Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.477
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum JURNAL POENALE Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia JUDGE: Jurnal Hukum Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA) Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Nemui Nyimah
Aisyah Muda Cemerlang
FAKULTAS HUKUM UNILA
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Faktor Penghambat Peran Penyidik Polres Lampung Utara Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Muhammad Iqbal Noer Faizi; Rini Fathonah; Aisyah Muda Cemerlang
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober: Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v2i4.2218

Abstract

This study aims to analyze and find the inhibiting factors faced by North Lampung Police investigators in handling domestic violence (KDRT) cases. The research approaches used are normative juridical and empirical juridical The normative juridical approach is carried out by examining laws and regulations related to the handling of domestic violence, such as Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Meanwhile, an empirical juridical approach is carried out through the collection of primary data from interviews with investigators, prosecutors, academics, and non-governmental organizations active in handling domestic violence. Secondary data is obtained from legal literature, official documents, and applicable regulations. The results of the study show that there are several significant obstacles in the process of investigating domestic violence cases. These obstacles include the lack of sensitivity of investigators to the psychological condition of the victim, social pressure and stigma towards the victim that makes reporting low, and limited public understanding of forms of domestic violence, especially non-physical ones such as psychological and economic violence. Internal obstacles also arise from the limitations of supporting facilities such as victim-friendly examination rooms, psychological assistants, and special training for investigators in handling gender-based cases. From the juridical side, the lack of a clear rule regarding the limits of penal mediation in domestic violence cases creates legal uncertainty and opens up space for perpetrators to escape criminal snares through peace that is often impure. In addition, the patriarchal culture that is still strong in society is a structural obstacle in the law enforcement process that favors victims, especially women. Therefore, it is necessary to increase the capacity of investigators through continuous training, the provision of victim-friendly support facilities, widespread legal socialization to the community, and the reformulation of legal policies that are more firm and in favor of victims. Thus, law enforcement of domestic violence cases can be carried out more effectively, fairly, and oriented towards the protection of human rights.
Upaya Pencegahan Tindak Pidana Illegal Fishing Pada Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kebupaten Pesisir Barat Shafira, Maya; Achmad, Deni; Riski, Sri; Cemerlang, Aisyah Muda; Tamza, Fristia Berdian; Putri, Rendie Meita Sarie
Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Vol 4, No 3 (2023): Jurnal Pengabdian Dharma Wacana
Publisher : Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37295/jpdw.v4i3.451

Abstract

Penangkapan ikan dengan alat tangkap terlarang merupakan salah satu bentuk illegal fishing. Bentuk praktik illegal fishing yang biasa terjadi seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bahan seperti bom, bius, serta pukat harimau yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh ikan sebanyak-banyaknya dengan cara instan sehingga hal ini membuat para nelayan tidak mengindahkan aturan demi kepentingannya sendiri. Lemahnya sikap reaktif aparat yang berkewajiban mengawasi laut Indonesia adalah salah satu faktor penyebab maraknya kasus illegal fishing yang banyak terjadi di perairan Indonesia saat ini, padahal Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perikanan dan kelautan, sekitar belasan peraturan yang mengatur perikanan dan kelautan tersebut. Salah satu upaya pengawasan dari pihak pemerintah adalah dengan adanya Vessel Monitoring System (VMS) yaitu sebuah sistem monitoring kapal ikan dengan alat transmitor yang berfungsi untuk mengawasi proses penangkapan ikan yang dilakukan di perairan Indonesia. Namun sistem tersbut tidak begitu efektif sehingga pemerintah  perlu  melibatkan  masyarakat  dalam  melakukan pengawasan, mengingat jumlah SDM Pengawas sumber daya kelautan dan perikanan (PKSDP) jumlahnya sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah wilayah perairan Indonesia. Keterlibatan masyarakat sebagai pengawas dalam tindak pidana perikanan (illegal fishing) merupakan amanat dari Undang-Undang No. 31 tahun 2004 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 67 mengharuskan untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan SKDP. Oleh karena itu, hasil yang diharapkan setelah pelaksanaan kegiatan ini yaitu Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat agar mempunyai kesadaran hukum khususnya akan upaya pencegahan dan dampak dari tindak pidana illegal fishing, serta menyadari dan memahami pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya, dan nelayan Desa Kiluan Negeri berperan aktif dalam pencegahan praktik illegal fishing.
Urgensi Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Pada Aparatur Pemerintah Dan Masyarakat Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Maya Shafira; Deni Achmad; Dewi Septiana; Sri Riski; Aisyah Muda Cemerlang; Rendie Meita Sarie Putri
Nemui Nyimah Vol. 3 No. 1 (2023): Nemui Nyimah Volume 3 Nomor 1
Publisher : FT Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/nm.v3i1.58

Abstract

Restorative justice merupakan suatu alternatif upaya penegakan hukum pidana atau penyelesaian perkara pidana yang dimana pada umumnya tindak pidana diselesaikan melalui jalur pemidanaan di persidangan, namun ini diselesaikan melalui dialog antara pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan pihak lain yang tekait untuk bersama-sama mencari suatu solusi yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung mengenai keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dan untuk mengetahui terkait faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice. Adapun target khusus dalam penelitan ini yaitu untuk mewujudkan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung yang menyelesaikan perkara pidana melalui restorative justice dengan maksimal dengan memberikan mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama dalam pemulihan hak pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga tercapai suatu keadilan yang merata dan sesuai yang dikehendaki oleh para pihak. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui penyuluhan, diskusi terarah dan tanya jawab. Kegiatan ini berlokasi di Pekon Payun Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. Mengingat kurangnya pengetahuan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung mengenai keadilan restoratif, maka hasil yang diharapkan setelah pelaksanaan kegiatan ini yaitu Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung yang mampu menyelesaikan perkara pidana melalui restorative justice dengan maksimal.
Urgensi Penyelesaian Perkara Restorative Justice Pada Urban Poor Consortium (Upc) Kampung Kerawang Bandar Lampung Warganegara, Damanhuri; Heni Siswanto; Erna Dewi; Aisyah Muda Cemerlang; Rendie Meita Sarie Putri; Ninik Ayuhandika; Tekila Pramita Amboina
Nemui Nyimah Vol. 3 No. 2 (2023): Nemui Nyimah Vol.3 No.2 2023
Publisher : FT Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/nm.v3i2.72

Abstract

Urgensi penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice yakni suatu alternatif penyelesaian perkara pidana yang dimana pada umumnya tindak pidana diselesaikan melalui jalur pemidanaan di persidangan, namun ini diselesaikan melalui dialog antara pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan pihak lain yang tekait untuk bersama-sama mencari suatu solusi yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Salah satu organisasi bernama Urban Poor Consortium atau UPC adalah organisasi non-pemerintah yang bekerja bersama komunitas marjinal perkotaan dengan pendekatan holistik dan partisipatoris dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dan untuk mengetahui terkait faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice. Adapun target khusus dalam penelitan ini yaitu untuk mewujudkan Urban Poor Consortium (UPC) Kampung Kerawang Bandar Lampung yang menyelesaikan perkara pidana melalui restorative justice dengan maksimal, serta mampu mengidentifikasi segala faktor yang mempengaruhi dalam penyelesaiaan perkara pidana melalui restorative justice. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui penyuluhan, diskusi terarah dan tanya jawab. Kegiatan ini berlokasi di Kampung Kerawang Bandar Lampung
Urgensi Pengetahuan Masyarakat Berdaya Terhadap Pinjaman Online Ilegal Shafira, Maya; Cemerlang, Aisyah Muda; Achmad, Deni; Zazili, Ahmad
Nemui Nyimah Vol. 4 No. 2 (2024): Nemui Nyimah Vol.4 No.2 2024
Publisher : FT Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/nm.v4i2.152

Abstract

More and more people are using online loans and stating that online loans are an alternative financial service that is easy to use, can save time and is in accordance with the needs of the community, but there are negative impacts, namely if the community does not understand the loan procedure, SOP from the related institution, the amount of interest applied and the legality of the online loan fintech. The purpose of this service is to focus more on the community who do not have sufficient knowledge regarding the dangers of online loans. The approach method used in this Community Service is through the lecture method in delivering the material, then at the end of the event a question and answer session is held. With this question and answer method, the community is given the opportunity to ask questions according to the theme or other relevant questions. The benefits of holding this activity in Mukti Jaya Village, Tanjung Raya District, Mesuji Regency are to realize better legal awareness in the community so that every member of the community realizes and appreciates the importance of knowledge about illegal online loans.
Upaya Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Anak di Bandar Lampung Niken Nurhadz Febriyani; Heni Siswanto; Maya Shafira; Maroni Maroni; Aisyah Muda Cemerlang
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 1 (2026): Januari: Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v3i1.2836

Abstract

Child trafficking is an organized crime that exploits children in various forms and is still prevalent in Indonesia. This continues despite law enforcement efforts and regulations on child protection in an attempt to combat it. The purpose of this study is to examine the efforts made in handling child trafficking crimes in Bandar Lampung City through a case study approach to Case Number 311/Pid.Sus/2024/PN Tjk. The methods used are a normative legal approach and a legal approach. The findings of the study indicate that the crime prevention strategy is pursued through penal mechanisms with the application of criminal provisions based on Article 83 of Law Number 17 of 2016 of the Republic of Indonesia, which stipulates Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 as the second amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, as well as a non penal approach in the form of strengthening supervision, optimizing the Task Force on Human Trafficking Crimes, increasing public awareness, active reporting, supporting victim rehabilitation, and education to strengthen child protection and resilience.
Peran Penegak Hukum (Timsus Sikat) dalam Pemberantasan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberantasan (Curat) di Wilayah Kalianda I Nyoman Gita Semadi; Erna Dewi; Aisyah Muda Cemerlang; Rinaldy Amrullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2920

Abstract

Pencurian dengan pemberatan (curat) merupakan salah satu tindak kejahatan yang paling sering terjadi dan menimbulkan keresahan masyarakat. Untuk memberantas kejahatan ini, Polres Lampung Selatan membentuk Timsus Sikat sebagai unit khusus penegakan hukum. Penelitian ini mengkaji peran Timsus Sikat dalam menangani kasus curat serta faktor-faktor yang menghambat upaya penegakan hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan data primer dari studi kepustakaan dan wawancara dengan Kasat Reskrim, Kasatgas Timsus Sikat, serta akademisi hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Timsus Sikat memiliki peran strategis bukan hanya dalam penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga dalam upaya pencegahan melalui kolaborasi lintas unit. Meski demikian, efektivitas tim masih terhambat oleh keterbatasan SDM, teknologi, minimnya partisipasi masyarakat, serta potensi kolusi, sementara faktor sosial ekonomi turut memicu tindak kejahatan. Rekomendasi mencakup peningkatan kualitas SDM, penguatan teknologi pengawasan, perbaikan sistem kontrol internal, serta kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kewaspadaan. Edukasi hukum dan penguatan jaringan informasi juga diperlukan untuk meningkatkan dukungan publik dan efektivitas pemberantasan curat.
Analisis Normatif Antara Minimum Khusus Dan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penuntutan Oleh Jaksa Julia Rahayu; Heni Siswanto; Dona Raisa Monica; Eko Raharjo; Aisyah Muda Cemerlang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2963

Abstract

Penerapan pidana minimum khusus dalam perkara kekerasan atau pelecehan seksual sering menimbulkan konflik normatif ketika pelaku adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Di satu sisi, ketentuan minimum khusus menuntut adanya kepastian hukum melalui batasan pidana yang tegas. Di sisi lain, sistem peradilan pidana anak mewajibkan jaksa untuk mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak yang menekankan pembinaan, rehabilitasi, serta upaya pemulihan dibanding pembalasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk konflik normatif yang muncul antara kewajiban menerapkan minimum khusus dan kewenangan jaksa menggunakan pendekatan yang lebih humanis terhadap anak pelaku tindak pidana seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan minimum khusus sering kali tidak selaras dengan prinsip peradilan anak karena berpotensi menghasilkan tuntutan yang tidak proporsional terhadap kondisi psikologis dan perkembangan anak. Dalam praktiknya, jaksa menghadapi dilema antara konsistensi penegakan hukum dan kebutuhan untuk memberi ruang pembinaan, sehingga diskresi penal menjadi instrumen penting untuk menjembatani kedua kepentingan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi dan penyusunan pedoman teknis penuntutan anak diperlukan agar jaksa dapat menjalankan tugas secara konsisten tanpa mengabaikan prinsip perlindungan anak.
Tinjauan Yuridis terhadap Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Korupsi Shabina Al Fitri; Dona Raisa Monica; Emilia Susanti; Firganefi; Aisyah Muda Cemerlang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3217

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan hukum mengenai peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam pembinaan narapidana korupsi serta hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual berbasis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 22 Tahun 2022 merekonstruksi peran Lapas menjadi lebih otonom dengan menghapus syarat Justice Collaborator sebagai penentu hak integrasi dan menggantikannya dengan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) yang menekankan perubahan perilaku. Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi hambatan berupa ketidakjelasan indikator objektivitas SPPN, potensi penyalahgunaan, disparitas fasilitas yang mengurangi efek jera, serta disharmoni antara kebijakan pemasyarakatan dan semangat pemberantasan korupsi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pengawasan eksternal yang ketat dan regulasi khusus bagi narapidana berisiko tinggi (high risk) agar prinsip rehabilitasi tetap sejalan dengan rasa keadilan masyarakat.
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Rassya Ramadhania; Erna Dewi; Dona Raisa Monica; Maya Shafira; Aisyah Muda Cemerlang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3613

Abstract

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak menjadi perhatian serius karena berdampak pada keamanan masyarakat sekaligus perkembangan anak sebagai individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong anak melakukan pencurian dan upaya penanggulangan yang diterapkan melalui pendekatan hukum, pendidikan, dan rehabilitasi sosial. Penelitian menggunakan metode kualitatif normatif dengan analisis dokumen hukum, literatur akademik, dan wawancara dengan praktisi hukum sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong anak melakukan pencurian meliputi kondisi keluarga, pengaruh teman sebaya, lingkungan sosial, dan tekanan ekonomi. Upaya penanggulangan dilakukan melalui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pendekatan restoratif justice, pembinaan, pendidikan karakter, serta rehabilitasi sosial. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan memberikan sanksi, tetapi juga memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta membekali anak dengan keterampilan dan nilai moral agar tidak menjadi residivis. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara aparat hukum, keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan penanganan yang efektif dan humanis bagi anak.
Co-Authors Afifah Maharani Ahmad Aldi Ahmad Zazili Andrisman, Tri Ardelia Citra Febriyanti Aura Nurdeyani Putri Deni Achmad Deni Achmad Diah Gustiniati Maulani Diah Gustiniati Maulani Diana Diana Dona Raisa Monica Eko Raharjo Emilia Susanti Erna Dewi Fardiansyah, Ahmad Irzal Firganefi Firganefi Firganefi Gunawan Jatmiko Hanna Haya Anastasya Azra Heni Siswanto I Nyoman Gita Semadi Julia Rahayu Listioningsih, Retno Maroni Maroni Maya Shafira Maya Shafira Muhammad Farid Muhammad Iqbal Noer Faizi Ni Made Trinsnawati Niken Nurhadz Febriyani Ninik Ayuhandika Putri, Rendie Meita Sarie Ramayani, Azizah Rassya Ramadhania Rendie Meita Sarie Putri Reza Putri Rifanya Maharani, Aura Rinaldy Amrullah Rini Fathonah Rini Fathonah, Rini riski, sri Rochmat Mushowwir Shabina Al Fitri Sofia Ananta Sri Riski Sri Riski Tamza, Fristia Berdian Tekila Pramita Amboina Tri Andrisman Warganegara, Damanhuri Yohanes Kevin