Articles
<![CDATA[KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM PENYITAAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ]]>
<![CDATA[Yadi, Insya]]>;
<![CDATA[Sudarti, Elly]]>;
<![CDATA[Liyus, Herry]]>;
<![CDATA[Hartati, Hartati]]>;
<![CDATA[Ramadani, Atifa Awdia]]>;
<![CDATA[Raharja, Ivan Fauzani]]>
<![CDATA[ Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v12i1.15814
<![CDATA[ABSTRAKBerdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP tersebut maka kewenangan untuk melakukan penyitaan bukan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik saja akan tetapi dapat pula dilakukan oleh Penuntut Umum. Hal itu tersirat di dalam ketentuan tersebut yaitu yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda atau tagihan miliki terdakwa, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (1) pada huruf a KUHAP tersebut secara implisit memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan barang bukti hasil tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisa pengaturan kewenangan penuntut umum dalam melakukan penyitaan terhadap benda yang diperoleh terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi., serta Untuk mengetahui nilai pembuktian di Pengadilan terhadap benda hasil tindak pidana korupsi yang disita oleh Penuntut Umum. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum normatif yaitu mengkaji studi dokumen-dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan, serta menganalisis hukum dari aspek yuridis normatif yang artinya meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang di teliti. Hasil penelitian ini Benda hasil tindak pidana korupsi yang disita oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara di Pengadilan memiliki nilai pembuktian apabila prosedur penyitaan sebagaimana diatur menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dipenuhi oleh Penyidik dalam tindakan penyitaan, dan terhadap benda yang disita telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Adapun salah satu peran penulis dalam penelitian permasalan ini adalah Perlu diberikan pengaturan yang memberikan jaminan kepastian hukum berkaitan dengan penyitaan yang diajukan pada pemeriksan persidangan, maka Majelis Hakim yang telah dibentuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan memiliki kewenangan dalam pemberian izin penyitaan. Keyword: Kewenangan, Penuntut Umum, Penyitaan.]]>
<![CDATA[Analisis Penerapan Sanksi Administrasi Pada Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi ]]>
<![CDATA[Raharja, Ivan Fauzani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi Vol. 2 No. 1 (2018): Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (164.452 KB)
|
DOI: 10.22437/jiituj.v2i1.5649
<![CDATA[Limbah medis sangat penting untuk dikelola secara benar, hal ini mengingat limbah medis termasuk ke dalam kategori limbah berbahaya dan beracun. Sebagian limbah medis termasuk kedalam kategori limbah berbahaya dan sebagian lagi termasuk kategori infeksius. Berkaitan dengan masalah pengelolaan limbah RSUD Raden Mattaher Jambi, kementerian lingkungan hidup memberikan label hitam pada tahun 2014 artinya dalam pengelolaan limbahnya sangat buruk dan hal itu dapat berdampak pengenaan sanksi administrasi yang akan diterima oleh RSUD Raden Mattaher Jambi. Menurut Pasal 198 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun â€Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan: a. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan b. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup. Dengan adanya peraturan perundang- undangan tersebut seharusnya pengelolaan limbah rumah sakit harus berpedoman pada peraturan yang berlaku. apabila hal tersebut tidak diterapkan maka pemerintah berhak mengenakan sanksi administrasi terhadap masalah tersebut baik itu berupa pencabutan izin sementara ataupun bentuk lain yang telah ditetapkan.]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci ]]>
<![CDATA[Yahya, Taufik]]>;
<![CDATA[Satoto, Sukamto]]>;
<![CDATA[Usman, Usman]]>;
<![CDATA[Fauzani Raharja, Ivan]]>;
<![CDATA[Windarto, Windarto]]>
<![CDATA[ Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Jurnal Karya Abdi Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (388.189 KB)
|
DOI: 10.22437/jkam.v5i3.17016
<![CDATA[Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah dilaksanakan oleh tim sosialisasi mengenai “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinciâ€. Minimnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menimbulkan dampak signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup itu sendiri. Tujuan dari kegiatan ini adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup sehari-hari. Adapun solusi yang Tim PPM berikan adalah Menggerakkan kesadaran bersama masyarakat agar menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sekitar kawasan pemukiman pendudukdengan tegas dan bisa diterapkan oleh Kepala Desa dan Ketua BPD di desa masing- masing. Diharapkan dengan sosialisasi ini, semua elemen masyarakat dapat bergerak serentak untuk menjaga kualitas lingkungan hidup di Kecamatan Gunung Tujuh. Diiharapkan agar masyarakat melakukan gerakan bersama untuk merawat dan menjaga lingkungan hidup]]>
<![CDATA[Sosialisasi Dan Edukasi Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci ]]>
<![CDATA[Raharja, Ivan Fauzani]]>;
<![CDATA[Noviades, Dhils]]>;
<![CDATA[Zulkarnain, Iskandar]]>;
<![CDATA[Dewi, Ratna]]>;
<![CDATA[Windarto, Windarto]]>
<![CDATA[ Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Karya Abdi Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (228.926 KB)
|
DOI: 10.22437/jkam.v6i1.19364
<![CDATA[Artikel ini merupakan hasil dari kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk memberikan uraian dan masukan secara verbalisan mengenai upaya mendisiplinkan diri dengan mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti program Vaksinasi Covid-19, guna memutus mata rantai penyebaran pandemi covid -19 di Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci. Pokok bahasan yang diangkat dan difokuskan dalam hal ini adalah tentang bagaimana upaya meningkatkan kedisiplinan diri masyarakat menggunakaan protokol kesehatan serta melakukan Vaksinasi guna memutus mata rantai penyebaran pandemi covid -19 di Provinsi Jambi dan apakah dengan meningkatnya kedisiplinan diri masyarakat dan kepatuhan menggunakan protokol kesehatan penyebaran pandemi covid-19 dapat dicegah di Provinsi Jambi. Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi (Sallus Populi Suprema Lex Esto). Tim PPM memberikan beberapa langkah strategi terkait menjaga kepatuhan hukum terhadap protokol kesehatan dalam setiap aktivitas masyarakat, seperti: jaga jarak, sering cuci tangan dan pakai masker, serta sanksi hukum yang tegas bisa diterapkan oleh Kepala Desa dan Ketua BPD di desa masing-masing. Diharapkan dengan sosialisasi dan edukasi ini, semua elemen masyarakat dapat bergerak serentak untuk menekan angka penyebaran covid-19 di Kecamatan Gunung Tujuh dan ekonomi masyarakat bisa segera bangkit.]]>
<![CDATA[PENGATURAN PEMBUATAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA BERDASARKAN KONSEP TATA RUANG PERKOTAAN ]]>
<![CDATA[Puspita Sari, Meri]]>;
<![CDATA[Budhiartie, Arrie]]>;
<![CDATA[Fauzani Raharja, Ivan]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v1i3.8854
<![CDATA[Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Jambi adalah instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan yang bersifat konkuren. Tugas dari Dinas ini  ialah menberikan pelayanan terhadap penanaman modal dan pelayanan perizinan serta non perizinan di Kota Jambi. Dalam pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khususnya izin usaha pada hiburan umum yang memanfaatkan ruang perkotaan harus berdasarkan konsep dari tata ruang perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembuatan dan penegakan sanksi administrasi terhadap penerbitan SITU khususnya izin usaha hiburan umum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerbitan SITU Kota Jambi tidak didasarkan pada konsep tata ruang yang telah diatur didalam PERDA. Hal ini terjadi karena dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi terdapat ketidakjelasan norma yang mengakibatkan timbulnya penafsiran dan pemahaman yang berbeda terhadap persyaratan pembuatan SITU. Hal ini disebabkan oleh (1) adanya norma yang melahirkan ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menimbulkan kerugian pada masyarakat berupa gangguan di wilayah tempat usaha tersebut berdiri, (2) adanya tindakan terhadap penegakan hukum administrasi yang berupa keputusan. Saran untuk pejabat pemerintah Kota Jambi yang berwenang untuk merevisi atau memperbaiki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi mengenai isi dalam pengaturan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa serta ketentuan perizinan agar usaha-usaha yang memanfaatkan ruang Kota Jambi dapat terarah sehingga terpenuhinya hak-hak dan kewajiban masyarakat sekitar khususnya Kota Jambi dalam pembangunan, pelaksanaan, dan pengawasan tata ruang Kota Jambi.]]>
<![CDATA[Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Retribusi Parkir di Kota jambi ]]>
<![CDATA[Holid, Mariyan]]>;
<![CDATA[Netty, Netty]]>;
<![CDATA[Fauzani Raharja, Ivan]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v1i1.8896
<![CDATA[Pengawasan retribusi perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota dan dikelola dengan baik sehingga berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun demikian masih terdapat masalah dalam pengelolaan kegiatan retribusi parkir di tepi jalan umum dan kebocoran hasil retribusi sehingga target pendapatan setiap tahun tidak tercapai. Hal ini dikarenakan sering muncul di lapangan yaitu tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan dan penggunaan karcis parkir yang tidak berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Retribusi Parkir di Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan studi dokumentasi atau kepustakaan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota yaitu Dinas Perhubungan Kota Jambi belum optimal, dikarenakan jumlah petugas pengawasan retribusi parkir di Kota Jambi yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Jambi masih minim dan tidak sebanding dengan banyaknya lokasi titik parkir tepi jalan umum yang tersebar di wilayah Kota Jambi yang seharusnya mendapatkan pengawasan yang lebih supaya mencegah pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi dan sanksi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi terhadap pelanggaran retribusi parkir belum memberikan efek jera bagi Juru Parkir sehingga pelanggaran-pelanggaran belum dapat diatasi sampai saat ini. Kata Kunci : Pengawasan, Pemerintah Kota, Retribusi Parkir  ]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PENGISIAN JABATAN TINGGI PRATAMA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI ]]>
<![CDATA[Halim, Fajri]]>;
<![CDATA[Satoto, Sukamto]]>;
<![CDATA[Fauzani Raharja, Ivan]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v2i1.12584
<![CDATA[Artikel ilmiah ini diperuntukan mengkaji bagaimana kewenangan pejabat pembina kepegawaian dan KASN dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi dan untuk mengkaji apakah upaya penyelesaian Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam artikel ini permasalahan yang akan dibahas adalah pertama, bagaimana pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi. Kedua, upaya penyelesaian Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Hasil penelitian ini bahwa, pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini keseluruhan aspek pada pengisian tersebut tidak dapat dikatakan sesuai dengan harapan, yang pertama adanya indikasi cacat hukum pada penunjukan tim penilai evaluasi sehingga berpotensi dapat dibatalkan atau batal demi hukum, kedua pembatalan rekomendasi yang telah dikeluarkan KASN melampaui kewenangan yang telah diatur sehingga tindakan tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang.]]>
<![CDATA[Implementasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Pendahuluan ]]>
<![CDATA[Sri, Sriningsih Hasimi]]>;
<![CDATA[Budhiartie, Arrie]]>;
<![CDATA[Fauzani Raharja, Ivan]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v2i3.13736
<![CDATA[This study aims to find out and analyze how the implementation of Sungai Penuh City Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises in Sungai Penuh City; to find out how the authority of Sungai Penuh City Government in efforts to empower Micro, Small and medium enterprises and how the licensing mechanism for Micro, Small and Medium Enterprises. The research method used is empirical juridical and the procedure for sampling is done by purposive sampling. Data collection techniques used through field studies, data obtained directly from the field through respondents. Data analysis in this study used descriptive analysis techniques. The author formulates the formulation of the problem how the authority of the Sungai Penuh City Government in efforts to Empower Micro, Small and Medium Enterprises and how the licensing mechanism for Micro, Small and Medium Enterprises is based on the Sungai Penuh City Regional Regulation. The results of the research that the author obtained were the authority of the Sungai Penuh City Regional Government in the Implementation of Micro, Small and Medium Enterprises. The research method used is empirical juridical and the procedure for sampling is done by purposive sampling. Data collection techniques used through field studies, data obtained directly from the field through respondents. Data analysis in this study used descriptive analysis techniques. The author formulates the formulation of the problem how the authority of the Sungai Penuh City Government in efforts to Empower Micro, Small and Medium Enterprises and how the licensing mechanism for Micro, Small and Medium Enterprises is based on the Sungai Penuh City Regional Regulation. The results of the research that the author obtained were the authority of the Sungai Penuh City Regional Government in the Implementation of Micro, Small and Medium Enterprises Empowerment seen from the criteria and the implementation of empowerment did not run as it should. This is because the business criteria listed in the Ragional Regulation state that the criteria that enter into Small Business are those who have a net income of fifty million rupiah. In Fact, Small Business actors registered in Sungai Penuh City have a net income pf twenty million rupiah. The licensing mechanism has also not run optimally because thre are still many Micro, Small and Medioum Bussines actros who do not register business permits.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DANAU KERINCI ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Annistaesia Restu]]>;
<![CDATA[Helmi, Helmi]]>;
<![CDATA[Fauzani Raharja, Ivan]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v3i2.18482
<![CDATA[The purpose of this research is to determine the authority of the Kerinci Regency Government in managing the tourism sector of Lake Kerinci and to find out whether the Kerinci Regency Government has prepared a master plan for tourism development. The formulation of the problem studied is about how the authority of the Kerinci Regency Government in managing the tourism sector of Lake Kerinci? and whether the development of the Master plan has been in accordance with tourism?. This research is empirical juridical, based on the results of the study it can be concluded that the tourism management carried out by the Kerinci Regency Government has not been running well. This is due to the lack of coordination between regional apparatus and the inconsistency from the government, as well as the lack of human resources according to the field of work, as well as the lack of coordination and cooperation as well as follow-up from the Jambi Provincial Government in tourism development and management. The Kerinci Regency Government already has a Tourism Master Plan and in tourism development it is also guided by the tourism master plan. However, in its implementation, several gaps were found in setting targets in the management of tourism development.]]>
<![CDATA[Pengaturan Pengaturan Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Online Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ayu, Endang Putri]]>;
<![CDATA[Budhiartie, Arrie]]>;
<![CDATA[Fauzani Raharja, Ivan]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v3i3.18486
<![CDATA[The development of increasingly advanced technology has spread to the health sector which is marked by the existence of online-based health services that can be done remotely without having to meet face-to-face. The use of online-based health services has increased due to the Covid-19 pandemic. However, the licensing for the implementation of online-based health services is still unclear, Article 4 paragraph (2) PP No. 47 of 2016 concerning Health Service Facilities states that "in certain cases to fulfill health services and the development of science and technology, the Minister may determine the type of health service facility other than the type of health facility as referred to in paragraph (1)". However, there are no further provisions regarding the licensing of health care facilities that are stipulated in certain circumstances. The purpose of this study is to analyze and identify how the authority to grant licenses for the provision of online-based health services is in Indonesia and how is the form of licensing for online-based health services in Indonesia. This study uses a normative juridical research method by classifying, interpreting and evaluating the legal materials used. The results of this study indicate that (1) the regulation regarding the authority to issue licenses for the provision of online-based health services in Indonesia is still unclear, it is not clear which agency/official is authorized to provide permits for the implementation of online-based health services. (2) the form of licensing for the implementation of online-based health services is a license for its implementation and a license for application services that are facilities for providing online-based health services. Suggestions for the establishment of a policy with the concept of a joint regulation between the Ministry of Health and the Ministry of Communication and Information that regulates the implementation of online-based health services in Indonesia.]]>
