p-Index From 2021 - 2026
2.757
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH

THE GOVERNMENT'S LEGAL RESPONSIBILITY IN FULFILLING PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT FOR DOCTORS DURING THE COVID-19 PANDEMIC Putri Bahari Derma; Ardiansyah Ardiansyah; Sudi Fahmi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 5, No 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.1000

Abstract

Abstract: The high rate of Covid-19 infection that occurs today requires the fulfillment of health facilities for doctors and health workers, especially Personal Protective Equipment (PPE) in handling patients during the Covid-19 pandemic. PPE shortages were widely reported in some health care facilities in various regions. Not only in privately owned health service facilities, government hospitals and puskesmas are also not spared from experiencing limited PPE. This Study discusses how the Government's Legal Responsibility Arrangements in Fulfilling PPE (APD) for Doctors amidst the Covid-19 Pandemic. This study used normative legal as its research method. The results of this study indicated that there are no specific arrangements that regulate the government's responsibility in providing PPE (APD) for doctors during the Covid-19 period. The government's responsibility for providing PPE for doctors amidst the covid-19 period was a form of main responsibility. But it was still not done well. Ideally, the governments responsibility in fulfilling physicians rights to health has emerged in accordance with the standards set by WHO in the form of providing appropriate personal protective equipment. It was important to Special monitoring is needed regarding the availability of existing PPE (APD) in the form of quantity and quality so that the safety and health rights of doctors can be fulfilled.Keywords: Job Characteristics, Individual Characteristics, Job Satisfaction, CivilServant Performance.Abstrak: Tingginya angka infeksi Covid-19 yang terjadi saat ini menuntut pemenuhan fasilitas kesehatan bagi dokter dan tenaga kesehatan khususnya Alat Pelindung Diri (APD) dalam menangani pasien di masa pandemi Covid-19. Kekurangan APD dilaporkan secara luas di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan di berbagai daerah. Tidak hanya di fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta, rumah sakit pemerintah dan puskesmas juga tidak luput mengalami keterbatasan APD. Kajian ini membahas bagaimana Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dalam Pemenuhan APD (APD) bagi Dokter di tengah Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan hukum normatif sebagai metode penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaturan khusus yang mengatur tentang tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan APD (APD) bagi dokter selama masa Covid-19. Tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan APD bagi para dokter di tengah masa Covid-19 merupakan bentuk tanggung jawab utama. Tapi itu masih belum dilakukan dengan baik. Idealnya, tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak dokter atas kesehatan telah muncul sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh WHO dalam bentuk penyediaan alat pelindung diri yang sesuai. Penting Perlu pemantauan khusus mengenai ketersediaan APD (APD) yang ada dalam bentuk kuantitas dan kualitas agar hak keselamatan dan kesehatan dokter dapat terpenuhi.Kata kunci: Karakteristik Pekerjaan, Karakteristik Individu, Kepuasan Kerja, Sipil Kinerja Pelayan.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER TERHADAP TINDAKAN MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Alexander Budisectio Asmara; Ardiansyah Ardiansyah; Yetti Yetti
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 5, No 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.999

Abstract

Abstract: The rapid development of science and technology leads to social change in society with information. increasing public understanding, especially in the health sector, improving health services, including medical actions in the practice of the medical profession. Every action in the medical profession has a responsibility and activity has legal consequences. This study uses a normative legal method where the data taken comes from library references and other secondary information. The results of the study indicate that legal liability in medical actions is based on self-competence and the presence or absence of negligence in carrying out medical activities. The incompetence of doctors and their negligence in causing disputes to be resolved are regulated in Law Number 36 Year 2009 through mediation. It is recommended to conduct cross-sectoral evaluations between professional associations and the police, especially in the possibility of criminal violations.Keywords: law responsibility; medical treatment; medical law; criminal lawAbstrak: Semakin pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi menggiring perubahan sosial masyarakat dengan keterbukaan informasi. Peningkatan pemahaman masyarakat terutama dalam bidang kesehatan meningkatkan tuntutan akan pelayanan kesehatan termasuk tindakan medis dalam praktik profesi kedokteran. Setiap tindakan dalam aktivitas profesi kedokteran memiliki tanggung jawab dan memiliki konsekuensi di mata hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dimana data yang diambil berasal dari referensi kepustakaan serta informasi sekunder lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum dokter dalam tindakan medis berdasarkan komptenesi diri dan ada tidaknya kelalaian dalam melakukan aktivitas profesi kedokteran. Tidak kompetennya dokter dan adanya kelalaian dalam bertugas menyebabkan sengketa yang yang penyelesaiannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yakni melalui mediasi. Disarankan melakukan evaluasi lintas sektoral antara perhimpunan profesi dan Kepolisian terutama dalam sengketa yang berpotensi terjadi pelanggaran pidana.Kata kunci: pertanggungjawaban hukum; tindakan medis; undang-undang kesehatan
Co-Authors Abdul Haris Abdul Hariss Abdulrahim Maruwae Abdurrachman Arief Aji Eka Putra Akor Sitepu Alexander Budisectio Asmara Aminuyati Andi Idhan Anisa Sutra Dewangga Ardenolis Ardenolis Aref Vai Asnawati Asnawati Badrul Ainy Dalimunthe Baiti Hidayati Bakhtiar Bakhtiar Besse Mattayang Buchori Asyik Chaerunnimah . Chairul Nas Defri Yoza Dewi Triyanti Diana Lisa Dini Hariyati Adam Dondick w Wiroto Edi Barnas Edy Haryono Endang Budi Sri Rahayu Erdiansyah Erdiansyah Erina Erina Erman I. Rahim Evi Deliana HZ Ferasiska Y Hasim Ferdricka Nggeboe Fitri Diana Wulansari Fuad Yudhi Yahya Gata, Windu Hamid Roziko Hapsawati Taan Herlina Rasjid Hilwa Walida Imam Prawiranegara Gani Indah Setiawati Indrayani Indrayani Irawati, Anie Rose Irfan Marwanza Irina Popoi Irwan Dinata Isgi Arriza Iskandar Iskandar Jusuf Kuleh Khaerani Kiramang Khalikussabir, Khalikussabir Koesmawan Koesmawan M N Hidayat Machudor Yusman Marice Pangaribuan Mawarni, Rima Maya Novrita Dama Mela, Ervina Meyko Panigoro MUHAMMAD AGUS SALIM Muhammad Arsyad Suyuti Muhammad Syukri Muthiara Basri Nadimin Nadimin Nanang Agung Nugroho Nila Hardi Nurhuda Nurhuda Nuzir, Fritz Akhmad Pernando PERNANDO Putri Bahari Derma Radia Hafid Rahmatia Rahmatia Rasman Razak Ria Dwi Putri ridwan, hardiyanti Sahrawati Sahrawati Saidang Saidang Silviati Silviati Slamet Slamet Sudi Fahmi Sudirman Husin sudirman sudirman Syaharuddin Rasyid Tofa Riyadi Usman Moonti Viriya Wicaksono Wahri Sunanda Yan Suryo Sumirat Yetti Yetti Yossi Oktorini Yuli Asmi Rahman Yulianti Toralawe