Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.412
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM LEX PRIVATUM LEX CRIMEN JURNAL LPPM BIDANG EKOSOSBUDKUM Journal on Education Medical Scope Journal (MSJ) International Journal of Applied Business and International Management Journal of the Community Development in Asia International Journal of Accounting & Finance in Asia Pasific Innovative: Journal Of Social Science Research
Waha, Caecilia J. J.
Sam Ratulangi University
Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Innovative: Journal Of Social Science Research

 1 
Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Papua (Studi Kasus Mayor INF (Purn) Isak Sattu di Kabupaten Paniai, Papua ) Tesalonika Gabriel Walangare; Caecilia J.J. Waha; Dani R. Pinasang
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.2784

Abstract

Pelanggaran hak asasi manusia berat adalah tindakan serius dan berat yang melanggar hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak dasar yang diakui oleh hukum internasional. Pelanggaran hak asasi manusia berat mencakup tindakan-tindakan yang sangat merugikan dan sering kali dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran hak asasi manusia berat adalah pelanggaran serius terhadap martabat dan hak-hak setiap individu sebagai manusia, dan kehadirannya mencerminkan seriusnya pelanggaran hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan. Upaya yang kuat dilakukan oleh komunitas internasional dan negara-negara untuk menghadapi dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia berat serta menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran semacam itu. Analisis yuridis terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat adalah suatu proses penelitian dan evaluasi hukum untuk menentukan apakah suatu tindakan atau kejadian merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak asasi manusia sesuai dengan hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Kajian Yuridis Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Layanan Pinjaman Online Dikaitkan Dengan Hak Atas Privasi Di Indonesia Jestika Erika Lambanon; Caecilia J.J. Waha; Merry Elisabeth Kalalo
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.2794

Abstract

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi Undang-Undang perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Pustaka atau library research. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian ini, data yang digunakan ada adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber kedua yang terkait dengan tema penelitian, yang meliputi buku, jurnal, hasil penelitian serta sumber-sumber lain, baik sumber tertulis maupun sumber digital yang masih berkaitan dengan tema penelitian. Data sekunder ini juga meliputi berita dan media massa seperti koran maupun media berita online untuk melacak kasus-kasus pencurian dan penyalahgunaan data pribadi di Indonesia, khususnya yang terkait aplikasi pinjaman online ilegal. Sumber utama dalam buku ini adalah buku dan jurnal hukum, terutama yang tekait perlindungan data pribadi. Hasil penelitian ini adalah, Peraturan terbaru tentang perlindungan data pribadi tertuang dalam undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Undang-undnag ini mengatur tentang bagaimana pengelolaan serta konsekuensi hukum bagi pemerintah maupun swasta. Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi merupakan peraturan terbaru yang berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap data pribadi, terutama terkait dengan Tindakan pidana yang terjadi dan dilakukan oleh aplikasi pinjol illegal. Kehadiran undang-undang PDP ini menjadi dasar dan menjamin perlindungan hukum terhadap data pribadi setiap individu agar tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan tertentu yang merugikan pihak lain. Undang-undang PDP juga menjamin sanksi secara administrasi dan pidana terhadap pelanggaran terhadap data pribadi, termasuk penyalahgunaan data pribadi dan akses tidak sah terhadap data pribadi seperti yang dilakukan oleh aplikasi pinjol illegal. Kata Kunci: Privasi, Data Pribadi, Pinjaman Online
Perlindungan Hukum Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Dirugikan Pada Transaksi E-Commerce Apriska Pattinasarany; Caecilia J.J Waha; Dani R. Pinasang
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.2891

Abstract

Perlindungan hukum dan prosedur penyelesaian sengketa merupakan dua hal penting yang berhubungan erat untuk melindungi hak-hak individu atau pihak yang terlibat dalam berbagai transaksi atau interaksi hukum. Konsumen yang dirugikan pada transaksi e-commerce adalah konsumen yang mengalami kerugian atau ketidakpuasan dalam proses pembelian barang atau jasa melalui platform atau situs web e-commerce. Perlindungan hukum dan prosedur penyelesaian sengketa konsumen yang dirugikan pada transaksi e-commerce adalah penting untuk memastikan keamanan dan kepercayaan konsumen dalam berbelanja online. Di Indonesia, perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perdagangan Elektronik. Perlindungan hukum dan prosedur penyelesaian sengketa konsumen yang dirugikan pada transaksi e-commerce ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen, meningkatkan kepercayaan konsumen dalam berbelanja online, dan mendorong pertumbuhan sektor e-commerce yang sehat dan beretika. penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana prosedur penyelesaian sengketa konsumen dan juga mekanisme pemberian ganti rugi bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi melalui e-commerce serta siapa saja pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan ganti rugi terhadap konsumen jika terjadi sengketa dalam transaksi e-commerce yang dilakukan setiap konsumen. Kata Kunci : E-commerce, Perlindungan Hukum Konsumen, Transaksi Online, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perdagangan Elektronik,
Kajian Yuridis Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Mengesampingkan Diversi Bagi Anak Yang Mengulangi Tindak Pidana Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado Virlando, Christian Shandy; Waha, Caecilia J. J.; Turangan, Doortje D.
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20318

Abstract

Anak merupakan aset bangsa yang paling berharga, dan hak-hak mereka harus dilindungi, termasuk juga hak anak yang berkonflik dengan hukum. salah satu cara untuk melindungi hak anak yang berkonflik dengan hukum adalah dengan upaya diversi. Tujuan diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak korban dan anak. Pembimbing Kemasyarakatan memliki tugas mendampingi anak dalam upaya diversi atau juga dapat mengesampingkan diversi. Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang berdasar pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Spesifikasi yang ada dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum menyangkut dengan permasalahan yang ada. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach).Diversi merupakan bagian dari restorative justice artinya menyelesaikan perkara diluar pengadilan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Syarat upaya diversi adalah diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado bertugas mengupayakan diversi bagi anak yang mengulangi tindak pidana yang seharusnya dapat dikesampingkan. Upaya diversi merupakan salah cara melindungi hak anak yang berkonflik dengan hukum. Pembimbing Kemasyarakatan bertugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, pengawasan terhadap anak. Terdapat syarat upaya diversi yaitu ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado dapat mengesampingkan upaya diversi bagi anak yang mengulangi tindak pidana dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Kata kunci: Pembimbing Kemasyarakatan, Mengesampingkan, Diversi
Implementasi Peran Jaksa Pengacara Negara Yang Profesional, Proporsional Dan Akuntabel Dalam Pemulihan Kerugian Negara Pakaja, Muhammad Hasan; Mawuntu, Ronald J.; Waha, Caecilia J. J.
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20513

Abstract

Penegakan hukum pada hakikatnya tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh negara atau korban secara materiil maupun immateriil. Seiring berkembangnya regulasi, Kejaksaan Republik Indonesia diberikan kewenangan lebih luas melalui pembentukan Badan Pemulihan Aset (BPA) berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2024, yang memiliki tugas melakukan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, proses pemulihan tersebut tidak jarang menghadapi gugatan perdata yang berpotensi menghambat upaya hukum, sebagaimana terjadi pada perkara penyitaan aset PT Fikasa Group oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Dalam konteks ini, keberadaan Jaksa Pengacara Negara (JPN) menjadi penting sebagai representasi negara dalam menyelesaikan persoalan keperdataan, baik secara litigasi maupun non-litigasi. JPN menjalankan tugas berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021, dengan ruang lingkup yang mencakup penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum. Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi peran JPN dalam pemulihan kerugian negara dijalankan secara profesional, proporsional, dan akuntabel, sebagaimana dituntut oleh norma hukum dan etika penegakan hukum modern. Analisis dilakukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tugas JPN sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut serta tantangan yang dihadapi dalam praktik, khususnya pada ranah hukum perdata yang berkaitan dengan pemulihan aset negara. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi penguatan peran kejaksaan dalam menjaga keuangan negara secara lebih efektif dan berintegritas. Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, Pemulihan Kerugian Negara, Badan Pemulihan Aset
Co-Authors Aaltje E. Manampiring Aime Sumolangi Altje Agustin Musa Andre M. Watulingas Aprianto Sandry Lebang Apriska Pattinasarany Brigitta Hemadhanita Rares Ho Budi H. Panjaitan Cornelis Dj. Massie Dani R. Pinasang Devy Sondakh Dicky J. Paseki Emma V.T Senewe Enjelina Venesia Mokaliran Erwin G. Kristanto Esti Nikolin Mata Fahdia Amannah Siahaan Fernando J. M. M. Karisoh Helben Gainau Hui Lie Geta Imelda Tangkere Indri Ribka Siregar J. Ronald Mawuntu Jason Theogives Lamandasa Jemmy Sondakh, Jemmy Jestika Erika Lambanon Karisoh, Fernando J. M. M. Kumendong, Wempie Jh. Leonardo Latsiano Dade Lusy K.F.R. Gerungan Machio Tambayong Masrina Yanggolo Mawuntu, J. Ronald Mawuntu, Ronald Mawuntu, Ronald J. Max Karel Sondakh Mefia J. Pertiwi Michael Barama Michael Barama, Michael Muhammad Hero Soepeno Musa, Altje Agustin Natalia Lengkong Nurhikmah Nachrawy Pahotan Butarbutar Pakaja, Muhammad Hasan Panjaitan, Budi H. Pontororing, Valent Renaldy William Tendean Revino W. Mumek Revino Wahyu Mumek Ricardo Juanito Kalangi Ronald Mawuntu Ronny A. Maramis Rudolf Sam Mamengko Senewe, Emma V. T. Sindriani Akase Stefan Obaja Voges Tesalonika Gabriel Walangare Thor Bangsaradja Sinaga Turangan, Doortje D. Valent Pontororing Vecky Yani Gosal Vini H. R. Gosal Virlando, Christian Shandy Wempie Jh. Kumendong