Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.434
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Transparansi Hukum Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Dinamika Hukum Dan Masyarakat
Rizki Yudha Bramantyo
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Dinamika Hukum Dan Masyarakat

 1 
EKSISTENSI SERTA KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN MENTERI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA Raditya Feda Rifandhana; Indro Budiono; Bambang Angkoso; Rizki Yudha Bramantyo
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPada Negara Kesatuan Republik Indonesia sistem pemerintahan adalahPresidensial, sehingga keseluruhan pengaturan tata kinerja pemerintahan diaturoleh Presiden yang dimana sebagai Pemerintah Pusat, tata kinerja pemerintahanpusat, dapat membuat peraturan-peraturan pelaksana, yang sering disebutPeraturam Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Menteri, dalammembuat peraturan tersebut Presiden sebagai Kepala Pemerintah memiliki agendakerja yang dibantu oleh para Menteri-menteri yang bekerja dibidangnya,adakalanya Presiden dibantu oleh Menteri dalam hal membuat Rancangan UndangUndang, membuat Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, lalu Menteri sendirimembuat peraturan Menteri, serta menjalankan bidang-bidang yang di instruksikanpresiden. Menteri-Menteri yang di tunjuk oleh presiden tersebut merupakanMenteri yang berasal dari parpol koalisi ditunjuk oleh Presiden dari kader parpolpemenang pemilu, padahal warga negara republik Indonesia yang bukan berasaldari partai politik ataupun dari organisasi kemasyarakatan memiliki hak yang samadalam pemerintahan, khususnya dalam menduduki kursi Kementerian Negara diIndonesia, tercantum dalam Pasal 28 D ayat 3 Undang-Undang Dasar NegaraKesatuan Republik Indoneisa Tahun 1945, pada penelitian ini menggunakan JenisPenelitian Normatif, dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, sertaTeori-Teori Hukum, dapat membantu menyelesaikan Penelitian ini.Kata Kunci : Eksistensi Kewenangan Presiden , Pengangkatan Menteri , UUPengangkatan Menteri
IMPLIKASI PERUBAHAN UUD 1945 TERHADAP HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT-DAERAH UNTUK DEMOKRASI YANG LEBIH INKLUSIF DI TINGKAT LOKAL Rizki Yudha Bramantyo; Ariella Gitta Sari
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini membahas implikasi perubahan Undang-Undang Dasar 1945terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan daersah dalam konteksdemokrasiyang lebih inklusif di Tingkat local. Dengan mengkaji beberapaamandemen yang di lakukan, analisis ini mengeksplorasi bagaimana desentrakisasikekuasaan dan otonomi daerah dapat meningkatkan partisipasi Masyarakat,akuntabilitas pemerintah, dan penyelesaian masalah lokal. Makalah ini jugamenyoroti tantangan yang di hadapi, seperti ketidakmerataan sumber daya danpotensi konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Melaluipendekatan kualitatif dan studi kasus, makalah ini bertujuan memberikanrekomendasi kebijakan untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah demitercapainya demokrasi yang lebih iklusif dan berkelanjutan di Indonesia.Kata Kunci : Perubahan regulasi, Hubungan pemerintah, Lokal
JERAT PEMIDANAAN DIBALIK MERIAHNYA MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR I1 TAHUN 2OO8 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Rizki Yudha Bramantyo; Gentur Cahyo Setiono; Fitri Windradi
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2023): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan pesat media sosial di era digital membawa dampak besar dalam interaksi sosial, komunikasi, dan penyebaran informasi. Namun, di balik kemeriahan ini, terdapat potensi pelanggaran hukum yang dapat menjerat pengguna media sosial, terutama terkait dengan penyalahgunaan informasi yang disebarkan di dunia maya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jerat pemidanaan yang dapat dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini akan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung dalam UU ITE yang mengatur tentang tindak pidana di dunia maya, termasuk penyebaran informasi yang dapat merugikan orang lain. Penelitian ini fokus pada pembahasan mengenai jenis-jenis pelanggaran yang dapat dipidana dalam konteks media sosial, seperti penyebaran berita bohong (hoaks), pencemaran nama baik, penghinaan, serta ujaran kebencian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE memberikan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda kepada pelanggar yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut.
EKSISTENSI SERTA KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN MENTERI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA Raditya Feda Rifandhana; Indro Budiono; Rizki Yudha Bramantyo
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v7i2.6639

Abstract

Pada Negara Kesatuan Republik Indonesia sistem pemerintahan adalah Presidensial, sehingga keseluruhan pengaturan tata kinerja pemerintahan diatur oleh Presiden yang dimana sebagai Pemerintah Pusat, tata kinerja pemerintahan pusat, dapat membuat peraturan-peraturan pelaksana, yang sering disebut Peraturam Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Menteri, dalam membuat peraturan tersebut Presiden sebagai Kepala Pemerintah memiliki agenda kerja yang dibantu oleh para Menteri-menteri yang bekerja dibidangnya, adakalanya Presiden dibantu oleh Menteri dalam hal membuat Rancangan Undang-Undang, membuat Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, lalu Menteri sendiri membuat peraturan Menteri, serta menjalankan bidang-bidang yang di instruksikan presiden. Menteri-Menteri yang di tunjuk oleh presiden tersebut merupakan Menteri yang berasal dari parpol koalisi ditunjuk oleh Presiden dari kader parpol pemenang pemilu, padahal warga negara republik Indonesia yang bukan berasal dari partai politik ataupun dari organisasi kemasyarakatan memiliki hak yang sama dalam pemerintahan, khususnya dalam menduduki kursi Kementerian Negara di Indonesia, tercantum dalam Pasal 28 D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indoneisa Tahun 1945, pada penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Normatif, dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, serta Teori-Teori Hukum, dapat membantu menyelesaikan Penelitian ini. Kata Kunci : Eksistensi Kewenangan Presiden , Pengangkatan Menteri , UU Pengangkatan Menteri
DINAMIKA BUDAYA HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI DI INDONESIA Rizki Yudha Bramantyo; Divi Kusumaningrum
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2023): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v6i2.6773

Abstract

Pada masyarakat Indonesia yang kebudayaan dan strukturnya sosialanya kompleks, hukum lebih berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat, hukum lebih banyak tumbuh dari bagian masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang dapat merupakan pencermian dari pada kepentingan-kepentingan umum. Persoalan mendasar di indoneia adalah budaya hukum yang belum berjalan dengan baik. Kondisi hukum yang sampai saat ini masih maraknya kasus korupsi yang dihadapi. Dalam perspektif budaya hukum korupsi menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma baik itu dari kejujuran, sosial, agama atau hukum. Korupsi sendiri digolongkan serious crime karena mampu mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala besar. Munculnya korupsi itu sendiri dipengaruhi oleh kebutuhan dan permintaan individu dan kolektif dan juga didukung oleh lingkungan sosial budaya yang mewarisi tradisi korupsi, sehingga tak khayal pejabat pemerintah pun ikut terlinat dalam tindak pidana ini, sehingga memunculkan opini masyarakat akan korupsi merupakan sudah menjadi budaya. Kata Kunci: Konsep, Korupsi, Budaya Hukum, Penegakan dan Pemberantasan
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM MENJAGA STABILITAS KEUANGAN NEGARA DARI TINDAK PIDANA KORUPSI Gentur Cahyo Setiono; Rizki Yudha Bramantyo
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2023): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v6i2.6777

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) karena menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu unsur yang mendasardalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian perekonomian dan keuanganNegara. Selama ini sudah dilakukan berbagai upaya untuk penegakan hukum pidana,melalui berbagai sanksi pidana, serta adanya lembaga independen yang khususbertugas untuk melakukan penegakan hukum pidana. Meksipun demikian, tindakpidana korupsi tetap masif terjadi di Indonesia yang mana hal ini akan berpengaruhpula terhadap kerugian negara. Artikel ini akan membahas terkait kausalitaspenegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap stabilitas keuangan negara.Terdapat suatu kausalitas antara penegakan hukum tindak pidana yang belumdilaksanakan dengan maksimal dengan keuangan negara yang menjadi tidak mencapaistabilitas. Jumlah korupsi yang semakin tinggi akan berpengaruh pula dengan jumlahkerugian negara yang semakin tinggi pula. Mekanisme pengembalian kerugian negaradapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk mencapai stabilitas keuangannegara tetap terjamin.Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Stabilitas, Keuangan Negara
IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP STATUS ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Rizki Yudha Bramantyo
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v7i1.6782

Abstract

Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 mengenai perubahan serta penambahan bunyi Pasal 43 Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada perubahan besar yang baru terhadaphukum keluarga di Indonesia tersebut, di mana perubahan yang terkait dengankedudukan anak luar kawin yang dapat diangkat menjadi anak sah. Di dalam PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 menyatakan serta mengesahkanbahwa anak luar kawin kini dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahbiologisnya layaknya anak sah, bukan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja,apa bila hal tersebut dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ataualat bukti hukum lainnya. Mengenai pembuktian yang akurasinya tinggi, dapatdigunakan pembuktian dengan teknologi, yaitu berupa tes Deoxribo Nucleic Acid,atau yang lebih dikenal dengan sebutan tes DNA.
Co-Authors Bambang Angkoso Bambang Pujiono Divi Kusumaningrum Djoko Susanto Gentur Cahyo Setiono INDRO BUDIONO Mujiarto Mujiarto Raditya Feda Rifandhana Sari, Ariella Gitta Windradi, Fitri