Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.345
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum MONOGRAF Jurnal Cita Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Konstitusi JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Jatiswara Sosio Dialektika Indonesia Berdaya Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Unram Journal of Community Service (UJCS) Jurnal Konstitusi Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Hukum Mimbar Justitia Mataram Journal of International Law
Muh. Risnain
Facully Of Law University Of Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Urgensi Pengesahan RUU Energi Baru dan Terbarukan dalam Upaya Pengembangan Energi Yang Berkelanjutan Wahyudi, Ikhsan; Farhan; Risnain, Muh.; Erwin, Yulias
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 3 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v12i3.1469

Abstract

Energy consumption in Indonesia remains heavily reliant on fossil fuels, including oil, gas, and coal, while new and renewable energy sources are still considered alternatives. This dependence on fossil fuels presents at least three significant risks: 1) the exhaustion of current oil reserves, assuming no new discoveries are made; 2) price volatility and instability due to demand outstripping oil production; and 3) greenhouse gas (GHG) emissions from burning fossil fuels. Consequently, to support Indonesia’s commitment to sustainable energy development, the ratification of the Draft Law on New and Renewable Energy (RUU EBT) should be prioritized. This study aims to identify and analyze the urgency of ratifying RUU EBT in promoting sustainable energy development, as well as the regulatory framework within RUU EBT that emphasizes sustainability principles. The research employs a normative legal research methodology, incorporating statutory, conceptual, and case study approaches. The study’s findings reveal that the legal framework governing new and renewable energy (EBT) in Indonesia is currently fragmented across various laws and regulations. Moreover, the existing regulations issued by the Government related to EBT frequently undergo changes, which undermines their ability to provide a strong legal foundation and guarantee legal certainty. This is because they have not been comprehensively consolidated into a single law. Additionally, the implementation of EBT is guided by principles such as benefit, efficiency, justice, sustainability, resilience, sovereignty, independence, accessibility, participation, and integration.
PENERAPAN PRINSIP NON-DISKRIMINASI DALAM SENGKETA INDONESIA & UNI EROPA TERKAIT KELAPA SAWIT Sekarningrum, Elvira Alya; Sood, Muhammad; Risnain, Muh.
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 1 Januari 2025
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v13i1.6912

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip non-diskriminasi dalam sengketa perdagangan internasional antara Indonesia dan Uni Eropa terkait industri kelapa sawit. Prinsip ini penting untuk mencegah diskriminasi terhadap produk impor, dan dalam sengketa ini, Indonesia harus membuktikan bahwa kebijakan Uni Eropa, seperti larangan minyak kelapa sawit dalam kebijakan RED II, diskriminatif dan tidak berbasis pada pertimbangan lingkungan objektif. Jika WTO memutuskan Uni Eropa melanggar prinsip non-diskriminasi, Indonesia dapat memperoleh dasar hukum untuk melindungi industri kelapa sawit dan memperkuat regulasi domestik terkait keberlanjutan. Selain itu, Indonesia perlu memperkuat kapasitas negosiasi, memperbaiki transparansi dalam regulasi, dan meningkatkan kerja sama internasional untuk memperkuat daya saing produk kelapa sawit di pasar global. Sengketa ini juga mendorong pentingnya dialog konstruktif untuk menciptakan keseimbangan antara perdagangan dan keberlanjutan.
PENERAPAN BEA MASUK ANTI DUMPING DAN ANTI SUBSIDI TERHADAP PRODUK BAJA NIRKARAT ASAL INDONESIA OLEH UNI EROPA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Nata Legawa, Baiq Hemas; Sood, Muhammad; Risnain, Muh.
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 1 Januari 2025
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v13i1.6913

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan bea masuk anti dumping dan anti subsidi terhadap produk baja nirkarat asal Indonesia oleh Uni Eropa dalam perspektif hukum perdagangan internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme dan dasar hukum yang digunakan oleh Uni Eropa dalam menetapkan kebijakan tersebut serta dampaknya terhadap industri baja Indonesia. Dalam kerangka hukum perdagangan internasional, penerapan bea masuk anti dumping dan anti subsidi dilihat dari perspektif World Trade Organization dan perjanjian-perjanjian yang relevan seperti General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement). Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Uni Eropa berhak melindungi industri domestiknya, prosedur yang dilakukan harus mematuhi ketentuan WTO agar tidak melanggar prinsip perdagangan yang adil dan transparan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi kebijakan bea masuk tersebut, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi kepentingan industri baja nasional. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya diplomasi perdagangan yang lebih intensif dan penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa WTO dalam mengatasi masalah ini.
Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antara Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat Wardhana, Yunanto Estika; Asmara, Galang; Risnain, Muh
JATISWARA Vol. 37 No. 3 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i3.434

Abstract

Kabupaten Lombok Tengah merasa dirugikan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat, yakni terdapat wilayah dibagian selatan Kabupaten Lombok Tengah yang masuk sebagai wilayah Kabupaten Lombok Barat. Dari latar belakang tersebut ditarik permasalahan mengenai mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa batas wilayah antar kabupaten dalam sistem pemerintahan daerah dan upaya penyelesaian sengketa batas wilayah antara Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat.Dalam hal memecahkan masalah atau menjawab permasalahan, digunakan jenis penelitian normatif empiris dengan menggunakan 3 metode pendekatan yaitu Pendekatan Konseptual (conceptual approach), Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang dikaji dan dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif-deskriptif untuk menghasilkan suatu kesimpulan dan rekomendasi penelitian. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa batas wilayah antar kabupaten dapat dilakukan melalui metode non hukum (negosiasi dan mediasi) dan metode hukum melalui sarana peradilan. Adapun upaya penyelesaian sengketa batas wilayah antara Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat, dikarenakan telah terbit Permendagri Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Barat Dengan Kabupaten Lombok Tengah, maka penyelesaiannya hanya dapat dilakukan melalui metode hukum melalui sarana peradilan. Dalam hal ini pihak yang keberatan atau merasa dirugikan atas terbitnya Permendagri Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Barat Dengan Kabupaten Lombok Tengah dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung.
Kewajiban Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Perempuan Zunnuraeni, Zunnuraeni; Risnain, Muh; Dwi Putro, Widodo; Rajab Fadli, Muhamad
JATISWARA Vol. 38 No. 1 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i1.473

Abstract

Kesehatan perempuan merupakan salah satu isu kunci dalam pemenuhan tujuan SDGs. Upaya merealisasikan masalah Kesehatan perempuan di Indonesia masih harus dikembangkan dan ditingkatkan. Studi ini bertujuan untuk menidentifikasi dan mengkaji kewajiban negara dalam pemenuhan hak kesehatan berdasarkan hukum internasional serta bagaimana Indonesia melaksanakan kewajiban pemenuhan hak kesehatan melalui pembuatan produk hukum nasional. Studi ini mengidentifikasi bahwa kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan, salah satunya adalah penyediaan kerangka hukum yang dapat menjamin bahwa hak atas kesehatan dapat dinikmati oleh setiap warga negara. Indonesia telah memenuhi kewajiban di bidang legislative dengan menyediakan kerangka hukum yang menadopsi prinsip-prinsip HAM dalam rangka pemenuhan hak atas kesehatan. Kerangka hukum tersebut tersedia mulai dari konstitusi negara, UU, peraturan pemerintah hingga tingkat peraturan tekhnis pelaksana di daerah dan instansi terkait.
KEBIJAKAN PEMBATASAN EKSPOR NIKEL INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PERDAGANGANINTERNASIONAL STUDI KASUS PUTUSAN WTO NOMOR KASUS DS 592 INDONESIA MEASURES RELATING TO RAW MATERIALS Muhammad, Teguh Ernaldi; Sood, Muhammad; Risnain, Muh.
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 2 Mei 2025
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan panel dalam badan penyelesaian sengketa WTO, nomor kasus DS592: Indonesia measures relating to raw materials larangan pembatasan ekspor sumber daya alam nikel serta kebijakan Indonesia yang tepat dalam mengatur tata niaga sumber daya alam nikel berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukan putusan Panel WTO melanggar Pasal XI:1 GATT 1994, sehingga kebijakan Indonesia tersebut tidak dapat dibenarkan dengan Pasal XI:2 (a) dan XX GATT 1994. Indonesia akhirnya mengajukan banding atas putusan Panel WTO Nomor DS592. Peneliti merekomendasikan untuk mempertimbangkan penggunaan Prinsip Permanent Sovereignty over Natural Resources (PSNR) dan Special and Different Treatment sebagai pembelaan Pemerintah Indonesia. Indonesia gagal memberikan penjelasan yang jelas mengenai kerangka waktu larangan ekspor bijih nikel yang diuraikan dalam (PERMEN ESDM) Nomor 11 tahun 2019. Serta Kebijakan Pemerintah Indonesia yang tepat dalam tata niaga ekspor berdasarkan hukum perdagangan internasional Penyesuaian aturan serta kebijakan, terutama sebelum Panel Banding dapat dilanjutkan sebuah proses yang saat ini terhenti karena blokade AS. Indonesia harus memastikan kebijakan ekspor, termasuk pembatasan atau larangan ekspor, tidak bertentangan dengan ketentuan WTO, khususnya Pasal XI:1 GATT 1994 yang melarang pembatasan kuantitatif ekspor, kecuali ada pengecualian yang sah dan bersifat sementara.
Aspects Of Justice Of Marriage Dispensation And Best Interests For Children Imran, Imran; Suadi, Amran; Risnain, Muh.; Nurbani, Erlies Septiana
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.13.1.2024.63-88

Abstract

Marriage dispensation is an application for a marriage permit made by the parents or family of a prospective husband or wife who is not yet 19 years old to enter into a marriage at the Religious Court. This paper briefly describes the justice of marriage dispensation and the children's best interests. The main topics discussed in this paper are the marriage laws and marriage dispensations according to the Law, the best interests of the child explained according to the Law, and to compromise between marriage dispensation and the child's best interests. The method used in this research is normative research by examining legal norms in legislation and decisions of the Constitutional Court. The content of this paper reveals that despite being deemed as contradictory to the Law as per the ruling of the Constitutional Court No. 22/PUU-XV/2017 dated 13 December 2018, which sets the minimum age for marriage according to Article 7 paragraph (1), child marriages facilitated by marriage dispensations persist in Indonesia. Furthermore, not every petition for marriage dispensation receives approval from the judicial panel. The decision on dispensation requests hinges on a thorough evaluation of the merits of the application and the potential impact on the child's future well-being, prioritizing the child's best interests.
PEMBATASAN KASASI PERKARA TATA USAHA NEGARA MENGENAI KEPUTUSAN PEJABAT DAERAH DALAM KERANGKA KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA Harun, Andi; Asmara, M. Galang; Risnain, Muh.
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 2 Mei 2025
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v13i1.7478

Abstract

Penelitian ini membahas pembatasan kasasi dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN) terkait keputusan pejabat daerah dalam sistem peradilan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif atau doktrinal dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Pembatasan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Namun, norma tersebut dianggap kabur (vague norm) karena tidak memberikan kejelasan mengenai keputusan pejabat daerah yang dapat dikasasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa semua kewenangan pejabat daerah diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mengatasi ketidakjelasan ini, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 yang menetapkan bahwa keputusan yang berkaitan erat dengan dekonsentrasi, tugas pembantuan, serta keputusan strategis dan berdampak luas dapat dikecualikan dari pembatasan kasasi. Namun, penelitian ini menemukan bahwa kriteria strategis dan berdampak luas dalam SEMA tersebut tidak memiliki dasar dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 2004. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap aturan tersebut. DPR dan Presiden diharapkan memberikan definisi yang lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, Mahkamah Agung sebaiknya menyederhanakan pengecualian pembatasan kasasi hanya pada keputusan yang berkaitan erat dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
EKSISTENSI LEMBAGA QUASI JUDISIAL DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA : KAJIAN TERHADAP KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Risnain, Muh
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 3 No 1 (2014)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.3.1.2014.49-58

Abstract

Based on Indonesian Constitution 1945 the existence of quasi-judicial institution as a part of judicial power.Article 24 subsection (3 ) of the constitution of the republic of indonesia 1945 and the law number 48 / 2009 about judicial power admitting quasi-yudicial institutionshas judicial powers. For maximalize exercising of the quasi-judicial institutions are needed legal policy for supporting functional-constitusional relations between Commison for Supervion of Bussiness Competition and Supreme Court as top judicial power organization. Besides that needs to be done an effort to control the behavior commissioner of Commison For Supervion of Business Competition in avoiding abuse of power and moral hazard. These controlling must as part of power of Judicial Commission and Supreme Court. Keywords: Judicial Power, quasi-Judicial, Functional-constitutional and supervision
KRIMINALISASI HAKIM DAN EKSISTENSI PRINSIP JUDICIAL INDEPENDENCE DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM Risnain, Muh
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 2 No 3 (2013)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.2.3.2013.325-336

Abstract

Legal policy throught criminalization of judge by the law are abuse of judicial indpence and threat of rule of law principle while regulate by the constitution. And it is shown that quo vadis of criminalization policy when drafting the law. To solve this problem, there are two step, firstly, House of representative and President as state organs who have authority to arrange the law must pay attention principle of judicial indepence and rule of law, second, reorientation of criminal policy. Keywords: Criminalization, Judicial Independence and Rule of Law.
Co-Authors Abuzar . Annisa Raudlatul Rahmah Asmara, M. Galang Ayu Riska Amalia Azmi Nasyath Nabila Bah Jatun Nadrati Diva Pitaloka Djumardin, Djumardin Dwi Putro, Widodo Erwin, Yulias Fani Shania Putri Farhan Farhan, Muhammad Ammar Galang Asmara Galang Asmara, Galang Gatot Dwi Hendro W Gatot Dwi Hendro Wibowo Gatot Dwi Hendro Wibowo, Gatot Dwi Hendro Guna Nugraha, Lalu Hafina Haula Arsy Harun, Andi Ihdal Umam Ilham Ilham Imran Imran Indra Wahyudi, Indra Irawan Kusumahadi Kaharudin Kaharudin Lalu Guna Nugraha M. Galang Asmara Maya, Lailatil Mithalina, Fatona Mithalina Muhammad Sood, Muhammad Muhammad, Teguh Ernaldi Nata Legawa, Baiq Hemas Nugraha, Lalu Guna Parman, Lalu Pitaloka, Diva Rajab Fadli, Muhamad Ramadan, Galih Rodliyah Rodliyah RR. Cahyowati Rusdianto Rusdianto, Rusdianto Sekarningrum, Elvira Alya Sembiring, Rinawati Sirtufillaeli Sri Karyati Suadi, Amran Sukma W, Pebriana Putri Tyanto, Amar Wahyudi, Ikhsan Wardhana, Yunanto Estika Widodo Dwi Putro Yunanto Estika Wardhana Zampara Mernissi Zunnuraeni Zunnuraeni, Zunnuraeni