Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.144
P-Index
This Author published in this journals
All Journal REPERTORIUM JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan International Journal of Religion Education and Law JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN JURNAL PILAR KEADILAN Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (Indonesian of Interdisciplinary Journal)
Andhyka Muchtar, Andhyka
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Juridical Review of Land Acquisition for Public Interest Based on Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Public Interest Muchtar, Andhyka; Yani, Akhmad; Nasir, Muh
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 2 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v8i2.6772

Abstract

Regulations on Land Acquisition for development in the public interest are regulated in Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest and its Implementing Regulations are regulated by Presidential Regulations and Regulations of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia. Land acquisition for development in the public interest is carried out through several stages, namely planning, preparation, implementation and delivery of results. Implementation of land acquisition also often intersects with fundamental legal issues such as human rights, the principle of justice, the principle of balance between the interests of the state and the interests of society both in terms of individual or group. This article was written using the method normative legal research In this type of legal research, law is often conceptualized as what is written in statutory regulations (law in books) or law is conceptualized as rules or norm.
Juridical Review of Termination of Employment Due to Covid-19 on Workers or Laborers in Banten Province Suandi, Suandi; Muchtar, Andhyka
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 1 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v8i1.6414

Abstract

The COVID-19 pandemic has affected many industrial companies in Banten Province, resulting in a wave of layoffs for workers/laborers in Banten Province. The company that terminates the employment relationship of the employee on the grounds of Force Majeur or coercive circumstances. The purpose of this study was to determine the legal review of Termination of Employment Due to COVID-19 for Workers in Banten Province. The method used in this study is a normative legal research method, with a statute approach and a conceptual approach. Legal material is analyzed by induction and interpretation syllogism. The results of the analysis show that: The Juridical Review of Termination of Employment Due to COVID-19 on Workers in Banten Province, is still not in accordance with existing policies, because the company terminates employment on the grounds of "force majeure" caused by the pandemic COVID-19, but the provisions in Article 164 paragraph (1) of the Manpower Act stipulate that the reason for layoffs due to "force majeure" can only be applied if the company has suffered losses for 2 (two) consecutive years, while the pandemic COVID-19 has only been around for a year
ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN JUAL- BELI PADA KONTRAK KOMERSIAL: Asas Proporsionalitas Pada Kontrak Komersial Bahri, Syamsul; Muchtar, Andhyka
Jurnal Pilar Keadilan Vol. 3 No. 1 (2023): Pilar Keadilan
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum kontrak dalam berbagai sistem hukum yang modern dianggap sebagai institusi hukum yang sangat menguntungkan. Suatu kerjasama bisnis perlu dituangkan dan disusun dalam bentuk kontrak komersial, untuk melindungi kepentingan para pihak yang saling mengikatkan diri agar Kerjasama yang dijalin selesai dan hak kewajiban para pihak dapat terpenuhi yang mana jika dibuat secara tertulis, maka dapat digunakan sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara umum tentang perjanjian jual beli dalam kontrak komersial serta mengetahui makna dan fungsi asas proporsionalitas dalam kontrak komersial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, bersumber dari data sekunder atau data kepustakaan, dengan pendekatan perundang-undangan konseptual, teknik analisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang sudah saya buat, dapat saya simpulkan bahwa suatu perjanjian itu menerbitkan perikatan, demikian juga dalam perikatan jual beli komersial, hubungan hukum tersebut dikemas dengan perjanjian yang sifatnya obligatoir (masih mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek yang membuat hubungan hukum) dimaksud. Apartemen merupakan salah satu contah dari rumah susun komersial. Hadirnya pembangunan rumah susun atau apartemen sebagai opsi hunian merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman bermunculan terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat.
ANALISIS HUKUM MENGENAI EFEKTIVITAS SURAT KUASA LISAN DALAM PRAKTIK HUKUM ADVOKAT: Efektifitas Surat Kuasa Lisan Dadang; Dzikur, Muhammad; Muchtar, Andhyka
Jurnal Pilar Keadilan Vol. 4 No. 2 (2025): Pilar Keadilan
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum terkait efektivitas surat kuasa lisan dalam praktik hukum advokat. Surat kuasa lisan, sebagai instrumen hukum umum dalam perwakilan klien, menghadapi sejumlah tantangan yang dapat memengaruhi penggunaannya. Pertanyaan mendasar seputar keberlakuan, kekuatan hukum, dan implementasi surat kuasa lisan dalam pengadilan menjadi fokus utama penelitian ini. Tantangan terkait efektivitas surat kuasa lisan melibatkan keraguan atas legitimasi dan penerimaan dokumen tersebut di berbagai yurisdiksi, kebutuhan akan kerangka hukum yang kuat, serta implementasi yang efektif di pengadilan. Analisis mendalam terhadap kendala dan tantangan ini memberikan wawasan yang mendalam terkait potensi hambatan dan solusi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan surat kuasa lisan dalam praktik hukum advokat.
KONSEP PENYELESAIAN GAGAL BAYAR PERUSAHAAN ASURANSI BERBENTUK INVESTASI YANG BERKEADILAN (Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya-Persero): Hukum Asuransi Muchtar, Andhyka; Rochman, Arif; Sumarto, Fendy
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2025): Hukum dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus Jiwasraya, pada tahun 2006, nilai ekuitas perseroan dinyatakan mencatat defisit sebesar 3,29 triliun rupiah oleh Kementerian BUMN dan pada tahun 2008, dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang kemudian diberi opini disclaimer dalam arti bahwa auditor tidak menyatakan pendapat untuk laporan keuangan 2006 hingga 2007, hal ini dikarenakan informasi yang diberikan mengenai cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Di tahun yang sama, ekuitas perseroan terus menurun hingga mencapai Rp 5,7 triliun pada tahun 2008 dan Rp 6,3 triliun pada tahun 2009. Perseroan terus melanjutkan skema reasuransi pada tahun 2010 hingga 2012 dan berhasil mencatat angka positif sebesar Rp 1,3 triliun pada akhir tahun 2011., namun diduga laporan keuangan perseroan 2011 tidak mencerminkan angka yang wajar. Dari permasalahan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah bagaimana bentuk dan konsep penyelesaian permasalahan gagal bayar oleh perusahaan Asuransi berskema investasi dalam memenuhi rasa keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian doktrinal berdasarkan konsep hukum yang pertama dan kedua yaitu Hukum sebagai asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal, tipe kajiannya adalah filsafat hukum dan Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem Perundang-undangan Nasional, tipe kajiannya adalah ajaran hukum murni. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pertama Pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Sejauh yang diamati dari kedua kasus di atas, peran OJK lebih terlihat berfungsi mensupervisi berbagai langkah penanganan penyelesaian kasus gagal bayar ini. Munculnya banyak sekali kasus gagal bayar menandakan masih lemahnya fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tugas penting lembaga ini, kerugian sangat besar dengan melibatkan jumlah nasabah yang sedemikian banyak harusnya tidak boleh terjadi lagi. OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Salah satu tugas utama OJK adalah mengatur dan mengawasi seluruh jasa keuangan yang berada di negara Indonesia baik perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan lainnya meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, termasuk pasar modal. OJK semestinya tidak hanya berlaku normatif dengan hanya memberi sanksi, menghentikan usaha atau mencabut izin usaha perusahan asuransi yang bermasalah, namun berkewajiban melakukan upaya untuk mengembalikan dana yang menjadi hak nasabah. Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 8 (1) menyebutkan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan/PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian,dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK. Kasus gagal bayar adalah kesalahan PUJK dan OJK memiliki landasan yang kuat dalam melakukan langkah keberpihakan kepada para konsumen.
Co-Authors Budiyanto Budiyanto Dadang Dzikur, Muhammad Febriansyah, Ferdi Geraldo, Jendri Habeahan, Rasman Muh. Nasir Mujib, M Misbahul nasir, muh Priandi Priandi Rochman, Arif Saputro, Dwi Yudha Suandi Suandi Suardi, Ilham Sumarto, Fendy Supriyanto, Cipto Eko Syamsul Bahri Yani, Akhmad Yuniadi, Dani