Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.031
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM LEX PRIVATUM LEX ET SOCIETATIS Bestuur FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies AMANNA GAPPA Hasanuddin Law Review Journal on Education Jurnal Pendidikan dan Konseling The Studies of Social Sciences Jurnal Hukum Lex Generalis Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Innovative: Journal Of Social Science Research Tumou Tou Law Review Advances In Social Humanities Research SASI
Donna Okthalia Setiabudhi
Sam Ratulangi University, Indonesia
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : AMANNA GAPPA

 1 
Dilema Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Benedikta Bianca Darongke; J. Ronald Mawuntu; Donna O. Setiabudhi
Amanna Gappa VOLUME 29 NOMOR 1, 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study analyzes the law enforcement of mineral and coal mining activities carried out without a permit. This research is normative legal research using a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. Analysis of legal materials using prescriptive analysis with deductive methods. The results show that the local governments only have the function of supervising, fostering, and controlling negative post-mining impacts such as damage to the mining area's ecosystem. The authority in mineral and coal management is now entirely the duty and responsibility of the Central Government, including the authority to handle mineral mining activities without a permit. The local government itself has the authority if there is a delegation from the Central Government. Normatively, local governments have a role in regulating policies that apply in social life. In addition, providing services to the community. However, this function has not run optimally at a practical level because public complaints about the negative impacts caused by illegal mining have not received a severe response from the government. Keywords: Coal; Mineral; Mining; Illegal Miner Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan tanpa izin. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum menggunakan analisis preskriptif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah hanya memiliki fungsi pengawasan, pembinaan dan pengendalian dari dampak-dampak negatif pasca tambang seperti kerusakan ekosistem daerah tambang. Kewenangan dalam pengelolaan mineral dan batubara, saat ini sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat, termasuk kewenangan dalam menangani kegiatan pertambangan mineral tanpa izin. Pemerintah daerah sendiri memiliki kewenangan, apabila terdapat pendelegasian dari Pemerintah Pusat. Secara normatif, pemerintah daerah memiliki peran untuk mengatur kebijakan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun pada tataran praktis, fungsi ini belum berjalan optimal, sebab pengaduan masyarakat mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari pertambangan ilegal ini belum mendapatkan respon yang serius dari pemerintah. Kata Kunci: Batubara; Mineral; Pertambangan; Penambang Ilegal
Instrumen Hukum Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah dalam Pembangunan di Bidang Jasa Konstruksi Reynaldi Hizkia Pessak; J. Ronald Mawuntu; Donna O. Setiabudhi
Amanna Gappa VOLUME 29 NOMOR 2, 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui instrumen hukum pengelolaan penyelenggaraan kerja sama antara pemerintah daerah dengan kontraktor dalam pembangunan di bidang jasa konstruksi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan data empirik. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute), pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pengambilan bahan hukum sekunder dilakukan pada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek hukum perjanjian kerja sama saa pemerintah dalam jasa konstruksi di Prrovinsi Sulawesi Utara belum berjalan optimal disebabkan kedua belah pihak baik pemerintah maupun swasta belum melaksanakan perjanjian secara konsisten yang menimbulkan terjadinya beberapa kondisi yaitu keterlambatan pembayaran bagi pihak penyedia jasa dan keterlambatan pembangunan yang menimbulkan inefisiensi bagi pihak pengguna jasa. Evaluasi hukum terhadap pelaksanaan perjanjian jasa konstruksi atas terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kerja sama baik dari pihak penyedia jasa konstruksi maupun pihak pengguna jasa konstruksi dilakukan melalui mekanisme penyelesaian dengan cara litigasi dan non-litigasi.
Quo Vadis Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Analisis Sistem Hukum Setiabudhi, Donna Okthalia; Apituley, Jovano Abraham Alfredo; Umar, Muhammad Farhan; Palilingan, Toar Kamang Ronald
Amanna Gappa VOLUME 31 NOMOR 2, 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan tindak pidana kekerasan seksual semakin kompleks problematikanya saat menemui tahapan penerapan dan penegakan hukum. Jika dilihat dari substansi hukum undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sebenarnya telah begitu komperhensif yang mengatur mulai dari jenis-jenis kekerasan seksual sampai pada sanksi bagi pelaku kekerasan seksual, harapannya dapat diterapkan secara efektif dan efesien dengan di tengah masyarakat. Namun pada kenyataannya seringkali substansi hukum yang komperhensif tak bisa menjadi jaminan untuk bisa langsung berhasil mengobati patalogi sosial yang terjadi, karena berbenturan dengan budaya hukum masyarakat (legal culture). Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi socio-legal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek substansi hukum (legal substance), pengaturan hukum undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang telah komperhensif tak bisa menjadi jaminan secara efektif untuk membasmi tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Pengundangan tindak pidana kekerasan seksual hadir sebagai pelengkap instrumen hukum pidana Indonesia saat ini. Pada tataran praktik. Hal ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, tetapi menggerakkan potensi dukungan dan layanan dari komunitas terdekatnya untuk terlibat dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban.
Kerangka Desentralisasi Asimetris dalam Memperkuat Hubungan Internasional di Wilayah Perbatasan Asia-Pasifik Pinori, Josepus Julie; Setiabudhi, Donna Okthalia; Palilingan, Toar Kamang Ronald
Amanna Gappa VOLUME 32 NOMOR 1, 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini membahas kerangka desentralisasi asimetris dalam memperkuat hubungan internasional Provinsi Sulawesi Utara di kawasan Asia-Pasifik. Provinsi Sulawesi Utara, dengan posisi geografis yang strategis, berpotensi menjadi pintu gerbang bagi Indonesia menuju pasar global. Meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi yang signifikan di kawasan Pasifik, tantangan masih dihadapi Indonesia dalam memanfaatkan dinamika ini. Melalui analisis terhadap kebijakan otonomi daerah dan regulasi yang mendukung, artikel ini menyoroti pentingnya kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan hubungan internasional. Dengan pendekatan desentralisasi asimetris, pemerintah daerah dapat meningkatkan peran dalam pengelolaan perbatasan, pengembangan ekonomi maritim, dan penguatan potensi daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengeksplorasi relevansi dan implementasi desentralisasi asimetris dalam konteks hubungan luar negeri.
Co-Authors Ahsan Yunus Aiko Kezia Silap Andi Rifky Apituley, Jovano Abraham Alfredo Benedikta Bianca Darongke carlo A Gerungan Cobi Elisabeth M Mamahit Cornelis Dj. Massie Dani R.Pinasang Delasnova Sonya S. Lumintang Donald A. Rumokoy Dripsy Teresa Pugon Sapni Epafras Nyong Eli Massie Feri Arumajaya Frisher Maloringan, Julius Irwansyah Irwansyah Irwansyah Irwansyah J. Ronald Mawuntu Jacobus R. Mawuntu JACOBUS RONALD MAWUNTU Jakobus Ronald Mawuntu Jakobus Ronald Mawuntu Javier Rivaldo Beckham Mandey Jeany Anita Kermite Josepus J Pinori Josepus J. Pinori, Josepus J. Jufri Takatelide Jullie Pinori, Josepus Jusak Sindar Jusak Sindar Lengkong, Natalia Lana Maramis, Ronny Adrie Marhcel Reci Maramis Maria Ezra Montolalu Marthin L. Lambonan Mawuntu, Jacobus R. Muaja, stanlymuaja Muhammad Fitrah Syafar Lihawa Naftali Yesaya Gabriel Sumant Natalie Tresye Rondonuwu Nathan Samuel Victor Pesak Palilingan, Toar Kamang Ronald Palilingan, Toar Neman Palilingan, Toar Neman Pinori, Josepus Julie Rawung, Franqois Steward Rekiyanto Latodjo Reynaldi Hizkia Pessak Rian Amadeo Christofel Palandeng Robert Pinasang, Dani Roy Imany Theodoron Liow Siregar, Rosdiana Felty Sofyan Piyo Sukaynah Q. A Rizal Susan Lawotjo Tanonggi, Rebecca Telly Sumbu Theresia Joan Rindengan Toar K. R. Palilingan Toar K.R. Palilingan Toar K.R. Palilingan Toar Kamang Ronald Palilingan Toar Neman Palilingan Toar Neman Palilingan Toar Neman Palilingan Umar, Muhammad Farhan Yunus, Ahsan