Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.407
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum JURNAL POENALE Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia JUDGE: Jurnal Hukum Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi
Aisyah Muda Cemerlang
FAKULTAS HUKUM UNILA
Humanities Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS PENYELENGGARAAN SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENGHADAPI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI KEJAHATAN LINTAS BATAS NEGARA (TRANSNASIONAL) Cemerlang, Aisyah Muda
JURNAL POENALE Vol 2, No 3 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 AbstrakPemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (disingkat UU PTPPO). UU PTPPO mengamanatkan bahwa tindakan perdagangan orang terhadap perempuan dan anak harus dihilangkan/dihapuskan karena tindakan itu sangat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas melalui penyelenggaraan sistem penegakan hukum pidana (SPHP). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi TPPO sebagai kejahatan lintas batas Negara (transnasional) didasarkan pada sistem bekerja/berfungsinya hukum pidana terdiri dari substansi hukum (legal substance), stuktur hukum (legal structure) dan budaya hukum (legal culture). Penyelenggaraan SPHP belum dilakukan sepenuhnya secara integral/koordinasi/kerjasama di antara aparat penegak hokum dalam proses peradilan pidana meliputi penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemasyarakatan. Saran yang dapat dikemukakan adalah penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi TPPO sebagai kejahatan lintas batas negara/nasional harus diwujudkan secara integral dan berkualitas yang berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif. Kata kunci: Penyelenggaraan; sistem; TPPO; lintas.      
ANALISIS PENYELENGGARAAN SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENGHADAPI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI KEJAHATAN LINTAS BATAS NEGARA (TRANSNASIONAL) Cemerlang, Aisyah Muda
JURNAL POENALE Vol 3, No 3 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 AbstrakPemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (disingkat UU PTPPO). UU PTPPO mengamanatkan bahwa tindakan perdagangan orang terhadap perempuan dan anak harus dihilangkan/dihapuskan karena tindakan itu sangat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas melalui penyelenggaraan sistem penegakan hukum pidana (SPHP). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi TPPO sebagai kejahatan lintas batas Negara (transnasional) didasarkan pada sistem bekerja/berfungsinya hukum pidana terdiri dari substansi hukum (legal substance), stuktur hukum (legal structure) dan budaya hukum (legal culture). Penyelenggaraan SPHP belum dilakukan sepenuhnya secara integral/koordinasi/kerjasama di antara aparat penegak hokum dalam proses peradilan pidana meliputi penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemasyarakatan. Saran yang dapat dikemukakan adalah penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi TPPO sebagai kejahatan lintas batas negara/nasional harus diwujudkan secara integral dan berkualitas yang berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif. Kata kunci: Penyelenggaraan; sistem; TPPO; lintas.      
PENAL MEDIATION BY POLICE INSTITUTIONS IN HANDLING MIDDLE CRIMES IN REALIZING RESTORATIVE JUSTICE PRINCIPLES Aisyah Muda Cemerlang; Heni Siswanto
PRANATA HUKUM Vol 16 No 2 (2021): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v16i2.248

Abstract

Police duties as law enforcement has always put forward the principle of formal legality in an investigation. The investigators in performing their duties have a doubt in determining whether a case can be continued or not if a conciliation has been met. The problems of this research are to determine the implementation of mediation by the police in handling minor crime as an effort to realize restorative justice and to find out the inhibiting factors of the application of mediation by police in the effort to realize subtantive justice. The police officers in Bandar Lampung often encountered cases where conciliation was finally made so that the victim revoke the report; thus, the investigators tried to put forward the importance of justice and expediency; while the inhibiting factors included: First, the absence of a legal rule concerning penal mediation in criminal cases. Second, there was a gap in the application of mediation by the officers. Third, the police officers were too firm in applying the formal legal principles. It is suggested that the police officers need to emphasize the application of progressive law by applying restorative justice through the authority of discretion. It is necessary to have a perception adjustment in implementing the principle of restorative justice. Further, it is important to implement a rule regarding mediation as a settlement of criminal cases.
Urgensi Pengetahuan Nelayan Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di Bidang Kelautan dan Perikanan Maya Shafira; Heni Siswanto; Diah Gustiniati Maulani; Sri Riski; Aisyah Muda Cemerlang; Afifah Maharani; Rochmat Mushowwir; Haya Anastasya Azra
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 2 No 6 (2022): JPMI - Desember 2022
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.817

Abstract

Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaanya di bidang kelautan dan perikanan sebagai upaya penanggulangan Illegal Fishing sangat dibutuhkan, dalam hal ini Kantor Syahbandar Perikanan Pelabuhan Perikanan Lempasing (PP Lempasing). Adapun target khusus kegiatan ini yakni mewujudkan pengawasan terhadap praktik Illegal Fishing di Pelabuhan Perikanan Lempasing. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui sosialisasi dan Focus Group Discussuin (FGD). Sasaran kegiatan ini ialah Kantor Syahbandar Perikanan Pelabuhan Perikanan Lempasing dan masyarakat nelayan sekitar Pelabuhan Perikanan Lempasing. Kegiatan ini berlokasi di gedung Kantor Syahbandar Perikanan Pelabuhan Perikanan Lempasing. Setelah pelaksanaan kegiatan, diketahui bahwa 85% dari 25 peserta yang hadir belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang illegal fishing berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian tes tertulis pertama, karena masing-masing tes peserta dengan jawaban benar tidak ada yang mencapai 50% dari 10 soal yang diberikan. Namun setelah mengikuti pengabdian terjadi perubahan yang signifikan terhadap tingkat pengetahuan peserta, yakni sebanyak 75% dari 25 peserta dengan jawaban benar mencapai 50% dari 10 soal tes tertulis yang telah diisi pada akhir kegiatan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENIPUAN TIKET KONSER MUSIK SECARA ONLINE (STUDI PADA POLRES METRO JAKARTA PUSAT) Sofia Ananta; Firganefi Firganefi; Aisyah Muda Cemerlang
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i11.11342

Abstract

Isu penipuan tiket konser musik daring tengah marak seiring dengan maraknya penggunaan media sosial untuk bertransaksi. Pelaku memanfaatkan keinginan masyarakat untuk menghadiri acara musik dengan menjual tiket palsu yang tidak pernah dikirim setelah pembayaran dilakukan. Akibatnya, korban mengalami kerugian finansial dan kesulitan dalam mencari jalur hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya hukum yang dapat diberikan kepada korban penipuan tiket konser musik daring berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektivitas upaya penegakan hukum oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Metodologi yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis yang melihat penerapan hukum secara praktis. Informasi dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, korban, dan analisis dokumen serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korban penipuan tiket online dapat memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Pasal 378 KUHP terkait penipuan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban, perlu dilakukan penguatan regulasi yang mengatur penjualan tiket konser online, peningkatan kesadaran masyarakat tentang transaksi digital yang aman, dan peningkatan kolaborasi antara penegak hukum dan platform media sosial dalam mengidentifikasi dan menangani insiden penipuan. Diharapkan melalui langkah-langkah ini, kejadian penipuan tiket konser online dapat berkurang dan korban dapat memperoleh keadilan yang lebih efektif. The issue of fraud related to tickets for online music concerts is on the rise, coinciding with the growing trend of using social media for transactions. Offenders exploit people’s eagerness for attending music events by selling counterfeit tickets, which are never delivered after payment is completed. Consequently, those affected suffer financial losses and face challenges in finding effective legal recourse. This research seeks to examine the legal safeguards available for individuals victimized by online music concert ticket fraud in light of relevant laws and regulations, as well as the effectiveness of the law enforcement efforts by the Central Jakarta Metro Police in addressing this issue. The methodology employed is empirical juridical, utilizing a sociological juridical approach that looks into the practical application of law. Information was gathered through interviews with law enforcement personnel, victims, and analysis of pertinent documents and legal statutes. The findings of this research reveal that victims of online ticket fraud can receive legal protection based on Article 378 of the Criminal Code related to fraud, Law Number 11 of 2008 regarding Information and Electronic Transactions, and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. To enhance legal safeguards for victims, there is a need to fortify regulations governing the sales of online concert tickets, boost public awareness about secure digital transactions, and improve collaboration between law enforcement and social media platforms in identifying and addressing fraud incidents. It is hoped that through these measures, the occurrences of online concert ticket fraud will decrease and victims will attain more effective justice.
ANALISIS KEADILAN SUBTANTIF PADA PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan No 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw) Putri, Reza; Fathonah, Rini; Cemerlang, Aisyah Muda
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1259

Abstract

Penganiayaan merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan seseorang untuk menimbulkan rasa sakit atau luka, baik secara fisik maupun psikologis, terhadap orang lain. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan harus memenuhi unsur-unsur tersebut. Oleh karena itu, penyelidikan menjadi kunci dalam peradilan untuk memastikan keadilan bagi korban serta memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan substantif dalam putusan bebas perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis kasus, penelitian ini mengkaji penerapan keadilan subtantif dalam sistem peradilan pidana anak dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara dengan narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan hakim memutuskan putusan bebas karena tidak ditemukan bukti yang cukup untuk membuktikan keterlibatan Anak Pelaku dalam tindak pidana tersebut. Keputusan ini mencerminkan prinsip keadilan substantif, dengan memastikan hak-hak anak tetap terlindungi serta mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang terungkap. Karena unsur penganiayaan yang menyebabkan kematian tidak terpenuhi, putusan ini dianggap tepat, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Evaluasi dan pemantauan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan hak-hak Anak Pelaku tetap terlindungi dan keadilan subtantif ditegakkan.
ANALISIS DAMPAK KERUGIAN TINDAK PIDANA PENGELABUAN (PHISING) MELALUI SOSIAL MEDIA (ANALYSIS OF THE IMPACT OF LOSSES FROM PHISING THROUGH SOCIAL MEDIA) Rini Fathonah; Firganefi Firganefi; Gunawan Jatmiko; Aisyah Muda Cemerlang; Diana Diana
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i9.12415

Abstract

Purpose: To provide new information and knowledge to readers about the impact of losses from phising through social media Methodology/approach: The research methodology used in the writing of this article is the normative legal research method, which is conducted by studying, observing, and examining several theoretical aspects related to legal principles, concepts, views, legal doctrines, legal regulations, and legal systems pertinent to the research problem. Results/findings: Phishing is a technique where scammers try to make their victims provide personal information, such as passwords, credit card numbers, or other financial information, by impersonating a trusted entity through fake emails or fake websites. The main goal of phishing is to steal the target's identity or gain illegal access to someone's account. With the information possessed by the phishing perpetrator, they can carry out various types of fraud, such as identity theft, money laundering, or attacks on computers and network systems. Phishing can have very serious impacts on victims, such as financial loss, identity theft, loss of personal data, stress, trauma, damage to reputation, and operational disruption. Limitations: This paper raises the formulation of the problem, namely how the impact of losses from phising through social media. Contribution: The writing of this article is intended for law faculty students, particularly in the study of health law, and as a guide for law enforcement practitioners in understanding about the impact of losses from phising through social media.
Penerapan Rehabilitasi dan Pengawasan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Seksual Berhubungan dengan Hewan: Studi Kasus Polres Tasikmalaya Yohanes Kevin; Rini Fathonah; Aisyah Muda Cemerlang
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/r8q9af41

Abstract

Fenomena tindak pidana seksual oleh anak dengan hewan (zoofilia) menjadi persoalan serius yang tidak hanya melanggar hukum dan norma kesusilaan, tetapi juga menimbulkan trauma mendalam bagi korban dan pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penerapan rehabilitasi dan pengawasan terhadap anak pelaku dalam kasus di Polres Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara dengan penyidik Polres Tasikmalaya, studi kepustakaan, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi diawali dengan pengembalian anak ke orang tua sebagai langkah awal pemulihan emosional dan psikologis anak. Selanjutnya, pengawasan dilakukan secara terpadu oleh keluarga dan instansi terkait seperti Bapas dan UPTPPA, yang bertujuan untuk mendukung proses pembimbingan dan pemulihan perilaku anak. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan sekolah, tokoh agama, dan lembaga perlindungan anak menjadi bagian penting untuk memperkuat nilai moral dan sosial anak. Upaya ini didasari oleh teori kontrol sosial dan teori diferensiasi asosiasi, dengan menekankan pentingnya lingkungan suportif bagi anak. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pendekatan rehabilitatif dan perlindungan anak pelaku tindak pidana seksual menyimpang, serta mendukung prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam UU SPPA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL CHILD GROOMING DI KOTA BANDAR LAMPUNG Hanna; Firganefi; Aisyah Muda Cemerlang
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 2 No. 6 (2025): Jurnal Resit Multidisiplin Edukasi (Edisi Juni 2025)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v2i6.514

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak dengan modus child grooming di Kota Bandar Lampung. Kejahatan ini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin maraknya interaksi sosial melalui dunia maya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis untuk mengidentifikasi faktor penyebab, perlindungan hukum yang diterapkan, dan evaluasi terhadap kebijakan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Polresta Bandar Lampung telah mengimplementasikan kebijakan perlindungan, masih terdapat berbagai tantangan, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini secara lebih efektif.
Peran Satgas PPKS terhadap Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi dan Upaya Pencegahanya Ardelia Citra Febriyanti; Diah Gustiniati Maulani; Maya Shafira; Erna Dewi; Aisyah Muda Cemerlang
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2025): September : Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v3i3.2751

Abstract

This research is motivated by the increasing cases of sexual harassment in the university environment which has a serious impact on the psychological condition of victims and the academic climate as a whole. Universities that are supposed to be safe spaces for learning and development are often places where serious violations of human dignity occur. The establishment of the Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence (Satgas PPKS) is an important step by the government to provide protection, assistance, and a more structured complaint mechanism for victims of sexual violence. This study aims to examine the criminal acts of sexual harassment in universities as well as analyze the role and countermeasures carried out by the PPKS Task Force in handling these cases. The research methods used are normative juridical approaches and empirical juridical approaches. The normative approach is carried out by analyzing relevant laws and regulations, such as the Sexual Violence Crime Law and university regulations related to the prevention of sexual violence. Meanwhile, an empirical approach is carried out through observation and analysis of the implementation of the tasks of the PPKS Task Force in the campus environment. The results of the study show that the PPKS Task Force plays a significant role in providing psychosocial support for victims, conducting socialization related to the prevention of sexual violence, and enforcing anti-sexual violence policies in universities. In addition, the PPKS Task Force also implements various programs such as gender awareness training, legal assistance, and building a complaint system that is more accessible to students. The implications of this study confirm the importance of education and increasing awareness among the academic community regarding the issue of sexual harassment.
Co-Authors Afifah Maharani Ardelia Citra Febriyanti Diah Gustiniati Maulani Diah Gustiniati Maulani Diana Diana Erna Dewi Firganefi Firganefi Firganefi Gunawan Jatmiko Hanna Haya Anastasya Azra Heni Siswanto Maya Shafira Maya Shafira Muhammad Iqbal Noer Faizi Reza Putri Rini Fathonah Rini Fathonah, Rini Rochmat Mushowwir Sofia Ananta Sri Riski Yohanes Kevin