Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.395
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrasi Publik International Journal of Local Economic Governance Jurnal Ilmiah Administrasi Publik JPBM (Jurnal Pendidikan Bisnis dan Manajemen) AL ISHLAH Jurnal Pendidikan Jurnal Bina Praja JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication) Arus Jurnal Sosial dan Humaniora JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Ike Wanusmawatie
Fakultas Ilmu Adminstrasi, Universitas Brawijaya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Kebijakan Koperasi Merah Putih dalam Perspektif Ekonomi Politik Pembangunan: Pendekatan State-Centered dan Teori Ketergantungan Afgani, Rixvan; Wanusmawatie, Ike
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa melalui pembentukan koperasi. Dengan pendekatan state-centered, kebijakan ini bertujuan menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang mandiri dan berkeadilan, dengan intervensi negara sebagai aktor utama. Namun, implementasi kebijakan ini dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti ketergantungan pada pendanaan pemerintah yang dapat menghambat keberlanjutan koperasi, serta duplikasi fungsi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menyebabkan kebingungan di tingkat desa. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di desa juga menjadi kendala dalam pengelolaan koperasi yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR). Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan optimasi pelatihan SDM, diversifikasi sumber pendanaan, dan penguatan sinergi antara Koperasi Merah Putih dengan BUMDes untuk menciptakan ekonomi desa yang lebih mandiri, inklusif, dan berkelanjutan
Pembangunan Pantai Indah Kapuk 2 sebagai Proyek Strategis Nasional (Studi Penerapan Society Centered Approach dalam Kritik Pembangunan PIK 2) Abdurrahman, Muhammad Hilmi; Wanusmawatie, Ike
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penetapan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) menimbulkan dinamika kebijakan yang sarat kontroversi. Di satu sisi, proyek ini digadang-gadang mampu mendorong investasi dan membuka lapangan pekerjaan. Namun di sisi lain, terdapat konsekuensi sosial dan ekologis yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang Utara. Penelitian ini menganalisis implementasi pembangunan PIK 2 melalui pendekatan Society-Centered Approach, yang menekankan pentingnya melibatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam setiap tahap pembangunan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan PIK 2 sebagai PSN memperlihatkan gejala disfungsi birokrasi dan mal-administrasi, yang tercermin dari intervensi kebijakan yang mengabaikan prinsip keadilan sosial, lemahnya pengawasan terhadap pengembang, dan kerugian yang dialami oleh masyarakat terdampak. Pembebasan lahan yang tidak adil, perampasan tanah produktif, serta minimnya kompensasi bagi petani lokal menunjukkan bahwa tujuan pembangunan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan, justru mencederai nilai-nilai pembangunan berkelanjutan. Studi ini menegaskan pentingnya penerapan Society-Centered Approach dalam penyusunan kebijakan yang beretika, partisipatif, dan berpihak pada masyarakat, untuk memastikan bahwa masyarakat benar-benar menjadi subjek utama yang dilibatkan dalam proses pembangunan, bukan hanya sebagai objek dari kebijakan pembangunan tersebut.
Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa (Systematic Literature Review Pada Penerapan Society Centered Approach dalam Pengembangan Bumdes) Khairina, Dhania Rizky; Wanusmawatie, Ike; Permadi, Wahyu Kurniawan
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbasis partisipasi masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR), peneliti mengkaji 10 artikel dari berbagai sumber nasional dan internasional yang membahas peran masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan BUMDes, terutama dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Desa yang menerapkan pendekatan partisipatif umumnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi lokal. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi ekonomi, ketimpangan sosial, dan kapasitas manajerial yang terbatas masih menjadi penghambat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan penciptaan ruang partisipatif yang inklusif menjadi kunci keberlanjutan BUMDes di masa depan.
Pengembangan Desa Wisata Berbasis Community Based Tourism (CBT) dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Systematic Literature Review Pada Penerapan Society Centered Approach dalam Pengembangan Pariwisata Desa) Permadi, Wahyu Kurniawan; Wanusmawatie, Ike; Khairina, Dhania Rizky
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Community Based Tourism (CBT) dalam pengembangan desa wisata guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal melalui pendekatan society centered. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan menelaah 10 artikel ilmiah nasional dan internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan CBT mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, memperkuat kohesi sosial, serta melestarikan budaya dan lingkungan. Faktor pendukung utama meliputi partisipasi aktif masyarakat, keberadaan kelembagaan lokal seperti BUMDes dan Pokdarwis, serta dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya infrastruktur, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Penerapan CBT secara optimal memerlukan sinergi multipihak melalui kolaborasi agar tercipta pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.
Kajian Ekonomi Politik Stated-Centered dalam Kebijakan Efisiensi Anggaran Sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Wahyu, Nanda Riki; Wanusmawatie, Ike
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja merepresentasikan respons negara terhadap tekanan fiskal, krisis global, dan urgensi reformasi pengelolaan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan efisiensi anggaran menggunakan pendekatan state-centered, yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam proses kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan desk research dan teknik dokumentasi sebagai sumber data sekunder. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi terhadap literatur, dokumen resmi, dan hasil penelitian relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam perspektif rational actor, negara mengambil langkah efisien dan sistematis melalui pemangkasan belanja nonprioritas dan penguatan evaluasi berbasis kinerja. Namun, dinamika politik antar lembaga dalam konteks bureaucratic politics menunjukkan adanya kompromi dan tarik-menarik yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Dalam kerangka state interest, efisiensi anggaran juga digunakan sebagai instrumen strategi pembangunan jangka panjang yang diarahkan untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan memperkuat kapasitas negara. Temuan ini mempertegas bahwa kebijakan efisiensi tidak sekadar teknokratik, melainkan ekspresi dari peran dominan negara dalam merumuskan dan menavigasi arah kebijakan publik.
Kebijakan Student Loan sebagai Alternatif Pembiayaan Pendidikan Tinggi di Indonesia: Tinjauan Ekonomi Politik Humairah, Salwa Fadhilah; Wanusmawatie, Ike
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya yang ditopang oleh akses pendidikan yang adil dan merata. Di Indonesia, kesenjangan akses pendidikan tinggi menjadi isu serius akibat tingginya biaya kuliah dan arah kebijakan pendidikan yang semakin bersifat privat dan komersial, sebagaimana terlihat dalam UU Nomor 12 Tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wacana kebijakan student loan sebagai solusi alternatif pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia melalui pendekatan systematic literature review dengan perspektif ekonomi politik dan model state-centered approach. Hasil kajian menunjukkan bahwa skema student loan, bila dirancang dengan tepat, dapat memperluas akses pendidikan, namun juga berisiko menimbulkan beban utang dan ketimpangan sosial apabila tidak diiringi dengan pengawasan ketat dan perlindungan terhadap peminjam. Pengalaman negara-negara seperti Australia dan Thailand menjadi rujukan penting dalam merancang kebijakan serupa di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan aktif negara, desain kebijakan yang adil, dan tata kelola yang akuntabel menjadi faktor krusial dalam keberhasilan implementasi student loan di Indonesia.
Strategic Formulation for Accelerated Fast Track Programs : A Case Study Using SWOT – AHP at Universitas Brawijaya Putri, Fahmi Syafikah; Supriyono, Bambang; Wanusmawatie, Ike
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Vol 17, No 3 (2025): In Progress September 2025
Publisher : STAI Hubbulwathan Duri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35445/alishlah.v17i3.7566

Abstract

Indonesia faces a low number of master’s graduates, partly due to implementation challenges in programs like the Fast Track at Universitas Brawijaya’s Faculty of Administrative Sciences. This research aims to evaluate the Fast Track program using SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis and develop strategic plans using the Analytical Hierarchy Process (AHP). A mixed methods approach with a dominant-less dominant design was employed. Data were gathered through interviews with two Fast Track students, three master’s program heads, and the vice dean of academics. Thirteen Fast Track students completed questionnaires. Additionally, direct observations were conducted, and relevant university regulations were reviewed. Data analysis included interactive analysis, SWOT analysis, and AHP to formulate short-, medium-, and long-term strategies. Findings indicate that internal strengths are the primary drivers for program success. Short-term strategies should prioritize improving students’ time management and academic readiness. Medium-term strategies must focus on aligning thesis topics with suitable supervisors to facilitate academic progress. Long-term strategies should involve consistent monitoring and evaluation to ensure students complete the program within the designated five years. Strategic improvement relies on enhancing coordination between undergraduate and master’s programs. This alignment is essential not only for academic success but also for supporting students' mental well-being throughout the accelerated track.
Analisis Kebijakan tentang Klientelisme dalam Pemberian Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan di Indonesia Atsari, Ainun Syahida; Wanusmawatie, Ike
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1256

Abstract

Kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan penawaran wilayah tambang untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan menandai perubahan signifikan tata kelola tambang di Indonesia. Kebijakan tersebut resmi berlaku melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Minerba dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Peraturan inisiasi pemerintah tersebut telah memungkinkan ormas keagamaan melalui badan usahanya memperoleh IUP dan mendapat penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) mineral logam dan batubara. Kebijakan tambang untuk ormas keagamaan memicu kontroversi dan menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan, transparansi, dan tujuan kebijakan publik. Artikel ini menganalisis kebijakan tersebut melalui pendekatan state-centered dengan menggunakan teori klientelisme dari Derick W. Brinkerhoff dan Arthur A. Goldsmith serta konsep lembaga ekstraktif dari Daron Acemoglu dan James Robinson. Metode yang digunakan yaitu studi literatur kualitatif dengan menelaah dokumen hukum, berita, serta literatur akademik. Dari analisis ditemukan bahwa kebijakan ini tidak lahir dari partisipasi publik yang luas. Ada kecenderungan kebijakan merupakan inisiatif aktor negara yang memanfaatkan instrumen hukum untuk mendistribusikan sumber daya kepada aktor sosial-politik tertentu. Relasi patron-klien antara negara dan ormas keagamaan dilembagakan secara formal dengan keluarnya undang-undang dan peraturan pemerintah, menandakan negara menjadi lembaga ekstraktif yang dimanfaatkan elit politik untuk menjaga loyalitas dan dukungan ormas keagamaan.
Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Kayutangan di Kota Malang Harnani; Suryono, Agus; Wanusmawatie, Ike
Jurnal Bina Praja Vol 17 No 2 (2025): [Sedang Berjalan]
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Kayutangan area in Malang City holds historical, socio-cultural, and economic value, recognized as a heritage district with unique appeal. However, the excessive modernization of the area, primarily driven by the private sector, has begun to erode the existence of heritage buildings and local values, posing a significant challenge to heritage preservation. In response, the Malang City Government has implemented policies focusing on preservation and development, including slum area reduction, infrastructure revitalization, and local tourism growth. Despite these efforts, gaps remain in managing the sustainability of heritage values in the face of modernizing pressures. This study explores the implementation of the Kayutangan Heritage Area development policy through Grindle (2017) policy implementation framework, focusing on policy content and outcomes. A qualitative descriptive approach was used, including semi-structured interviews, observations, and documentation. Data was analyzed using qualitative coding, involving collection, categorization, and conclusion drawing. The study found that while the policy has led to positive impacts such as slum reduction, improved infrastructure, increased MSMEs, higher tourist visits, and historical preservation, challenges to sustainability emerged. These include modernization misaligned with the heritage theme and a lack of clear regulations on visual design, which undermine the area’s heritage branding. The absence of dedicated management authority and weak coordination among local government agencies also hinder effective intervention. The study recommends strengthening regulations by establishing a dedicated heritage area management authority and expanding the policy’s impact to ensure long-term development sustainability and a more equitable distribution of benefits.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJKAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS (PLT) TERHADAP KINERJA ORGANISASI Aprilla, Thavia Aisyah Shinta; Sholihah , Qomariyatus; Wanusmawatie, Ike
JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Vol. 7 No. 1 (2025): JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jan.v7i1.8570

Abstract

Kepemimpinan dalam organisasi, khususnya dalam konteks Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan kinerja organisasi, terutama ketika pemimpin utama tidak dapat menjalankan tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan PLT terhadap kinerja organisasi melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Kajian ini menyoroti keterbatasan kewenangan PLT, terutama dalam mengambil keputusan strategis jangka panjang, dan bagaimana fleksibilitas, akuntabilitas, serta transparansi dalam implementasi kebijakan menjadi kunci keberhasilan PLT. Hasil analisis menunjukkan bahwa kewenangan yang jelas dan adaptabilitas tinggi memungkinkan PLT untuk menjaga efektivitas operasional organisasi meskipun dihadapkan pada batasan tertentu. PLT yang mampu mempertahankan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan juga berhasil meningkatkan kepercayaan anggota tim, yang berdampak positif terhadap kinerja organisasi. Penelitian ini memberikan wawasan tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas PLT, serta relevansi kebijakan tersebut terhadap efektivitas manajemen organisasi di masa transisi.
Co-Authors Abdul Hakim Abdurrahman, Muhammad Hilmi Afgani, Rixvan Agus Suryono Aprilla, Thavia Aisyah Shinta Atsari, Ainun Syahida Bambang Supriyono Fatimah Durrety, Shinta Fitria Puji Harmini Gani Abdul Juli Andi Harnani Humairah, Salwa Fadhilah Irfan H. Djunaidi Johan Ferdhianzah, Hefry Khairina, Dhania Rizky Kholiqin Auzanul Luqman Hakim Luqman Hakim Mayyora, Restu MR Khairul Muluk Muluk, MR Khairul Permadi, Wahyu Kurniawan Pratama, Iqbal Putra Putri, Fahmi Syafikah Qomariyatus Sholihah Rohmatul Khasanah, Ulvi Sholihah , Qomariyatus Siti Azizah Sukarmi, Sukarmi Wahyu, Nanda Riki Wanto, Alfi Haris