Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 150/PID.B/2021/PN PSB Nora Afrila; Gusril Basir; Bustamar Bustamar; Muhammad Ridha
AHKAM Vol 5 No 2 (2026): JUNI
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i2.9601

Abstract

The criminal act of livestock theft is one form of crime that causes unrest and losses for rural communities because livestock has high economic value and serves as a primary source of livelihood. In Indonesian positive law, livestock theft committed jointly is regulated under Article 363 paragraph (1) of the Criminal Code, whereas in Islamic criminal law theft is included as a jarimah that is, in principle, punishable by hudud sanctions if certain conditions are fulfilled. This study aims to examine a court decision concerning the criminal act of livestock theft from the perspective of Islamic criminal law, particularly the Decision of the Pasaman Barat District Court Number 150/Pid.B/2021/PN Psb. This study employed a normative legal method with statutory, scientific journal, and case approaches. The research data were derived from primary and secondary legal materials collected through library research and then analyzed qualitatively. The results show that the panel of judges based its decision on the fulfillment of all elements of the criminal act of aggravated theft as regulated under Article 363 paragraph (1) points 1 and 4 of the Criminal Code, by considering the facts of the trial, witness testimonies, the defendant’s confession, and evidence, so that the defendant was sentenced to seven months’ imprisonment. From the perspective of Islamic criminal law, the defendant’s act constitutes the jarimah sariqah, but because the conditions for the application of hudud were not fully met, the appropriate sanction is categorized as ta’zir. These findings contribute to strengthening comparative studies between positive criminal law and Islamic criminal law and show that the judge’s decision is in line with the principles of justice and the objectives of punishment in Islamic criminal law.
Pengaruh Konsistensi Strategi Komunikasi Financial Public Relations terhadap Stabilitas Harga Saham Fillah, Ikhlashunniyah; Muhammad Ridha; Nasution, Khoirul Badriah
Jurnal Komunikasi dan Kewirausahaan Vol 1 No 2 (2025): Jurnal Komunikasi dan Kewirausahaan
Publisher : Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Saintek Muhammadiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56459/tnv6ry05

Abstract

Penelitian ini menguji sejauh mana konsistensi dalam implementasi strategi komunikasi korporat, khususnya dalam kerangka financial public relations (FPR), memengaruhi stabilitas harga saham perusahaan yang terdaftar di bursa efek. Strategi komunikasi yang konsisten diasumsikan berperan penting dalam mengurangi asimetri informasi dan memperkuat kepercayaan para pemegang saham (investor). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, stabilitas harga saham diukur melalui tingkat naik turunnya (volatilitas) historis. Adanya IPO atau go public memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dana murah. Hasil (diharapkan) menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan pola komunikasi yang stabil dan terintegrasi (keselarasan narasi antara laporan keuangan, press release, dan interaksi analitik) berhasil membangun ekspektasi rasional di pasar, yang secara efektif bertindak sebagai jangkar, sehingga memiliki potensi volatilitas harga saham yang lebih rendah. Temuan ini menegaskan peran krusial fungsi PR sebagai katalisator transparansi dan prediktabilitas pasar, yang berkontribusi langsung pada stabilitas nilai perusahaan di mata pemegang saham. Penelitian ini menelusuri pengaruh keselarasan pendekatan komunikasi humas keuangan (FPR) terhadap ketegaran harga saham pada emiten BEI. Menggunakan metode kualitatif analisis isi, studi mengurai 175 siaran pers fiskal, ringkasan akhir tahun, dan catatan rapat investor dari 20 perusahaan era 2019-2024. Keselarasan FPR dinilai dari kesesuaian isi pesan, irama penyebaran, dan corak bahasa stabil, yang meredam guncangan nilai saham akibat kabut pasar.
Komunikasi Nonverbal di Era Digital: Peran Multimedia dalam Penyampaian Pesan Tanpa Kata Muhammad Ridha; Faturrahman Hidayat; Bunga Ayu Lestari; Julia Fina Rawy; putrialitha, Rachma
Jurnal Komunikasi dan Kewirausahaan Vol 1 No 2 (2025): Jurnal Komunikasi dan Kewirausahaan
Publisher : Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Saintek Muhammadiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56459/mwamdg83

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia berkomunikasi, tidak hanya bahasa verbal, tetapi juga melalui komunikasi nonverbal yang disalurkan oleh multimedia seperti gambar, video, emoji, dan desain antarmuka digital. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana pesan tanpa kata dapat dipahami, dimaknai, dan mempengaruhi penerima pesan yang sedikit interaksi tatap muka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran multimedia dalam memperkuat komunikasi nonverbal di era digital serta memahami efektivitas dalam penyampaian pesan tanpa kata. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif terhadap berbagai jurnal dan sumber ilmiah yang relevan dengan komunikasi nonverbal dan multimedia digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen multimedia berfungsi sebagai pengganti dan pelengkap bahasa verbal yang mampu meningkatkan kejelasan makna, emosi, dan intensi pesan dalam komunikasi digital. Pembahasan ini menegaskan bahwa penggunaan simbol visual, warna, gerak, dan ekspresi digital memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi dan interpretasi audiens. Kesimpulannya, komunikasi nonverbal berbasis multimedia memiliki peran strategis dalam penyampaian pesan tanpa kata di era digital.
Komunikasi Virtual dan Perubahan Struktur Sosial dalam Komunitas Online Hidayat, Nur; Muhammad Ridha
Jurnal Komunikasi dan Kewirausahaan Vol 1 No 2 (2025): Jurnal Komunikasi dan Kewirausahaan
Publisher : Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Saintek Muhammadiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56459/kkfmgz79

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana komunikasi virtual membentuk dan mengubah struktur sosial dalam komunitas online. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melibatkan beberapa komunitas digital yang aktif pada platform Discord, Telegram, WhatsApp Group, Reddit, dan Kaskus. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yang terdiri atas administrator, moderator, anggota aktif, serta anggota baru. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi digital, sedangkan analisis data menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi virtual membentuk pola interaksi yang dinamis, fleksibel, dan berbasis kesamaan minat. Struktur sosial komunitas berkembang melalui pembentukan peran digital, seperti administrator, moderator, kontributor inti, anggota reguler, dan lurkers. Penelitian juga menemukan bahwa norma sosial dalam komunitas online dibangun melalui aturan tertulis maupun kesepakatan informal yang dipertahankan melalui mekanisme kontrol sosial. Selain itu, komunikasi virtual menyebabkan pergeseran struktur sosial, di mana reputasi digital, tingkat partisipasi, dan kualitas kontribusi menjadi dasar utama dalam memperoleh status sosial dan pengaruh di dalam komunitas. Di satu sisi, komunikasi virtual meningkatkan kohesi sosial melalui intensitas interaksi dan rasa memiliki terhadap komunitas. Di sisi lain, komunikasi virtual juga berpotensi memunculkan konflik akibat kesalahan interpretasi pesan, keterbatasan isyarat nonverbal, serta persaingan memperoleh pengakuan digital. Penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi virtual tidak hanya berfungsi sebagai media pertukaran informasi, tetapi juga sebagai mekanisme utama dalam pembentukan struktur sosial baru pada masyarakat digital. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya kajian komunikasi digital serta menjadi rujukan bagi pengelola komunitas online dalam membangun tata kelola komunikasi yang lebih efektif dan inklusif.
Analisis Debit Banjir Metode Hidrograf Satuan Sintetis (HSS) Nakayasu dan Synder pada Krueng Sabee Aceh Jaya Muhammad Ridha; Amalia; Muhammad Zardi; Tety Sriana; Mery Silviana; Meliyana; Susi Sakia
Jurnal Perencanaan dan Penelitian Teknik Sipil Vol 4 No 2 (2025): Juli
Publisher : Universitas Iskandar Muda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55616/prince.v4i2.1000

Abstract

Krueng Sabee is one of the rivers located in Krueng Sabee District, Aceh Jaya Regency. Krueng Sabee has a main river with a length of 33.27 km and a watershed area of 380.90 km2 and an average river elevation of 0.4%. Krueng Rusi and Krueng Cangeh divide the Krueng Sabee River flow in the upstream. Krueng Sabee often overflows which causes flooding around its flow area. To determine the design flood discharge for the Return Period (PU) of 2.5, 10, 25, 50 and 100 years that occurred in Krueng Sabe using the HSS Nakayasu and HSS Synder Methods is the main objective of this study. Rainfall data used from station A in Pulo Raya Village and station B in Pante Kuyun Village. The flood discharge for Return Period (PU) 2, 5, 10, 25, 50, and 100 is 1716.66 m³/sec, 1985.10 m³/sec, 2162.83 m³/sec, 2387.39 m³/sec, 2553.99 m³/sec and 2719.36 m³/sec is the result of the Nakayasu HSS Method analysis. The Snyder HSS method, obtains the design flood discharge values for various Return Periods (PU) as follows: 2 years 14,479.83 m³/s, 5 years 16,746.64 m³/s, 10 years 18,247.47 m³/s, 25 years 20,143.77 m³/s, 50 years, 21,550.55 m³/s Return Period 100 years 22,946.95 m³/s. It was found that the Snyder Synthetic Unit Hydrograph (HSS) method produces a larger flood discharge compared to the Nakayasu HSS.
Tradisi Maimbau Pasinggah Setelah Tunangan di Nagari Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam (Perspektif ‘Urf) Halimah Tusakdiyah; Muhammad Ridha
AHKAM Vol 5 No 3 (2026): SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i3.11076

Abstract

The Maimbau Pasinggah tradition, as part of the customs of Minangkabau society, has received attention in studies of customary law and Islamic law, but research that specifically analyzes its implementation after khitbah from the perspective of ‘urf in Nagari Batu Palano remains limited. This study aims to describe the implementation of the Maimbau Pasinggah tradition after khitbah and to analyze its position from the perspective of ‘urf in the community of Nagari Batu Palano, Sungai Pua Subdistrict, Agam Regency. This study used a qualitative approach with a case study design. The research participants consisted of traditional leaders, the Chair of the Kerapatan Adat Nagari (KAN), religious leaders, Bundo Kanduang, and community members selected using purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and were then analyzed using an interactive analysis model that includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The results showed that the Maimbau Pasinggah tradition is still practiced as a hereditary custom aimed at strengthening kinship relations, introducing the prospective bride and groom to the extended family, and preparing them for married life. From the perspective of ‘urf, this tradition contains values of public benefit in social and cultural aspects, but the practice of the prospective bride and groom staying overnight before the marriage contract requires adjustment to align with the provisions of Islamic law. These findings contribute to the development of studies on ‘urf in Islamic family law and broaden understanding of the relationship between Minangkabau customs and sharia principles. The conclusion of this study affirms that the preservation of local traditions needs to be carried out selectively by considering the values of public benefit, customary norms, and the limits of Islamic law.
Tradisi Mairiangan Jawi dari Pihak Bapak Mandeh Saat Walimatul Urs di Nagari Batu Gadang Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Maslahah Mursalah Iren Kalista; Muhammad Ridha
AHKAM Vol 5 No 4 (2026): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i4.11117

Abstract

Although the mairiangan jawi tradition performed by the bapak mandeh during walimatul urs in Nagari Batu Gadang continues to be maintained as part of customary practice, the obligation to provide a cow has the potential to impose an economic burden on those responsible for fulfilling it. This study aims to analyze the implementation process of the mairiangan jawi tradition and examine it from the perspective of maslahah mursalah. This study employed a qualitative approach with a field research design. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving the wali nagari, ninik mamak, and members of the Nagari Batu Gadang community. The data were analyzed using qualitative descriptive analysis through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the mairiangan jawi tradition was implemented through determining the day of the alek, delivering an invitation to the bapak mandeh, conducting a preparatory deliberation, providing a female cow, performing the mairiangan jawi procession, conducting a customary reception, and carrying out baetong. This tradition embodies the values of respect, mutual cooperation, solidarity, family responsibility, and economic support for the bridal couple. From the perspective of maslahah mursalah, the mairiangan jawi tradition can be maintained because it does not conflict with Islamic legal texts, provides tangible benefits, strengthens social bonds, and reinforces family relationships. However, its implementation must continue to consider the economic capacity of the bapak mandeh to avoid imposing an excessive burden. This study confirms that the mairiangan jawi tradition constitutes local wisdom that is consistent with the principles of Islamic law, provided that it is implemented proportionately, does not involve coercion, and prioritizes the realization of benefits and the prevention of harm.
Pembayaran Sanksi Adat untuk Penetapan Nasab Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Simpang Tonang Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman) Neny Tria Ulvades; Muhammad Ridha
AHKAM Vol 5 No 3 (2026): SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i3.11241

Abstract

The determination of a child’s lineage under customary law and Islamic law has received attention in various studies, but research specifically examining the payment of customary sanctions as a basis for recognizing a child’s lineage in customary communities from the perspective of Islamic law remains limited. This study aimed to analyze the practice of paying customary sanctions in determining a child’s lineage in Nagari Simpang Tonang, Dua Koto Subdistrict, Pasaman Regency, and to examine its status from the perspective of Islamic law. The study employed a qualitative approach with a case study design. Informants were selected through purposive sampling and included ninik mamak, alim ulama, nagari officials, and community members who understood the practice of paying customary sanctions. Data were collected through interviews, observation, and documentation and were subsequently analyzed using qualitative descriptive analysis through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings showed that the payment of customary sanctions functions as a social settlement mechanism to restore family honor, maintain social order, and provide social recognition to children born from pregnancies outside marriage. However, from the perspective of Islamic law, the payment of customary sanctions cannot serve as a basis for determining lineage because lineage can only be established in accordance with the provisions of Sharia. This study confirms that the applicability of customary law in matters of lineage is limited by the principles of Islamic law. These findings strengthen the application of ‘urf theory in analyzing the relationship between customary law and Islamic law and imply the importance of harmonizing customary values with Sharia provisions in resolving family-related issues. The results of this study can serve as a consideration for customary leaders, religious leaders, and the nagari government in formulating policies that continue to address the social interests of the community without contradicting the principles of Islamic law.
Digital marketing communication quality and consumer preferences in community-based MSMEs: a correlational survey study Tia Nurapriyanti; Muhammad Ridha
Lentera Negeri Vol. 7 No. 1 (2026): Lentera Negeri
Publisher : Indonesian Institute For Counseling, Education and Therapy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/993120

Abstract

Digital technology has transformed marketing communication practices, encouraging Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to adopt digital platforms to strengthen consumer engagement. This study analyzes the relationship between digital marketing communication strategies and digital consumer preferences among MSMEs in the Cisadane River area. A quantitative descriptive survey was conducted using closed-ended Likert-scale questionnaires distributed to consumers who had interacted with MSME digital marketing channels through purposive sampling. Data were analyzed using descriptive statistics and correlation analysis. The findings indicate that Instagram and WhatsApp Business are the most frequently used communication platforms, while message clarity, communication consistency, and two-way interaction are the primary factors influencing consumer preferences. Statistical analysis demonstrates a strong positive correlation (r = 0.67) between the quality of digital marketing communication strategies and digital consumer preferences. The results further reveal that communication strategies aligned with local social characteristics enhance consumer engagement and marketing effectiveness. These findings extend the application of integrated marketing communication theory to community-based MSMEs and suggest that effective digital transformation depends not only on technology adoption but also on contextual, consistent, and interactive communication strategies that strengthen the competitiveness of local enterprises.