Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MERCATORIA Kosmik Hukum Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Rosmalinda
Faculty Of Law, Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Kebijakan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang yang Menyebabkan Luka Nia Khairunnisya; Ediwarman Ediwarman; Marlina Marlina; Rosmalinda Rosmalinda
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 3 - March 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i3.143

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui tentang penerapan kebijakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka khususnya dalam penetapan Nomor: 15/Pen.div/2021/PN Rap dan Penetapan Nomor: 47/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni dengan mengkaji studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, penetapan hakim, teori hukum dan pendapat sarjana yang berhubungan dengan kebijakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana kekerasan yang menyebabkan orang luka. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penetapan Nomor: 15/Pen.div/2021/PN Rap dan Penetapan Nomor: 47/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn menyatakan Anak sebagai pelaku kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka yang penyelesaiannya melalui diversi. Diversi yang berhasil dilaksanakan pada tahap Penyidikan, Penuntutan maupun pada tahap Persidangan maka akan dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan penghentian pemeriksaan perkara di depan persidangan dengan Anak dikembalikan kepada orang tua dan tetap melanjutkan sekolah.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Gheanina Prisilia Kaban; Madiasa Ablisar; Suhaidi Suhaidi; Rosmalinda Rosmalinda
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 3 - March 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i3.144

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw dan Putusan Pengadilan Negeri No. 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Liw sudah sesuai atau tidak dengan aturan hukum terkait perlindungan anak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni dengan mengkaji studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat sarjana yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika serta Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw dan Putusan Pengadilan Negeri No. 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Liw. Hasil penelitian disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika adalah menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta memberikan rehabilitasi pada anak. Hasil analisis secara yuridis bahwa kedua putusan pengadilan negeri tersebut keliru dan kurang memberikan perlindungan hukum kepada anak karena hanya menjatuhkan hukuman pidana berupa pidana penjara tanpa memberikan fasilitas rehabilitasi.
Pertanggungjawaban Hukum Platform E-Commerce terhadap Penjualan Buku Bajakan (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia) Cheryl Patriana Yuswar; Lesly Saviera; Rosmalinda; Ningrum Natasya Sirait
JURNAL MERCATORIA Vol. 16 No. 1 (2023): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v16i1.8515

Abstract

Artikel tulisan ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan tanggung jawab platform e-commerce terhadap penjualan buku bajakan dalam regulasi di Indonesia dan Malaysia. Data-data dikumpulkan melalui penulisan hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dan dianalisis secara kualitatif.  Kajian ini menyimpulkan bahwa platform e-commerce bertanggung jawab pada penyelenggaraan sistem elektronik yang aman. Namun di Indonesia dan Malaysia, penyedia platform e-commerce tidak dapat diminta bertanggung jawab secara hukum jika terbukti ada kesalahan dari penjual yang menggunakan platfromnya untuk kegiatan yang dilarang oleh hukum seperti penjualan buku bajakan. Sebagai gantinya, platform e-commerce dapat melakukan tanggung jawab moral dengan melakukan monitoring dan menegakkan tindakan yang menjadi kebijakan platform e-commerce pada websitenya.
Analisis Hak Asasi Manusia Bagi Anak Atas Kekerasan terhadap Anak di Indonesia dan Malaysia ditinjau dari Perspektif United Nations Convention on The Rights of The Child 1989 Jesslyn Elisandra Harefa; Suhaidi Suhaidi; Rosmalinda Rosmalinda; Amstrong Harefa
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 15 No. 4 (2024): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/covalue.v15i4.4722

Abstract

Hak asasi anak merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara. Prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi hak hidup, tumbuh kembang, dan non-diskriminasi. Konvensi ini diratifikasi oleh 196 negara dan mencakup hak ekonomi, sipil, politik, dan budaya anak. Penelitian ini bertujuan untuk regulasi perlindungan hukum HAM anak terhadap kekerasan berdasarkan Konvensi Hak Anak 1989, regulasi perlindungan anak di Indonesia sebagai tindak lanjut kesepakatan internasional dan regulasi perlindungan hukum kekerasan terhadap anak di Indonesia dan Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan analisis dokumen dan data sekunder seperti undang-undang, putusan pengadilan, teori hukum, dan karya ilmiah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) Konvensi Hak Anak mendorong perlindungan optimal terhadap anak, (2) Regulasi perlindungan anak di Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 meliputi aspek materiil, formil, pokok, dan sektoral, (3) Implementasi konvensi di Indonesia dan Malaysia melibatkan penegakan hukum tegas melalui putusan hakim yang adil. Kesimpulannya, Konvensi Hak Anak membebankan kewajiban khusus bagi negara untuk mengakui hak hidup anak yang melekat secara alamiah, serta menciptakan standar hidup layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Responsifnya PBB dalam perjanjian ini membentuk komunitas global yang melindungi martabat dan hak anak di dunia.
TANTANGAN PERUBAHAN DAN PERKEMBANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA Mauris Muyassar; Fachrul Rozi Harfi; Rosmalinda Rosmalinda
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.2297

Abstract

Tulisan ini mengeksplorasi tantangan dan perkembangan dalam perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Proses perubahan KUHP adalah sebuah perjalanan panjang yang dimulai sejak Indonesia merdeka, dengan tujuan menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda yang tidak lagi relevan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Berbagai revisi dan penolakan dari masyarakat mengiringi perjalanan pembentukan KUHP baru, yang akhirnya disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP baru ini diharapkan berlaku mulai 2026, membawa sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Indonesia serta responsif terhadap perkembangan internasional. Artikel ini juga membahas penerapan “living law” dalam KUHP baru dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi prinsip-prinsip hukum pidana, termasuk tantangan dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Raising Awareness to Prevent Sexual Violence for Mosque Teenager Rosmalinda Rosmalinda; Ade Rahmawati Siregar; Joiverdia Arifiyanto; Agusmidah Agusmidah; Fahrizal S. Siagian
Kosmik Hukum Vol 25, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v25i1.25079

Abstract

This article was conducted in the form of community service “training of trainer”. The goal of this activity is to improve youth knowledge, understanding, skills and roles in preventing sexual violence. This research involves the committee and members of mosque youth who trained in preventing sexual violence. Adult education methods are used in community service as well as legal research to analyze participation of mosque youth in preventing sexual violence at worship place use a legal, case and conceptual approach. The research found: (1) The number of sexual violence cases increases every year in susceptible locations such as public spaces, terminals/stations, roadsides/sidewalks, public transportation, mass or social media, residential areas, workplaces/offices and campuses. (2) The absence of worship place on susceptible locations list does not mean sexual harassment against women and children has not existed. It could be happened to anyone regardless of gender, age, religion or social background. (3) knowledge, understanding, ability and role to prevent sexual violence among mosque youth increased after participated and practice through "Let's Practice Being a Trainer/Facilitator on Sexual Violence Prevention ". As conclusions: (1) mosque youth have an important role to reduce the number of various forms of and/or prevent of sexual violence, (2) the Indonesian Mosque Youth Communication Agency (BKPRMI) has capacity and roles to improve the knowledge, ability and role of mosque youth in preventing sexual violence, especially in the mosque/prayer room area.
Pertangungjawaban Pidana Pemegang Saham pada Tindak Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Rio Fransiscus Girsang; Alvi Syahrin; Edi Yunara; Rosmalinda Rosmalinda
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2316

Abstract

Corporations have a strategic role in bringing about change and growth in the world economy. Corporations are second only to the State in increasing economic growth and national development, but there are times when corporations also commit various criminal acts that harm the state and society. The damage to banking that occurred in the past was precisely due to the actions of the controlling shareholders of the banks, through the GMS placing people (minions) as members of the board of directors and commissioners. These people who were given strategic positions by the controlling shareholders were puppets of the controlling shareholders and carried out the policies of the controlling shareholders. The case of Bank Harapan Sentosa (BHS) shows how the shareholders had evil intentions by creating a "fictitious" corporation to apply for credit to the bank where the convicted person was the controlling shareholder. The corporate veil doctrine, which provides a veil of protection to shareholders, is considered to be a trigger for the repetition of criminal acts committed by corporations. Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code has been passed. Based on the provisions of Article 613 of the Criminal Code, every legislation, its criminal provisions must refer to Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This research is a normative juridical research that uses a statutory approach, concept approach and case approach. This research uses primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used is through literature study where the data collected is grouped according to the problem and then analyzed qualitatively so that conclusions can be drawn. Based on the results of the research, it is known that all arrangements for errors in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code can be held accountable to the corporation. Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code has regulated the imposition of criminal liability of corporations and shareholders. According to Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, there are 3 (three) roles of shareholders who can be held criminally liable, namely as a person who gives orders, a person who controls and as a beneficial owner of the corporation.
Konstruksi Unsur Objektif Perbuatan Melawan Hukum dan Unsur Kerugian Perekonomian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Sri Afdhila; Mahmud Mulyadi; Rosmalinda
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3290

Abstract

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, korupsi sudah menjadi wabah penyakit moral yang sangat kronis saat ini di Indonesia. Maka dibutuhkan suatu kajian analisis sistematis dalam lintas akademik hukum harus dilakukan. analisis yang mengkaji unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi meliputi unsur objektif perbuatan melawan hukum dan begitu juga unsur kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana Konstruksi Unsur Objektif Perbuatan Melawan Hukum dan bagaimana pula konstruksi Unsur Kerugian Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah semata-mata untuk menjawab permasalahan yang dibahas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan telaah kepustakaan untuk mengkajinya. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Konstruksi Unsur Objektif Perbuatan Melawan Hukum dalam tindak pidana korupsi di Indonesia adalah bergesernya sifat melanggar / melawan hukum dari sebelumnya bersifat melawan hukum formil maupun melawan hukum materil berdasarkan Penjelasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 maka sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi berubah menjadi bersifat melawan hukum formil, sedangkan konstruksi unsur perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi yaitu bergesernya bentuk unsur kerugian perekonomian dari delik formil menjadi delik materil sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang mewajibkan adanya kerugian nyata dan bisa dihitung (actual loss), bukan berdasarkan prakiraan atau potensial kerugian (potential loss).
Co-Authors Ade Rahmawati Siregar Agusmidah Agusmidah Alvi Syahrin Amstrong Harefa Cheryl Patriana Yuswar Edi Yunara Ediwarman Ediwarman Fachrul Rozi Harfi Fahrizal S.Siagian Gheanina Prisilia Kaban Jesslyn Elisandra Harefa Joiverdia Arifiyanto Lesly Saviera Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi Marlina, Marlina Mauris Muyassar Nia Khairunnisya NINGRUM NATASYA SIRAIT Rio Fransiscus Girsang Sri Afdhila Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi