Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.649
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i REPERTORIUM JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan DIVERSI : Jurnal Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Journal Evidence Of Law Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah International Journal of Religion Education and Law JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN JURNAL PILAR KEADILAN Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues Jurnal Krakatau (Indonesian of Multidiciplinary Journal) (Indonesian of Interdisciplinary Journal)
Andhyka Muchtar
Universitas Esa Unggul, Tangerang, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Juridical Review of Government Regulation 40 of 2019 Regarding the Marriage of Believers in Indonesia Saputro, Dwi Yudha; Muchtar, Andhyka
International Journal of Religion Education and Law Vol 3, No 2 (2024): August 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/ijrael.v3i2.2113

Abstract

Marriage registration for religious beliefs in Indonesia has been recognized by the state, whereas previously there was no recognition from the state and there was no legal certainty for adherents of this religious belief. The recognition of the religious beliefs that exist in Indonesia as beliefs and religions is good news for all believers in Indonesia, where the condition is that adherents of these beliefs have registered with the Ministry of Education, Culture, Research and Technology. This is as regulated in PP Number 40 of 2019 concerning Population Administration, where this regulation regulates all forms of administration and procedures for registering marriages for believers. This research uses a normative legal approach method. In this research, library data collection techniques (library research). The results of research on the Juridical Review of PP 40 of 2019 on the Marriages of Believers in Indonesia show that the registration of marriages for adherents of this religion is contained in Government Regulation Number 40 of 2019 concerning population administration, in this Government Regulation regulates marriage procedures for adherents of the faith who wish to those carrying out a marriage can register their marriage at the government's public service agency, namely at the Regency/City Population and Civil Registration Service where the prospective couple is domiciled. The legal obstacles that arise in registering marriages of believers in Indonesia make the implementation of PP Number 40 of 2019 still ineffective due to the lack of religious leaders who have a decree to marry prospective couples who want to get married, so difficulties will arise in the process of registering marriages at the Population Service Office. and Civil Registration if it is slow or impossible to issue a Letter of Blessing for a Faithful Couple who has entered into a Marriage.
EKSEMINASI PUTUSAN PENGADILAN PTUN NOMOR 11/G/2022/PTUN.JKT Febriansyah, Ferdi; Habeahan, Rasman; Muchtar, Andhyka
DESANTA (Indonesian of Interdisciplinary Journal) Vol. 4 No. 1 (2023): September 2023
Publisher : Desanta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini membahas hubungan hukum antara pekerja dan pemberi kerja, khususnya dalam konteks upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 di DKI Jakarta. Dengan merinci unsur-unsur hubungan kerja dan imperatifnya, tulisan menyoroti Undang-Undang Ketenagakerjaan dan pengertian kesetaraan upah. Fokus kemudian beralih ke kasus konkret di DKI Jakarta, di mana PTUN Jakarta membatalkan UMP 2022 yang semula ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta merevisi kebijakan UMP 2022 berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan, yang direspons oleh PTUN dengan memerintahkan penerbitan peraturan tata usaha negara baru. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan dan penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dan pembahasan mencakup putusan PTUN Jakarta, eksaminasi terhadap putusan tersebut, dan perluasan kajian terhadap alasan di balik kebijakan kenaikan UMP oleh Gubernur DKI Jakarta. Penulis menilai perlunya tinjauan kembali terhadap putusan PTUN dengan mengacu pada asas-asas hukum tata kelola pemerintahan yang baik. Kesimpulan menyatakan bahwa putusan PTUN menuntut Gubernur DKI Jakarta untuk mengeluarkan peraturan baru tentang UMP sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan. Penulis menilai bahwa putusan PTUN layak ditinjau ulang karena adanya kekurangan dalam perkara yang diajukan oleh pemohon, dan pertimbangan Gubernur DKI Jakarta dalam menaikkan UMP tidak merugikan pihak manapun.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KOPERASI SIMPAN PINJAM Yuniadi, Dani; Muchtar, Andhyka; Nasir, Muh
DESANTA (Indonesian of Interdisciplinary Journal) Vol. 4 No. 1 (2023): September 2023
Publisher : Desanta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas tentang berbagai aspek koperasi di Indonesia, khususnya Koperasi Simpan Pinjam, sebagai bentuk badan usaha yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan sektor perekonomian di Indonesia. Koperasi memiliki prinsip kekeluargaan dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pembahasan melibatkan aspek hukum, terutama Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. Fokus selanjutnya adalah pada Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta dan perlindungan hukum terhadap nasabahnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menganalisis bahan hukum dan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah koperasi simpan pinjam mencakup beberapa aspek, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan terkait sektor jasa keuangan. Pengaturan perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan, seperti yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013, memberikan definisi konsumen dan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) juga disoroti sebagai upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Selanjutnya, penulis membahas hak dan kewajiban konsumen/nasabah di sektor jasa keuangan, dengan mempertimbangkan prinsip kebebasan berkontrak dan standar permasalahan kontrak. Penulisan ini juga menyoroti ketentuan pengaduan konsumen, yang mewajibkan perusahaan jasa keuangan untuk memproses dan menyelesaikan pengaduan konsumen sebelum meneruskannya kepada pihak lain. Hak-hak dasar konsumen, seperti hak memperoleh keamanan, hak memilih, hak mendapat informasi, dan hak untuk didengar, ditekankan sebagai cara untuk menyeimbangkan perlindungan konsumen dan produsen. Kesimpulan dari tulisan ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum terhadap nasabah koperasi simpan pinjam, dengan merinci aspek-aspek yang mencakup ketentuan hukum, perlindungan konsumen, dan hak serta kewajiban konsumen di sektor jasa keuangan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Pidana untuk Tripeni Irianto Putro dalam Putusan No.124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST) Supriyanto, Cipto Eko; Nasir, Muh.; Muchtar, Andhyka
DESANTA (Indonesian of Interdisciplinary Journal) Vol. 4 No. 1 (2023): September 2023
Publisher : Desanta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan serius yang dapat merugikan negara secara luas. Tulisan ini membahas korupsi sebagai tindak kejahatan terorganisir yang melibatkan kelompok orang berkuasa dan sulit dibuktikan. Fokusnya adalah pada peran "justice collaborator," individu yang, meski telah melakukan kesalahan, membantu aparat penegak hukum dengan memberikan informasi yang krusial selama penyelidikan dan di pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan pustaka dan data sekunder, seperti putusan pengadilan dan perundang-undangan terkait. Artikel ini mengeksplorasi perlindungan hukum yang diberikan kepada justice collaborator di Indonesia, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi. Aturan perlindungan justice collaborator di Indonesia diuraikan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian, tulisan ini mengambil studi kasus putusan pidana Tripeni Irianto Putro pada kasus No.124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST untuk menggambarkan penerapan perlindungan bagi justice collaborator. Hasilnya menunjukkan bahwa Tripeni Irianto Putro diakui sebagai justice collaborator, tetapi penjatuhan hukuman di bawah standar minimum khusus tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberian status justice collaborator seharusnya mempertimbangkan pengurangan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi justice collaborator di Indonesia telah diatur dengan baik, namun implementasinya dalam putusan pidana masih perlu diperhatikan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Juridical Review of Land Acquisition for Public Interest Based on Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Public Interest Muchtar, Andhyka; Yani, Akhmad; Nasir, Muh
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 2 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v8i2.6772

Abstract

Regulations on Land Acquisition for development in the public interest are regulated in Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest and its Implementing Regulations are regulated by Presidential Regulations and Regulations of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia. Land acquisition for development in the public interest is carried out through several stages, namely planning, preparation, implementation and delivery of results. Implementation of land acquisition also often intersects with fundamental legal issues such as human rights, the principle of justice, the principle of balance between the interests of the state and the interests of society both in terms of individual or group. This article was written using the method normative legal research In this type of legal research, law is often conceptualized as what is written in statutory regulations (law in books) or law is conceptualized as rules or norm.
Juridical Review of Termination of Employment Due to Covid-19 on Workers or Laborers in Banten Province Suandi, Suandi; Muchtar, Andhyka
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 1 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v8i1.6414

Abstract

The COVID-19 pandemic has affected many industrial companies in Banten Province, resulting in a wave of layoffs for workers/laborers in Banten Province. The company that terminates the employment relationship of the employee on the grounds of Force Majeur or coercive circumstances. The purpose of this study was to determine the legal review of Termination of Employment Due to COVID-19 for Workers in Banten Province. The method used in this study is a normative legal research method, with a statute approach and a conceptual approach. Legal material is analyzed by induction and interpretation syllogism. The results of the analysis show that: The Juridical Review of Termination of Employment Due to COVID-19 on Workers in Banten Province, is still not in accordance with existing policies, because the company terminates employment on the grounds of "force majeure" caused by the pandemic COVID-19, but the provisions in Article 164 paragraph (1) of the Manpower Act stipulate that the reason for layoffs due to "force majeure" can only be applied if the company has suffered losses for 2 (two) consecutive years, while the pandemic COVID-19 has only been around for a year
Pelaksanaan Perdamaian Dalam PKPU Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Dengan Para Anggotanya Dihubungkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Nasikah Nasikah; Andhyka Muchtar; Rasman Habeahan
KRAKATAU (Indonesian of Multidisciplinary Journals) Vol. 2 No. 1 (2024): Februari
Publisher : Desanta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research examined the implementation of peace in the postponement of debt payment obligations (PKPU) of Indosurya Cipta Savings and Loan Cooperative with its members in the context of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. The method used was a literature study by collecting and analyzing data from various literature sources such as books, journals, scientific articles, laws and regulations, and other related documents. The results showed that PKPU is a legal effort to prevent bankruptcy by providing an opportunity for debtors and creditors to negotiate a peace plan. During the PKPU period, the debtor cannot manage the company or its assets without court approval. A court-approved peace plan is binding on all creditors, except secured creditors who do not agree to it. In the case of Indosurya Cipta Savings and Loan Cooperative, legal steps that can be taken by cooperative members include administrative, civil, and criminal law enforcement means.
ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN JUAL- BELI PADA KONTRAK KOMERSIAL: Asas Proporsionalitas Pada Kontrak Komersial Bahri, Syamsul; Muchtar, Andhyka
Jurnal Pilar Keadilan Vol. 3 No. 1 (2023): Pilar Keadilan
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum kontrak dalam berbagai sistem hukum yang modern dianggap sebagai institusi hukum yang sangat menguntungkan. Suatu kerjasama bisnis perlu dituangkan dan disusun dalam bentuk kontrak komersial, untuk melindungi kepentingan para pihak yang saling mengikatkan diri agar Kerjasama yang dijalin selesai dan hak kewajiban para pihak dapat terpenuhi yang mana jika dibuat secara tertulis, maka dapat digunakan sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara umum tentang perjanjian jual beli dalam kontrak komersial serta mengetahui makna dan fungsi asas proporsionalitas dalam kontrak komersial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, bersumber dari data sekunder atau data kepustakaan, dengan pendekatan perundang-undangan konseptual, teknik analisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang sudah saya buat, dapat saya simpulkan bahwa suatu perjanjian itu menerbitkan perikatan, demikian juga dalam perikatan jual beli komersial, hubungan hukum tersebut dikemas dengan perjanjian yang sifatnya obligatoir (masih mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek yang membuat hubungan hukum) dimaksud. Apartemen merupakan salah satu contah dari rumah susun komersial. Hadirnya pembangunan rumah susun atau apartemen sebagai opsi hunian merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman bermunculan terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat.
ANALISIS HUKUM MENGENAI EFEKTIVITAS SURAT KUASA LISAN DALAM PRAKTIK HUKUM ADVOKAT: Efektifitas Surat Kuasa Lisan Dadang; Dzikur, Muhammad; Muchtar, Andhyka
Jurnal Pilar Keadilan Vol. 4 No. 2 (2025): Pilar Keadilan
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum terkait efektivitas surat kuasa lisan dalam praktik hukum advokat. Surat kuasa lisan, sebagai instrumen hukum umum dalam perwakilan klien, menghadapi sejumlah tantangan yang dapat memengaruhi penggunaannya. Pertanyaan mendasar seputar keberlakuan, kekuatan hukum, dan implementasi surat kuasa lisan dalam pengadilan menjadi fokus utama penelitian ini. Tantangan terkait efektivitas surat kuasa lisan melibatkan keraguan atas legitimasi dan penerimaan dokumen tersebut di berbagai yurisdiksi, kebutuhan akan kerangka hukum yang kuat, serta implementasi yang efektif di pengadilan. Analisis mendalam terhadap kendala dan tantangan ini memberikan wawasan yang mendalam terkait potensi hambatan dan solusi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan surat kuasa lisan dalam praktik hukum advokat.
KONSEP PENYELESAIAN GAGAL BAYAR PERUSAHAAN ASURANSI BERBENTUK INVESTASI YANG BERKEADILAN (Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya-Persero): Hukum Asuransi Muchtar, Andhyka; Rochman, Arif; Sumarto, Fendy
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2025): Hukum dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus Jiwasraya, pada tahun 2006, nilai ekuitas perseroan dinyatakan mencatat defisit sebesar 3,29 triliun rupiah oleh Kementerian BUMN dan pada tahun 2008, dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang kemudian diberi opini disclaimer dalam arti bahwa auditor tidak menyatakan pendapat untuk laporan keuangan 2006 hingga 2007, hal ini dikarenakan informasi yang diberikan mengenai cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Di tahun yang sama, ekuitas perseroan terus menurun hingga mencapai Rp 5,7 triliun pada tahun 2008 dan Rp 6,3 triliun pada tahun 2009. Perseroan terus melanjutkan skema reasuransi pada tahun 2010 hingga 2012 dan berhasil mencatat angka positif sebesar Rp 1,3 triliun pada akhir tahun 2011., namun diduga laporan keuangan perseroan 2011 tidak mencerminkan angka yang wajar. Dari permasalahan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah bagaimana bentuk dan konsep penyelesaian permasalahan gagal bayar oleh perusahaan Asuransi berskema investasi dalam memenuhi rasa keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian doktrinal berdasarkan konsep hukum yang pertama dan kedua yaitu Hukum sebagai asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal, tipe kajiannya adalah filsafat hukum dan Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem Perundang-undangan Nasional, tipe kajiannya adalah ajaran hukum murni. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pertama Pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Sejauh yang diamati dari kedua kasus di atas, peran OJK lebih terlihat berfungsi mensupervisi berbagai langkah penanganan penyelesaian kasus gagal bayar ini. Munculnya banyak sekali kasus gagal bayar menandakan masih lemahnya fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tugas penting lembaga ini, kerugian sangat besar dengan melibatkan jumlah nasabah yang sedemikian banyak harusnya tidak boleh terjadi lagi. OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Salah satu tugas utama OJK adalah mengatur dan mengawasi seluruh jasa keuangan yang berada di negara Indonesia baik perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan lainnya meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, termasuk pasar modal. OJK semestinya tidak hanya berlaku normatif dengan hanya memberi sanksi, menghentikan usaha atau mencabut izin usaha perusahan asuransi yang bermasalah, namun berkewajiban melakukan upaya untuk mengembalikan dana yang menjadi hak nasabah. Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 8 (1) menyebutkan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan/PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian,dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK. Kasus gagal bayar adalah kesalahan PUJK dan OJK memiliki landasan yang kuat dalam melakukan langkah keberpihakan kepada para konsumen.
Co-Authors Adi Sulistiyono Aurelia Shabilla, Reysha Budiyanto Budiyanto CANDRA GUNAWAN Dadang Daishahwa, Daishahwa Dzikur, Muhammad Febriansyah, Ferdi Fritiana, Anesya Geraldo, Jendri Habeahan, Rasman Hadi Putra, Albert Handayani, Eka Rizdky Hendrani, Ai Herlina Herlina Kantikha, I Made Muh. Nasir Mujib, M Misbahul Nasikah Nasikah nasir, muh Pardamean Harahap Priandi Priandi Prihartono, Agus Raden Mohamad Herdian Bhakti Rasman Habeahan Revano, Mochamad Ricky Rochman, Arif Saputro, Dwi Yudha Sherill, Fredrika Sitti Aminah Sri Agustina, Rani Suardi, Ilham Sugeng Prayitno Sumarto, Fendy Supriyanto, Cipto Eko Syamsul Bahri Widodo Widodo Yani, Akhmad Yuniadi, Dani