Claim Missing Document
Check
Articles

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung Nungky Adeliya; Rohmad Widodo; Nurul Zuriah
Jurnal Civic Hukum Vol. 2 No. 2 (2017): November 2017
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v2i2.6864

Abstract

AbstrakPemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, bertanggung jawab, partisipatif, dan dilakukan secara tertib dan disiplin. Pelaksanaan APBDes memiliki peran penting dalam mensukseskan pembangunan daerah. Keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan APBDes akan meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat karena didasarkan dengan kebutuhan riil yang ada di masyarakat. Partisipasi masyarakat pada setiap program pembangunan menjadi kunci utama suksesnya pembangunan.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes, dan (2) faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah masyarakat Desa Rejotangan dengan kriteria usia diatas 20 tahun. Pengumpulan data dikumpulkan dengan teknik wawancara, dokumentasi dan kuisioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan (1) proses partisipasi masyarakat Desa Rejotangan dalam penyusunan APBDes hanya terwakili oleh orang tertentu yang diundang saat musyawarah perencanaan pembangunan desa; (2) faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes yaitu adanya kesempatan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya terkait dengan pembangunan di desa. Kurangnya informasi yang diberikan pemerintah desa terkait penyusunan APBDes menjadi faktor penghambat dalam penelitian ini.Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat dan APBDes AbstractThe village government is obliged to manage village finances transparently, accountably, participatively and conducted in an orderly and disciplined manner. Implementation of APBDes has an important role in the success of regional development. Community participation in the preparation of APBDes will improve the quality of the decisions made because it is based on real needs in the community. Community participation in every development program is the key to successful development.This study aims to describe: (1) community participation in the preparation of APBDes, and (2) supporting and inhibiting factors of community participation in the preparation of APBDes. The research method used is case study with qualitative approach. The data source used is Rejotangan Village people with age criteria above 20 years. Data collection was collected by interview technique, documentation and questionnaire. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation and conclusion.The results of the research show that (1) the community participation process of Rejotangan Village in the preparation of APBDes is only represented by certain people invited during village development planning consultation; (2) supporting factors of community participation in the preparation of APBDes is the opportunity given by the village government to the community to channel their aspirations related to the development in the village. The lack of information provided by the village government related to the preparation of APBDes becomes an obstacle factor in this researchKeywords:Community Participation and APBDes
MODEL PEMBINAAN ANAK JALANAN DI PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SABILUL HIKMAH MALANG Anita Dwi Agustin; Rohmad Widodo; Mohammad Syahri
Jurnal Civic Hukum Vol. 3 No. 1 (2018): Mei 2018
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v3i1.7724

Abstract

ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan: 1) Modelpembinaan anak jalanan di Pondok Pesantren, 2) Kendala-kendala yang terjadi dalam pembinaan anak jalanan, 3) Mengatasi kendala yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis datanya melalui: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa: 1) Pembinaan yang dilakukan di Pondok Pesantren Salafiyah Sabilul Hikmah ini adalah pendekatan secara personal sosial dimana pengurus pondok pesantren harus berinteraksi sosial secara anak per anak agar tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh masing-masing anak serta pembinaan dengan pendekatan secara agama (religius), 2) Kendala yang paling menonjol adalah sulitnya masa peralihan anak-anak yang semula hidup bebas dijalanan dan kemudian hidup di lingkungan pondok pesantren serta kurangnya dana operasional untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para santri, 3) Mengatasi anak yang susah diatur adalah dengan membuat anak - anak tersebeut merasa nyaman maka itulah guna dari pembinaan melalui pendekatan personal sosial,sedangkan kendala dari keuangan adalah bagaimana pendiri Pondok Pesantren menggunakan uang pribadi dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari para santri.Kata Kunci : Model Pembinaan, Anak Jalanan, Personal sosial dan religi.ABSTRACTThe research objective is to understand and describe: 1) The mentoring model for street children at Islamic Boarding School, 2) The problems in mentoring for street children, and 3) The solution for solving the problems. This research applied the descriptive qualitative research. The techniques for data collection were observation, interview, and documentation. The analysis data started from data collection, data reduction, result of research and conclusion. The result of this research showed that: 1) The mentoring which was done by Salafiyah Sabilul Hikmah Islamic Boarding School was a personal and social approach where Islamic boarding school staffs should make an social interaction to eachof street children so they could understand their real needs, 2) the most problem which faced by street children was the difficulties on their adaptation from the life street to Islamic boarding school which did not have a good financial to support all their daily needs, and 3) To mentor the street childern who could not be taught easily was by making them feelmore comfortable so it aligned with the goal of a personal and social approach, and to cover the lack of financial on the student’s daily needs was by using the staff’s personal money.Keywords: Mentoring Model, Street Children, Personal and social approach, and religion.
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA KABUPATEN MANGGARAI BARAT Rosmiati Rosmiati; Trisakti Handayani; Rohmad Widodo
Jurnal Civic Hukum Vol. 3 No. 1 (2018): Mei 2018
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v3i1.7730

Abstract

ABSTRAKPemerintah Kabupaten Manggarai Barat mempunyai peran penting dalam memajukan daerahnya, salah satunya dengan mengembangkan potensi yang ada. Dengan mengoptimalkan potensi yang ada di Manggarai Barat, khususnya dari sektor pariwisata agar bisa meningkatkan Pendapatan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mendeskripsikan upaya pengembangan potensi pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, (2) Menganalisis kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam pengembangan potensi pariwisata, (3) Menjelaskan solusi yang dilakukan Pemerintah Daerah dan mengatasi kendala. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan yang digali informasinya adalah sekretaris dinas kebudayaandan pariwisata, kepala bidang pengembangan, kepala bidang promosi, pemandu wisata dan pengunjung wisata di Kabupaten Manggarai Barat. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut:(1) Strategi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan potensi pariwisata telah dilakukan dan dimasukan dalam Renstra, namun belum begitu maksimal, (2) Kendalanya yaitu: faktor masyarakat, kurangnya kualitas SDM, anggaran dana terbatas, belum optimalnya sarana dan prasarana, kurangnya kerjasama, ketatnya persaingan pasar dan masih belum tersedianya sarana promosi. (3) Solusinya yaitu mengadakan pokdarwis, meningkatkan kualitas SDM, mengoptimalkan pengeluaran maupun pemasukan dana, peningkatan sarana dan prasarana, meningkatkan koordinasi antar dinas, peningkatan kualitas produk, mengoptimalkan sarana promosi.Kata Kunci : Strategi, Pemerintah Daerah, Potensi Pariwisata.ABSTRACTFurthermore, the local government of West Manggarai holds the crucial role indeveloping the region by means of optimizing the existing potentialities. In accordance with the societal perception regarding the condition of eastern regions of Indonesia that are categorized as underdeveloped regions, it is of requirement for local government to alternate such paradigm. It might be by optimizing the potentialities that entail West Manggarai, particularly on tourism sector, in addition to increase the revenue. Therefore this research was intended to: (1) describe the efforts of developing the tourism potentiality in developing the locally-generated revenue in West Manggarai; (2) analyze the barriers faced by the local government in developing the tourism potentiality; (3) formulate the possible solutions for local government to overcome the barriers. Moreover, this research accommodated descriptively qualitative research design in whichthis research was to systematically and conscientiously provide a vision of actual facts and characteristics of particular population. In addition, it aimed to solve the actual issues and collect the data. Furthermore, the data were originally collected from observation, interview, and documentation. In fact, the informants recruited included the secretary of Department of Tourism and Culture, the head of field development tour-guide (1 person), and tourist (1 person) of West Manggarai. Alluding to the research that had been piloted,there were some results as being explicated as follows: (1) the strategies of localgovernment in developing the revenue by means of developing the tourism potentiality had been implemented and inserted into the strategic plan, but they had not been maximally successful yet; (2) the barriers faced in developing the tourism potentiality comprised societal factor, lack of quality regarding human resource, limited budgets, ineffectiveness of supporting facilities, lack of collaboration with private parties, the sharp competition ofmarket, and the unobtainability of tourism promotion facilities, such as websites; and (3) the possible solutions to overcome the barriers were by: establishing aware group of tourism, upgrading the quality of human resource, optimizing the expenditures and revenues, developing the supporting facilities, strengthening the coordination of each department, upgrading the quality of products, and optimizing the promotion facilities.Keywords: The Strategies, Local Government, Tourism Potentiality.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG BPJS KESEHATAN DI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN Sahrani Rizal; Agus Tinus; Rohmad Widodo
Jurnal Civic Hukum Vol. 3 No. 1 (2018): Mei 2018
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v3i1.7732

Abstract

ABSTRAKPemerintah dalam upaya pembangunan nasional terutama dalam aspek sumber daya manusia, pemerintah menerbitkan UU nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN) dan UU nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial (UU BPJS). Sehingga pemerintah membentuk BPJS kesehatan, diharapkan agar seluruh warga negara Indonesia mendapat jaminan sosial kesehatan. Akan tetapi didalam masyarakattimbul persepsi-persepsi dalam program yang digalang oleh pemerintah ini, yang mana persepsi tersebut dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk mendaftar menjadi peserta BPJS. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengulas dengan melakukan penelitian mengenai “Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Publik tetang BPJS Kesehatan di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan”. Berdasarkan hal tersebuttujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan mengenai BPJS kesehatan ini beserta apa hambatan dan solusinya.Adapun lokasi penelitian ini adalah di kantor cabang BPJS kesehatan kabupaten Pasuruan dan di kelurahan Purwosari kabupaten Pasuruan. Dengan sample penelitiannya adalah 3 (tiga) orang dari pihak BPJS kesehatan cabang Pasuruan dan 5 (lima) orang dari masyarakat kelurahan Purwosari. Alat pengumpul data yang di gunakan adalah berupa data primer dan data sekunder. Teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu: (1) Partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan publik mengenai BPJS Kesehatan di wilayah Kelurahan Purwosari sangat baik hingga mencapai angka 40% dari keseluruhan penduduk Kelurahan Purwosari. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Tilaar (2009:287) partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (button-up) dengan mengikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaandan pembangunan masyarakatnya. (2) hambatan-hambatan yang di dapat yaitu kurangnya komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat. Serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPJS kesehatan. (3) untuk memperbaiki komunikasi masyarakat dan juga pemerintah agar setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat diterima dalam masyarakat dan juga agar masyarakat mempunyai kesadaran bahwa program BPJS kesehatan ini memang benar-benar dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat.Kata Kunci : Partisipasi, Implementasi, Kebijakan Publik, BPJS KesehatanABSTRACTGovernment in national development efforts , especially in the aspect of humanresources , the government issued Law No. 40 of 2004 on national social security system (Navigation) and Law No. 24 of 2011 concerning the social security agency (BPJS) . So the government formed BPJS healthy , it is expected that all Indonesian citizens receive social security health . But in public perceptions arise in a program at the girder by this government , which can affect the perception of public interest to register as a participant BPJS . Based on that review by researchers to conduct research on “Public Participation in the Implementation of Public Policies on BPJS of Healhty at Purwosari Village Pasuruan Regency”. Based on the purpose of this study was to determine how much public participation in the implementation of policies on health and its BPJS obstacles and solusinya.Adapun location of this research is in the district health BPJS branch office and in the village Purwosari Pasuruan Pasuruan . With the research sample is three members of the health BPJS Pasuruan branches and five members of the village community Purwosari . Data collection tool that is in use is a form of primary data and secondary data. Data analysis technique used was qualitative. The results of the research are: (1) Public participation in the implementation of public policies on BPJS in the Village Purwosari very well until reaching 40% of the total population of the Village Purwosari. This is consistent with the opinion of Tilaar (2009:287) participation is a manifestation of the desire to developdemocracy through the decentralization process which sought, among others, the need for planning from below (button-up) by including the public in the process of planning and community development. (2) obstacles in the can that is the lack of communication between the government and communities. And lack of socialization conducted by the health BPJS. (3) to improve public communication and also the government that any government policies can be accepted in the society and also so that people have no awareness that health BPJS program is indeed done for the welfare of the community.Keywords: Participation, Implementation, Public policy, Health insurance
IMPLEMENTASI KONSEP GOOD GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DESA LANDUNGSARI KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG Adam Surya Pramudya; Nurul Zuriah; Rohmad Widodo
Jurnal Civic Hukum Vol. 3 No. 2 (2018): November 2018
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v3i2.8651

Abstract

ABSTRAKFenomena KKN timbul dan merabah disegala bidang karena sistem pemerintahannya yang tidak dikelola dengan baik. Salah satu cara agar sistem pemerintahan berjalan dengan baik maka harus ada pengimplementasian konsep good governance dari suatu lembaga pemerintahan.Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mendeskripsikan bagaimana implementasi konsep good governance di Desa Landungsari, (2) Menganalisis faktor pendukung dan penghambat, (3) menjelaskan solusi dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskriftif kualitatif. Dimana peneliti berusaha memberikan gambaran secara sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat-sifat populasi tertentu. Bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah aktual dan mengumpulkan data. Pengumpulan data diperoleh dengan teknik wawancara observasi dan dokumentasi. Adapun informan yang digali informasinya yakni kepala desa, sekretaris desa, tokoh desa, dan warga desa Landungsari kabupaten Malang.Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: (1) konsep good governance telah diimplementasikan oleh pemerintah desa Landungsari (2) Faktor pendukung yaitu kemampuan dan kompetensi pegawai, sedangkan faktor penghambatnya adalah kedisiplinan dari pegawai desa tersebut. (3) solusi dengan membina pegawai dengan baik dan disiplin dan konsistensi.Berdasarkanhasilpenelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Implementasi konsep good governanace telah diimplementasikan di desa Landungsari kabupaten Malang, (2) Faktor pendukung yaitu kemmapuan dan kompetensi pegawai Desa. Sedangkan faktor panghambatnya adalahindisipliner dari pegawai desa tersebut, (3) solusi melalui pembinaan pegawai dengan baik dan disiplin dan konsistensi.Kata Kunci : Implementasi, Good Governance, Kesejahteraan Sosial. ABSTRACTThe phenomenon of corruption arise and spread in all fields because of the system of government that is not managed properly. One way that the governance system goes well then there should be the implementation of the concept of good governance of a government agency. This research aims to : (1) Describe how the implementation of the concept of good governance in the village Landungsari, (2) Analyzing the supporting factors and obstacles, (3) explain the solution in addressing the problems faced. This research usesdescriptive qualitative research techniques. Where researchers tried to give an idea systematically and meticulously actual facts and the properties of certain populations. Aiming to solve the actual problems and collect data. The data collection was obtained by interview observation and documentation. The information unearthed information that the village head, village secretary, village leaders and villagers Landungsari Malang regency.Based on the research results as follows: (1) the concept of good governance has been implemented by the village government Landungsari, (2) Factors supporting the ability and competence of the employees, while inhibiting factor is the discipline of the employees of the village. (3) solutions to foster employee well and discipline and consistency.Based on the research results obtained the following  conclusions: (1) Implementation of the concept of good governance has been implemented in the village of Malang regency Landungsari, (2) Factors supporting the ability and competence of the employees of the village, While inhibiting factor is the indiscipline of the village employees, (3) solutions through employee coaching well and discipline andconsistency.Keywords : Good Governance, social welfare
PENERAPAN MODEL PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS“5 KARAKTER WAJIB TARUNA” SMK Negeri 13 MALANG Heka Fitria Fujiyama; Rohmad Widodo; Trisakti Handayani
Jurnal Civic Hukum Vol. 3 No. 2 (2018): November 2018
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v3i2.8655

Abstract

ABSTRAKPendidikan karakter muncul akhir-akhir ini, setelah terjadi degradasi moral yang melanda bangsa Indonesia. Pendidikan karakter pada prinsipsinya adalah sebagai upaya menumbuhkan kepekaan dan tanggung jawab sosial, membangun kecerdasan emosional, dan mewujudkan peserta didik memiliki etika yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan: (1) penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna SMK Negeri 13 Malang, (2) kendala yang dihadapi dalam penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna, (3) solusi yang dapat dilakukan dalam penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter berbasis 5 karakter wajib taruna. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dihadapi. Pengumupulan data diperoleh dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahapantahapandalamanalisis data dilakukandengancara: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data danpenarikankesimpulan. Uji keabsahan data dilakukan denganteknikkredibilitas, transferbilitas, debendabilitasdankonfirmabilitas.Berdasarkan penelitian ini dapat diperoleh hasil penelitian yaitu: (1) Penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna diterapkan dalam kegiatan sehari-hari dari taat, jujur, disiplin, bekerjasama dan berprestasi. 5 karakter diterapkan dalam semua aspek kehidupan di lingkungan sekolah. (2) Kendala yang dihadapi dalam penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna diantaranya; belum ada kesadraan penuh dalam diri taruna sehingga kecenderungan sulit menerapkan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna, masih adanya guru yang tidak mendukung, kurang pengawasan orang tua dirumah. (3) Solusi yang dapat dilakukan dalam penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna yakni memberikan pencegahan secara preventif melalui buku saku dan al-kays, melakukan koodinasi antara pihak sekolah dan orang tua, melakukan konsultasi kepada taruna-taruni oleh staff batalyon, kontrol sikap taruna-taruni melalui bimbingan konseling.Kata Kunci : “5 karakter wajib taruna”ABSTRACTNowadays, character building in education is commonly spoken, let alone after degradation of the youth moral in Indonesia. Principally, character building is an attempt to grow the sensitivity and social responsibility, to build the emotional intelegence, and to create students with high attitude. This research is aimed to describe: (1) the implementation of character building in education based on the 5 obligatory characters of school with military based in SMKN 13 Malang, (2) the problems that are faced in implementing the character building in education based on the 5 obligatory characters of school with military based, (3) the ways to cope with the problems in implementing the character building in education based on the 5 obligatory characters of school military based. This research employed the qualitative research that produces the descriptive data which are written or oral data, and the attitude of the students. The data colllection techniques that were used: interview, observation, and documentation. The steps in analayzing the data were: collecting the data, reduction data, findings, and drawing the conclusion. The validity test were done by using credibility,trasnferable, dependable, and confirmable techniques. Based on the analysis, it can be drawn several results as follows: (1) 5 obligatory character of students was implemented in daily activities at school: obedient, honest, discipline, cooperate, and be an achiever.All students in education based military were taught about 5 obligatory characters which were implemented in every aspect at school. (2) The problems which were faced during the character building implementation were: there was no high awareness of students in implementing 5 obligatory characters. There was lack of support from teachers and parents at house. (3) The ways to cope with the problems which were implemented: gave the preventive ways through pocket book called al-kays, built cooperation between school side and parents, did consultation between students and staff battalion, attitude control of students through counseling advisory.Key words: “5 obligatory characters of school with military based”
PERANAN GURU PKN DALAM PEMBENTUKAN KEDISIPLINAN SISWA DI MAN MALANG 1 Kurniati Kurniati; Rohmad Widodo; Budiono Budiono
Jurnal Civic Hukum Vol. 3 No. 2 (2018): November 2018
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v3i2.8657

Abstract

ABSTRAKSekolah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan komponen yang sangat penting dalam mengembangkan sikap disiplin siswa. Karena disekolah siswa dibelajarkan tentang tata tertib dan kedisiplinan, aturan atau tata tertib sekolah berfungsi supaya siswa menjadi disiplin. Secara sederhana disiplin dapat diartikan sebagai sikap patuh, tata dan tertib terhadap peraturan yang berlaku disekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatandeskriptif kualitatif yang membahas tentang peranan Guru PKn dalam membina kedisiplinan siswa. Peran disiplin memang sangat penting bagi setiap individu, apalagi bagi peserta didik. Karena sikap disiplin yang muncul dari kesadaran diri seorang anak akan mengantarkan kepada kesuksesan belajar dan tentunya sikap disiplin itu didukung oleh kesadaran mentaati aturan, norma-norma dan tata tertib yang berlaku agar siswa menjadi individu yang tertib, teratur dan disiplin dalam berbagai hal. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan peranan Guru PKn dalam membina kedisiplinan siswa, (2) Mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh Guru PKn dalam membina kedisiplinan siswa, (3) Mendeskripsikan solusi yang dilakukan oleh Guru PKn dalam mengatasi pelanggaran kedisiplinan siswa. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan yaitu: (1) Guru PKn MAN Malang 1 telah membina kedisiplinan siswa dengan baik, (2) Kendala dari pelaksanaan disiplin sekolah kurang disadari oleh siswa dan cenderung melakukan pelanggaran tata tertib sekolah dan kurang adanya komunikasi antara pihak sekolahdanguru-guru dengan orang tua siswa terhadap masalah kedisiplinan siswa tetapi hanya sebagian dari guru-guru saja. (3) Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kedisiplinan siswa, Guru PKn tetap melakukan pengawasan dan selalu mencaritahu permasalahan yang ada pada diri peserta didik dan tentunya pihak sekolah jugaserta guru-guru dan karyawan yang ada di MAN Malang 1 berupaya agar saling kerjasama dalam membina kedisiplinan siswa.Oleh karena itu, tidak hanya petugas tatib saja yang membina kedisiplinan siswa tetapi semua civitas akademik yang ada di MAN Malang 1 harus menyadarinya serta ikut bertanggung jawab yang berkaitan dengan kedisiplinan siswa. Maka dari itu pihak sekolah harus lebih mengefektifkan peraturan tata tertib lebih baik lagi dengan memberikan sanksi kepada siswa yang melakukan pelanggaran agar siswa tidak melanggar peraturan tata-tertib sekolah.Kata kunci : Guru, Siswa, Kedisiplinan.ABSTRACTSchool is formal education institution which is a very important component in developing the students discipline. Since in school the students are taught about the order and discipline, rules or school rules which still work in order to make the students being discipline. Simply discipline can be interpreted as a submissive attitude, order and discipline of the school regulations.This study used a qualitative descriptive approach which discusses about the role of Citizenship teachers in building students discipline. The role of discipline is very important for each individual, especially for the learners. Because of the discipline which appear from a child’s self-awareness will lead to the success of learning and actually discipline was supported by awareness obey the rules, norms and rules that applied in order to make the students become individuals who orderly, organized and discipline in various ways. The purpose of this study were:(1) Describing the role of Citizenship teachers in building the students discipline, (2) Describing the constraints faced by Citizenship teachers in building the students discipline, (3) Describing the solution that applied by Citizenship teachers in addressing violations of the student discipline.From this study we can concluded that: (1) Citizenship teachers at MAN Malang 1 has been built the students with good discipline, (2) The problems in the implementation of school discipline neglected by students and tend to commit violations of school rules and lack of communication among the school and teachers the teacher with students parents on disciplinary problems but only several teachers. (3) The solution was done in addressing student discipline; Citizenship teachers remain to observe and always seek out the existing problems in self-learners and actually also the school and the teachers and employees in MAN Malang 1 should do mutual cooperation in student discipline. Therefore, not only the Rule officer who build the students discipline but all the academic community in Malang MAN 1 should be aware of and take responsibility related to students discipline. Thus the school should streamline further about the disciplinary rules by giving sanction to the student who commits an offense so the students do not violate the rules of school discipline.Keywords : Teacher, Students, Discipline.
MODEL PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN PPKn BERBASIS ANDROID DI SMPN 25 MALANG Naufal Muhammad Kautsar; Nurul Zuriah; Rohmad Widodo
Jurnal Civic Hukum Vol. 3 No. 2 (2018): November 2018
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v3i2.8662

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui kondisi kegiatan belajar dan mengajar PPKn sebelum adanya penerapan pengembangan media pembelajaran berbasis android. (2).Mengetahui pengembangan media pembelajaran berbasis IT yang ada di SMPN 25 Malang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian research and development. Sumber data dipilih kepala sekolah, guru kelas VIII, serta peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 25 Malang. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih memerlukan waktu 6 bulan. Penelitian pengembangan ini menghasilkan produk akhir media pembelajaran berbasis aplikasi android yang disebut dengan media BENEKO Educapp. Pengembangan media dikembangkan melalui lima tahapan (analisis, design, development, implementation and evaluation). Berdasarkan hasil uji coba lapangan yang dilakukan pada kelas kecil dan besar. Uji coba kelas kecil dilakukan pada kelas VIII B dengan sampel random sebanyak 5 peserta didik, memperoleh hasil 82.6% , disimpulan produk ini layak digunakan.Hasil uji coba luas dilakukan kepada kelas A, B, D. Hasil yang diperoleh 29 peserta didik kelas VIII A SMPN 25 Malang memperoleh respon dengan presentase 78,2%, disimpulkan produk ini layak untuk digunakan. Uji coba luas dilakukan kepada 28 peserta didik kelas VIII C SMPN 25 Malang memperoleh respon dengan presentase 74.7 %, disimpulkan produk ini cukup layak untuk digunakan. Uji coba luas dilakukan kepada 29 peserta didik kelas VIII D SMPN 25 Malang memperoleh respon dengan presentase 87, 6%, disimpulkan produk ini sangat layak untuk digunakan.Terakhir uji coba lapangan dilakukan kepada guru PPKn kelas VIII SMPN 25 Malang memperoleh respon dengan skor 92, 7 %, disimpulkan produk ini sangat layak untuk digunakan.Kata Kunci: Android, BENEKO Educapp, Media, PPKn.ABSTRACTThis study aims to: (1) Know the condition of teaching and learning activities of PPKn before the implementation of the development of android-based learning media. (2). Knowing the development of IT-based learning media in SMPN 25 Malang. The type of research used in this study is the type of research and development research. As a data source selected principals, teachers class VIII, and 8th graders in SMP Negeri 25 Malang. This study was conducted approximately 1-6 months.This development research produces the end product of instructional media based on android application called BENEKO Educapp media. Media development is developed through five stages (analysis, design, development, implementation and evaluation).Based on field trials conducted on small and large classes. For small classes done in class VIII B with random samples of 5 students, obtained 82.6% results, this product concluded feasible to use. For extensive testing conducted to class A, B, D. The results obtained by 29 students of grade VIII A SMPN 25 Malang get response with percentage of 78.2%, it is concluded that this product is suitable for use. Extensive trials conducted to 28 students of grade VIII C SMPN 25 Malang get response with a percentage of 74.7%, concluded this product is quite feasible to use. Extensive trials were conducted to 29 students of grade VIII D SMPN 25 Malang obtained response with 87% percentage, 6%, concluded this product is very feasible to use. The last field trial was done to the teacher of Vocational School VIII SMPN 25 Malang get response with score 92,7%, concluded this product very feasible to be used.Keywords: Android, BENEKO Educapp, Media, PPKn
EFEKTIVITAS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BULULAWANG Chusnul Chotimah; Rohmad Widodo; Trisakti Handayani
Jurnal Civic Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): November 2019
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v4i2.9184

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) efektivitas lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Bululawang; (2) kendala dari kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Bululawang; (3) solusi dari permasalahan kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Bululawang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan di Kantor Desa Bululawang pada bulan Mei sampai dengan Juni 2019. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan informan, serta mendokumentasikan kegiatan. Data dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Serta, tahapan terakhir ialah keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. Hasil dari penelitian ini menunjukan (1) efektivitas lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Bululawang cukup sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. (2) kendala yang terjadi pada kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Bululawang berupa tidak semua bagian dalam lembaga tersebut memiliki kegiatan di tiap tahunnya.
PERANAN PANTI ASUHAN PUTRI MUHAMMADIYAH KOTA PROBOLINGGO DALAM MENUMBUHKAN NILAI-NILAI KARAKTER Deniarika Alifiani Maula; Nurul Zuriah; Rohmad Widodo
Jurnal Civic Hukum Vol. 4 No. 1 (2019): Mei 2019
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v4i1.9828

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) peranan panti asuhan putriMuhammadiyah Kota Probolinggo dalam menumbuhkan nilai–nilai karakter; (2) faktor pendukung dan penghambat; dan (3) solusi untuk mengatasi hambatan yang muncul. Fokus pada penelitian ini adalah nilai-nilai karakter religius dan mandiri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Tempat penelitian yakni di Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Kota Probolinggo. Prosedur penelitian terdiri dari tahapan pra penelitian, pelaksanaan, dan analisis data. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analis data terdiri dari empat alur kegiatanyaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) berprinsip pada rujukan, pedoman, dan acuan Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Anak diberikan kegiatan yang beragam setiap harinya mulai dari subuh sampai malam. (2) Faktor pendukung yakni keuangan panti, keterlibatan pengurus panti yang maksimal, fasilitas sarana dan prasarana, dan kegiatan anak. Faktor penghambat yakni sumber daya manusiaminim, karakter anak, anak pernah pulang malam, kesenjangan, keadaan anak, dan kegiatan lain diluar panti. (3) Solusi mengatasi hambatan yang muncul yakni diperlukan SDM yang kompeten, selalu sabar menghadapi anak, pembinaan anak, memotivasi anak, bertatap muka, dan diistiqomahkan.