Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.873
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Progressive Law Review Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Nemui Nyimah
Firganefi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST PERPETRATORS OF PSYCHOLOGICAL DOMESTIC VIOLENCE IN HOUSEHOLDS tri, yesi; Dona Raisa Monica; Firganefi
Progressive Law Review Vol. 6 No. 2 (2024): November
Publisher : Faculty of Law-Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/plr.v6i2.169

Abstract

Domestic Violence is a complex issue influenced by various factors, including a lack of awareness and understanding of psychological violence as a legal violation. Although Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT) regulates forms of violence such as physical, psychological, sexual, and economic neglect, its enforcement still faces numerous challenges. Criminal sanctions against perpetrators of psychological violence, such as imprisonment or fines, often fail to provide a sufficient deterrent effect due to multiple inhibiting factors. This study employs a normative juridical method with a literature review approach to understand the application of criminal sanctions against perpetrators of domestic violence. The results indicate that the main challenges in law enforcement include weak legislation, limited understanding among law enforcement officers, inadequate support facilities, and low public awareness of victims rights. Additionally, patriarchal cultural factors, social stigma, and the perception that domestic violence is a private matter exacerbate the situation. The lack of public education on victims' rights and legal procedures further complicates the law enforcement process. Data show that psychological violence is one of the most frequently reported forms of domestic violence, yet its handling remains suboptimal. Legal reform, improved capacity of law enforcement, and better support services for victims are crucial to ensuring effective protection and recovery. Furthermore, public education and changing mindsets, along with addressing gender-biased cultural norms, are essential to overcoming domestic violence issues.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL CHILD GROOMING DI KOTA BANDAR LAMPUNG Hanna; Firganefi; Aisyah Muda Cemerlang
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 2 No. 6 (2025): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi Juni 2025)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v2i6.514

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak dengan modus child grooming di Kota Bandar Lampung. Kejahatan ini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin maraknya interaksi sosial melalui dunia maya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis untuk mengidentifikasi faktor penyebab, perlindungan hukum yang diterapkan, dan evaluasi terhadap kebijakan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Polresta Bandar Lampung telah mengimplementasikan kebijakan perlindungan, masih terdapat berbagai tantangan, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini secara lebih efektif.
Upaya Polresta Bandar Lampung dalam Penanggulangan Kejahatan C3 dan Senjata Api Ilegal melalui Operasi Sikat Krakatau 2024 Arif Rahmanto; Heni Siswanto; Firganefi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1791

Abstract

Tingginya angka kejahatan C3 (Curas, Curat, dan Curanmor) serta maraknya peredaran senjata api ilegal di Kota Bandar Lampung menjadi ancaman serius terhadap stabilitas dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi operasional serta menganalisis hambatan yang dihadapi Polresta Bandar Lampung dalam pelaksanaan Operasi Sikat Krakatau 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan metode deskriptif kualitatif, melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap aparat kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi preemtif, preventif, dan represif mampu menekan angka kriminalitas dengan mengungkap 52 kasus serta menangkap 50 tersangka disertai barang bukti yang relevan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya pembaruan regulasi, penguatan kapasitas aparat, dan peningkatan sinergi antara kepolisian dan masyarakat guna mewujudkan sistem penanggulangan kejahatan yang berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan lokal
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pemalsuan BBM: Analisis Kritis terhadap Pemenuhan Tujuan Pemidanaan: Studi Putusan No. 222/Pid.B/LH/2024/PN.Tjk Tiara Putri Aliba; Fristia Berdian Tamza; Eko Raharjo; Firganefi; Mamanda Syahputra Ginting
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2152

Abstract

Permasalahan pemalsuan bahan bakar minyak (BBM) telah berkembang menjadi kejahatan ekonomi serius dengan dampak multidimensi, mulai dari kerugian keuangan negara hingga risiko keselamatan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pertimbangan hakim dalam Putusan No. 222/Pid.B/LH/2024/PN.Tjk terkait tindak pidana pemalsuan BBM, serta mengevaluasi kesesuaian putusan tersebut dengan tujuan pemidanaan berdasarkan teori absolut, relatif, dan gabungan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya data empiris, penelitian ini mengkaji dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan pendapat ahli. Hasil menunjukkan bahwa meskipun putusan memenuhi unsur formil tindak pidana, sanksi 10 bulan penjara dan denda Rp10 juta dinilai tidak proporsional terhadap skala kerugian dan bahaya yang ditimbulkan, sehingga belum mampu menghadirkan efek jera, rehabilitasi, dan perlindungan publik secara komprehensif
FAKTOR PENGHAMBAT PROPAM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA Taufik Sepdi Ariananda; Eko Raharjo; Muhammad Farid; Firganefi; Budi Rizki Husin
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/2ncwqc02

Abstract

Citra Kepolisian Republik Indonesia sering kali tercoreng akibat tindakan oknum anggota yang menyimpang dan melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Kondisi ini menimbulkan tantangan serius dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Lampung dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang didukung oleh yuridis normatif, dengan pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi langsung. Analisis kualitatif dilakukan untuk menggali kendala-kendala yang dihadapi oleh Propam dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat utama, antara lain adanya tumpang tindih substansi hukum yang menyebabkan ketidakjelasan dalam penerapan aturan, serta perubahan peraturan yang sering terjadi sehingga menyulitkan adaptasi dan konsistensi penegakan hukum. Selain itu, faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan organisasi juga turut mempengaruhi efektivitas kinerja Propam. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penelitian ini merekomendasikan peningkatan efektivitas peran Propam melalui penguatan regulasi yang jelas dan konsisten, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penanganan faktor penghambat secara sistematis dan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran Propam dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
CRIMINAL LIABILITY FOR FRAUDULENT PRACTICES IN THE SELECTION EXAMINATION FOR CIVIL SERVICE CANDIDATES (CASN) Syahrani, Dhiva; Deni Achmad; Firganefi; Tri Andrisman
Progressive Law Review Vol. 7 No. 1 (2025): APRIL 2025
Publisher : Faculty of Law-Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/prolev.v7i1.293

Abstract

Cheating on the Civil Service Candidate (CASN) test is an unlawful act committed by an individual or group of individuals that can damage the integrity of the civil service selection process. This act is carried out by manipulating electronic documents in the Civil Service Candidate selection test to make it appear as if the applicant's data is authentic in order to take the test (CASN). Perpetrators may be held criminally liable, either individually or jointly, according to their role in the crime. Therefore, what form of criminal liability does cheating on the Civil Service Candidate (CASN) selection test take. This study uses a normative legal approach supported by empirical legal evidence using the applicable laws and regulations as well as literature studies and interviews with sources in this study consisting of judges at the Tanjung Karang District Court and lecturers from the Criminal Law Department of the Faculty of Law at the University of Lampung. Descriptive qualitative data analysis The results of the research and discussion show that the defendant's criminal liability for manipulating personal data in the Civil Service Candidate Selection System (SSCASN) based on Decision Number 510/Pid.Sus/2024/PN TJK is based on two main elements, namely unlawful acts and intentional mistakes. The defendant was proven legally and convincingly to have falsified the identity photos on the ID cards of selection participants for personal gain as a proxy in the CPNS test, thereby fulfilling the elements of Article 35 in conjunction with Article 51 Paragraph (1) of the ITE Law. The Panel of Judges found no justifiable or exculpatory reasons that would eliminate criminal liability and assessed that the defendant was capable of being held responsible, thus declaring him guilty and imposing a criminal penalty.
OPTIMALISASI PERAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI DESA MERAK BATIN KECAMATAN NATAR Tamza, Fristia Berdian; Deni Achmad; Andrisman, Tri; Firganefi
Nemui Nyimah Vol. 5 No. 2 (2025): Nemui Nyimah Vol. 5 No. 2 2025
Publisher : FT Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/nm.v5i2.204

Abstract

Abstract: Perdagangan orang merupakan salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang berdampak luas, tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga politik, budaya, dan kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mencegah dan menanggulangi dampak negatif perdagangan orang, serta memberikan panduan praktis untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan terlindungi. Kegiatan dilakukan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui sosialisasi hukum, sesi tanya jawab, kuesioner, serta penguatan peran masyarakat. Aparat desa, warga, dan pemangku kepentingan dilibatkan guna meningkatkan pemahaman terhadap tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kata kunci: Kesadaran hukum; tindak pidana perdagangan orang; pencegahan; partisipasi masyarakat.
Tinjauan Yuridis terhadap Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Korupsi Shabina Al Fitri; Dona Raisa Monica; Emilia Susanti; Firganefi; Aisyah Muda Cemerlang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3217

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan hukum mengenai peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam pembinaan narapidana korupsi serta hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual berbasis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 22 Tahun 2022 merekonstruksi peran Lapas menjadi lebih otonom dengan menghapus syarat Justice Collaborator sebagai penentu hak integrasi dan menggantikannya dengan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) yang menekankan perubahan perilaku. Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi hambatan berupa ketidakjelasan indikator objektivitas SPPN, potensi penyalahgunaan, disparitas fasilitas yang mengurangi efek jera, serta disharmoni antara kebijakan pemasyarakatan dan semangat pemberantasan korupsi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pengawasan eksternal yang ketat dan regulasi khusus bagi narapidana berisiko tinggi (high risk) agar prinsip rehabilitasi tetap sejalan dengan rasa keadilan masyarakat.
Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian oleh Anak Azmi Akmalia Syifa; Dona Raisa Monica; Erna Dewi; Firganefi; Refi Meidiantama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3371

Abstract

Penelitian ini membahas upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian oleh anak, dengan menekankan dua pendekatan utama yaitu upaya penal dan non-penal. Fenomena meningkatnya keterlibatan anak dalam tindakan kekerasan yang bersifat mematikan menuntut evaluasi menyeluruh terhadap peran kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum. Melalui metode penelitian hukum normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur terkait, penelitian ini menemukan bahwa upaya penal kepolisian telah dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan sesuai ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, implementasi upaya tersebut masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya, minimnya fasilitas ramah anak, dan pengaruh kelompok sebaya. Sementara itu, upaya non-penal seperti penyuluhan hukum, patroli preventif, pembinaan remaja, dan kerja sama lintas sektor menjadi langkah penting dalam mencegah anak terlibat tindak kekerasan, meskipun efektivitasnya masih terkendala rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengawasan keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan kekerasan oleh anak memerlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan kekuatan hukum, edukasi, dan kolaborasi sosial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan anak.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Pencabulan Aulia, Nadia Artha; Rini Fathonan; Firganefi; Maya Shafira; Dona Raisa Monica
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4130

Abstract

Pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak serius terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban. Kerentanan ganda yang dialami anak penyandang disabilitas menuntut adanya perlindungan hukum yang bersifat khusus dan berkelanjutan dari negara, terutama melalui peran pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terhadap anak penyandang disabilitas korban pencabulan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menelaah. peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas PPPA telah melaksanakan perlindungan hukum melalui pendampingan hukum, pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana yang ramah disabilitas, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta hambatan komunikasi dengan korban penyandang disabilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan layanan perlindungan yang inklusif menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi anak penyandang disabilitas korban pencabulan.
Co-Authors Agri Natasia Br Perangin-Angin Aisyah Muda Cemerlang Andrisman, Tri Arif Rahmanto Aulia, Nadia Artha Azmi Akmalia Syifa Budi Rizki Husin Deni Achmad Dona Raisa Monica Eko Raharjo Emilia Susanti Erna Dewi Ferni Kriswidiana Fristia Berdian Tamza Hanna Heni Siswanto Mamanda Syahputra Ginting Maya Shafira Muhammad Farid Refi Meidiantama Rini Fathonan Shabina Al Fitri Syahrani, Dhiva Tamza, Fristia Berdian Taufik Sepdi Ariananda Tiara Putri Aliba Tri Andrisman tri, yesi