman pidana dalam Pasal 310 KUHP bersifat alternative dan ancaman pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bersifat alternative komulatif.
PENGARUH SANKSI PIDANA TERHADAP RESIDIVIS DALAM PROSES RESOSIALISASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A DENPASAR Kadek Bayu Setiawan; Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, Desember 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pidana merupakan salah satu dari banyaknya masalah- masalah yang ada di dalam hukum pidana. Mengenai pengaruh pidana terhadap residivis, merupakan salah satu faktor penting dalam proses resosialisasi, dan perlu adanya usaha-usaha untuk mencapai tujuan resosialisasi tersebut. Maka perlu dilakukannya penelitian dengan metode empiris yang berfungsi untuk melihat hukum secara nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat, dengan menggunakan kuisioner dan wawancara terhadap para narapidana khususnya residivis dan kepada pegawai Lembaga Pemasyarakatan Denpasar. Dengan adanya pemberatan pidana, hal tersebut membuat para residivis merasa jera, menyesal dan merasakan kekhawatiran terhadap penjatuhan pidana yang akan diterimanya (diperberat). Dalam proses resosialisasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar guna mencapai tujuan resosialisasi tersebut telah dilakukan suatu tindakan – tindakan maupun usaha – usaha yang mendukung proses resosialisasi tersebut di dalam Lembaga Pemasyarakatan berupa pendidikan Agama, keterampilan dan pengenalan kepada masyarakat. Dengan proses tersebut, tujuan resosialisasi dapat tercapai dan para narapidana khususnya residivis siap untuk kembali kemasyarakat dan menjadi warga masyarakat yang baik.
Co-Authors A. Riyan Fadhil A.A Sagung Devi Utami Jayanti AA Indah Damayanthi Agung Beliferdo Akrom, Akrom Anak Agung Ngurah Wirasila Bambang Anom Partha Beda Awa Fahmi Mutiara Endry Heweningtiyas Gde Made Swardhana I Gede Cita Permana I Gusti Ketut Ariawan I Gusti Made Adika Kornia I Gusti Ngurah Agung Darmasuara I Gusti Ngurah Arya Sanjaya Putra I Gusti Ngurah Parwata I Ketut Rai Setiabudhi I Made Duwi Putra I Made Tjatrayasa I Made Walesa Putra I Nyoman Ganda Gunawan Sarjana Kadek Bayu Setiawan Ketut Adi Prasetya Atmaja Ketut Yoga Maradana Adinatha Komang Trisna Priyanda Krisnawan Vigarmasta Nadia Devi Maharani Nengah Antara Putra Ni Made Sutrisna Dewi Ni Nyoman Ayu Sri Utari Cahyani Ni Nyoman Ulan Yuktatma Ni Putu Agustini Ari Dewi Ni Wayan Indah Purwita Sari Putu Bagus Darma Putra Putu Indra Arditya Putra Putu Sarasita Kismadewi Putu Trisna permana Sagung Putri M. E. Purwani Sarah Dewi Kara Theresia Adelina Wayan Satria Pramana Putra