Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.345
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum MONOGRAF Jurnal Cita Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Konstitusi JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Jatiswara Sosio Dialektika Indonesia Berdaya Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Unram Journal of Community Service (UJCS) Jurnal Konstitusi Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Hukum Mimbar Justitia Mataram Journal of International Law
Muh. Risnain
Facully Of Law University Of Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penyuluhan Hukum Tentang Peran Majelis Krama Desa Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di Kabupaten Lombok Utara RR. Cahyowati; Rodliyah Rodliyah; Risnain Risnain
Unram Journal of Community Service Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Pascasarjana Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.48 KB) | DOI: 10.29303/ujcs.v1i1.3

Abstract

The number of child marriage in Indonesia is the second highest after Cambodia for the ASEAN region. Child marriage needs serious attention because it results in the loss of girls' rights, such as education, play, protection, security, and others, including the impact on health. The problem faced in NTB is the high number of child marriages, which are in the 10th National ranking. The purpose of this counseling is to provide knowledge to the community in Bentek Village regarding the Role of the Krama Desa Council in preventing child marriage in North Lombok Regency. As a result, the Krama Desa Assembly in Bentek Village consists of 9 administrators with an operational cost in 2020 of Rp. 20,000,000, -, cases filed by the community in Bentek Village are resolved in "Berugak", so that not too many community problems enter the realm of the police. The Krama Desa Council is one of the village-scale local authorities that has the task and function of fostering village community harmony, maintaining peace and handling disputes in the village with a customary law approach based on cultural norms and local wisdom values.
KRIMINALISASI HAKIM DAN EKSISTENSI PRINSIP JUDICIAL INDEPENDENCE DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM Muh Risnain
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 2, No 3 (2013)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.2.3.2013.325-336

Abstract

Legal policy throught criminalization of judge by the law are abuse of judicial indpence and threat of rule of law principle while regulate by the constitution. And it is shown that quo vadis of criminalization policy when drafting the law. To solve this problem, there are two step, firstly, House of representative and President as state organs who have authority to arrange the law must pay attention principle of judicial indepence and rule of law, second, reorientation of criminal policy. Keywords: Criminalization, Judicial Independence and Rule of Law.
Penyelesaian Sengketa Batas Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antara Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat Yunanto Estika Wardhana; Galang Asmara; Muh Risnain
Jatiswara Vol. 37 No. 3 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i3.434

Abstract

Kabupaten Lombok Tengah merasa dirugikan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat, yakni terdapat wilayah dibagian selatan Kabupaten Lombok Tengah yang masuk sebagai wilayah Kabupaten Lombok Barat. Dari latar belakang tersebut ditarik permasalahan mengenai mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa batas wilayah antar kabupaten dalam sistem pemerintahan daerah dan upaya penyelesaian sengketa batas wilayah antara Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat.Dalam hal memecahkan masalah atau menjawab permasalahan, digunakan jenis penelitian normatif empiris dengan menggunakan 3 metode pendekatan yaitu Pendekatan Konseptual (conceptual approach), Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang dikaji dan dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif-deskriptif untuk menghasilkan suatu kesimpulan dan rekomendasi penelitian. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa batas wilayah antar kabupaten dapat dilakukan melalui metode non hukum (negosiasi dan mediasi) dan metode hukum melalui sarana peradilan. Adapun upaya penyelesaian sengketa batas wilayah antara Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat, dikarenakan telah terbit Permendagri Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Barat Dengan Kabupaten Lombok Tengah, maka penyelesaiannya hanya dapat dilakukan melalui metode hukum melalui sarana peradilan. Dalam hal ini pihak yang keberatan atau merasa dirugikan atas terbitnya Permendagri Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Barat Dengan Kabupaten Lombok Tengah dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung.
PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP KENDARAAN YANG MUATANNYA MELEBIHI DAYA ANGKUT DAN DIMENSI BERDASARKAN UDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI PULAU LOMBOK Abuzar .; Gatot Dwi Hendro Wibowo; Muh. Risnain
Jurnal Education and Development Vol 10 No 3 (2022): Vol.10. No.3 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.288 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terhadap kendaraan yang muatannya melebihi daya angkut dan dimensi berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di pulau Lombok, untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap kendaraan yang muatannya melebehi daya angkut dan dimensi di pulau Lombok. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pelaksanaan pengawasan terhadap kendaraan yang muatannya melebihi daya angkut dan dimensi berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di pulau Lombok. Pelaksanaan pengawasannya dilakukan oleh pegawai Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Bertais dengan melakukan tindakan-tindakan: Koordinasi kerja dengan Dinas Perhubungan Provinsi, Kepolisian, dan Kementerian Perhubungan, melakukan sanksi penindakan pidana denda berupa sanksi tilang terhadap kendaraan yang muatannya melebihi daya angkut dan dimensi serta sarana dan prasarana yang belum memadai, faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap kendaraan yang muatannya melebihi daya angkut dan dimensi di pulau Lombok, faktor hukum dengan perubahan kewenangan dari Dinas Perhubungan Provinsi ke Pemerintah Pusat, faktor sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kendaraan yang melebihi daya angkut dan dimensi, faktor budaya pengusaha dan pengemudi yang rendah sehingga tidak memperhatikan keamanan dan keselamatan di jalan. Melalui penelitian ini peneliti menyarankan beberapa hal : pertama, perubahan kewenangan dari Provinsi ke Pusat harus disertai dengan pelimpahan aset dan sumber daya manusia. kedua, perlu peningkatan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas mengawasi kendaraan di jembatan timbang. Ketiga, perlu memberikan sosialisasi kesadaran hukum terhadap pengusaha dan pengemudi terhadap keselamatan dan keamanan di jalan.
Pelaksanaan Pengawasan terhadap Notaris yang Merangkap Jabatan sebagai Anggota DPRD di Kota Mataram Fani Shania Putri; M. Galang Asmara; Muh. Risnain
Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2023489

Abstract

Penelitian ini bertujuan: Pertama, mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pengawasan terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Mataram dan kedua, Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan pengawasan terhadap notaris yang rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Pelaksanaan Pengawasan terhadap Notaris yang merangkap jabatan  sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kota Mataram dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, pertama, faktor hukum, Undang-Undang Nomor 30 tahun tahun 2004 tentang Jabatan Notaris hanya mengatur larangan rangkap jabatan sebagai pejabat negara dan tidak melarang rangkap jabatan sebagai pejabat daerah, kedua, faktor non-hukum, minimnya koordinasi antara Ditjen AHU Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Majelis Pengawas Daerah dalam Pengawasan Notaris. Kedua, Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Notaris yang merangkap jabatan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Mataram, yaitu: Hambatan yuridis hambatan Struktural dan Hambatan Budaya. Hambatan yurirdis karena UUJN tidak mengatur larangan bagi notaris untuk merangkap jabatan sebagai pejabat daerah dan kewajiban penyerahan notaris bagi pejabat daerah yang diangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hambatan Struktural yiatu kurangnya koordinasi antara Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dengan Kementrian Hukum dan HAM dalam pengawasan notaris dan Hambatan Budaya, Faktor budaya, yaitu rendahnya kesadaran hukum dari oknum notaris untuk melepaskan jabatan notaris ketika dia menjabat sebagai anggota DPRD dan rendahnya kesadaran masyarakat sebagai pengguna jasa notaris dalam melaporkan oknum notaris yang merangkap jabatan.
Pelaksanaan Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu Di Kota Mataram ( Studi di Notaris Kota Mataram) Sukma W, Pebriana Putri; Djumardin, Djumardin; Risnain, Muh.
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.91

Abstract

Kategorisasi bantuan hukum secara cuma-cuma bukan hanya terdapat pada hasil akhir akta yang dibuat, tapi ketika seorang datang untuk berkonsultasi dengan hasil akhir tanpa akta, maka itu juga termasuk bantuan hukum secara cuma-cuma, karena seorang Notaris tidak mungkin memungut honorarium dari hasil disiplin ilmu yang dimilikinya. Sanksi yang dibuat untuk menjatuhkan para Notaris yang tidak melaksanakan amanat Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) juga tidak diimplementasikan secara baik. Hal ini dikarenakan tidak adanya masyarakat yang mengajukan permohonan ke Majelis Pengawas Daerah bahwa masyarakat tersebut tidak dilayani secara baik oleh Notaris. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban notaris memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu di kota mataram dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian jasa hukum Cuma-Cuma. Jenis penelitian yang digunakan yaitu normative-empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara (interview) dan Analisa bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunkan metode deskriptif.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Study di Kota Bima Dan Kabupaten Bima) Ilham, Ilham; Parman, Lalu; Risnain, Muh.
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.109

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis tentang Mekanisme dan kendala-kendala dalam penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilukada di Kota Bima dan Kabupaten Bima. Jenis Penelitian Sosio-Legal. Metode pendekatan Menggunakan Pendekatan Perundang-undangan, Konsep, dan Sosiologis. Mekanisme penegakan Hukum tindak Pidana Pemilukada dilakukan oleh Sentra Gakkumdu yaitu Dimulai dari adanya laporan, diregistrasi dan diteruskan Kepada Sentra Gakkumdu kemudian dilakukan Penyelidikan dan dibuatkan Laporan lalu dilakukan Rapat Pleno, Hasilnya kemudian dilakukan penyidikan oleh penyidik, Hasil dilimpahkan ke Kejaksaan untuk Prapenuntutan. Jaksa melimpahkan berkas kepada Pengadilan Negeri lalu disidangkan oleh Majelis khusus dan diputus Inkrah. Apabila diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Kendala-kendala dalam penegakan Hukum tindak Pidana Pemilukada yaitu Pertama Kendala Substansi Hukum seperti adanya Batasan Waktu, Perbedaan Interprestasi, dan Lemahnya Pengaturan tentang Money Politic dan Penahanan. Kedua, Kendala Struktur Hukum yaitu Perbedaan persepsi anggota Gakkumdu mengenai operasi tangkap tangan, Kurangnya sarana dan fasilitas, Sumber Daya Manusia serta Anggaran. Ketiga, Kendala Budaya Hukum yaitu keengganan masyarakat melaporkan dugaan tindak Pidana Pemilihan dan menganggap Money Politics adalah lumrah dalam setiap Pemilukada.
Pembentukan Peraturan Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Risnain, Muh.; Wibowo, Gatot Dwi Hendro; Zunnuraeni, Zunnuraeni
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.181

Abstract

Pelaksanaan kegiatan Pendampingan Pembentukan peraturan dalam rangka pelaksanaan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022 sangat dibutuhkan oleh Mitra Kerja dalam rangka karena akan membantu meningkatkan kuantitas dan kualitas Peraturan Daerah provinsi. Keberadaan pendampingan Perda dari Akademisi FH Unram sangat bermanfaat untuk meningkatkan jumlah dan kualitas Raperda yang diinisiasi DPRD dalam membantu melaksanakan fungsi pembentukan Perda DPRD dan pelaksanaan perintah pelaksanaan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja . Disamping itu pendampingan ini sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas Perda yang dihasilkan DPRD Provinsi yang ditunjukkan dengan Banyaknya Lahir Perda yang menjadi kebutuhan hukum daerah NTB. Pendampingan Perda di DPRD mutlak dilakukan pada setiap tahapan agar menjaga konstitusional Pembahasan Perda dan kualittas perda agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya ketertiban umum dan sebagainya. Untuk beberapa tahun ke depan program pendampingan raperda oleh akademisi FH UNRAM di DPRD hendaknya terus dilakukan sebagai sumbangsih ilmiah Unram terhadap pembangunan hukum daerah. Pendanaan kegiatan pendampingan pembentukan DPRD agar terus diadakan supaya manfaat keilmuan pengabdian masyarakat diperoleh oleh lembaga daerah dan masyarakat umum.
Penyusunan Peraturan Desa Berbasis Gender Zunnuraeni, Zunnuraeni; Risnain, Muh.; Putro, Widodo Dwi
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.158

Abstract

Desa memiliki peran penting dalam upaya penanganan masalah perempuan, maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mencanangkan Desa ramah perempuan sebagai salah satu segmen SDGs Desa. SDGs Desa adalah arah tujuan pembangunan desa berkelanjutan tahun 2030, yang ditetapkan dengan merujuk pada Perpres Nomer 59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Salah satu tujuan SDGs Desa adalah keterlibatan perempuan desa. Salah satu target dalam mengukur ketercapain tujuan SDGs Desa adalah adanya produk hukum desa yaitu Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa yang responsif gender. Untuk meningkatkan pemahaman pemerintah desa mengenai pentingnya peraturan desa berbasis keadilan gender, maka Tim Penyuluh Fakultas Hukum Universitas Mataram akan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dengan terjun ke desa, memberikan pengetahuan mengenai peraturan desa dan masalah-masalah perempuan. Adapun desa yang menjadi lokasi pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah salah satu desa di kabupaten Lombok Tengah, yaitu Desa Aikmual. Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi. Kegiatan penyuluhan secara keseluruhan berjalan dengan baik yang dapat diukur dengan tingginya jumlah kehadiran peserta penyuluhan, keaktifan peserta penyuluhan dalam mengikuti kegiatan. Adapun permasalahan yang menjadi bahan diskusi dalam kegiatan penyuluhan meliputi masalah pernikahan anak, penyusunan perdes serta masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam penyusunan perdes dan belum tersedianya peraturan desa yang secara khusus mengatur mengenai perempuan dan anak. Guna mewujudkan adanya peraturan desa berbasis gender maka keberadaan anggota BPDes perempuan perlu ditingkatkan dan mendorong lebih banyak keterlibatan unsur perempuan dalam musyawarah desa.
Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Kebijakan Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Laut Zunnuraeni, Zunnuraeni; Risnain, Muh; Putro, Widodo Dwi
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 10, No 1 (2024): Published Juni 2024
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v10i1.4153

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa aturan hukum internasional berkenaan dengan kewaiban negara untuk mitigsi perubahan iklim serta aturan hukum nasional dalam kaitannya dengan mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan dan pelestarian lingkungan laut. Untuk menjawab isu hukum yang dikaji digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan per Undang-Undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data skunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur. Analisa menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menegaskan bahwa berdasarkan prinsip Common but Differentiated Responsibility yang terdapat dalam Perjanjian Paris maka semua negara memiliki kewajiban untuk melakukan upaya mitigas perubahan iklim, namun dengan tingkat kewajiban yang berbeda. Lebih lanjut hasil analisa studi menegaskan bahwa Peraturan terkait mitigasi perubahan iklim di Indonesia tersebut tampak masih berfokus pada aktifitas di darat sehingga tidak memasukkan laut sebagai salah satu sektor RAN-GRK. Meskipun sub sektor mangrove serta sektor kelautan atau blue carbon telah diatur dalam Perpres No 98 tahun 2021, namun ketentuan ini masih perlu diterjemahkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan yang secara khusus mengatur mengenai ekosistem karbon biru. AbstractThis research aims to analysed international legal rules regarding state obligations to mitigate climate change and national legal rules concerning climate change mitigation through the management and conservation of the marine environment. The study uses normative legal research methods with a legal approach and a conceptual approach. The data used is secondary data obtained through literature searches. The analysis uses qualitative methods. The research results confirm that based on the principle of Common but Differentiated Responsibility enumerated in the Paris Agreement, all countries must carry out climate change mitigation efforts, but with different levels of obligation. Furthermore, the study analysis confirms that the regulations related to climate change mitigation in Indonesia merely focus on activities on land, so it neglected the marine sector as one of the RAN-GRK sectors. Even though the mangrove sub-sector and the marine or blue carbon sector have been regulated in Presidential Decree No. 98 of 2021, these provisions still need to be further translated into various policies that specifically regulate the blue carbon ecosystem.
Co-Authors Abuzar . Annisa Raudlatul Rahmah Asmara, M. Galang Ayu Riska Amalia Azmi Nasyath Nabila Bah Jatun Nadrati Diva Pitaloka Djumardin, Djumardin Dwi Putro, Widodo Erwin, Yulias Fani Shania Putri Farhan Farhan, Muhammad Ammar Galang Asmara Galang Asmara, Galang Gatot Dwi Hendro W Gatot Dwi Hendro Wibowo Gatot Dwi Hendro Wibowo, Gatot Dwi Hendro Guna Nugraha, Lalu Hafina Haula Arsy Harun, Andi Ihdal Umam Ilham Ilham Imran Imran Indra Wahyudi, Indra Irawan Kusumahadi Kaharudin Kaharudin Lalu Guna Nugraha M. Galang Asmara Maya, Lailatil Mithalina, Fatona Mithalina Muhammad Sood, Muhammad Muhammad, Teguh Ernaldi Nata Legawa, Baiq Hemas Nugraha, Lalu Guna Parman, Lalu Pitaloka, Diva Rajab Fadli, Muhamad Ramadan, Galih Rodliyah Rodliyah RR. Cahyowati Rusdianto Rusdianto, Rusdianto Sekarningrum, Elvira Alya Sembiring, Rinawati Sirtufillaeli Sri Karyati Suadi, Amran Sukma W, Pebriana Putri Tyanto, Amar Wahyudi, Ikhsan Wardhana, Yunanto Estika Widodo Dwi Putro Yunanto Estika Wardhana Zampara Mernissi Zunnuraeni Zunnuraeni, Zunnuraeni