Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika
Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
KONSEP ‘MENGUASAI’ DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDY KASUS PUTUSAN NOMOR.222/PID/2011/PT.PDG) Ni Nyoman Ayu Sri Utari Cahyani; A.A Ngurah Yusa Darmadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan tindak pidana Narkotika, peraturan-peraturan yang diberlakukan tidak seluruhnya berjalan dengan seharusnya, khususya yang terdapat dalam pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009. Terdapat banyak penafsiran yang berbeda yang saat ini menjadi perbincangan hangat baik akademisi maupun praktisi. Tulisan ini mengangkat dua persoalan hukum, pertama, bagaimana makna ‘menguasai’ dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika? kedua, bagaimana pandangan hakim dalam menafsirkan frasa “menguasai” dalam putusan Pengadilan Tinggi Padang No.222/PID/2011/PT.PDG? Adapun tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini ialah untuk mengetahui bagaimana memberikan kontribusi yang bersifat umum dalam menganalisa persoalan-persoalan hukum khususnya persoalan narkotika. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mendeskripsi dan menganalisa kedudukan kata “menguasai” dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Nakotika agar tidak terjadi kekeliruan dalam memberikan kebijakan. Penelitian0ini menggunakan jenis0penelitian0hukum normatif0dimana penelitian hukum normatif adalah suatu0penelitian penulisan0hukum yang berdasarkan0pada0teori-teori0hukum, 1iteratur-1iteratur dan perundang-undangan. Setelah dilakukan analisis , maka dapat disimpilkan, pertama, Dalam Ilmu Politik, dikenal berbagai konsep yang berkaitan erat dengan konsep kekuasaan, seperti wewenang atau kewenangan (authority), pengaruh (influence), persuasi (persuasion), kekuatan (force), dan manipulasi. Kedua, Pengadilan Tinggi Padang berpendapat melalui Putusan Nomor.222/PID/2011/PT.PDG. “Kata Kunci: Menguasai, Tindak Pidana, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG BERPERAN SERTA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Ni Wayan Indah Purwita Sari; I Ketut Rai Setiabudhi; Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Juni 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuksampai ke seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Dalam usaha pencegahan danpemberantasan tindak pidana korupsi, masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam arti masyarakat berperan serta dalam upaya pencegahan danpemberantasan tindak pidana korupsi. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahuibagaimana pengaturan peran serta masyarakat dan bentuk pelaksanaanperlindungan hukum apa yang diperoleh masyarakat dalam membantupencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penulisan skripsi inimenggunakan metode yuridis empiris. Berdasarkan hasil penulisan yang diperolehpengaturan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindakpidana korupsi, diatur dalam Ketetapan MPR RI No.XI/MPR/1998 tentangpenyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, Pasal 41 Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidanakorupsi, serta PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran sertamasyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasantindak pidana korupsi. Bentuk pelaksanaan Perlindungan hukum terhadapmasyarakat yang ikut berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindakpidana korupsi oleh lembaga Kejaksaan Negeri Denpasar dan BCW denganmerahasiakan identitas dari pelapor. Sesuai dengan landasan hukum dalamUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungansaksi dan korban.
HAK MEWARIS ANAK LUAR KAWIN KAJIAN BERDASARKAN0PUTUSAN1MAHKAMAH1KONSTITUSI NOMOR046/PUU–VIII/2010 A.A Sagung Devi Utami Jayanti; A.A Ngurah Yusa Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.682 KB)

Abstract

Didalam0penulisan0jurnal ini menggunakan metode normatif yang akan menelaah Putusan0Mahkamah00Konstitusi0No.46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Pada awalnya, Anak0luar0kawin0hanya0mempunyai0hubungan perdata dengan02ibu10dan04keluarga00ibunya00saja, namun00setelah dikeluarkannya0putusan anak luar kawin mempunyai hubungan perdata0dengan ibu dan laki-laki sebagai ayah biologisnya. Sehinga terjadi2perubahan3terhadap4konsep5hubungan0keperdataan antara anak6luar7kawin8dengan9ayah biologisnya. Putusan tersebut memiliki konstribusi terhadap pembaharuan hukum di Indonesia, hal ini selaras dengan pandangan John Rawls yang menyatakan persamaan hak dan kedudukan merupakan sarana terciptanya keadilan. Akan tetapi, putusan tersebut menimbulkan masalah baru pula karena putusan tersebut dianggap melegalisasi perzinahan dan prostitusi. Dapat dilihat kekaburan norma terhadap putusan tersebut sehingga kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak luar kawin belum sepenuhnya terwujud. Kata Kunci: Waris, Anak Luar Kawin, Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PEMBALUT PRODUK CHARM YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA AA Indah Damayanthi; AA Ngurah Yusa Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.038 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat produk pembalut wanita yang berbahaya untuk kesehatan wanita. Latar belakang penulisan ini adalah dalam perlindungan terhadap wanita diperlukan peran pemerintah. Peran pemerintah tersebut diwujudkan dalam kewenangannya untuk mengetahui produk yang akan dipakai oleh masyarakat. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang sudah khawatir untuk menggunakan produk pembalut wanita tersebut. Dalam penulisan ini digunakan metode hukum empiris yang pemecahan masalahnya didasarkan pada bekerjanya hukum di masyarakat. Kesimpulan dalam penulisan ini adalah perlindungan konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen serta bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen dengan cara memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang yang setara nilainya dengan barang yang diperdagangkan.
PERLINDUNGAN HUKUM DAN TINDAKAN PEMULIHAN TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA LAGU DAERAH DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA Fahmi Mutiara Endry Heweningtiyas; A. A. Ngurah Yusa Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 08, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.412 KB)

Abstract

Copyright is a right that provides protection Exclusive Rights to a creator who is able to produce a creation that has authenticity, as defined in article 12 of Act No. 19 of 2002 on Copyright, besides protecting inventions known to the owner of Law - Copyright also protects the shrimp creature of unknown owners, the creation categorized as Traditional Cultural Expressions is one such song. Authors writing in this article title raised the issue of legal protection and recovery actions infringement Act No. 19 of 2002 on Copyright. The method use yuridis normative. The purpose fot this article is for knowing as legal protection and the implementation of recovery actions infringement. The aim of this article is law protection about indonesia national athem songs come from the expresion of national culture. The restoractive action is done by the law efforcement of civil law, criminal law, and administrative law.
SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU ILLEGAL LOGGING Wayan Satria Pramana Putra; Gde Made Swardhana; A.A. Ngr. Yusa Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 01, Januari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper entitled “Criminal Sanctions Against Illegal Logging Actors”. Thispaper uses normative analysis method. Refers to the rate ofdeforestation rateinIndonesiais gettingworse,Illegallogging is acriminaloffensewith global implications.Many ways toanticipatethe widespreadcrime.Thatone way tomake therulesthat governitand providemaximumpunishmentto theperpetrators. Penal systemisthe mostappropriate waytopreventand solvecrimeof illegallogging.Key words: Illegal Logging, rules,maximum punishment, Penal system
PERAN PENGADILAN NIAGA SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN Ni Putu Agustini Ari Dewi; A. A. Ngr. Yusa Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.952 KB)

Abstract

From the description above, we can know that the Commercial Court is different from the General Court, where a judge putusan can not be appealed. But in general the commercial courts and general courts alike. Commercial court is a specialized court. Where only certain cases are solved in the commercial court, such as the bankruptcy of a company.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM A. Riyan Fadhil; A.A. Ngurah Yusa Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.132 KB)

Abstract

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Setelah perkawinan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai kodrat masing-masing. Lalu timbul permasalahan dan sering terjadi dalam hal perkawinan, yaitu perkawinan dibawah umur. Dimana perkawinan dibawah merupakan hal yang tidak boleh dilakukan karena di dalam Undang-Undang perkawinan telah menetapkan batas untuk seorang laki-laki dan perempuan melansungkan perkawinan. Lalu bagaimana jika perkawinan dibawah umur harus tetap dilaksanakan? Yaitu dengan cara dipensasi perkawinan. Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini ialah untuk mengetahui pengaturan mengenai dispensasi dalam perkawinan terhadap anak di bawah umur dan akibat hukum dari pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skirpsi ini merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif ialah metode penlitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka. Hasil dari penulisan jurnal ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai dispensasi perkawinan anak di bawah umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1. Dan juga akibat dari pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur ialah anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau ia tidak berada dibawah pengampuan orangtuanya lagi. Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi, Anak Di Bawah Umur
PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG DALAM MENANGANI SENGKETA PERTANAHAN Krisnawan Vigarmasta; Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (24.617 KB)

Abstract

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, makadidalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa Bumi dan airdan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dandipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Timbulnya sengketa hukumyang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatankeberatandan tuntutan hak atas tanah.Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui peran Badan Pertanahan NasionalKabupaten Badung dalam menangani permasalahan sengketa pertanahan. Metode yangdigunakan adalah yuridis empirisPeran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung yaitu membantumemecahkan masalah antara pihak-pihak yang bersengketa untuk memahamipandangan mereka masing-masing dengan memperhatikan hal yang paling kecilsekalipun karena dalam mediasi semua hal sangat berguna dalam penyelesaiansengketa.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN OLEH WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA Ni Nyoman Ulan Yuktatma; Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Mei 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (104.386 KB)

Abstract

A visa is a document issued by a State in order to give permission to someone to enter its territory, within a particular period and purpose. Visa is divided into several types, depends on its functions. However, in practice in Indonesia, it is often found casesregarding the misuse of visa by foreigners, as they use it to live and work in Indonesia. This paper will discuss the violation of visa visit by foreign nationals in Indonesia. This paper will also discuss the Indonesian government's efforts to solve this legal issue.
Co-Authors A. Riyan Fadhil A.A Sagung Devi Utami Jayanti AA Indah Damayanthi Agung Beliferdo Akrom, Akrom Anak Agung Ngurah Wirasila Bambang Anom Partha Beda Awa Fahmi Mutiara Endry Heweningtiyas Gde Made Swardhana I Gede Cita Permana I Gusti Ketut Ariawan I Gusti Made Adika Kornia I Gusti Ngurah Agung Darmasuara I Gusti Ngurah Arya Sanjaya Putra I Gusti Ngurah Parwata I Ketut Rai Setiabudhi I Made Duwi Putra I Made Tjatrayasa I Made Walesa Putra I Nyoman Ganda Gunawan Sarjana Kadek Bayu Setiawan Ketut Adi Prasetya Atmaja Ketut Yoga Maradana Adinatha Komang Trisna Priyanda Krisnawan Vigarmasta Nadia Devi Maharani Nengah Antara Putra Ni Made Sutrisna Dewi Ni Nyoman Ayu Sri Utari Cahyani Ni Nyoman Ulan Yuktatma Ni Putu Agustini Ari Dewi Ni Wayan Indah Purwita Sari Putu Bagus Darma Putra Putu Indra Arditya Putra Putu Sarasita Kismadewi Putu Trisna permana Sagung Putri M. E. Purwani Sarah Dewi Kara Theresia Adelina Wayan Satria Pramana Putra