Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

KUALITAS PELAYANAN KLAMPID NEW GENERATION DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PENGURUSAN SURAT PINDAH DATANG DI KELURAHAN KEDUNG BARUK, RUNGKUT SURABAYA Virda Devy Dwi Alviyanti; Hasan Ismail
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mendefinisikan pelayanan publik, mengatakan bahwa kualitas pelayanan publik adalah suatu kondisi dinamis yang terkait dengan produk pelayanan, manusia, dan proses lingkungan dimana penilaian kualitas dilakukan pada saat penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan kepada generasi baru Klampid di wilayah penerimaan surat pindah di kantor Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian difokuskan pada teori A. Pasuraman yang meliputi lima indikator yaitu: Tangible (Bukti Fisik), Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Hasil dari kualitas pelayanan Klapid New Generation dalam pengurusan surat pindah datang di kantor Kelurahan Kedung baruk Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Bisa dikatakan belum maksimal karena belum tersedianya fasilitas dan peralatan yang memadai, seperti komputer, printer, scanner, dan mesin fotokopi, untuk penunjang indikator bukti fisik. Pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan kantor Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut Kota Surabaya bagian administrasi kependudukan pada surat pindah masuk terkesan kurang baik karena fasilitas yang kurang memadai. Sedangkan untuk pelayanan di kantor Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut Kota Surabaya indikator ketergantungan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy) sudah maksimal.
INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI APLIKASI KLAMPID NEW GENERATION PADA PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN TAMBAK OSOWILANGUN Wahyudi Wahyudi; Hasan Ismail
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menjelaskan tentang Optimalisasi inovasi dalam penyediaan pelayanan publik, tentunya hal ini dapat dimulai dari pemerintah baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. contohnya Penerapan teknologi yang saat ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang pelayanan publik di sektor pemerintahan. Banyaknya permasalahan mengemuka administrasi kependudukan membuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya administrasi kependudukan, sehingga perlu mengoptimalkan inovasi-inovasi pelayanan, supaya berjalan secara maksimal dan agar masyarakat kelurahan Tambak Ososowilangun memiliki rasa kesadaran akan administrasi kependudukan. Salah satu inovasi pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta dinas  Komunikasi dan Informatika telah menciptakan sebuah aplikasi bernama Klampid new generation. Optimalisasi ini menggunakan analisis kebijakan publik dengan fokus penelitian pada  indikator, dimana dengan analisis ini dapat dilihat seberapa efektif aplikasi Klampid New Generation dan dapat dilihat apa yang harus dilakukan agar aplikasi ini berjalan optimal. Berdasarkan hasil penelitian, optimalisasi ini dapat dilakukan dengan terus melakukan pembinaan kepada masyarakat agar masyarakat dapat melakukan permintaan secara mandiri sehingga masyarakat juga dapat segera merasakan kemudahan dalam pengurusan dokumen dan timbul nahinan untuk selalu mengurus dokumen kependudukannya secara mandiri. Dengan demikian keberadaan aplikasi ini dapat diimplementasikan dengan baik dan juga memberikan manfaat yang baik bagi terciptanya Desa Tambak Osowilangun yang semakin sadar akan administrasi kependudukan.
ANALISIS KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PENDUDUK DALAM PERSPEKTIF NEW PUBLIC SERVICE DI KELURAHAN PAKIS SURABAYA Elis Viranda
JIANA ( Jurnal Ilmu Administrasi Negara ) Vol 21, No 2 (2023): JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jiana.v21i2.8093

Abstract

Konsep New Public Service adalah suatu konsep manajemen publik yang memperhatikan pengembangan layanan publik yang responsif, transparan, partisipatif, dan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, administrasi kependudukan yang terkait dengan New Public Service harus memperhatikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta memberikan layanan yang berkualitas dan merata kepada seluruh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi litelatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Pakis terlaksana dengan baik, hal ini didukung dengan adanya tekonologi informasi yang memadahi dan layanan berbasis elektronik government.
PENDAMPINGAN HILIRISASI PRODUK PERTANIAN UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI DESA KEBONTUNGGUL, MOJOKERTO Anggraeny Puspaningtyas; Hasan Ismail; Gerry Wahyu Berlia; Nurul Qomariyatun Zulfah
EZRA SCIENCE BULLETIN Vol. 1 No. 2 (2023): July - December 2023
Publisher : Kirana Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58526/ez-sci-bin.v1i2.60

Abstract

Pembangunan ekonomi pedesaan merupakan suatu proses dimana pemerintah desa dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah desa dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) di wilayah tersebut. Dimensi ekonomi yang dimaksud meliputi a) pengembangan komoditas unggulan kawasan perdesaan; b) perlibatan masyarakat dan UMKM dalam pengembangan komoditas unggulan; c) peran BUMDes dan/atau BUMDes bersama mengembangkan komoditas unggulan; d) pengembangan jejaring kawasan perdesaan; e) promosi komoditas unggulan; f) sertifikasi/standarisasi produk yang dihasilkan; g) tingkat melek keuangan masyarakat; h) tingkat melek keuangan masyarakat; i) kepemilikan dan/atau penguasaan lahan. Salah satu potensi unggulan yang sedang dikembangkan oleh Desa Kebontunggul adalah produk olahan pangan (kripik) yang dikelola oleh kelompok usaha “Hayam Wuruk” yang terdiri dari 10 orang. Produksi kripik setiap hari adalah sebanyak 12 kg yang dipasarkan disekitar desa hingga ke kota kecamatan. Kelompok “Hayam Wuruk” ini yang selanjutnya disebut Mitra, dikelola langsung oleh Kepala Desa yang mana hasil dari penjualan kripik ini dikelola oleh Mitra dan kelompok UMKM. Pengabdian ini telah mengacu pada roadmap kelompok riset di bidang community empowerment dan sesuai dengan roadmap prodi yaitu Administrasi dan kebijakan Ketahanan Pangan – Pertanian. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk membuka peluang kerjasama antara Program Studi Administrasi Negara FISIP Untag Surabaya dengan Desa Kebontunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Kegiatan program MBKM ini juga membuka peluang penelitian dan pengabdian dosen dan mahasiswa lain untuk mengaplikasikan ilmu yang dipelajari ke masyarakat.
STREET-LEVEL BUREAUCRACY PADA PROGRAM PANGAN LESTARI Eddy Wahyudi; Catur Ajeng Kartika Ria; Hasan Ismail; Saskia Nisa Setiaatmitha
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8383

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan program pekarangan pangan lestari dengan prespektif street-level bureaucracy di Desa Kebontunggul, Kabupaten Mojokerto. Metode dalam penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif, pengambilan data melalui observasi, wawancara dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan  pelaksanaan program P2L di Desa Kebontunggul sudah terlaksana sejak tahun 2019, berdasarkan prespektif Street-Level Bureaucracy pelaksanaan program P2L workload pressures, Ambiguity and Complexity antara lain ketersediaan anggaran ketersedian bibit yang terbatas, Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kebuntunggul dan kelompok wanita tani (KWT) dengan membuat Diskrestion melalui Coping strategi, proses pembuatan diskresi berdasakan aspek Representational Roles and Partisipation  yang dilakukan dengan prinsip delibrative melalui musyawarah bersama pengurus KWT, Pemerintah Desa dan Warga Masyarakat.
Optimalisasi Otonomi Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Bejijong Kabupaten Mojokerto Anggraeny Puspaningtyas; Hasan Ismail
Jurnal Agregasi Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v11i2.8383

Abstract

This study to analyze the village autonomy optimalization in improving the community's economy through BUMDes. Based on the policy of Law Number 6 of 2014 concerning villages, it aims to build Indonesia from the village having the motive of economic decentralization through the distribution of village authority to regulate and develop village potential, to achieve that goal the village government is given the authority to manage village economic resources through the establishment of BUMDes which is regulated in article 87 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The implementation of this policy has been implemented since 8 years ago, until 2022 the distribution of independent villages is at 8.45%. This shows that village autonomy is still not able to optimally increase village independence, one of the causes of the small percentage of independent villages, namely the inability of villages to optimize BUMDes as a tool for driving the community's economy. This research uses descriptive qualitative method. The data used are primary and secondary data. Data collection techniques through observation, interviews, and literature studies. The results of the study show that the implementation of village autonomy still needs to be improved and in the management of BUMDes it still has not improved the economy of the Bejijong Village community. The recommendation of this research is to revitalize village institutions, especially the BUMDes Wijaya Bejijong Institution and improve the management of BUMDes through collaboration with various stakeholders and the community in optimizing village autonomy. keywords: BUMDes, economic improvement, village autonomy
Optimalisasi Program Kampus Mengajar 6 Melalui Literasi Numerasi Dengan Pendekatan Bermain Pada Siswa Di SDN Kedungdoro V Surabaya Reza Maharani Putri Tizaka; Hasan Ismail
Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): Februari : Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat
Publisher : Institut Nalanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47861/jipm-nalanda.v2i1.743

Abstract

Education plays a crucial role in shaping the character and quality of a nation's human resources. This community service program addresses the challenges of numeracy literacy at SDN Kedungdoro V Surabaya and involves the implementation of the Edugame program as an effort to enhance students' interest and understanding of numeracy literacy. The program evaluation reveals several significant findings, indicating the need to improve students' understanding of numeracy literacy. Nevertheless, the program successfully increased student participation, strengthened collaboration within groups, and created an enjoyable learning atmosphere. The in-depth evaluation involves analyzing student involvement, numeracy literacy understanding, and the achievement of learning goals. Challenges in organizing students, the lack of parental attention, and students' difficulties in understanding numeracy literacy concepts are identified as obstacles in the community service process. The conclusion emphasizes that collaboration between educational institutions, students, and parents is key to strengthening numeracy literacy, with a commitment to continuously improve the program for optimal results.
Implementasi Aplikasi Analisis Beban Kerja Terkait Kinerja Pegawai di Dinas Pendidikan Kota Surabaya Zacky Aqshal Dhamara Putra; Hasan Ismail
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 2 (2024): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i2.1184

Abstract

The implementation of Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Regulation Number 1 of 2020 regarding Guidelines for Job Analysis and Workload Analysis has been carried out. In Indonesia, workload analysis is important for determining the number of employees needed by the Surabaya Education Office so that the organizational structure can be efficient in carrying out its tasks. This study aims to evaluate the implementation of the Workload Analysis Application (ABK) on employee performance at the Surabaya Education Office. The research method used is descriptive qualitative using documentation, observation, and interviews. The ABK application is used to determine the needs of employees at the Surabaya Education Office. Data were collected through documentation, observation, and interviews. The results show that the procedure for using the Workload Analysis Application is in accordance with the guidelines set forth in the Ministerial Regulation. Human resources and infrastructure are quite good because socialization has been conducted to employees. Although the implementation is going well, there are still obstacles related to understanding the ABK filling format by some human resources and the need for additional computer facilities and improvements to an unstable network.
ANALISIS STAKEHOLDER PADA PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KELURAHAN MEDOKAN SEMAMPIR Febry Permata Putri, Grace; Ismail, Hasan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 01 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan program padat karya yang berkolaborasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) triplehelix untuk mengentaskan kesmiskinan di Kelurahan Medokan Semampir, Kota Surabaya. Dalam penerapan program padat karya, sasaran yang akan dijadikan aktualisasi dari program ini adalah Gamis (Keluarga Miskin) dengan kriteria yang sudah ditentukan melalui hasil kuisioner. Keberhasilan dalam mencapai tujuan dari program padat karya Kota Surabaya sangat bergantung pada pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersangkutan. Namun, setiap pemangku kepentingan memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat atas terlaksananya program padat karya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung dari aktor kepentingan yang mempengaruhi program padat karya dalam mengentaskan kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan rekapitulasi. Kuantitas narasumber yang dijadikan pedoman sebanyak 3 orang dari perwakilan setiap stakeholder dalam triplehelix yang mempengaruhi keberhasilan program padat karya untuk mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Medokan Semampir. Berdasarkan hasil penelitian, program padat karya dapat mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Medokan Semampir dengan target 355 KK menjadi 60 KK. Semua Keluarga Miskin di Kelurahan Medokan Semampir 100% sudah bekerja dengan presentase 85% berpenghasilan diatas 4 juta rupiah dan 15% berpenghasilan di bawah 4 juta rupiah. Hal ini dipengaruhi oleh peran stakeholder model triple helix yaitu dari pemerintah meliputi Pemerintah Kota Surabaya, Kelurahan Medokan Semampir, dan Dinas Sosial Kota Surabaya. Sedangkan stakeholder dari masyarakat meliputi Keluarga miskin (Gamis). Adapun juga stakeholder dari pihak privat meliputi Cipta karya, dinas koperasi dan perdagangan Kota Surabaya, serta CV Kemilau Grafika. Oleh sebab itu, peran stakeholder dalam program padat karya dalam mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Medokan Semampir sangat penting dan sifatnya saling berkesinambungan.
ANALISIS PELAKSANAAN PENGENTASAN KELUARGA MISKIN DALAM PERSPEKTIF STREET LEVEL BIROKRASI : (Studi Pengetasan Keluarga Miskin di Kelurahan Wonorejo Tegalsari) Maharani Devi, Sefty; Ismail, Hasan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 01 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis peran Street Level Bureaucracy melalui implementasi kebijakan pengentasan keluarga miskin di Kota Surabaya. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif menggunakan tipe studi kasus, pada proses akumulasi data dilakukan melalui studi literatur, wawancara dan dokumentasi. Informan peneliti terdiri dari pemangku kegiatan, birokrat garis bawah yang dipilih secara purposive sampling. Kemudian teknik analisa data yang digunakan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran street level bureaucracy dalam implementasi kebijakan tata cara pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan data keluarga miksin dan kebijakan program pengentasan keluarga miskin dijalankan oleh Dinas Sosial dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga meliputi peran sebagai stakeholders pengolahan dan pemanfaatan data keluarga miskin dan sebagai penanggung jawab program padat karya berdasarkan dengan regulasi yang telah dibuat oleh Walikota Surabaya. Secara teknis Dinas Sosial dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga melalui petugas lapangan yaitu kelurahan sebagai petugas yang melakukan pemantauan secara rutin dengan survey kepada masyarakat. Selain itu, para street level bureaucracy memiliki peran untuk menerima pelaporan data kemiskinan dan melaporkan kepada dinas setiap adanya pengajuan dari masyarakat. Berkenaan dengan itu yang berperan dalam memberikan pendampingan dan penyuluhan teknis dilakukan oleh petugas lapangan yaitu dari kelurahan.