Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Muamalah

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT EDARAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR/DAGPERIN/ TENTANG HET DAN PEMAKAIAN GAS LPG KG DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN DALAM PERSPEKTIF PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH Juliyana, Umita; Harun, Muhamad; Utami, Iftitah
Muamalah Vol 7 No 2 (2021): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (722.207 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Implementasi Surat Edaran Bupati Nomor /dagperin/ tentang HET dan Pemakaian Gas LPG 3 Kg di Kabupaten Musi Banyuasin dalam perspektif prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang mana latar belakang dari penelitian ini dikarenakan kelangkaan yang terjadi dalam penyediaan Gas LPg 3 Kg disebabkan penurunan produksi gas bumi, sedangkan permintaan konsumsinya yang terus meningkat, kemudian dalam penyebaran gas LPG Kg yang diperuntukan oleh kalangan menengah kebawah, ternyata masih saja tidak tepat sasaran di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin bahkan masyarakat masih sulit mendapatkan gas LPG Kg bersubsidi dikarenakan masih ada permainan oknum di lapangan. Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan menyangkut data yang ada dilapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif penelitian ini menjaring informasi mengenai implementasi dari surat edaran Bupati Musi Banyuasin nomor /dagperin/ tentang HET dan Pemakaian gas LPG Kg di kabupaten Musi Banyuasin dari kondisi sewajarnya untuk dirumuskan menjadi suatu generalasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Kesimpulan dari hasil penelitian yang didapatkan yakni dalam pengimplementasian surat edaran tersebut yakni dalam penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi ini dirasa sudah dilaksanakan dengan menyalurkan LPG 3 Kg sesuai sasarannya yang dilakukan oleh pihak agen dan pangkalan kepada masyarakat miskin dan usaha mikro saja. Untuk wilayah Ibu Kota Kabupaten itu sendiri sudah memadai untuk infrastruktur pendukung dalam pengalokasian LPG 3 Kg ke masyarakat miskin dan usaha mikro, namun untuk wilayah terpencil jauh dari Ibu Kota Kabupaten masih kurang infrastruktur pendukung pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi yakni dalam penyediaan pangkalan sehingga memicu permainan harga jual melebihi HET yang ditentukan oleh pihak pemda yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab, dalam respon yang diberikan oleh pelaksana kebijakan juga didapatkan respon positif yang mendukung dengan adanya kebijakan tersebut. Kemudian dalam pandangan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam penentuan dan pengimplementasian kebijakan tersebut haruslah dilaksanakan dengan adil dan benar, melihat respon para pelaksana kebijakan yang setuju dan merasa tidak dirugikan maka dalam Islam diperbolehkan dalam pengimplementasian surat edaran tersebut.Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin, LPG Kg
MULTI AKAD PADA JASA WAJEK ONLINE KAYUAGUNG rahayu, sri; harun, muhamad; fauziah, fauziah
Al-muamalah Vol 9 No 1 (2023): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/muamalah.v9i1.18376

Abstract

ABSTRAK Wajek Online merupakan jasa transportasi online yang mengandung 2 akad yaitu qardh dan ijarah, yang mana terdapat hadis yang melarang penggabungan akad salaf (pinjaman) dan jual beli. Rumusan penelitian ini adalah: Bagaimana Proses Mekanisme Pemesanan, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, dan Tinjauan Perspektif ‘Urf Pada Wajek Online Kayuagung ?, yang memiliki tujuan untuk mengetahui proses mekanisme pemesanan, mengetahui Tinjuan Hukum ekonomi Syriah, serta tinjauan perspektif ‘urf pada jasa Wajek Online Kayuagung. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis yang digunakan adalah metode induktif yang menekankan pada pengamatan dahulu, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan Kesimpulan penelitian pertama memesan Wajek Online dengan cara membuka aplikasi dan memilih nomor driver, kemudian memesan makanan dan mengkonfirmasi pembayaran. Yang kedua tinjauan hukum ekonomomi syariah termasuk dalam multi akad yang mujtami’ah dan diperbolehkan karena berdasarkan rukun dan syarat di masing-masing akad sudah terpenuhi. Ketiga Wajek Online termasuk dalam perspektif ‘úrf shahih karena Wajek Online adalah jasa layanan yang sering digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat Kayuagung. Dan kegiatan ini merupakan kebiasaan yang baik serta tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasullullah. Kata Kunci: Wajek Online Kayuagung, Multi Akad, Hukum Ekonomi Syariah, ‘Urf
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP AKAD PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PORTER DAN PT. KAI Asril, Andi; Harun, Muhamad; Nilawati, Nilawati
Al-muamalah Vol 10 No 1 (2024): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/muamalah.v10i1.23850

Abstract

  The cooperative relationship between the company and the workers still leaves serious problems regarding the rights and obligations of each party, as well as what happens in the cooperative relationship between the porter and the company PT. KAI at Palembang Kertapati Station. This study aims to determine the mechanism of the work relationship between the porter and PT. KAI at Palembang Kertapati Station, knowing the role of porters in improving the service quality of PT. KAI at Palembang Kertapati Station, and knowing the sharia economic law review of the cooperation agreement between the porter and PT. KAI at Palembang Kertapati Station. The method used in this research is to use a qualitative approach. This type of research is field research. Sources of data used are primary data sources and secondary data sources. Respondents or informants in this study are people who have knowledge of the work of porters at Palembang Kertapati Station, and some of the porters themselves. Data collection techniques are carried out through observation, interview, and documentation techniques. The results of the analysis in the discussion can be concluded from several points, namely: First, the working relationship between the porter and PT. KAI at Palembang Kertapati Station is a volunteer worker at PT. KAI that works at Palembang Kertapati Station with a permit and coordination mechanism at the Head of Kertapati Station in Palembang. Second, the role of porters in improving the service quality of PT. KAI at Palembang Kertapati Station is to fulfill the vision of PT. KAI. And third, a review of sharia economic law on the cooperation agreement that if viewed based on the contract, the work agreement or syirkah (in Islamic view) that occurs between the porter and PT. KAI is a syirkah 'abdan / syirkah' charity, and if seen according to thecontract ijarah, even though in the working relationship between the porter and PT. KAI at Palembang Kertapati Station according to PT. KAI that porter is not part of PT. KAI and also not part of Palembang Kertapati Station, but the wages earned by porters are directly from passengers who use their services on the terms of the rates set by PT. KAI.