Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST PERPETRATORS OF PSYCHOLOGICAL DOMESTIC VIOLENCE IN HOUSEHOLDS tri, yesi; Dona Raisa Monica; Firganefi
Progressive Law Review Vol. 6 No. 2 (2024): November
Publisher : Faculty of Law-Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/plr.v6i2.169

Abstract

Domestic Violence is a complex issue influenced by various factors, including a lack of awareness and understanding of psychological violence as a legal violation. Although Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT) regulates forms of violence such as physical, psychological, sexual, and economic neglect, its enforcement still faces numerous challenges. Criminal sanctions against perpetrators of psychological violence, such as imprisonment or fines, often fail to provide a sufficient deterrent effect due to multiple inhibiting factors. This study employs a normative juridical method with a literature review approach to understand the application of criminal sanctions against perpetrators of domestic violence. The results indicate that the main challenges in law enforcement include weak legislation, limited understanding among law enforcement officers, inadequate support facilities, and low public awareness of victims rights. Additionally, patriarchal cultural factors, social stigma, and the perception that domestic violence is a private matter exacerbate the situation. The lack of public education on victims' rights and legal procedures further complicates the law enforcement process. Data show that psychological violence is one of the most frequently reported forms of domestic violence, yet its handling remains suboptimal. Legal reform, improved capacity of law enforcement, and better support services for victims are crucial to ensuring effective protection and recovery. Furthermore, public education and changing mindsets, along with addressing gender-biased cultural norms, are essential to overcoming domestic violence issues.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL CHILD GROOMING DI KOTA BANDAR LAMPUNG Hanna; Firganefi; Aisyah Muda Cemerlang
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 2 No. 6 (2025): Jurnal Resit Multidisiplin Edukasi (Edisi Juni 2025)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v2i6.514

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak dengan modus child grooming di Kota Bandar Lampung. Kejahatan ini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin maraknya interaksi sosial melalui dunia maya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis untuk mengidentifikasi faktor penyebab, perlindungan hukum yang diterapkan, dan evaluasi terhadap kebijakan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Polresta Bandar Lampung telah mengimplementasikan kebijakan perlindungan, masih terdapat berbagai tantangan, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini secara lebih efektif.
Upaya Polresta Bandar Lampung dalam Penanggulangan Kejahatan C3 dan Senjata Api Ilegal melalui Operasi Sikat Krakatau 2024 Arif Rahmanto; Heni Siswanto; Firganefi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1791

Abstract

Tingginya angka kejahatan C3 (Curas, Curat, dan Curanmor) serta maraknya peredaran senjata api ilegal di Kota Bandar Lampung menjadi ancaman serius terhadap stabilitas dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi operasional serta menganalisis hambatan yang dihadapi Polresta Bandar Lampung dalam pelaksanaan Operasi Sikat Krakatau 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan metode deskriptif kualitatif, melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap aparat kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi preemtif, preventif, dan represif mampu menekan angka kriminalitas dengan mengungkap 52 kasus serta menangkap 50 tersangka disertai barang bukti yang relevan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya pembaruan regulasi, penguatan kapasitas aparat, dan peningkatan sinergi antara kepolisian dan masyarakat guna mewujudkan sistem penanggulangan kejahatan yang berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan lokal
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pemalsuan BBM: Analisis Kritis terhadap Pemenuhan Tujuan Pemidanaan: Studi Putusan No. 222/Pid.B/LH/2024/PN.Tjk Tiara Putri Aliba; Fristia Berdian Tamza; Eko Raharjo; Firganefi; Mamanda Syahputra Ginting
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2152

Abstract

Permasalahan pemalsuan bahan bakar minyak (BBM) telah berkembang menjadi kejahatan ekonomi serius dengan dampak multidimensi, mulai dari kerugian keuangan negara hingga risiko keselamatan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pertimbangan hakim dalam Putusan No. 222/Pid.B/LH/2024/PN.Tjk terkait tindak pidana pemalsuan BBM, serta mengevaluasi kesesuaian putusan tersebut dengan tujuan pemidanaan berdasarkan teori absolut, relatif, dan gabungan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya data empiris, penelitian ini mengkaji dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan pendapat ahli. Hasil menunjukkan bahwa meskipun putusan memenuhi unsur formil tindak pidana, sanksi 10 bulan penjara dan denda Rp10 juta dinilai tidak proporsional terhadap skala kerugian dan bahaya yang ditimbulkan, sehingga belum mampu menghadirkan efek jera, rehabilitasi, dan perlindungan publik secara komprehensif