Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.062
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum JURNAL POENALE Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia JUDGE: Jurnal Hukum Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Nemui Nyimah
Aisyah Muda Cemerlang
FAKULTAS HUKUM UNILA
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Faktor Penghambat Peran Penyidik Polres Lampung Utara Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Muhammad Iqbal Noer Faizi; Rini Fathonah; Aisyah Muda Cemerlang
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober: Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v2i4.2218

Abstract

This study aims to analyze and find the inhibiting factors faced by North Lampung Police investigators in handling domestic violence (KDRT) cases. The research approaches used are normative juridical and empirical juridical The normative juridical approach is carried out by examining laws and regulations related to the handling of domestic violence, such as Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Meanwhile, an empirical juridical approach is carried out through the collection of primary data from interviews with investigators, prosecutors, academics, and non-governmental organizations active in handling domestic violence. Secondary data is obtained from legal literature, official documents, and applicable regulations. The results of the study show that there are several significant obstacles in the process of investigating domestic violence cases. These obstacles include the lack of sensitivity of investigators to the psychological condition of the victim, social pressure and stigma towards the victim that makes reporting low, and limited public understanding of forms of domestic violence, especially non-physical ones such as psychological and economic violence. Internal obstacles also arise from the limitations of supporting facilities such as victim-friendly examination rooms, psychological assistants, and special training for investigators in handling gender-based cases. From the juridical side, the lack of a clear rule regarding the limits of penal mediation in domestic violence cases creates legal uncertainty and opens up space for perpetrators to escape criminal snares through peace that is often impure. In addition, the patriarchal culture that is still strong in society is a structural obstacle in the law enforcement process that favors victims, especially women. Therefore, it is necessary to increase the capacity of investigators through continuous training, the provision of victim-friendly support facilities, widespread legal socialization to the community, and the reformulation of legal policies that are more firm and in favor of victims. Thus, law enforcement of domestic violence cases can be carried out more effectively, fairly, and oriented towards the protection of human rights.
Upaya Pencegahan Tindak Pidana Illegal Fishing Pada Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kebupaten Pesisir Barat Shafira, Maya; Achmad, Deni; Riski, Sri; Cemerlang, Aisyah Muda; Tamza, Fristia Berdian; Putri, Rendie Meita Sarie
Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Vol 4, No 3 (2023): Jurnal Pengabdian Dharma Wacana
Publisher : Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37295/jpdw.v4i3.451

Abstract

Penangkapan ikan dengan alat tangkap terlarang merupakan salah satu bentuk illegal fishing. Bentuk praktik illegal fishing yang biasa terjadi seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bahan seperti bom, bius, serta pukat harimau yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh ikan sebanyak-banyaknya dengan cara instan sehingga hal ini membuat para nelayan tidak mengindahkan aturan demi kepentingannya sendiri. Lemahnya sikap reaktif aparat yang berkewajiban mengawasi laut Indonesia adalah salah satu faktor penyebab maraknya kasus illegal fishing yang banyak terjadi di perairan Indonesia saat ini, padahal Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perikanan dan kelautan, sekitar belasan peraturan yang mengatur perikanan dan kelautan tersebut. Salah satu upaya pengawasan dari pihak pemerintah adalah dengan adanya Vessel Monitoring System (VMS) yaitu sebuah sistem monitoring kapal ikan dengan alat transmitor yang berfungsi untuk mengawasi proses penangkapan ikan yang dilakukan di perairan Indonesia. Namun sistem tersbut tidak begitu efektif sehingga pemerintah  perlu  melibatkan  masyarakat  dalam  melakukan pengawasan, mengingat jumlah SDM Pengawas sumber daya kelautan dan perikanan (PKSDP) jumlahnya sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah wilayah perairan Indonesia. Keterlibatan masyarakat sebagai pengawas dalam tindak pidana perikanan (illegal fishing) merupakan amanat dari Undang-Undang No. 31 tahun 2004 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 67 mengharuskan untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan SKDP. Oleh karena itu, hasil yang diharapkan setelah pelaksanaan kegiatan ini yaitu Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat agar mempunyai kesadaran hukum khususnya akan upaya pencegahan dan dampak dari tindak pidana illegal fishing, serta menyadari dan memahami pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya, dan nelayan Desa Kiluan Negeri berperan aktif dalam pencegahan praktik illegal fishing.
Urgensi Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Pada Aparatur Pemerintah Dan Masyarakat Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Maya Shafira; Deni Achmad; Dewi Septiana; Sri Riski; Aisyah Muda Cemerlang; Rendie Meita Sarie Putri
Nemui Nyimah Vol. 3 No. 1 (2023): Nemui Nyimah Volume 3 Nomor 1
Publisher : FT Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/nm.v3i1.58

Abstract

Restorative justice merupakan suatu alternatif upaya penegakan hukum pidana atau penyelesaian perkara pidana yang dimana pada umumnya tindak pidana diselesaikan melalui jalur pemidanaan di persidangan, namun ini diselesaikan melalui dialog antara pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan pihak lain yang tekait untuk bersama-sama mencari suatu solusi yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung mengenai keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dan untuk mengetahui terkait faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice. Adapun target khusus dalam penelitan ini yaitu untuk mewujudkan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung yang menyelesaikan perkara pidana melalui restorative justice dengan maksimal dengan memberikan mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama dalam pemulihan hak pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga tercapai suatu keadilan yang merata dan sesuai yang dikehendaki oleh para pihak. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui penyuluhan, diskusi terarah dan tanya jawab. Kegiatan ini berlokasi di Pekon Payun Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. Mengingat kurangnya pengetahuan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung mengenai keadilan restoratif, maka hasil yang diharapkan setelah pelaksanaan kegiatan ini yaitu Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung yang mampu menyelesaikan perkara pidana melalui restorative justice dengan maksimal.
Urgensi Penyelesaian Perkara Restorative Justice Pada Urban Poor Consortium (Upc) Kampung Kerawang Bandar Lampung Warganegara, Damanhuri; Heni Siswanto; Erna Dewi; Aisyah Muda Cemerlang; Rendie Meita Sarie Putri; Ninik Ayuhandika; Tekila Pramita Amboina
Nemui Nyimah Vol. 3 No. 2 (2023): Nemui Nyimah Vol.3 No.2 2023
Publisher : FT Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/nm.v3i2.72

Abstract

Urgensi penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice yakni suatu alternatif penyelesaian perkara pidana yang dimana pada umumnya tindak pidana diselesaikan melalui jalur pemidanaan di persidangan, namun ini diselesaikan melalui dialog antara pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan pihak lain yang tekait untuk bersama-sama mencari suatu solusi yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Salah satu organisasi bernama Urban Poor Consortium atau UPC adalah organisasi non-pemerintah yang bekerja bersama komunitas marjinal perkotaan dengan pendekatan holistik dan partisipatoris dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dan untuk mengetahui terkait faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice. Adapun target khusus dalam penelitan ini yaitu untuk mewujudkan Urban Poor Consortium (UPC) Kampung Kerawang Bandar Lampung yang menyelesaikan perkara pidana melalui restorative justice dengan maksimal, serta mampu mengidentifikasi segala faktor yang mempengaruhi dalam penyelesaiaan perkara pidana melalui restorative justice. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui penyuluhan, diskusi terarah dan tanya jawab. Kegiatan ini berlokasi di Kampung Kerawang Bandar Lampung
Urgensi Pengetahuan Masyarakat Berdaya Terhadap Pinjaman Online Ilegal Shafira, Maya; Cemerlang, Aisyah Muda; Achmad, Deni; Zazili, Ahmad
Nemui Nyimah Vol. 4 No. 2 (2024): Nemui Nyimah Vol.4 No.2 2024
Publisher : FT Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/nm.v4i2.152

Abstract

More and more people are using online loans and stating that online loans are an alternative financial service that is easy to use, can save time and is in accordance with the needs of the community, but there are negative impacts, namely if the community does not understand the loan procedure, SOP from the related institution, the amount of interest applied and the legality of the online loan fintech. The purpose of this service is to focus more on the community who do not have sufficient knowledge regarding the dangers of online loans. The approach method used in this Community Service is through the lecture method in delivering the material, then at the end of the event a question and answer session is held. With this question and answer method, the community is given the opportunity to ask questions according to the theme or other relevant questions. The benefits of holding this activity in Mukti Jaya Village, Tanjung Raya District, Mesuji Regency are to realize better legal awareness in the community so that every member of the community realizes and appreciates the importance of knowledge about illegal online loans.
Co-Authors Afifah Maharani Ahmad Zazili Ardelia Citra Febriyanti Deni Achmad Deni Achmad Diah Gustiniati Maulani Diah Gustiniati Maulani Diana Diana Erna Dewi Firganefi Firganefi Firganefi Gunawan Jatmiko Hanna Haya Anastasya Azra Heni Siswanto Maya Shafira Maya Shafira Muhammad Iqbal Noer Faizi Ninik Ayuhandika Putri, Rendie Meita Sarie Rendie Meita Sarie Putri Reza Putri Rini Fathonah Rini Fathonah, Rini riski, sri Rochmat Mushowwir Sofia Ananta Sri Riski Sri Riski Tamza, Fristia Berdian Tekila Pramita Amboina Warganegara, Damanhuri Yohanes Kevin