Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.583
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Eksekusi : Journal Of Law Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik Bertuah : Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam JPB INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, INFORMATION TECHNOLOGY, AND OTHERS Jurnal Gagasan Hukum Matlamat Minda SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum JUSTICES: Journal of Law Innovative: Journal Of Social Science Research Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Dalihan Na Tolu : Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia
Askana Fikriana
STAIN BENGKALIS
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial

 1 
Peran Hukum Tata Negara; Studi Literature Pada Pemilu di Indonesia Siti Zulaika; Askana Fikriana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 1 No 1 (2023): 2023
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v1i1.75

Abstract

Indonesia eksis dan tetap dapat mempertahankan diri sebagai simbol demokrasi yang patut ditiru oleh negara lain. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran hukum tata negara; studi literature pada pemilu di indonesia, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan dokumentasi, dimana penulis mengumpulkan refenrensi berupa buku dan jurnal yang berkatan dengan tema penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini yakni; pertama penting diadakannya pemilihan umum antara lain adalah perubahan keinginan masyarakat, perubahan kondisi kehidupan, pertumbuhan penduduk dan peraturan administrasi. Kedua fungsi dan tujuan pemilihan umum yakni; mengangkat direksi secara langsung atau tidak langsung, sebagai sarana umpan balik antara pemilik suara dan dewan, pemilu yang memilih pejabat juga bisa menjadi masukan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini, barometer dukungan rakyat terhadap penguasa, sarana rekrutmen politik, instrumen tersebut meningkatkan sensitivitas pemerintah terhadap tuntutan masyarakat. Ketiga sistem pemilihan umum secara makanis dan organik yakni; sistem pemilihan mekanis, dalam sistem ini manusia dipandang sebagai kumpulan individu yang sama dan sistem pemilihan organis, dalam sistem ini, manusia dipandang sebagai sekelompok individu yang hidup bersama dalam komunitas yang berbeda
Peran Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Melaksanakan Tujuan Negara Indonesia Dwi Septiani; Askana Fikriana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 1 No 1 (2023): 2023
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v1i1.76

Abstract

Politik hukum digunakan sebagai pedoman mendasar dalam mendefinisikan nilai-nilai dan mendefinisikan, merancang dan mengembangkan peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran politik hukum dalam pembaharuan hukum tata negara untuk melaksanakan tujuan negara indonesia. Pendektan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan dokumentasi, dimana penulis mengumpulkan refenrensi berupa buku dan jurnal yang berkatan dengan tema penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan, Pertama pembaharuan hukum tata negara di indonesia yakni; keberadaan lembaga perwakilan, kajian perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat, serta agama dan pendidikan. Kedua peranan politik hukum dalam mewujudkan tujuan negara yakni; politik hukum merupakan kebijakan dasar pemerintahan negara yang akan, sedang, dan sah, tujuan yang ingin dicapai oleh negara tujuan negara sebagai arah pembangunan nasional sejalan dengan kebijakan hukum yang ada dan terus berubah serta berkaitan erat dengannya
Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional Tentang Kesenjangan Yang Perlu Disikapi Winda Apriani; Askana Fikriana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 1 No 1 (2023): 2023
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v1i1.77

Abstract

Hak asasi manusia adalah prinsip universal yang menjadi dasar bagi kehidupan yang bermartabat dan setara bagi semua individu di seluruh dunia. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya ketidaksetaraan dan ketidak adilan yang melibatkan hak asasi manusia dalam konteks internasional. Penelitian ini mengkaji hukum hak asasi manusia dari perspektif internasional dengan fokus pada permasalahan ketidaksetaraan yang perlu disikapi. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah analisis literatur dan studi pustaka. Data diperoleh dari sumber-sumber sekunder seperti perjanjian internasional, laporan lembaga hak asasi manusia, dan artikel ilmiah terkait. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ketidaksetaraan ekonomi, diskriminasi rasial dan etnis, serta pelanggaran hak-hak perempuan masih menjadi tantangan utama dalam pemahaman dan implementasi hak asasi manusia di tingkat global. Ketidaksetaraan ekonomi antar negara-negara dan dalam masyarakat internal suatu negara adalah pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan. Ini mempengaruhi akses terhadap hak-hak dasar individu seperti pendidikan, perumahan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Diskriminasi rasial dan etnis yang masih merajalela juga melanggar prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia universal. Selain itu, pelanggaran hak-hak perempuan, seperti kekerasan berbasis gender dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, terus berlanjut di berbagai belahan dunia
Perbandingan Kewenangan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia Era Nabilah; Askana Fikriana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 1 No 1 (2023): 2023
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v1i1.78

Abstract

Pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran peraturan perundang-undangan, alokasi sumber daya, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam membentuk kewenangan desa, dan memeriksa faktor-faktor yang memengaruhi variasi dalam implementasi kewenangan desa di berbagai daerah. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, dengan teknik pengumpulan data adalah dokumentasi, teknik analisis data peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk memberikan kewenangan kepada desa. Namun, implementasinya bervariasi antar-daerah, terutama karena faktor komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kewenangan desa. Alokasi sumber daya dan pendanaan juga menjadi perbedaan signifikan antar-daerah, yang memengaruhi kemampuan desa dalam melaksanakan program-program pembangunan. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat lokal memainkan peran penting dalam efektivitas kewenangan desa. Tingkat partisipasi ini bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, budaya, aksesibilitas, dukungan pemerintah, dan dinamika politik. Partisipasi yang lebih tinggi cenderung meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Implikasi dari penelitian ini bahwa penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memantau implementasi, memperbaiki alokasi sumber daya, dan mendorong partisipasi masyarakat aktif. Dengan cara ini, desa-desa di seluruh Indonesia dapat berperan secara efektif dalam pembangunan lokal dan nasional
Analisis Biaya Wisata Pantai Raja Kecik Bengkalis ditinjau dari Fiqih Siyasah Suryah; Askana Fikriana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 1 No 1 (2023): 2023
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v1i1.79

Abstract

Fiqih siyasah merupakan hasil ijtihad para ulama melalui kajian terhadap dalil-dalil tentang berbagai persoalan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap biaya masuk tempat wisata raja kecik didesa Muntai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah pengelola pantai raja kecik, sedangakan masyarakat sekitar dijadikan sebagai informan tambahan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teori miles dan hubermen yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut; biaya masuk ke tempat wisata pantai Raja Kecik yaitu untuk perorangan Rp. 2.000, parkir motor Rp. 2.000, parkir mobil Rp. 5.000. Perolehan penghasilan dari komersil Pantai Wisata Raja Kecik dibagi ke beberapa bagian yaitu : 7% untuk retribusi desa, 20% untuk anak yatim fakir miskin dan orang tidak mampu, 30% untuk pekerja yang bertugas mengoprasikan Pantai, 15% Petugas kebersihan 20% Untuk biaya perawatan pasilitas pantai dan 8% untuk kas pemuda setempat. Total pendapatan wisata Pantai Raja Kecik pada bulan Januari 2023 yaitu sebesar Rp. 24.401.000, sedangkan pada bulan Februari 2023 yaitu sebesar Rp. 6.791.000. Keberadan Pantai Wisata Raja Kecik Desa Muntai Barat, telah mampu menghidupkan puluhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berdagangan diareal pantai sekaligus membuka Peluang pekerjaan bagi kalangan Pemuda Pemudia setempat dari kalangan anak-anak Nelayan, Petani, Buruh sebelum nya tidak punya kesempatan bekerja.
Hukum Merubah Jenis Kelamin Atau Transgender Ditinjau dari Perspektif Al-Quran Hadis dan Hukum Positif di Indonesia Irmayunita; Askana Fikriana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 1 No 1 (2023): 2023
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v1i1.83

Abstract

Isu hukum merubah jenis kelamin atau transgender telah menjadi topik yang semakin menonjol dalam masyarakat Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan hukum merubah jenis kelamin atau tansgender dalam tinjauan perspektif Al-Quran Hadis dan Hukum Positif di Indonesia. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, teknik pengungumpulan data menggunakan dokumentasi yakni mengacu pada teks Al-Quran dan Hadis serta literatur hukum dan penelitian terkait. Teknik anaisis data dalam penelitian ini menggunakan teori dari miles dan hubermen, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari perspektif Al-Quran dan Hadis, ditemukan bahwa pandangan tentang transgender dalam Islam sangat beragam. Beberapa ulama menginterpretasikan agama secara eksklusif dan menganggap transgender sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama, sementara yang lain mencoba memahaminya secara lebih inklusif. Di sisi lain, hukum positif di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam mengakui hak-hak individu transgender, meskipun implementasinya masih memiliki tantangan. Dalam mengatasi isu hukum merubah jenis kelamin atau transgender di Indonesia, diperlukan pendekatan yang inklusif dan bijaksana yang mempertimbangkan pandangan agama, hak asasi manusia, dan keberagaman budaya. Dengan dialog yang lebih mendalam dan pemahaman yang holistik, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif bagi individu transgender, menghormati nilai-nilai agama, dan menjaga kebebasan beragama di Indonesia. Isu ini tetap menjadi tantangan yang relevan dan kompleks dalam konteks masyarakat Indonesia yang terus berubah
Urgensi Utusan Khusus Presiden Berdasarkan Perpres No. 137 Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah Askana Fikriana; Muhammad Irwanto; Sri Sulistiya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1465

Abstract

Pembentukan tujuh utusan khusus presiden dalam Kabinet Merah Putih di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menimbulkan dinamika baru dalam struktur kelembagaan negara. Keberadaan lembaga non-struktural ini, yang bidang tugasnya menyerupai kementerian, menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi dan legitimasi yuridisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi dan peran utusan khusus presiden dalam konteks hukum positif Indonesia serta meninjau urgensinya melalui pendekatan fiqh siyasah, khususnya dalam kerangka konsep wazir al-tanfidz yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan utusan khusus presiden sah secara hukum selama tidak melanggar batas kewenangan kementerian, dan dalam perspektif fiqh siyasah, lembaga ini dapat dikategorikan sebagai pelaksana teknis yang bertugas menjalankan amanah politik kepala negara. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya regulasi pelaksana yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta perlunya pengawasan terhadap kinerja lembaga non-struktural ini agar sejalan dengan prinsip good governance
Co-Authors Agusfinanda, Yudi Akmal, Reza Alwiyah , Aisyah Annisa Fitriani, Annisa Arjuna, Marsa Maya Bagus Cahyo Pratama Putra Cahyadi, Redy Eka Daniel Mahendra Dwi Septiani Era Nabilah Erpandi, Syahri Faissani Faissani Faissani, Faissani Fitri, Siti Nuraini Deslia Fitria Ramadhani Hartantri , Ardini Hendri. K, Hendri. K Ihsan, Muhd.Nur Irmayunita Jaswan Jaswan Jaswan, Jaswan Khairani Khairani Khairani Khairani Kurniati , Lili Kurniawan, Risky M. Kahfi Rezki Mahdalena Mahdalena Mardiansyah, Bayu Marsadinda, Dini Marsela, Yona Muhammad Imam Ratu Mega Muhammad Irsyad Muhammad Irwanto Muhammad Rafqi Efandy Muhammad Razi Asarwani Munadi, Muhammad Ilham Nanda Muntazza novita sari, dian Nur Kholis Nurhafiza, Nurhafiza Reni, Reni Destilawati Ridho Alamsyah Risky Kurniawan Safitri, Delfi Safitri, Selma Salsabilla, Anissa Sari, Nadia Kumala Sari, Resti Norita Siti Zulaika Sofyaa, Lilis Sri Maharani Sri Mulyani Sri Sulistiya Suhendra Suparjo Suryah Sylviani, Shinta Winda Apriani Yadi, Muhamad Aidil Fitri Yessy Aulia Yusuf , Jihadi Akbar Zukhruf Yenda Putra `Syakban, Akhiri