Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Determination of Kinetic Parameters for Methane Oxidation over Pt/γ-Al2O3 in a Fixed-Bed Reactor Wonoputri, Vita; Effendy, Mohammad; Budhi, Yogi Wibisono; Bindar, Yazid; Subagjo, S.
Journal of Engineering and Technological Sciences Vol 45, No 2 (2013)
Publisher : ITB Journal Publisher, LPPM ITB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.085 KB) | DOI: 10.5614/j.eng.technol.sci.2013.45.2.7

Abstract

This paper describes akinetic study for the determination of the kinetic parameters of lean methane emission oxidation over Pt/γ-Al2O3 in a dedicated laboratory scale fixed bed reactor. A model ofthemechanistic reaction kinetic parameters has been developed. The reaction rate model was determined using therate-limiting step method, which was integrated and optimized to find the most suitable model and parameters. Based on this study, the Langmuir-Hinshelwood reaction rate model with the best correlationis the one where the rate-limiting step is thesurface reaction between methane and one adsorbed oxygen atom. The pre-exponential factor and activation energy were 9.19 x 105 and 92.04 kJ/mol, while the methane and oxygen adsorption entropy and enthalpy were –17.46 J/mol.K, –2739.36 J/mol,–16.34 J/mol.K, and –6157.09 J/mol, respectively.
ANALISA ENERGI DAN EKSERGI TURBIN UAP PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNIT 2 TANJUNG AWAR-AWAR FAUZI ZAKARIA, MUHAMMAD; EFFENDY, MOHAMMAD
Jurnal Teknik Mesin Vol 6, No 2 (2018)
Publisher : Jurnal Teknik Mesin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSumber energi sistem pembangkit tenaga listrik berkapasitas besar saat ini masih di dominasi oleh bahanbakar fosil yang semakin menipis ketersediaanya. Setiap peralatan pembangkit yang beroperasi tidakefektif dan efisien merupakan sumber kerugian energi. Penelitian ini menganalisa kerugian energi padaperalatan turbin uap di PLTU Tanjung Awar-Awar. Analisa kerugian energi ini menggunakan konsepHukum I dan Hukum II Termodinamika. Hukum pertama termodinamika menunjukan kerugian energibersifat kuantitatif. Hukum kedua termodinamika menunjukan keefektifan penggunaan eksergi sebagaibatasan potensi energi dalam sistem yang bersifat kualitatif. Batasan keefektifan suatu sistem dipengaruhioleh parameter temperatur lingkungan. Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui laju kerugian ataukehilangan energi dalam sistem serta mengetahui potensi kerugian energi yang dapat dilakukan perbaikan.Hasil dari penelitian menunjukan besar efisiensi energi turbin uap rata-rata sebesar 91,48 % dengan lajukerugian energi rata-rata sebesar 31,11 MW dari total energi yang masuk system. Efisiensi eksergi rata-ratapada turbin uap sebesar 94,08 % dengan laju kerusakan eksergi rata-rata pada turbin uap sebesar 25,98MW dari total eksergi total masuk sistem. Dari total potensi energi yang masuk sistem rata-rata energiyang termanfaatkan sebesar 93,30 %, kemudian besar peluang energi yang masih bisa ditingkatkan ratarata1,33 % dari total potensi energi yang tersedia.Kata Kunci: Efisiensi, Efektifitas, Turbin Uap, Analisis Energi Dan Analisis Eksergi.AbstractEnergy source system of large-capacity power plants currently in the domination by fossil fuels aredepleting for availability. Each operating plant equipment is not effective and efficient source of energylosses. This research analyzes the energy losses on the equipment steam turbine in Tanjung Awar-Awarpower plant. Analysis of loss of energy it uses the concept of Law I and II Law of thermodynamics. Firstlaw thermodinamika showed losses of energy are quantitative. Second law thermodinamika showedeffectiveness the use of exergy as a limitation of the potential energy in the system are purely qualitative.Effectiveness limits a system affected by parameters temperature environment. The purpose of thisresearch to find out the rate of losses or loss of energy in the system as well as knowing the potential lossof energy can do the repairs. The results of the research indicate large steam turbine energy efficiency onaverage by 91.48% energy loss rate with an average of 31.11 MW of the total energy that enters thesystem. The efficiency of the average exergy on steam turbine of 94.08% with the rate of damage to exergyon average of 25.98 MW steam turbine of total exergy total entry system. Of the total potential energy ofthe incoming system average energy termanfaatkan of 93.30%, then great opportunities of energy that canstill be improved an average of 1.33% of total potential energy available.Keywords: Efficiency, Effectiveness, Steam Turbines, Energy Analysis And Exergy Analysis.
ANALISA PENGARUH LOAD CAPACITY PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP TANJUNG AWAR-AWAR 350 MW TERHADAP EFISIENSI TURBIN GENERATOR QFSN-350-2 UNIT 1 PURNOMO, JOKO; EFFENDY, MOHAMMAD
Jurnal Pendidikan Teknik Mesin Vol 7, No 3 (2018)
Publisher : Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNESA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPeningkatan kebutuhan listrik di berbagai bidang harus selaras dengan usaha untuk meningkatkan efisiensi sistem pembangkit. Peralatan utama yang perlu diperhatikan efisiensinya adalah boiler, turbin, generator, kondenser dan pompa. Fokus pada penelitian ini mengevaluasi peralatan turbin uap dan generator yang merupakan salah satu peralatan di PT PJB UBJ O&M PLTU Tanjung Awar-Awar. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui pengaruh perubahan load capacity pembangkit listrik tenaga uap tanjung awar-awar 350 MW terhadap efisiensi turbin generator pada unit 1. Penelitian dilakukan dengan memvariasi perubahan kenaikan load capacity saat PLTU sedang beroperasi yaitu load capacity 75%, 85% dan 100%. Hasil data operasi dihitung secara teoritis dan matematis denga n metode analisa thermodinamika. Hasil penelitian menunjukkan (1) terdapat pengaruh kenaikan load capacityterhadap efisiensi isentropis turbin, berturut-turut dari load capacity 75%, 85% dan 100% memiliki efisiensi sebesar 89,02%, 90,42% dan 91,77%. (2) Terdapat pengaruh load capacity terhadap efisiensi turbin generator. Nilai efisiensi turbin generator berturut -turut dari beban 75%, 85% dan 100% yaitu 86,02%, 87,2% dan 88,64% sedangkan untuk generator, pengaruh load capacity tidak berpengaruh besar terhadap efisiensinya yaitu 95,32% 95,45% dan 95,98%.Kata kunci: Effisiensi turbin generator, Load capacity , Analisis energi, PLTU Tanjung Awar-Awar.AbstractIncreasing electricity needs in all fields must be aligned with the effort to improve the efficiency of power generation systems. The main noteworthy equipment efficiency is the boiler, turbine, generator, condenser and pumps. The focus on this research evaluates the steam turbine and generator equipment which is one of the equipment PT PJB UBJ O & M PLTU Tanjung Awar-Awar. The purpose of doing this research is to know the influence of the change of load capacity of steam power plant tanjung awar -awar 350 MW turbine generator efficiency against on unit 1.. Research done by doing a changes to increase load capacity when PLTU is operating i.e. load capacity 75%, 85% and 100%. The result of the data operation calculated theoretically and mathematically with the method thermodinamika. The results showed (1) there is the influence of the increase in load capacity against the efficiency of isentropis, a row of load capacity 75%, 85% and 100% efficiency of 89.02%, 90.42% and 91.77%. (2) there is an influence of load capacity towards the efficiency of the turbine generator. The value of the efficiency of the turbine generator in a row from the burden of 75%, 85% and 100% i.e., 86.02%, 87.2% and 88.64% whereas for the generator,effect by load capacity has no effect on efficiency that is 95.32% 95.45% and 95.98%. Keywords: Efficiency of turbine generators, Load capacity, Energy analysis, Tanjung Awar-Awar PLTU.
Perlindungan Hukum terhadap Lahan Basah yang menjadi Area Perkebunan Sawit di Kabupaten Hulu Sungai Utara Effendy, Mohammad
Banua Law Review Vol 2, No 1 (2020): October
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.819 KB) | DOI: 10.32801/balrev.v2i1.10

Abstract

Perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi hukum. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan keseimbangan dan ketertiban sehingga kepentingan manusia akan terlindungi. Dimana kepemilikan lahan basah di Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Utara secara mayoritas merupakan tanah adat yang telah digarap dan dikuasai secara turun temurun dan seharusnya tidak diperuntukkan bagi perkebunan kelapa sawit. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap lahan basah di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menjadi area perkebunan Sawit adalah melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032, agar pemanfaatan ruang/lahan di Kabupaten ini disesuaikan dengan Perda ini sehingga keberadaan lahan basah tetap dapat terlindungi.
Penggelapan Uang Titipan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan oleh Notaris/PPAT dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Utami, Putri Resa; Effendy, Mohammad; Mispansyah, Mispansyah
Notary Law Journal Vol. 1 No. 2 (2022): April-Juni
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.583 KB) | DOI: 10.32801/nolaj.v1i2.13

Abstract

Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan di Indonesia lantaran sektor pajak di Indonesia merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Salah satu asal potensi pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Terhadap pembelian atas tanah maka terdapat pajak yang wajib dibayarkan oleh para pihak, penjual tanah pada hal ini akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) & Pajak Bumi Bangunan (PBB) sedangkan pembeli akan dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB. Terhadap pembayaran PBB, Notaris/PPAT memiliki peran yang penting. Notaris/PPAT dapat aktif melaksanakan kewajiban pajak dari wajib pajak, yaitu wajib pajak dapat menitipkan pembayaran PBB pada Notaris/PPAT. Namun dalam praktiknya terdapat transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan di mana pembayaran PBB-nya dititipkan oleh penjual tanah dan/atau bangunan kepada PPAT. Dalam kenyataannya, PPAT yang telah menerima penitipan pembayaran PBB tersebut tidak pernah melakukan pembayaran PBB ke Negara. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui mengenai uang pajak bumi dan bangunan dapat di kategorikan keuangan negara apabila digelapkan dan untuk mengetahui mengenai pertanggungjawaban pidana atas penggelapan uang pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh Notaris/PPAT. Metode penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa uang yang digelapkan oleh Notaris/PPAT tersebut bisa dikategorikan keuangan negara apabila memenuhi unsur pemalsuan, di antaranya pemalsuan dokumen dan pemalsuan bukti validasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Pertanggungjawaban Notaris/PPAT tersebut juga dikenakan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama bagi mereka yang menjalankan jabatan umum, yaitu pidana minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal lima belas tahun penjara serta pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak  Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Harga Jual Beli dalam Akta Jual Beli (Ajb) Dikaitkan dengan Pajak Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Fitriady, Erwan; Effendy, Mohammad; Buana, Mirza Satria
Notary Law Journal Vol. 2 No. 3 (2023): July-September
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v2i3.44

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai keabsahan dari verifikasi harga jual beli tanah oleh pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah membuat suatu verifikasi atas harga jual beli yang menyimpangi ketentuan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain tentang kewenangan yang diberikan oleh undang-undang bagi pemerintah daerah, serta dampak verifikasi tersebut terhadap berbagai hal. Hal ini kemudian cukup menarik untuk diteliti dan dianalisis lebih jauh. Penelitian ini sendiri merupakan penelitian normatif, dan dilakukan melalui pendekatan undang-undang serta pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, dan data penelitian berupa data primer dan sekunder, sehingga metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumen, sedangkan analisisnya dilakukan dengan logika deduktif dan kemudian dibuat suatu interpretasi terhadap aturan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut kemmudian ditarik sebuah kesimpulan, yang pertma, bahwa jual beli tanah dengan harga dibawah NJOP adalah tetap sah berdasarkan undang-undang, serta tidak bertentangan dengan asas konsensualisme dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kedua, terkait dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang kepada pemerintah daerah terkait dengan pajak dan retribusi daerah, tidak ditemukan aturan manapun yang menjadi dasa bagi pemerintah daerah dalam menerapkan maupun menjalankan verifikasi terhadap harga jual tersebut.
Perlindungan Indikasi Geografis bagi Produsen Hasil Pertanian Lahan Basah di Propinsi Kalimantan Selatan Tavinayati, Tavinayati; Effendy, Mohammad; Zakiyah, Zakiyah; Taufik Hidayat, Muhammad
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 1 No. 1 (2016): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v1i1.18

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pe-megang hak atas indikasi geografis hasil pertanian lahan basah di Kalimantan Selatan. Perlindungan hukum diperoleh apabila pihak produsen penghasil barang hasil pertanian mengajukan pendaftaran guna memperoleh hak atas indikasi geografis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Teknik penarikan sampel secara purposive sampling. Alat pengumpul data dengan studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan ada 4 (empat) tanaman khas lahan basah di Kabupaten Banjar dan Kabu-paten Barito Kuala yang memenuhi kriteriaindikasi geografis yaitu padi siam mutiara, padi siam saba, jeruk siam Banjar dan nenas Tamban. Pengetahuan mengenai manfaat indikasi geografis serta koperasi yang menjadi wadah produsen banyak yang tidak aktif lagi, sehingga menjadi kendala bagi produsen dalam mengajukan pendaftaran indikasi geografis.
PEROLEHAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN BADAN HUKUM SWASTA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL Hufni Ramadhani, Muhammad; Effendy, Mohammad; Qamariyanti, Yulia
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 1 (2019): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v4i1.81

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji prosedur dan mekanisme perolehan tanah untuk kepentingan badan hukum swasta dalam rangka penanaman modal dan untuk mengkaji status kepemilikan tanah badan hukum swasta dalam rangka penanaman modal. Kegunaan penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum agraria dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memecahkan masalah yang timbul mengenai perolehan tanah untuk kepentingan badan hukum swasta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani dan pendekatan konseptual yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam perundang-undangan. Sifat penelitian ini adalah Preskriptif Analitis yang bertujuan untuk menjelaskan secara tepat dari sifat-sifat suatu individu, kondisi/gejala keleompok tertentu/untuk menentukan penyebaran dari suatu gejala untuk menentukan ada dan tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lain di dalam masyarakat kita. Hasil Penelitian: Pertama Prosedur dan mekanisme perolehan tanah untuk kepentingan badan hukum swasta dalam rangka penanaman modal adalah mengatur mengenai tatacara yang sesuai dengan aturan dalam hal badan usaha memperoleh hak atas tanah, maka akan meningkatkan produktivitas kegiatan perekonomian khususnya yang dilakukan oleh badan hukum swasta. Ini tentu saja akan membawa pengaruh yang sangat besar bagi perekonomian nasional kita. Status kepemilikan tanah oleh badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah khususnya badan usaha swasta yang bergerak menjalankan perekonomian negara, ketika sudah memiliki status kepemilikan yang jelas maka tanah tersebut terdaftar sehingga akan mudah bagi badan hukum swasta untuk dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.’
Effect of Addition of Potassium Permanganate (KMnO4) on Shelf Life of Bananas Coated With Chitosan Based Coating Meysyaranta, Syalistya; Effendy, Mohammad; Wardhono, Endarto Yudo
Reka Buana : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil dan Teknik Kimia Vol 7, No 1 (2022): EDISI MARET 2022
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rekabuana.v7i1.2875

Abstract

The most popular fruit is bananas. The problem bananas face declining quality or preservation of fruit before reaching the consumers. The decline in the quality of post-harvest bananas is generally caused by shrinkage of fruit mass and ripening caused by respiration and the presence of ethylene gas. One of the ways to prevent the decrease in the quality of bananas is by coating the fruit with Chitosan-based edible film. This study aims to determine the effect of adding ethylene absorber (KMnO4) to the coating Chitosan base and the composition of the coating film with the best performance in extending the shelf life of bananas. Edible film Nano Chitosan was synthesized from Sodium tripolyphosphate (TPP) and the addition of Cellulose nanocrystal (CNC) as a stabilizer agent to form a nano-composite to improve the mechanical properties of the edible coating. The method used is to provide a coating of Chitosan, and nano Chitosan with the addition of CNC and KMnO4 applied on bananas. The analysis results showed that the composition of Chitosan-CNC-KMnO4 gave the optimum performance in decline shrinkage of bananas mass with a weight loss value of 4.87% in 5th days had the lowest sugar content value on the 5th day, which was 16%.ABSTRAKBuah yang paling digemari masyarakat salah satunya adalah Pisang. Salah satu problem terkait buah pisang adalah penurunan kualitas atau pengawetan buah pisang sebelum sampai konsumen. Penurunan kualitas buah pisang pasca panen pada umumnya disebabkan oleh penyusutan massa buah dan pematangan sebelum waktunya yang diakibatkan respirasi dan adanya gas Ethylene. Penurunan kualitas buah pisang dapat dihambat dengan melapisi buah dengan coating berbasis Chitosan. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pengaruh penambahan Ethylene absorber (KMnO4)  pada coating film berbasiskan Chitosan serta komposisi coating film dengan performa terbaik dalam memperpanjang umur simpan buah pisang. Edible film Chitosan dan nano Chitosan disintesis dari Natrium Tripolyphospate (TPP) serta penambahan Celulose Nano Crystal (CNC) sebagai agen stabilizer sehingga terjadi keadaaan nano-komposit untuk meningkatkan properti mekanis dari edible coating. Metode yang digunakan dengan memberikan coating berbasis Chitosan dan berbasis nano Chitosan dengan penambahan CNC dan KMnO4 pada buah pisang. Hasil analisa menunjukkan bahwa coating dengan komposisi nano Chitosan-CNC-KMnO4 memberikan performa terbaik dalam menghambat penyusutan buah pisang dengan nilai susut bobot 4,87% Dan juga dalam menghambat pematangan, buah pisang memiliki nilai kadar gula terendah, yaitu sebesar 16%.  
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAHAN BASAH DALAM PRANATA HUKUM DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Effendy, Mohammad; Sihite, Dermawati; Erliyani, Rahmida
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.167-175

Abstract

Penelitian ini berfokus perlindungan lahan basah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimnatan Selatan. Di pilihnya lokasi di Kabupaten ini mengingat daerah Kabupaten HSU ini memiliki kawasan lahan basah yang sangat besar luasannya untuk wilayah provinsi Kalimantan Selatan ini. Berdasarkan konsep perlindungan hukum menurut ilmu hukum bahwa perlindungan bersifat preventif dan bersifat represif. Salah satu bentuk perlindungan hukum preventif (pencegahan ) adalah ketika konsep dan tujuan perlindungan diatur atau dituangkan dalam tataran peraturan peraturan hukum. Yang menjadi fokus penelitian tentang perlindungan hukum lahan basah ini di teliti tentang bagaimana pengaturan dan pemanfataan kawasan lahan basah di wilayah pedesaan  oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan tentang bagaimana implementasi perlindungan  terhadap lahan basah dalam pranata hukum Kabupaten Hulu Sungai Utara.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normative dengan didukung data data empiris. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfatan kawasan lahan basah ini dalam pengaturannya akan mengacu secara umum pada ketentuan kawasan dalam Perda tentang Tata Ruang, juga pengaturan yang terkait dengan perlindungan lingkungan. pemanfataan kawasan lahan basah di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dikembangkan untuk berbagai kegiatan yakni : Usaha transportasi/pengangkutan ( Transportasi sungai ),usaha pemeliharaan ikan  dan pengolahannya,usaha pertanian (untuk kawasan persawahan ),usaha wilayah/ tempat pengembangan Peternakan itik, kerbau,usaha pengembangan wisata (Kolam pemancingan ikan, wisata Lomba renang kerbau rawa) Implementasi perlindungan hukum kawasan lahan basah di kabupaten HSU Provinsi Kalimnatan Selatan dalam bentuk kegiatan pemanfataan kawasan lahan basah yang disesuaikan dengan potensi geografis kabupaten ini dan  penyusunan konsep perlindungan lingkungan lahan basah ini dituangkan dalam berbagai pranata hukum di kabupaten ini yakni dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta dalam pertauran desa