Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.857
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Journal of Law Science Transparansi Hukum Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA) Dinamika Hukum Dan Masyarakat
Bambang Pujiono
Fakultas Hukum Univeristas Kadiri
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search
Journal : Transparansi Hukum

 1 
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Pujiono, Bambang; Sudarmanto, Hery Lilik; Bramantyo, Rizki Yudha
Transparansi Hukum Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v3i2.934

Abstract

Pencemaran nama baik sering diartikan sebagai rusaknya reputasi, kredibilitas, dedikasi dan termasuk juga kepercayaan seseorang terhadap orang lain. Tercemarnya nama baik seringkali berakibat pada rusaknya nilai-nilai dan tatanan sosial kemasyarakatan yang mengakibatkan kekacauan pada bidangbidang tertentu. Penelitian ini mengambil bentuk sebagai penelitian normatif sosiologis yang menitikberatkan permasalahan pada fenomena penggunaan media sosial facebook yang menjadi tren kehidupan modern sekarang ini. Tidak dapat dipungkiri, aktifnya interaksi sosial pada laman media sosial facebook, membuka kemungkinan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik. Prinsipnya ius societas ubi ius, facebook yang merupakan laman virtual namu diisi oleh berbagai golongan dan lapisan masyarakat, menempatkan facebook sebagai suatu ruang publik yang luar biasa besar dan berpengaruh. Pencemaran nama baik dapat terjadi baik sengaja maupun tidak, namun demikian berdasarkan hasil observasi didapati data bahwa bentuk-bentuk pencemaran nama baik dapat berupa fitnah, tuduhan, sindiran dan lain sebagainya. Sanksi tindak pidana pencemaran nama baik bagi pelaku yaitu dapat dituntut pidana penjara paling lama 6 tahun/denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai dengan Pasal 27 jo Pasal 45 UU ITE Tentang tindak pidana pencemaran nama baik. Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, UU ITE
Building Legal Awareness and Democracy: Revitalizing the Role of Citizenship Education for Students of SMAN 7 Kediri City Bramantyo, Rizki Yudha; Pujiono, Bambang; Wahyuni, Niniek
Transparansi Hukum Vol 4, No 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v4i1.1506

Abstract

ABSTRACT Recently, a lot of students have participated in demonstrating against government policies. Even though, they do not know the detailed contents of the government policies they are about. In fact, in practicing democracy, it is not uncommon for them to violate the law by committing acts of anarchy, destroying public facilities, and other acts of fandalism. The purpose of this research is to describe qualitatively about the role of Citizenship Education in increasing legal awareness and awareness of democracy. The method used is descriptive qualitative. The research was conducted At the SMAN 7 Kediri Kediri City. The research subjects were school principals, students, Civics teachers and Guidance and Counseling Teachers. Data were collected using participatory observation methods and in-depth interviews. Data relating to documents owned by the school were collected using the library documentation method. The data that has been collected is analyzed using methods of: 1) data collection, 2) data classification, 3) data filtering, and 4) drawing conclusions. To improve the accuracy and consistency of the data, triangulation methods in the form of snowballing were used, prolonged stay at the research location, and made temporary conclusions until data saturation was reached. The results showed that, Citizenship Education was able to increase legal awareness and was able to increase democratic awareness among students of SMAN 7 Kota Kediri. Keywords : Education, citizenship, law, democracy, students
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Pujiono, Bambang
Transparansi Hukum Vol 4, No 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v4i2.1962

Abstract

ABSTRAKAdanya kasus yang merugikan konsumen perlu dikhawatirkan bagi pemerintah, dimana kasus perlindungan konsumen yang berada di Indonesia masih banyak dijumpai. Yang tersirat dalam Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin keyakinan sah yang memberikan jaminan kepada Konsumen. Beberapa mungkin ada bagi para produsen mengabaikan hak-hak yang seharusnya dipertimbangkan sebelum memberikan jasa maupun barang terhadap konsumen, hal ini yang membuat pemerintah kita membuat sistem yang diperuntukan melindungi konsumen kita dari sebab-sebab yang bisa jadi menimbulkan kerugian bagi konsumen.Tujuan penelitian ini : 1. Bagaimana kedudukan konsumen di Indonesia? 2. Bagaimana hukum perlindungan konsumen di Indonesia?.Hasil penelelitian ini menyimpulkan : 1. Kedudukan konsumen berada di dasar mutlak dalam hukum keamanan konsumen dan secara positif tidak sesuai dengan gagasan hukum. 2.  Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia masih terbilang belum memenuhi konsep dari hukum tersebut, dimana konsumen sebagai objek dari pokok yang dimuat dari hukum tersebut belum sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu tentang Perlindungan Konsumen.Kata kunci : Hak Konsumen, Perlindungan Konsumen, Kedudukan Konsumen
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Bambang Pujiono; Achmad Bahroni; Kustanto Kustanto; Hery Sulistyo
Transparansi Hukum Vol 4, No 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v4i2.2475

Abstract

ABSTRAK Adanya kasus yang merugikan konsumen perlu dikhawatirkan bagi pemerintah, dimana kasus perlindungan konsumen yang berada di Indonesia masih banyak dijumpai. Yang tersirat dalam Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin keyakinan sah yang memberikan jaminan kepada Konsumen. Beberapa mungkin ada bagi para produsen mengabaikan hak-hak yang seharusnya dipertimbangkan sebelum memberikan jasa maupun barang terhadap konsumen, hal ini yang membuat pemerintah kita membuat sistem yang diperuntukan melindungi konsumen kita dari sebab-sebab yang bisa jadi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Tujuan penelitian ini : 1. Bagaimana kedudukan konsumen di Indonesia? 2. Bagaimana hukum perlindungan konsumen di Indonesia?. Hasil penelelitian ini menyimpulkan : 1. Kedudukan konsumen berada di dasar mutlak dalam hukum keamanan konsumen dan secara positif tidak sesuai dengan gagasan hukum. 2. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia masih terbilang belum memenuhi konsep dari hukum tersebut, dimana konsumen sebagai objek dari pokok yang dimuat dari hukum tersebut belum sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu tentang Perlindungan Konsumen. Kata kunci : Hak Konsumen, Perlindungan Konsumen, Kedudukan Konsumen
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Rizki Yudha Bramantyo; Bambang Pujiono; Hery Lilik Sudarmanto
Transparansi Hukum Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v3i2.934

Abstract

Pencemaran nama baik sering diartikan sebagai rusaknya reputasi, kredibilitas, dedikasi dan termasuk juga kepercayaan seseorang terhadap orang lain. Tercemarnya nama baik seringkali berakibat pada rusaknya nilai-nilai dan tatanan sosial kemasyarakatan yang mengakibatkan kekacauan pada bidangbidang tertentu. Penelitian ini mengambil bentuk sebagai penelitian normatif sosiologis yang menitikberatkan permasalahan pada fenomena penggunaan media sosial facebook yang menjadi tren kehidupan modern sekarang ini. Tidak dapat dipungkiri, aktifnya interaksi sosial pada laman media sosial facebook, membuka kemungkinan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik. Prinsipnya ius societas ubi ius, facebook yang merupakan laman virtual namu diisi oleh berbagai golongan dan lapisan masyarakat, menempatkan facebook sebagai suatu ruang publik yang luar biasa besar dan berpengaruh. Pencemaran nama baik dapat terjadi baik sengaja maupun tidak, namun demikian berdasarkan hasil observasi didapati data bahwa bentuk-bentuk pencemaran nama baik dapat berupa fitnah, tuduhan, sindiran dan lain sebagainya. Sanksi tindak pidana pencemaran nama baik bagi pelaku yaitu dapat dituntut pidana penjara paling lama 6 tahun/denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai dengan Pasal 27 jo Pasal 45 UU ITE Tentang tindak pidana pencemaran nama baik. Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, UU ITE
Regulation Problems of Case Settlement using ECourts in Indonesia Courts Irham Rahman; Bambang Pujiono
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v0i0.3663

Abstract

ABSTRACT The Supreme Court Regulation No. 1 of 2019 concerning the Electronic Administration of Cases and Assembly is a breakthrough in the field of law to keep up with the development of information and technology. There are more incoming cases than solved cases. The implementation of e-court in solving cases must be in line and supportive with formal law principles. This study uses a normative juridical method using the statute approach and case approach. Service improvement and settlement of cases must is the obligations of judicial power, supported by the electronic media. E-Court has a role in creating a quick, effective and substantial justice system in settlement of cases under fairness principle and certainty of law. Keywords: Regulation, E-Courts, Case, Indonesia Courts
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Bambang Pujiono; Achmad Bahroni; Kustanto Kustanto; Hery Sulistyo
Transparansi Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v4i2.2475

Abstract

ABSTRAK Adanya kasus yang merugikan konsumen perlu dikhawatirkan bagi pemerintah, dimana kasus perlindungan konsumen yang berada di Indonesia masih banyak dijumpai. Yang tersirat dalam Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin keyakinan sah yang memberikan jaminan kepada Konsumen. Beberapa mungkin ada bagi para produsen mengabaikan hak-hak yang seharusnya dipertimbangkan sebelum memberikan jasa maupun barang terhadap konsumen, hal ini yang membuat pemerintah kita membuat sistem yang diperuntukan melindungi konsumen kita dari sebab-sebab yang bisa jadi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Tujuan penelitian ini : 1. Bagaimana kedudukan konsumen di Indonesia? 2. Bagaimana hukum perlindungan konsumen di Indonesia?. Hasil penelelitian ini menyimpulkan : 1. Kedudukan konsumen berada di dasar mutlak dalam hukum keamanan konsumen dan secara positif tidak sesuai dengan gagasan hukum. 2. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia masih terbilang belum memenuhi konsep dari hukum tersebut, dimana konsumen sebagai objek dari pokok yang dimuat dari hukum tersebut belum sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu tentang Perlindungan Konsumen. Kata kunci : Hak Konsumen, Perlindungan Konsumen, Kedudukan Konsumen
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI INVESTASI PRODUK UNIT LINK ASURANSI JIWA SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN TRANSNASIONAL Bambang Pujiono; Ariella Gitta Sari; Suwadji Suwadji
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i2.3241

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini menyuguhkan fakta bahwa terdapat urgensi hukum yang harus segera diatur dalam regulasi terkait dengan objek penelitian yaitu asuransi dan program investasi unit link. Penelitian dilaksanakan melalui metode studi kepustakaan yaitu pendekatan normatif empirik yang menggabungkan data daripada bahan hukum primer berupa regulasi yang ada dengan kejadian-kejadian yang marak terjadi dalam kehidupan sehari-hari yaitu kemungkinan digunakannya metode investasi unit link sebagai wahana “mencuci uang” hasil kejahatan tertentu. Hasil penelitian menunjukkan adanya interest yang tinggi daripada masyarakat untuk membeli produk asuransi sebagai bentuk prefentif dari resiko kerugian atas sesuatu terhadap dirinya, hal ini membuka peluang dikembangkannya dana yang premi yang terkumpul itu salah satunya melalui investasi unit link. Kata Kunci : Asuransi, Unit Link, Pencucian Uang
Regulation Problems of Case Settlement using ECourts in Indonesia Courts Rahman, Irham; Pujiono, Bambang
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v0i0.3663

Abstract

ABSTRACT The Supreme Court Regulation No. 1 of 2019 concerning the Electronic Administration of Cases and Assembly is a breakthrough in the field of law to keep up with the development of information and technology. There are more incoming cases than solved cases. The implementation of e-court in solving cases must be in line and supportive with formal law principles. This study uses a normative juridical method using the statute approach and case approach. Service improvement and settlement of cases must is the obligations of judicial power, supported by the electronic media. E-Court has a role in creating a quick, effective and substantial justice system in settlement of cases under fairness principle and certainty of law. Keywords: Regulation, E-Courts, Case, Indonesia Courts
Co-Authors Achmad Bahroni Albar, Mohammad Haris Yusuf Bahroni, Achmad Bramantyo, Rizki Yudha hery Lilik Sudarmanto Hery Sulistyo Irham Rahman Kustanto Kustanto Murty, Hary Niniek Wahyuni Prijo Santoso Rizki Yudha Bramantyo Sari, Ariella Gitta Sudarmanto, Hery Lilik Suwadji Suwadji Wahyuni, Niniek Windradi, Fitri