Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.57
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JURNAL MERCATORIA Res Nullius Law Journal Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik Syiah Kuala Law Journal Jurnal Sistem Informasi Mahakarya (JSIM) Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam Mahadi : Indonesia Journal of Law Al-Bayyinah Acta Law Journal Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Milthree Law Journal
Lubis, Tri Murti
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Efektivitas Penerapan Perubahan Perilaku Oleh Kppu Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Penentuan Layanan Kurir Di Platform Shopee Hutapea, Kathrin; Sirait, Ningrum Natasya; Lubis, Tri Murti
Acta Law Journal Vol. 3 No. 2 (2025): June 2025
Publisher : Talenta Publisher, Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Market dominance practices, particularly discriminatory conduct, are prohibited under Article 19 letter d of Law No. 5 of 1999, while the abuse of dominant position is prohibited under Article 25 of the same law. In addressing such violations, the Indonesia Competition Commission (KPPU) issued KPPU Regulation No. 2 of 2023 as a legal framework aimed at resolving business competition disputes more effectively. This study focuses on KPPU Case Decision No. 04/KPPU-I/2024, involving PT Shopee International Indonesia and PT Nusantara Ekspres Kilat, in relation to alleged discriminatory conduct through algorithmic arrangements prioritizing certain delivery service providers. The method employed in this research and writing is normative legal research with a descriptive approach. The data used comprises primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was carried out through literature review and analyzed using qualitative normative data analysis techniques. The conclusion shows that the reported parties successfully implemented their commitments to behavioral change through a Behavioral Change Integrity Pact, in accordance with the mechanisms outlined in KPPU Regulation No. 2 of 2023. This success marks the first case to have effectively applied the mechanism under the new regulation, demonstrating its effectiveness in encouraging businesses to compete fairly and in accordance with prevailing regulations. It is recommended that KPPU take a more proactive role in disseminating information and educating the Indonesian E-Commerce Association. Furthermore, KPPU must remain consistent in monitoring the implementation of the Behavioral Change Integrity Pact, including regular oversight and evaluation of the Compliance Programs undertaken by the reported parties. These measures aim to enhance business actors understanding and compliance in resolving alleged competition law violations effectively, thereby promoting healthier competition in Indonesia’s e-commerce sector. Kegiatan penguasaan pasar khususnya praktik diskriminasi dilarang dalam Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 dan penyalahgunaan posisi dominan dilarang dalam Pasal 25 UU No. 5/1999. Untuk mengatasi pelanggaran tersebut, KPPU menerbitkan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023 sebagai kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa persaingan usaha secara lebih efektif. Penelitian ini berfokus pada Penetapan Perkara KPPU No. 04/KPPU-I/2024, yang melibatkan PT Shopee International Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat terkait dugaan diskriminasi dalam pengaturan algoritma untuk memprioritaskan layanan jasa pengiriman tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif. Data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode analisis data normatif kualitatif. Kesimpulan skripsi menunjukkan bahwa para terlapor berhasil melaksanakan komitmen perubahan perilaku melalui Pakta Integritas Perubahan Perilaku sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023. Keberhasilan ini menjadi kasus pertama yang berhasil menerapkan mekanisme tersebut berdasarkan peraturan terbaru, sekaligus membuktikan efektivitasnya dalam mendorong pelaku usaha untuk bersaing secara sehat dan sesuai regulasi. Disarankan agar KPPU perlu lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Asosiasi E-Commerce Indonesia serta harus konsisten dalam mengawasi pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku, termasuk memantau dan mengevaluasi Program Kepatuhan yang diikuti oleh para Terlapor secara berkala. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan para pelaku usaha dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran persaingan usaha secara efektif, sehingga dapat mendorong persaingan usaha yang lebih sehat di sektor e-commerce di Indonesia.
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA GADAI ATAS RUSAK ATAU HILANGNYA OBJEK GADAI (STUDI PADA PT. BUDI GADAI INDONESIA JALAN SETIA BUDI KOTA MEDAN Isnaeny, Nurul; Harianto, Dedi; Lubis, Tri Murti
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4257

Abstract

Abstract:Privatepawnshops are growingrapidly in severalareasof Medan city, pawningis a formofcollateralagreement in whichthepawnbrokersubmitsgoods as collateralfordebttothepawnbroker. In theimplementationofpawningat PT. Budi Gadai Indonesia, sometimesduringthestorageofthecollateralobjectthere are thingsthatcausethecollateraltobedamagedorevenlost, forexampleduetonegligenceonthepartofthepawnbrokerorthecollateralisstoredfortoo long whichcausesthecollateraltobedamaged, orduetotheftor natural disasterswhichresult in thecollateralbeinglost. This study aimstoanalyzethe legal certaintyforthepawnbroker in theeventoflossordamagetothepawnobject, as well as toexaminetheformof legal protectionand legal responsibilityprovidedby PT. Budi Gadai Indonesia. This study is a qualitativenormative legal research. Data issourcedfromprimary, secondaryandtertiary legal materialscollectedusingliterature study anddocument study techniques.  Keyword:Liability, Pledged Object, Damage or Loss  Abstrak: Usahapegadaianswastaberkembangpesat di beberapakawasan kota Medan, gadaimerupakan salah satubentukperjanjianjaminankebendaan di mana pihakpemberigadaimenyerahkanbarangsebagaijaminanatas utang kepadapenerimagadai.Dalampelaksanaangadai di PT. BudiGadai Indonesia adakalanyaselamapenyimpananobjekjaminantersebutada hal-hal yang menyebabkanbarangjaminanrusakataubahkanbarangjaminanhilang, misalnya yang disebabkankelalaian dari pihakpegadaianataubarangjaminandisimpanterlalu lama yang menyebabkanbarangjaminanrusak, ataudisebabkankarenapencurianataubencanaalam yang mengakibatkanbarangjaminanhilang.Penelitianinibertujuanuntukmenganalisiskepastianhukumbagipemberigadaiapabilaterjadikehilanganataukerusakan pada objekgadai, sertamenelaahbentukperlindunganhukum dan tanggungjawabhukum yang di berikan oleh PT. Budi Gadai Indonesia. Penelitianinimerupakanpenelitianhukumyuridisnormatif yang bersifatkualitatif. Data bersumberdaribahanhukum primer, sekunder dan tertier yang dikumpulkandengantehnikstudipustaka dan studidokumen.   Kata kunci: Pertanggungjawaban, Objek Gadai, Kerusakan Atau Kehilangan 
Penyuluhan Hukum tentang Kewajiban Pengungkapan Pemilik Manfaat pada Pengusaha HIPPI Sumatera Utara Lubis, Tri Murti; Robert; Joiverdia Arifiyanto; Purba, Hadyan Yunhas
Milthree Law Journal Vol. 1 No. 2 (2024): Juli
Publisher : PT. Adikara Cipta Aksa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70565/mlj.v1i2.16

Abstract

Pemisahan entitas antara pemilik dan perusahaan sering kali disalahgunakan. Permasalahan utama adalah banyak anggota mitra yang belum mengetahui atau memahami bahwa terdapat berbagai Peraturan Perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Lembaga/Institusi, yang mengatur kewajiban pengungkapan pemilik manfaat (beneficial ownership) suatu badan usaha. Ketidaktahuan ini berpotensi meningkatkan risiko penyalahgunaan badan usaha untuk tujuan ilegal. Universitas Sumatera Utara, sebagai institusi pendidikan yang menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi, berencana untuk melaksanakan program pengabdian bekerja sama dengan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DPD Sumatera Utara dalam skema Mono Tahun Reguler. Program ini bertujuan untuk: (1) Meningkatkan pemahaman tentang kewajiban pengungkapan pemilik manfaat (beneficial ownership) pada badan usaha kepada negara, dan (2) Mencapai pemahaman yang lebih baik di kalangan pelaku usaha yang tergabung dalam mitra mengenai tata cara pelaporan pemilik manfaat (beneficial ownership) dari badan usaha mereka kepada negara. Pengabdian ini akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) Sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan terkait pengungkapan pemilik manfaat (beneficial ownership) suatu badan usaha; dan (2) Diskusi Terfokus yang membahas tata cara pengungkapan pemilik manfaat (beneficial ownership) suatu badan usaha kepada negara
PENYULUHAN HUKUM POLIGAMI DAN NIKAH SIRI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Syarifah Lisa Andriati; Tri Murti Lubis
ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2017): ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.947 KB) | DOI: 10.32734/abdimastalenta.v2i2.2302

Abstract

Poligami sering kurang dipahami sehingga mendapatkan tanggapan yang kurang menyenangkan dari khalayak. Meskipun demikian, disepakati bukan ajarannya yang harus disalahkan tapi lebih kepada praktik yang tidak sesuai tapi lebih sering didasarkan untuk pemenuhan nafsu. Padahal di sisi lain, poligami dapat menjadi solusi sosial apabila dilakukan secara benar. Selain itu terdapat juga kriminalisasi dari poligami dan nikah siri.Masalah nikah siri juga ramai dibicarakan di berbagai media cetak maupun elektronik. Terdapat berbagai pandangan terhadap nikah siri terutama yang dilakukan tanpa adanya wali si perempuan. Dalam hal ini timbul berbagai pandangan. Penyuluhan hukum Poligami dan nikah siri yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum poligami dan nikah siri menurut undang-undang perkawinan. Dari hasil evaluasi, kegiatan pelatihan ini dapat dikatakan cukup berhasil. Dari pertanyaan yang diajukan peserta tergambar peningkatan pemahaman peserta terhadap hukum tentang poligami dan nikah siri dan diharapkan dapat segera terbentuk kelompok binaan yang dapat membantu masyarakat dalam menjawab berbagai persoalan yang berkaitan dengan poligami dan nikah siri di lingkungan masyarakat tersebut.
PENYULUHAN HUKUM DAMPAK MEDIA SOSIAL BAGI REMAJA Tri Murti Lubis; Syarifah Lisa Andriati; Detania Sukarja
ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2019): ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (908.029 KB) | DOI: 10.32734/abdimastalenta.v4i1.2370

Abstract

Teenagers are the next generation of the nation that must continously be fostered to shape their identity and personality in accordance with Indonesian values. Various problems related to adolescents both as objects and as subjects have emerged with the development of information technology. Information technology has developed since the discovery and development of Science in the field of information and communication, starting from the development of communication system to communication equipment and direct and interactive communication tools. Social media is like a double-edged knife. If used wisely, selectively and responsibly, various social networking sites can be useful and beneficial. However, if used irresponsibly, social media can bring bad results, even legal problems. Therefore, social media users should be more careful in using the platform. The growing usage of social media among teenagers may bring negative impact if not addressed wisely due to teenagers’ vulnerability. The lack of legal knowledge on the use of social media may also cause adolescents becoming perpetrators and/or victims of social media.
EMPOWERING THE ‘MINISTER OF FINANCE’: AN EFFORT TO IMPROVE THE FINANCIAL LITERACY OF HOUSEWIVES Nasution, Bismar; Siregar, Mahmul; Sukarja, Detania; Lubis, Tri Murti
ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2018): ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (846.723 KB) | DOI: 10.32734/abdimastalenta.v3i2.4045

Abstract

Financial literacy is an important part of financial sector consumer protection. With financial literacy, the community will be able to choose financial products and services that are appropriate to their needs and have the ability to do better financial planning. Data shows that housewives have low financial literacy and, hence, are vulnerable to fraud and scams. Fraud and suspicious fundraising activities are still prevalent in many cities all over Indonesia, including Medan. Training of financial literacy and the legal protection in investment for housewives were designed and implemented to help overcome this issue. The training took place in Medan Selayang and Medan Maimun Districts and aimed to improve housewives’ financial literacy, including on how to manage household money properly and safely so as not to get trapped in bad investment, as well as to educate them about the legal measures that can be taken if they become victims of fraud. The training was conducted using lecture method followed by discussion and consultation. The participants were provided pocket books that were designed to be easily read and understood. Questionnaires were also prepared to measure the knowledge of the participants before and after training. The result of the test shows that the participants’ financial literacy improved after the training.
PERLINDUNGAN HUKUM UMKM DISTRIBUTOR RESMI PRODUK BERMEREK DALAM SISTEM PERLINDUNGAN MEREK TERHADAP PEREDARAN BARANG TIRUAN DI KOTA MEDAN Fazira, Aina; Sunarmi; Tri Murti Lubis
AL-QISTHAS: JURNAL HUKUM DAN POLITIK Vol. 17 No. 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v17i1.04

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi UMKM sebagai distributor resmi produk bermerek terhadap peredaran barang tiruan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di Kota Medan. Penelitian difokuskan pada kedudukan hukum distributor resmi, mekanisme perlindungan hukum terhadap barang tiruan, serta implementasinya dalam melindungi kepentingan UMKM. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang didukung data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM distributor resmi memiliki kedudukan hukum yang sah berdasarkan perjanjian dengan pemilik merek sehingga berhak memasarkan produk asli dan memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan tersebut dilakukan melalui pendaftaran merek, gugatan perdata, penegakan pidana terhadap pelaku pemalsuan, serta pengawasan perdagangan digital. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa maraknya peredaran barang tiruan di pasar dan marketplace, lemahnya pengawasan, kesulitan pembuktian, serta rendahnya kesadaran konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten dan terintegrasi untuk menjamin kepastian hukum bagi UMKM distributor resmi, melindungi hak pemilik merek, serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat.
PERANAN HUKUM DALAM MENGATASI POTENSI ECONOMIC LEAKAGE AKIBAT KENAIKAN CUKAI ROKOK PASCA PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97 TAHUN 2024 Putri Balqis Ar Rodhiah; Detania Sukarja; Tri Murti Lubis
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 12 No. 02 (2026): Volume 12 No. 2, Juni 2026 Release
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v12i02.15313

Abstract

The policy of increasing tobacco excise tariffs through Minister of Finance Regulation Number 97 of 2024 constitutes a fiscal instrument aimed at increasing state revenue and controlling cigarette consumption. However, the policy also has the potential to increase the circulation of illegal cigarettes, which may lead to economic leakage in the form of reduced state revenue from the excise sector. This study aims to analyze the legal framework for excise law enforcement against the circulation of illegal cigarettes, examine the effectiveness of law enforcement in addressing the potential for economic leakage, and identify the obstacles to law enforcement following the enactment of Minister of Finance Regulation Number 97 of 2024. This research employs a normative-empirical legal method using statutory, conceptual, and empirical approaches. Data were obtained through literature study and interviews with the Directorate General of Customs and Excise. The analysis was conducted descriptively and analytically to assess the effectiveness of the implementation of excise regulations in supervising and prosecuting illegal cigarette circulation. The results of the study indicate that the legal framework for excise enforcement in Indonesia has been comprehensively regulated through Law Number 39 of 2007 concerning Excise and its implementing regulations, including Minister of Finance Regulation Number 97 of 2024. However, the implementation of law enforcement has not been fully optimal due to weak distribution supervision, limited law enforcement resources, and suboptimal inter-agency coordination. The increase in excise tariffs has also contributed to a shift among certain consumers toward cheaper illegal cigarettes, thereby increasing the risk of economic leakage and reducing the effectiveness of the state's fiscal policy. In addition, the extensive supervisory area and the complexity of cigarette distribution chains constitute major challenges in eradicating illegal cigarettes. Therefore, stronger supervision of tobacco product distribution, improved coordination among law enforcement agencies, and the optimization of preventive and repressive strategies are necessary to suppress the circulation of illegal cigarettes and minimize the potential for economic leakage resulting from increases in cigarette excise tariffs.
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA GADAI ATAS RUSAK ATAU HILANGNYA OBJEK GADAI (STUDI PADA PT. BUDI GADAI INDONESIA JALAN SETIA BUDI KOTA MEDAN Nurul Isnaeny; Dedi Harianto; Tri Murti Lubis
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4257

Abstract

Abstract:Privatepawnshops are growingrapidly in severalareasof Medan city, pawningis a formofcollateralagreement in whichthepawnbrokersubmitsgoods as collateralfordebttothepawnbroker. In theimplementationofpawningat PT. Budi Gadai Indonesia, sometimesduringthestorageofthecollateralobjectthere are thingsthatcausethecollateraltobedamagedorevenlost, forexampleduetonegligenceonthepartofthepawnbrokerorthecollateralisstoredfortoo long whichcausesthecollateraltobedamaged, orduetotheftor natural disasterswhichresult in thecollateralbeinglost. This study aimstoanalyzethe legal certaintyforthepawnbroker in theeventoflossordamagetothepawnobject, as well as toexaminetheformof legal protectionand legal responsibilityprovidedby PT. Budi Gadai Indonesia. This study is a qualitativenormative legal research. Data issourcedfromprimary, secondaryandtertiary legal materialscollectedusingliterature study anddocument study techniques.  Keyword:Liability, Pledged Object, Damage or Loss  Abstrak: Usahapegadaianswastaberkembangpesat di beberapakawasan kota Medan, gadaimerupakan salah satubentukperjanjianjaminankebendaan di mana pihakpemberigadaimenyerahkanbarangsebagaijaminanatas utang kepadapenerimagadai.Dalampelaksanaangadai di PT. BudiGadai Indonesia adakalanyaselamapenyimpananobjekjaminantersebutada hal-hal yang menyebabkanbarangjaminanrusakataubahkanbarangjaminanhilang, misalnya yang disebabkankelalaian dari pihakpegadaianataubarangjaminandisimpanterlalu lama yang menyebabkanbarangjaminanrusak, ataudisebabkankarenapencurianataubencanaalam yang mengakibatkanbarangjaminanhilang.Penelitianinibertujuanuntukmenganalisiskepastianhukumbagipemberigadaiapabilaterjadikehilanganataukerusakan pada objekgadai, sertamenelaahbentukperlindunganhukum dan tanggungjawabhukum yang di berikan oleh PT. Budi Gadai Indonesia. Penelitianinimerupakanpenelitianhukumyuridisnormatif yang bersifatkualitatif. Data bersumberdaribahanhukum primer, sekunder dan tertier yang dikumpulkandengantehnikstudipustaka dan studidokumen.   Kata kunci: Pertanggungjawaban, Objek Gadai, Kerusakan Atau Kehilangan 
Regulations and Implementation of the Green Economy in the Development of Green SMEs in North Sumatra Province Diennissa Putriyanda; Ningrum Natasya Sirait; Tri Murti Lubis
Al-Bayyinah Vol. 9 No. 1 (2025): Al-Bayyinah
Publisher : Faculty of Sharia and Islamic Law Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/al-bayyinah.v9i1.8676

Abstract

This research analyzes the regulation and implementation of a green economy in the MSME sector in North Sumatra Province in the context of the transition to green MSMEs and efforts to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). This study uses a combination of normative and empirical approaches with data collected through interviews, questionnaires, and literature studies. The findings indicate that North Sumatra Province has not specifically adopted and implemented a green economy for the MSME sector. In the North Sumatra Provincial RPJPD 2025-2045, the implementation of a green economy is still limited to Green Industry. The absence of regulations, the lack of updates on the Regional Action Plan for TPB/SDGs, and the fragmented coordination among key stakeholders, who still do not have a structured collaboration framework, pose the main obstacles. SMEs in North Sumatra Province face various challenges in implementing a green economy, including high investment costs, limited access to resources, the absence of regulations and standards, and a lack of consumer awareness about eco-friendly products. This research recommends that the North Sumatra Provincial Government prioritize the integration of the SDGs into regional development policies, establish regulations that govern coordination among stakeholders, and enhance government and stakeholder support for the green transformation of SMEs through improved access to resources, training, and policy support.
Co-Authors BISMAR NASUTION Dedi Harianto Diennissa Putriyanda Elise Fazira, Aina Handra Saito Hutapea, Kathrin Idha Aprilyana Sembiring Isnaeny, Nurul Joiverdia Arifiyanto Keulana Erwin MAHMUL SIREGAR Muhammad Fariz Ichwan Ningrum Natasya Sirait NINGRUM NATASYA SIRAIT Nurul Isnaeny Purba, Hadyan Yunhas Putri Balqis Ar Rodhiah Robert Romi Fadillah Rahmat Salim Abdurrahman Sarah Purnamawati Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Syafrizal Helmi Situmorang Syarifah Lisa Andriati