Garuda - Garba Rujukan Digital

The Impact of the Discourse on the Village Head's Term of Office for 27 Years on Village Financial Management Rizky Octa Putri Charin
Kemudi Vol 7 No 2 (2023): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/kemudi.v7i2.5541

Indonesia started its new year by facing demands from thousands of Village Heads, the demands that were filed were a discourse on extending the term of office of the Village Head from 6 years to 9 years for 3 periods with a total term of office is 27 years. This research more specifically will discuss the impact that will have on the discourse of 27 years of Village Head office proclaimed by the Association of Indonesian Village Governments (APDESI) in January 2023. The theory used in this research is the CDMA theory put forward by Robert Klitgaard (1998) consists of four main elements: corruption, democracy, market, and administration. This research is a single instrumental case study. The cases that will be comprehensively analyzed are the discourse on the 27-year term of office of the Village Head and the implications for village financial management. Then the researcher used Lingga District, Riau Island Province as a case to develop a detailed description of the case. The findings in this study are if the discourse on the 27-year term of office of the Village Head is approved, what will happen is the practice of corruption will continue, thereby betraying democracy and administration itself. With CDMA theory, the level of corruption can be reduced by strengthening the three elements (democracy, market, and administration) and reducing opportunities for corruption so that corruption can be reduced and the social system can work better. Meanwhile, the administration element still shows the government's weakness in managing village fund allocations which creates a fictitious village which is only used by some elements to obtain disbursement of village funds from the central government with the aim of financial misappropriation not to improve the lives of village communities.

Enhancing Economic Growth of Tambelan Through Sea Transportation Development: Implementation of Regional Regulation No. 6, 2012 (Article 14) Siti Nur Haliza; Widia Ierdiana; Rindi Wulansari; Rizky Octa Putri Charin
Social Issues Quarterly Vol 1 No 4 (2023): Social Issues Quarterly (July)
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The traffic system network in the maritime route consists of port arrangements and shipping lanes. Port arrangements can be observed from the quality of infrastructure that supports the loading and discharging activities of people and goods. The purpose of this research is to analyze the implementation of Regional Regulation No. 6 of 2012 Article 14 regarding sea transportation in Tambelan District to enhance the economic growth of the community. This research utilizes the Systemic Dependence theory (Hirschman, 1958), which emphasizes the importance of inter-island connectivity as a crucial factor in reducing dependence on limited resources and fostering inter-island cooperation in sustainable resource development. The research is conducted using a qualitative method. Primary data sources are obtained by collecting and summarizing the results of interviews conducted by the author with informants. The findings indicate that there are still some maritime transportation infrastructures that do not meet port standardization. The community's expectation regarding the addition of fleet ships to establish connectivity between Bintan and Tambelan Districts for more efficient travel time has not been realized yet. This is because the economic needs are still being imported from outside the Tambelan Sub-district area.

Interaksi Aktor Institusi Formal dan Informal (Studi Kasus: Tim 11 dalam Pemerintahan Kutai Kartanegara) Fadli Afriandi; Rizky Octa Putri Charin; Fachriza Ariyadi
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 1 No. 1 (2021): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v1i1.688

Tulisan ini menganalisis asal mula hadir dan bekerjanya kelompok informal (Tim 11) dalam lembaga pemerintahan formal di Kabupaten Kutai Kartanegara. Awal hadirnya Tim 11 ini berperan sebagai tim ahli dari Syaukani Hasan Rais. Namun setelah pemilihan kepala daerah yang dimenangkan oleh Rita Widyasari, Tim 11 justru berubah menjadi patron di tubuh pemerintahan Kutai Kartanegara. Tesis utama tulisan ini adalah hadirnya Tim 11 telah mencederai peran dan fungsi pemerintah Kutai Kartanegara selaku institusi formal. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumen. Teori yang digunakan adalah analisis sistem politik yang dikemukakan oleh David A. Easton dan diperkuat dengan teori patron-klien. Temuan dari tulisan ini adalah Tim 11 hadir karena bentukan dari bupati sebelumnya yaitu Syaukani HR karena adanya relasi patron dan klien di antara keduanya. Relasi yang ini justru berubah setelah Rita Widyasari menjadi bupati Kutai Kartanegara pada tahun 2010. Tim 11 yang pada awalnya berperan sebagai klien, setelah lengsernya Syaukani HR, bergeser sebagai patron yang memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan Rita Widyasari selaku bupati terpilih Kutai Kartanegara.

HARAPAN PEMERATAAN MENGHADIRKAN KESENJANGAN: ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) KOTA TANJUNGPINANG Novi Winarti; Khairi Rahmi; Rizky Octa Putri Charin
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v49i2.3579

Kebijakan Sistem Zonasi PPDB di Kota Tanjungpinang merupakan kebijakan pendidikan yang dimaksudkan untuk percepatan pemerataan akses dan mutu pendidikan di Kota Tanjungpinang. Namun implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di Kota Tanjungpinang memunculkan beberapa fenomena, yaitu adanya 2 (dua) sekolah dasar yang tutup pada awal tahun 2023, kenyataan ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah. Adanya mekanisme zonasi juga menjadikan akreditasi sekolah tidak berarti, banyak atau sedikit jumlah siswa bukan berdasarkan kualitas dari sekolah tersebut melainkan hanya berdasarkan jarak tempuh. Beberapa fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana dampak kebijakan sistem zonasi PPDB di Kota Tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kajian ini mengacu pada teori evaluasi kebijakan William Dunn, sehingga penelitian ini menghasilkan beberapa temuan: Pertama, kebijakan ini belum berhasil mencapai pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Kedua, meskipun menggunakan sistem online/daring, efisiensi sumber daya manusia dan waktu tercapai, tetapi ketidakmerataan jumlah sekolah menyebabkan efisiensi ini menjadi tidak signifikan. Ketiga, mekanisme penerimaan siswa baru masih menimbulkan beragam kontroversial karena masih banyak tindakan kecurangan yang terjadi. Keempat, dampak kebijakan tidak tersebar secara merata di Kota Tanjungpinang, dengan sejumlah sekolah yang kelebihan siswa dan lainnya harus ditutup karena minim siswa. Kelima, walaupun merespons kebutuhan awal, kebijakan ini masih memunculkan beberapa masalah dan respon positif dari target grup lebih dominan daripada respon negatif. Keenam, sistem zonasi PPDB belum tepat sasaran karena kriteria zonasi belum jelas dan transparansi pelaksanaannya masih rendah. Kata kunci; Dampak; Kebijakan; Sistem Zonasi; Pendidikan

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN: EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN LAUT DI KABUPATEN BINTAN Ardi Putra; Rizky Octa Putri Charin; Khairi Rahmi
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 7 No 1 (2024): Januari
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v7i1.4404

Bintan Regency is one of the districts included in the border development priority of 4 Lokpri sub-districts, there are still obstacles that affect the effectiveness of this policy. This research aims to analyze the effectiveness of border area management in Bintan Regency. The method used is a literature study by collecting and analyzing data from various sources. The results of the research show that from 2020-2024 the central government and regional governments have carried out development activities for community welfare, both for basic services and improving the community's economy. There are also major challenges faced by the border management section which is still under the coordination of the regional secretariat (Setda ) and do not yet have full authority in managing budgets and programs, limitations in decision making, complex coordination, limited human resources, and financial limitations.

Refugees and Asylum Seekers in Indonesia Amid the Spread of COVID-19: Case Study of Refugees and Asylum Seekers in Pekanbaru Charin, Rizky Octa Putri
Indonesian Perspective Vol 6, No 2: (Juli-Desember 2021), hlm. 123-259
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ip.v6i2.43546

This paper aims to analyze how the Indonesian government’s efforts to fulfill the health rights of refugees or asylum seekers who were in Indonesia when the COVID-19 case hit the world. Pekanbaru was chosen as a case study because it has broken the record for the highest number of additional COVID-19 cases in Indonesia. This condition is exacerbated by the fact that, Pekanbaru is also one of the cities with the highest number of receiving refugees in Indonesia. Using qualitative research methods, this paper argues that the acceptance of refugees by Indonesia on humanitarian principles is in line with the identity that has been shown as defenders of human rights. To maintain this identity, in terms of handling COVID-19 with refugees, it would be better if Indonesia adapted policies that were adaptive and sensitive to minority groups, in this case asylum seekers in Pekanbaru.

The Efforts of Talang Mamak Indigenous People to Maintain Their Existence in Customary Forest Resources Battle: The Efforts of Talang Mamak Indigenous People to Maintain Their Existence in Customary Forest Resources Battle Rizky Octa Putri Charin; Arief Hidayat
Society Vol 7 No 1 (2019): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v7i1.78

The resources of Customary Forest play an important role for Talang Mamak Indigenous People to survive. The exploitation of the forest by private company and investor has caused a violent conflict. The situation of the indigenous people becomes worsen since local government does not fully protect their rights on the forest. Even, Local government tends to defend private company and investor in addressing the conflict. Customary forest of Talang Mamak indigenous people is in the oligarchs grip and conflict of interest with their elder. The Indigenous people are in crossroad, to preserve or to release their heritage and right. This study aims to determine the efforts of Talang Mamak Indigenous People to maintain their existence in the customary forest resources battle with private company and investor. This study used qualitative descriptive method. The data collection were documentation analysis and other relevant literature. This study used Theory of Oligarchy (Winters 2011) as grounded theory. The result found that the efforts of the indigenous people to fight for their rights getting weak. Some of them begin to accept compensation from the company and investor, in other word, some of them are willing to release their heritage and right on the forest.

The Efforts of Talang Mamak Indigenous People to Maintain Their Existence in Customary Forest Resources Battle: The Efforts of Talang Mamak Indigenous People to Maintain Their Existence in Customary Forest Resources Battle Rizky Octa Putri Charin; Arief Hidayat
Society Vol 7 No 1 (2019): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v7i1.78

The resources of Customary Forest play an important role for Talang Mamak Indigenous People to survive. The exploitation of the forest by private company and investor has caused a violent conflict. The situation of the indigenous people becomes worsen since local government does not fully protect their rights on the forest. Even, Local government tends to defend private company and investor in addressing the conflict. Customary forest of Talang Mamak indigenous people is in the oligarchs grip and conflict of interest with their elder. The Indigenous people are in crossroad, to preserve or to release their heritage and right. This study aims to determine the efforts of Talang Mamak Indigenous People to maintain their existence in the customary forest resources battle with private company and investor. This study used qualitative descriptive method. The data collection were documentation analysis and other relevant literature. This study used Theory of Oligarchy (Winters 2011) as grounded theory. The result found that the efforts of the indigenous people to fight for their rights getting weak. Some of them begin to accept compensation from the company and investor, in other word, some of them are willing to release their heritage and right on the forest.

Analisis Multi-Aspek terhadap Implikasi Penambangan Pasir Darat di Kabupaten Bintan Rizky Octa Putri Charin; Khairi Rahmi
Society Vol 12 No 2 (2024): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v12i2.641

This research examines the various implications of land-based sand mining activities in Bintan Regency, which have been ongoing since the 1980s. These activities are closely associated with significant environmental impacts resulting from mining processes that alter the landscape, causing changes to the physical, chemical, and biological environment. One notable outcome is the creation of the Telaga Biru Desert in Bintan Regency, which has become a popular natural tourist destination since 2015. The reutilization of post-mining areas after years of abandonment raises a critical question: How does the government address the multi-dimensional implications of land sand mining? These impacts encompass both positive outcomes, such as economic opportunities, and negative consequences, including risks to the physical and non-physical environment, as well as socio-economic challenges. This study adopts a descriptive and qualitative approach, utilizing primary and secondary data collection, processing, and analysis. The findings reveal that land-based sand mining activities in Bintan Regency have led to significant environmental and socio-economic consequences, including landscape alterations, biodiversity loss, and water pollution. Economically, the transformation of Telaga Biru Desert into a tourist destination highlights the potential for alternative uses of post-mining areas. However, the findings underscore the urgent need for clear governance frameworks to balance economic development with environmental sustainability.

Analisis Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada Pemilihan Umum di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Esti Cintanesa; Bismar Arianto; Rizky Octa Putri Charin
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Januari : Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/perspektif.v2i1.175

Sirekap created to simplify the task of election organizers as a tool to assist the recapitulation process and as a means of publication. During second use, there were still many problems, one of which was in Tanjungpinang City. This research aims to analyze how SIREKAP is used in the general elections in Tanjungpinang City 2024. The method used is a qualitative method with a case study approach and uses data collection techniques through observation, interviews, and documentation. This research uses a theory by DeLone and McLean (2003), with 5 indicators, namely system quality, information quality, service quality, user satisfaction, and net benefits. The finding from this research is that the use of SIREKAP in the general election in Tanjungpinang City 2024 has not gone well. This is caused by the quality of the system, namely the server network, which is not optimal enough to handle the increase in the number of SIREKAP users on election day. This also has an impact on the quality of information being less than optimal in disseminating information so that users are not yet satisfied because SIREKAP is deemed not to have provided significant benefits for the general election in Tanjungpinang City 2024.

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search