Budi setiyono
Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN INDUSTRI GENTENG DI KABUPATEN KEBUMEN Bagus Daru Hari Respati; Budi Setiyono; Turtiantoro .
Journal of Politic and Government Studies VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The theme of entrepreneurship in the spotlight lately. Moreover, the industry is able to strengthen the local economy and reduce unemployment.This study aims to clarify the government's role in empowering the tile industry and identify the barriers tile employers and local governments in developing tile industry.           The variables used in this study the role and empowerment of the tile industry. The method used is descriptive research type. In this study used descriptive research type because it can portray the condition in a systematic, factual and accurate information on the facts, including the ongoing process and the influence of phenomena that exist on the tile industry in Kebumen regency.The role of local government is crucial in empowering especially the tile industry that declined. The role of government in the empowerment consists of training, support tools, and marketing.Entrepreneurs perceived barriers are financial and non-financial issues, while the perceived barriers that local government communication and resource issues.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA DI PROVINSI JAWA TENGAH Dewi Ratna Filianingsih; Budi - Setiyono
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pemberdayaan desa wisata sebagai upaya untuk meningkatkan pariwisata Jawa Tengah. Dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi kebijakan tersebut serta kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya. Pengambilan serta analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengambilan data berupa wawancara, studi literatur, serta observasi. Peneliti dalam menganalisis data menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 telah berjalan dengan baik sejalan dengan aspek-aspek implementasi kebijakan yang baik menurut Mirelle S. Grindle. Dalam pelaksanaan implementasi terdapat beberapa hambatan seperti faktor kepentingan aktor yang terlibat, kualitas sumber daya, serta adanya aspek komunikasi
Kajian Algoritma GDBScan, Clarans dan Cure untuk Spatial Clustering Budi Setiyono; Imam Mukhlash
Limits: Journal of Mathematics and Its Applications Vol 2, No 2 (2005)
Publisher : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (492.508 KB) | DOI: 10.12962/j1829605X.v2i2.1373

Abstract

Abstrak Spatial data mining merupakan salah satu bidang kajian dalam data mining dan menjadi salah satu bidang yang sangat cepat perkembangannya. Salah satu cabang dari spatial data mining adalah geographic data mining. Geographic data mining adalah penemuan pengetahuan baru dari sejumlah besar data geo-spatial (geo-reference). Beberapa metode dalam data mining telah dikembangkan para ahli. Salah satu metode yang paling banyak dikembangkan adalah clustering. Pada penelitianini akan dilakukan kajian tentang tiga buah algoritma, yaitu algoritma density-based clustering, algoritma CLARANS clustering, serta algoritma CURE. Selanjutnyadilakuan implementasi dalam bentuk perangkat lunak. Studi kasus yang digunakan adalah clustering wilayah (peta) kota Surabayaberdasarkan parameter rasio jumlah penduduk miskin dan sangat miskin, kepadatan, dan tingkat kesejateraan tiap-tiap kelurahan kota Surabaya
2. POLA INTERAKSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TENGAH 2013 Budi Setiyono
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v1i1.788

Abstract

People’s participation in the democracy process is one of important factors that marked democracy. Central Java 2013 Governor’s Election is the second governor election in Central Java. The shape of public participation and interaction patterns in 2013 Central Java Governor Election is the main question in this research. This research used survey method. The results showed in terms of political participation, the majority of voters in Central Java is those who were not engaged to any political party. There is no definite relationship between people’s choice in political party in 2009 legislative election and in governor’s election candidate. The majority of voters in Central Java in Pilgub were passive to political news through various media and campaigns.
Analisis Upaya Pemberdayaan Desa Wisata Pandanrejo Dalam Keberhasilan Menjadi 50 Desa Wisata Unggulan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 Mushthafa Is - Nurwanda; Budi - Setiyono; Wijayanto - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa wisata hadir dengan potensi untuk dapat dikembangkan guna menunjang kebangkitan pariwisata nasional. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendorong kebangkitan pariwisata nasional pasca pandemi COVID-19 melalui program Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). Desa Wisata Pandanrejo merupakan salah satu desa wisata yang saat ini telah berkembang cukup pesat dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki dan berhasil terpilih menjadi 50 Desa Wisata Unggulan Kemenparekraf pada tahun 2021. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses serta upaya pemberdayaan masyarakat maupun optimalisasi Desa Wisata Pandanrejo dalam keberhasilannya menjadi 50 Desa Wisata Unggulan Kemenparekraf pada tahun 2021. Kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peran serta masyarakat Desa Wisata Pandanrejo terhadap berbagai program pemberdayaan yang ada.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif untuk dapat memaparkan hasil temuan dengan analisis secara lebih mendalam mengenai keberjalanan pemberdayaan yang telah dilakukan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dan selanjutnya dilakukan tahap analisis data secara bertahap mulai dari proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Narasumber pada penelitian ini berjumlah 17 informan yang terdiri dari berbagai pihak mulai dari pihak Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Kepala Desa Pandanrejo, Tim Pengelola Dewa Pandan, Kedua Kelompok Sadar Wisata, Masyarakat umum dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan serta wisatawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang diusung oleh Desa Wisata Pandanrejo melalui tiga tahapan dalam pemberdayaan yakni tahap sosialisasi, transformasi kemampuan, dan tahap kemandirian guna menciptakan arah pemberdayaan yang tepat dengan menyesuaikan pilar pembangunan pariwisata berkelanjutan dan kategori penilaian pada ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2021 untuk mengembangkan tiap aspek yang ada. Kemudian peran serta masyarakat dalam berbagai bentuk pemberdayaan terbagi menjadi tiga yaitu partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, bentuk uang, dan bentuk harta benda.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DKI JAKARTA (STUDI KASUS PROGRAM SAMPAH TANGGUNG JAWAB BERSAMA, PEMBANGUNAN FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH ANTARA DAN OPTIMALISASI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU BANTAR GEBANG) Sulistio - Wibowo; Budi - Setiyono; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berisi mengenai implementasi tiga Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Pemprov DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah, yaitu Program SAMTAMA, Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA), dan Optimalisasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Penulis memilih penelitian ini karena jumlah sampah yang ada di Jakarta terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jakarta merupakan salah satu kota dengan jumlah sampah terbanyak yang ada di Indonesia dan masih belum terselesaikan hingga saat ini. Sebenarnya sudah banyak kebijakan terkait pengelolaan sampah di Jakarta dari era kepemimpinan sebelumnya, tetapi masih belum dapat mengatasi permasalahan sampah hingga saat ini. Didukung dengan TPST Bantar Gebang yang diprediksi akan penuh dan tidak dapat dioperasikan lagi pada tahun 2022. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi ketiga KSD tersebut untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi serta hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk dapat menggambarkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih detail permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan datanya melalui wawancara, studi literatur, dan observasi. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, yaitu dari bidang Peran Serta Masyarakat, bidang Teknis Lingkungan Kebersihan dan bidang Unit Pengelola Sampah Terpadu. Selain dari dinas terkait, peneliti juga melakukan wawancara dengan narasumber dari pihak masyarakat. Peneliti dalam menganalisis data menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi KSD pengelolaan sampah ini sebenarnya sudah berjalan, tetapi belum optimal dalam pelaksanaannya. Untuk KSD yang sudah berjalan yaitu program SAMTAMA sejak 2019 sudah mulai dilaksanakan. Untuk KSD pembangunan FPSA dan optimalisasi TPST Bantar Gebang masih dalam tahap proses pembangunan. Belum optimalnya pelaksanaan KSD tersebut dapat dilihat dari aspek dan indikatornya. Dari aspek komunikasi masih terdapat masyarakat yang tidak melakukan arahan yang telah diberikan pada saat sosialisasi. Dari aspek disposisi masih banyak pro dan kontra yang terjadi di masyarakat terkait adanya pembangunan fasilitas pengelolaan sampah di sekitar lingkungan mereka. Dari aspek sumber daya masih minimnya jumlah sumber daya manusia di lingkungan dinas dan masih minimnya fasilitas yang tersedia seperti kendaraan pengangkut sampah dan sebagainya. Oleh karena itu, dibutuhkan kordinasi yang baik antara Pemprov DKI Jakarta sebagai pelaksana kebijakan dengan masyarakatnya sebagai penerima kebijakan agar segala hambatan atau kekurangan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik.
PROSES KETERLIBATAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN REVITALISASI KAWASAN ALUN-ALUN KOTA TEGAL SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN RUANG TERBUKA HIJAU Melina - Rosyida; Budi - Setiyono; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses keterlibatan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari tahapan Perumusan sampai dengan Penetapan Kebijakan dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam kebijakan pembangunan revitalisasi di Kawasan Alun-alun Kota Tegal sebagai Upaya Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif hanya menggambarkan tentang suatu variable, berupa lisan dari narasumber dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, peneliti mewawancarai Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Paguyuban Pedagang Kaki Lima. Hasil penelitian, berbagai OPD yang terlibat dalam kebijakan pembangunan revitalisasi selanjutnya bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Tegal selaku pembuat kebijakan revitalisasi kawasan Alun-alun Kota Tegal. Pembangunan revitalisasi berjalan dengan cukup sukses. Pemerintah telah melakukan tahapan sosialisasi dengan baik dan runtut serta telah melibatkan berbagai aktor tidak terkecuali PKL. Namun dari delapan tahapan rapat sosialisasi untuk PKL tersebut, hanya tiga tahapan saja yang melibatkan koordinasi PKL didalamnya yaitu pada pembagian lokasi PKL di tempat relokasi dan pada pengarahan serta pembinaan PKL saja. Penyelenggaraan revitalisasi kawasan Alun-alun Koa Tegal juga mengalami berbagai hambatan antara lain sosialisasi yang terbatas, kurangnya kepercayaan PKL, dan tempat relokasi yang dinilai kurang representatif
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA DKI JAKARTA NO. 14 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN TERPADU MELALUI E-MUSREMBANG Fadil - Ramadhan; Budi - Setiyono; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian diusulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, melalui badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran. Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tentunya dibutuhkan partisipasi dari masyarakat. Sejak tahun 2016 DKI Jakarta melaksanakan Musrenbang dalam bentuk elektronik yang selanjutnya disebut dengan e-Musrenbang dalam tulisan ini penulis akan membagas mengenai implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu melalui e-Musrembang dengan menggunakan teori implementasi Edward III. Ditemukan bahwa implementasi kebijakan eMusrenbang berjalan dengan baik dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur implementasi yang baik di antaranya: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Birokrasi. e-Musrenbang adalah laman yang dibuat untuk mendigitalisasi proses musrenbang konvensional yang sebelumnya berjalan melalui tatap muka langsung para stakeholder, saat ini terdapat dua fitur yang ada dalam e-Musrenbang DKI Jakarta yaitu Rembuk RW dan usulan langsung, seperti yang dijelaskan sebelumnya Rembuk RW adalah digitalisasi rekam jejak dokumen hasil dari Rembuk RW konvensional sehingga usulan dapat dipantau dan diketahui keputusan penerimaan atau penolakannya. Terdapat fitur kedua yaitu usulan langsung di mana usulan tersbut sebagai fasilitas untuk seluruh warga DKI Jakarta yang tidak berkesempatan mengikuti Rembuk RW atau memiliki usulan pribadi yang menyangkut pembangunan daerah untuk berpartisipasi. Proses penerimaan usulan langsung tidak melalui alur hierarkis seperti musrenbang konvensional melainkan melalui mekanisme cut off, sehingga usulan yang dihimpun langsung masuk ke pusat data dan informasi Bappeda untuk diseleksi sesuai kriteria dan direalisasikan
Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Menggunakan Pendekatan Community Based Tourism (CBT) di Desa Wisata Kandri, Kota Semarang Nadira Aracelya Azzahra; Budi - Setiyono; Dwunuanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan Desa Wisata Kandri serta menjelaskan penyebab dari adanya ketidakoptimalan dalam pengelolaannya dengan mengacu pada konsep ideal CBT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus berlandaskan pada teori CBT. Data dikumpulkan dengan metode wawancara yang mendalam dan observasi. Adapun para informan tersebut dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling yang digunakan untuk meraih informasi kunci dalam penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif yang berlangsung terus-menerus hingga data yang diperlukan cukup. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidakoptimalan dan permasalahan yang dihadapi oleh Pokdarwis di Desa Wisata Kandri seperti adanya isu persaingan dan konflik antar kedua Pokdarwis yang berpengaruh pada adanya sikap mengutamakan dan mengejar keuntungan ekonomi semata. Beberapa kendala dan ketidakoptimalan tersebut berkaitan dengan masalah pada pengelolaan oleh Pokdarwisnya yang pada akhirnya tidak mencerminkan prinsip CBT lainnya seperti minimnya partisipasi masyarakat, kurangnya manfaat yang dirasakan masyarakat, hingga terabaikannya aspek lingkungan dan budaya sebagai kearifan lokal yang dimiliki Desa Wisata Kandri. Penelitian ini menyarankan perlunya studi lebih lanjut mengenai upaya-upaya keseriusan pemerintah sebagai fasilitator dalam membersamai masyarakat dan kelompok lokal pada Desa Wisata untuk menemukan formulasi yang tepat bagi pembangunan Desa Wisata yang mampu menjadikan masyarakat berdaya dan berkelanjutan
Peran Multi Stakeholder Dalam Pengembangan Kemitraan Desa Wisata di masa pandemi COVID-19 di Desa Benowo, Kabupaten Purworejo Alfina Tri Muslimawati; Budi - Setiyono
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan pengembangan desa diperlukan hubungan kerja pemerintah terkecil dan terdekat yaitu pemerintah desa sebagai penunjang administrasi dan pelaku wisata di dalamnya. Peran setiap aktor yang terlibat sangat diperlukan sesuai dengan tugas dan saling berkoordinasi namun dalam perencanaan pengembangan Desa Wisata Benowo terhalang oleh masa pandemi COVID-19 yang menyebar di Indonesia. Sehingga, pada tahun 2021 rencana tersebut baru mulai digagas kembali. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengembangan kemitraan dengan fokus peran multi stakeholder, pola kerja sama antar stakeholder dan dampak COVID-19 dalam pengelolaan Desa Wisata Benowo. Upaya menjawab permasalahan dan tujuan penelitian dilakukan dengan menggunakan teori pembagian dan peran stakeholder serta pola kemitraan. Peneliti menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam kepada informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat peran yang dimiliki oleh multi stakeholder dalam pengembangan ini yaitu peran policy creator, koordinator, implementer, dan fasilitator. Setiap satu peran tersebut dapat dimiliki oleh beberapa stakeholder sekaligus. Selain itu, pola kemitraan dalam pengembangan Desa Wisata Benowo ditemukan merupakan pola atau model kerja sama mutualistik. Pola kemitraan dengan saling memberikan manfaat dan bersama mencapai tujuan akhir keberhasilan pengembangan wisata bersama. Faktor-faktor sebagai penghambat para stakeholder dalam upaya mengembangkan Desa Wisata Benowo yaitu terbatasnya sumber daya manusia, kurangnya semangat masyarakat desa, sarana dan prasarana keamanan akses, hubungan pokdarwis dan BUMDES, dan terbatasnya anggaran. Dalam masa pandemi COVID-19 Desa Wisata Benowo mengalami vakum yang cukup lama. Namun, para stakeholder mengambil keputusan dengan memberikan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan di Desa Benowo