Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.811
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i REPERTORIUM JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah International Journal of Religion Education and Law JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN JURNAL PILAR KEADILAN Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (Indonesian of Interdisciplinary Journal)
Andhyka Muchtar, Andhyka
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Juridical Review of Land Acquisition for Public Interest Based on Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Public Interest Muchtar, Andhyka; Yani, Akhmad; Nasir, Muh
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 2 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v8i2.6772

Abstract

Regulations on Land Acquisition for development in the public interest are regulated in Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest and its Implementing Regulations are regulated by Presidential Regulations and Regulations of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia. Land acquisition for development in the public interest is carried out through several stages, namely planning, preparation, implementation and delivery of results. Implementation of land acquisition also often intersects with fundamental legal issues such as human rights, the principle of justice, the principle of balance between the interests of the state and the interests of society both in terms of individual or group. This article was written using the method normative legal research In this type of legal research, law is often conceptualized as what is written in statutory regulations (law in books) or law is conceptualized as rules or norm.
Juridical Review of Termination of Employment Due to Covid-19 on Workers or Laborers in Banten Province Suandi, Suandi; Muchtar, Andhyka
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 1 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v8i1.6414

Abstract

The COVID-19 pandemic has affected many industrial companies in Banten Province, resulting in a wave of layoffs for workers/laborers in Banten Province. The company that terminates the employment relationship of the employee on the grounds of Force Majeur or coercive circumstances. The purpose of this study was to determine the legal review of Termination of Employment Due to COVID-19 for Workers in Banten Province. The method used in this study is a normative legal research method, with a statute approach and a conceptual approach. Legal material is analyzed by induction and interpretation syllogism. The results of the analysis show that: The Juridical Review of Termination of Employment Due to COVID-19 on Workers in Banten Province, is still not in accordance with existing policies, because the company terminates employment on the grounds of "force majeure" caused by the pandemic COVID-19, but the provisions in Article 164 paragraph (1) of the Manpower Act stipulate that the reason for layoffs due to "force majeure" can only be applied if the company has suffered losses for 2 (two) consecutive years, while the pandemic COVID-19 has only been around for a year
ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN JUAL- BELI PADA KONTRAK KOMERSIAL: Asas Proporsionalitas Pada Kontrak Komersial Bahri, Syamsul; Muchtar, Andhyka
Jurnal Pilar Keadilan Vol. 3 No. 1 (2023): Pilar Keadilan
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum kontrak dalam berbagai sistem hukum yang modern dianggap sebagai institusi hukum yang sangat menguntungkan. Suatu kerjasama bisnis perlu dituangkan dan disusun dalam bentuk kontrak komersial, untuk melindungi kepentingan para pihak yang saling mengikatkan diri agar Kerjasama yang dijalin selesai dan hak kewajiban para pihak dapat terpenuhi yang mana jika dibuat secara tertulis, maka dapat digunakan sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara umum tentang perjanjian jual beli dalam kontrak komersial serta mengetahui makna dan fungsi asas proporsionalitas dalam kontrak komersial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, bersumber dari data sekunder atau data kepustakaan, dengan pendekatan perundang-undangan konseptual, teknik analisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang sudah saya buat, dapat saya simpulkan bahwa suatu perjanjian itu menerbitkan perikatan, demikian juga dalam perikatan jual beli komersial, hubungan hukum tersebut dikemas dengan perjanjian yang sifatnya obligatoir (masih mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek yang membuat hubungan hukum) dimaksud. Apartemen merupakan salah satu contah dari rumah susun komersial. Hadirnya pembangunan rumah susun atau apartemen sebagai opsi hunian merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman bermunculan terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat.
ANALISIS HUKUM MENGENAI EFEKTIVITAS SURAT KUASA LISAN DALAM PRAKTIK HUKUM ADVOKAT: Efektifitas Surat Kuasa Lisan Dadang; Dzikur, Muhammad; Muchtar, Andhyka
Jurnal Pilar Keadilan Vol. 4 No. 2 (2025): Pilar Keadilan
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum terkait efektivitas surat kuasa lisan dalam praktik hukum advokat. Surat kuasa lisan, sebagai instrumen hukum umum dalam perwakilan klien, menghadapi sejumlah tantangan yang dapat memengaruhi penggunaannya. Pertanyaan mendasar seputar keberlakuan, kekuatan hukum, dan implementasi surat kuasa lisan dalam pengadilan menjadi fokus utama penelitian ini. Tantangan terkait efektivitas surat kuasa lisan melibatkan keraguan atas legitimasi dan penerimaan dokumen tersebut di berbagai yurisdiksi, kebutuhan akan kerangka hukum yang kuat, serta implementasi yang efektif di pengadilan. Analisis mendalam terhadap kendala dan tantangan ini memberikan wawasan yang mendalam terkait potensi hambatan dan solusi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan surat kuasa lisan dalam praktik hukum advokat.
KONSEP PENYELESAIAN GAGAL BAYAR PERUSAHAAN ASURANSI BERBENTUK INVESTASI YANG BERKEADILAN (Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya-Persero): Hukum Asuransi Muchtar, Andhyka; Rochman, Arif; Sumarto, Fendy
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2025): Hukum dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus Jiwasraya, pada tahun 2006, nilai ekuitas perseroan dinyatakan mencatat defisit sebesar 3,29 triliun rupiah oleh Kementerian BUMN dan pada tahun 2008, dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang kemudian diberi opini disclaimer dalam arti bahwa auditor tidak menyatakan pendapat untuk laporan keuangan 2006 hingga 2007, hal ini dikarenakan informasi yang diberikan mengenai cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Di tahun yang sama, ekuitas perseroan terus menurun hingga mencapai Rp 5,7 triliun pada tahun 2008 dan Rp 6,3 triliun pada tahun 2009. Perseroan terus melanjutkan skema reasuransi pada tahun 2010 hingga 2012 dan berhasil mencatat angka positif sebesar Rp 1,3 triliun pada akhir tahun 2011., namun diduga laporan keuangan perseroan 2011 tidak mencerminkan angka yang wajar. Dari permasalahan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah bagaimana bentuk dan konsep penyelesaian permasalahan gagal bayar oleh perusahaan Asuransi berskema investasi dalam memenuhi rasa keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian doktrinal berdasarkan konsep hukum yang pertama dan kedua yaitu Hukum sebagai asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal, tipe kajiannya adalah filsafat hukum dan Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem Perundang-undangan Nasional, tipe kajiannya adalah ajaran hukum murni. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pertama Pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Sejauh yang diamati dari kedua kasus di atas, peran OJK lebih terlihat berfungsi mensupervisi berbagai langkah penanganan penyelesaian kasus gagal bayar ini. Munculnya banyak sekali kasus gagal bayar menandakan masih lemahnya fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tugas penting lembaga ini, kerugian sangat besar dengan melibatkan jumlah nasabah yang sedemikian banyak harusnya tidak boleh terjadi lagi. OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Salah satu tugas utama OJK adalah mengatur dan mengawasi seluruh jasa keuangan yang berada di negara Indonesia baik perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan lainnya meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, termasuk pasar modal. OJK semestinya tidak hanya berlaku normatif dengan hanya memberi sanksi, menghentikan usaha atau mencabut izin usaha perusahan asuransi yang bermasalah, namun berkewajiban melakukan upaya untuk mengembalikan dana yang menjadi hak nasabah. Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 8 (1) menyebutkan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan/PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian,dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK. Kasus gagal bayar adalah kesalahan PUJK dan OJK memiliki landasan yang kuat dalam melakukan langkah keberpihakan kepada para konsumen.
PERAN AUDIT HUKUM PROFESIONAL DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK/ GOOD CORPORATE GOVERNANCE Sumarto, Fendy; Habeahan, Rasman; Muchtar, Andhyka; Prayitno, Sugeng
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 1 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Januari 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i1.2128

Abstract

Kegiatan usaha mendorong tumbuh kembangnya perekonomian suatu negara, maka peningkatan pembangunan perkonomian nasional perlu didukung dengan penerapan Good corporate governance (GCG), hal ini mendesak untuk semua perusahaan, baik dalam skala besar maupun menengah sehingga dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengkaji dan menganalisis Audit Hukum dari sisi penerapan Good Corporate Governance melalui standard audit hukum Indonesia. Selama ini audit kinerja perusahaan lazim diawasi oleh dewan komisaris dan dilakukan secara internal atau internal audit, namun oleh karena berbagai kepentingan, hasilnya kurang objektif dan belum memenuhi tujuan pelaksanaan audit. Penelitian ini dilakukan dengan Metode Juridis Normatif dan kajian kepustakaan, dengan meneliti pentingnya Audit Kinerja perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan dan ketaatan perusahaan dalam menjalankan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan hasil kerja internal audit belum sepenuhnya siknifikan memperbaiki kinerja perusahaan, sehingga perlu Auditor Independen yang memiliki standard audit yang teragreditasi dan bekerja objektif, sehingga laporan audit dapat dipakai sebagai pedoman dalam melakukan langkah-langkah perbaikan kinerja perusahaan, dan tujuan perusahaan menuju terciptanya Tata Kelola Perusahaan yang Baik/ Good Corporate Governance dapat dicapai
Penerapan Pasal 288 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Kecamatan Jagakarsa Aminah, Sitti; Muchtar, Andhyka
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 10 No. 6 (2023)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.42407

Abstract

Traffic congestion exerts considerable economic repercussions, encompassing fuel wastage from vehicles operating below optimal speeds or constantly halting and increased tyre degradation from excessive brake use. This occurrence underscores the significance of meticulously organised transportation management to mitigate these adverse effects. This study examines the application of Article 288 of Law Number 22 of 2009 regarding Traffic and Road Transportation in addressing traffic infractions in the Jagakarsa District. This study employs a descriptive methodology, utilising a data analysis approach grounded in real-world settings. The study's findings demonstrate that enforcing Article 288 of Law Number 22 of 2009 has not successfully mitigated traffic offences in the Jagakarsa District. This is evidenced by the rising incidence of traffic offences annually, as reported by the South Jakarta Police and the South Jakarta District Court. The primary causes contributing to violations are motor vehicle operators' disregard for traffic restrictions and the developed habitual apathy. This study identifies barriers to implementing the article and proposes strategic solutions to enhance the efficacy of traffic law enforcement in the research region.Keywords: Road Transportation; Traffic Violations; Jagakarsa AbstrakKemacetan lalu lintas menimbulkan dampak ekonomi yang cukup besar, meliputi pemborosan bahan bakar dari kendaraan yang beroperasi di bawah kecepatan optimal atau terus-menerus berhenti dan peningkatan degradasi ban akibat penggunaan rem yang berlebihan. Kejadian ini menggarisbawahi pentingnya manajemen transportasi yang terorganisir dengan cermat untuk mengurangi dampak buruk ini. Penelitian ini mengkaji penerapan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Jagakarsa. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif, dengan memanfaatkan pendekatan analisis data yang didasarkan pada situasi dunia nyata. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum berhasil mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Jagakarsa. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya insiden pelanggaran lalu lintas setiap tahunnya, seperti yang dilaporkan oleh Kepolisian Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penyebab utama yang berkontribusi terhadap pelanggaran adalah ketidakpedulian operator kendaraan bermotor terhadap pembatasan lalu lintas dan kebiasaan apatis yang telah berkembang. Studi ini mengidentifikasi hambatan dalam penerapan pasal tersebut dan mengusulkan solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas di wilayah penelitian.Kata Kunci: Angkutan Jalan; Pelanggaran Lalu Lintas; Jagakarsa
The Use of Prohibited Substances by Athlete are Covered in Doping Offenses Gunawan, Candra; Muchtar, Andhyka; Nasir, Muh.
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 2 No. 4 (2023): November 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v2i4.6937

Abstract

Doping is the administration of oral or paralytic drugs or concoctions to an athlete with the aim of increasing unnatural accuracy. In Indonesia, the prohibition on the use of doping consisting of prohibited substances and/or methods is regulated in Law Number 11 of 2022 concerning Sports. The use of doping is contrary to the principle of "fair play" in matches and also harms the spirit of sport which upholds the values of honesty and justice. However, currently the law on sports in Indonesia does not yet contain criminal sanctions regarding violations of the use of prohibited substances and/or methods, so it is still based on the Law on Narcotics in imposing sanctions. A normative method based on legal materials as the main source.
The Role of the National Sharia Arbitration Board in Alternative Dispute Resolution Revano, Mochamad Ricky; Nasir, Muh.; Muchtar, Andhyka
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 3 No. 1 (2024): February 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v3i1.7668

Abstract

The Sharia Arbitration Board is an institution whose mission is to resolve disputes peacefully based on Sharia principles without interference from public courts. This effort is made to provide legal certainty for legal subjects in dispute in Sharia economics. Law Number 30 of 1999 regulates that arbitration has the right to resolve problems and disputes related to civil law, including the economic, business, financial, trade, and industrial sectors by applying sharia principles. The method used is a qualitative descriptive and library research approach by analyzing documents, data, and information related to Basyarnas. This research shows that although Basyarnas' role in resolving sharia economic disputes is very important its decision position is binding on the parties.
Single Presence Policy in Indonesian Banking Muchtar, Andhyka; Widodo, Widodo; Habeahan, Rasman
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 3 No. 3 (2024): August 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v3i3.9885

Abstract

The sole ownership policy in Indonesian banking is regulated in Bank Indonesia Regulation Number 14/24/PBI/2012 concerning Sole Ownership in Indonesian banking which is then supplemented by Bank Indonesia Circular Letter Number 15/2/DPNP dated 4 February 2013 concerning Sole Ownership in Indonesian Banking. This research was created to find out about the regulations and implementation of sole ownership policies in banking in Indonesia. The research uses normative juridical research methods. The research results state that the implementation of the sole ownership policy in banking in Indonesia is carried out through the merger or consolidation of controlled banks, forming a Holding Company in the Banking Sector (Bank Holding Company/BHC), forming a Holding Function. There is a need for further study regarding the implementation of the sole ownership policy in banking in Indonesia.
Co-Authors Budiyanto Budiyanto CANDRA GUNAWAN Dadang Dzikur, Muhammad Febriansyah, Ferdi Geraldo, Jendri Habeahan, Rasman Muh. Nasir Mujib, M Misbahul nasir, muh Prayitno, Sugeng Priandi Priandi Raden Mohamad Herdian Bhakti Revano, Mochamad Ricky Rochman, Arif Saputro, Dwi Yudha Sitti Aminah Suardi, Ilham Sumarto, Fendy Supriyanto, Cipto Eko Syamsul Bahri Widodo Widodo Yani, Akhmad Yuniadi, Dani