Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.808
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum MONOGRAF Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Konstitusi JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT JURNAL UNIZAR LAW REVIEW Jurnal Jatiswara Sosio Dialektika Indonesia Berdaya Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Konstitusi Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Muh. Risnain
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
PEMBATASAN KASASI PERKARA TATA USAHA NEGARA MENGENAI KEPUTUSAN PEJABAT DAERAH DALAM KERANGKA KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA Harun, Andi; Asmara, M. Galang; Risnain, Muh.
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 2 Mei 2025
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v13i1.7478

Abstract

Penelitian ini membahas pembatasan kasasi dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN) terkait keputusan pejabat daerah dalam sistem peradilan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif atau doktrinal dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Pembatasan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Namun, norma tersebut dianggap kabur (vague norm) karena tidak memberikan kejelasan mengenai keputusan pejabat daerah yang dapat dikasasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa semua kewenangan pejabat daerah diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mengatasi ketidakjelasan ini, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 yang menetapkan bahwa keputusan yang berkaitan erat dengan dekonsentrasi, tugas pembantuan, serta keputusan strategis dan berdampak luas dapat dikecualikan dari pembatasan kasasi. Namun, penelitian ini menemukan bahwa kriteria strategis dan berdampak luas dalam SEMA tersebut tidak memiliki dasar dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 2004. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap aturan tersebut. DPR dan Presiden diharapkan memberikan definisi yang lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, Mahkamah Agung sebaiknya menyederhanakan pengecualian pembatasan kasasi hanya pada keputusan yang berkaitan erat dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Co-Authors Abuzar . Asmara, M. Galang Djumardin, Djumardin Dwi Putro, Widodo Erwin, Yulias Fani Shania Putri Farhan Galang Asmara Galang Asmara, Galang Gatot Dwi Hendro Wibowo Gatot Dwi Hendro Wibowo, Gatot Dwi Hendro Harun, Andi Ilham Ilham Imran Imran Irawan Kusumahadi Kaharudin Kaharudin M. Galang Asmara Muhammad Sood, Muhammad Muhammad, Teguh Ernaldi Nata Legawa, Baiq Hemas Parman, Lalu Rajab Fadli, Muhamad Sekarningrum, Elvira Alya Sembiring, Rinawati Suadi, Amran Sukma W, Pebriana Putri Wahyudi, Ikhsan Wardhana, Yunanto Estika Widodo Dwi Putro Yunanto Estika Wardhana Zunnuraeni, Zunnuraeni