Articles
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENJANTUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR ]]>
<![CDATA[Ria Delta]]>;
<![CDATA[Diena Fukuyama Indah]]>
<![CDATA[ Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 01 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jaeap.v2i01.2062
<![CDATA[Undang-Undang adalah seperangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah melalui badan-badan yang berwenang mengeluarkan berbagai peraturan tertulis, misalnya konstitusi, undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri dan peraturan daerah. Posisi anak di lingkungan hukum sebagai subjek hukum terhadap anak-anak ditentukan secara berkelompok dengan status hukum dan diklasifikasi sebagai cacat hukum atau anak dibawah umur. Perlindungan anak terdapat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis melakukan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normative dan yuridis empiris. Perlindungan anak adalah segalanya dilakukan dengan menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya untuk perkembangan dan pertumbuhan anak yang baik secara fisik, mental dan sosial. Acara pidana anak memiliki konsekuensi yang signifikan negatif sebagai anak nakal yang dapat memperkuat perilaku menyimpang dan dapat membentuk karakter kriminal. Faktor yang melatarbelakangi anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana antara lain: faktor lingkungan, faktor ekonomi dan keluarga, dan faktor psikologis.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI SANKSI TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Ria Delta]]>;
<![CDATA[Lenny Nadriana]]>;
<![CDATA[Handayani Handayani]]>;
<![CDATA[Achmad Alfi Faryando]]>;
<![CDATA[Raden Gunawan]]>
<![CDATA[ Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 02 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jaeap.v2i02.2380
<![CDATA[Kegiatan Industri di berbagai daerah di Indonesia pada kenyataannya masih dihadapkan dengan persoalan pengelolaan limbah industri yang berpotensi mengakibatkan pencemaran lingkungan dan akan mengganggu keseimbangan lingkungan hidup. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Mengetahui penerapan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan lingkungan hidup; dan 2) Mengetahui kendala hukum yang timbul dalam praktik penerapan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis penelitian hukum ini bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, didapat bahwa penerapan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan hukum administrasi dan hukum pidana. Selain itu, kendala-Kendala Hukum yang Timbul dalam Praktik Penerapan Sanksi terhadap Perusahaan yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup adalah a) Sumber daya manusia penegak hukum masih terbatas; b) Tindak lingkungan hidup belum menjadi prioritas; c) koordinasi antar Instansi dalam penanganan tindak pidana lingkungan; d) profesionalisme penegak hukum; e) Kendala sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; dan f) Ketergantungan penerapan hukum pidana lingkungan terhadap hukum administratif.]]>
<![CDATA[Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Secara Illegal ]]>
<![CDATA[Mato, Muhammad Gibran Cindur]]>;
<![CDATA[Delta, Ria]]>;
<![CDATA[idham, idham]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mitra Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57084/jpj.v5i1.1563
<![CDATA[Penangkapan ikan secara illegal merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan yang bertentangan dengan Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Kegiatan ini umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Kegiatan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayanadalah kegiatan penangkapan dengan pemboman, penangkapan denganmenggunakan racun serta penggunaan alat tangkap trawl.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dan yuridis normatif dengan tipe penelitian analisis deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer data sekunderserta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengancara pemeriksaan data,seleksi data,klasifikasi data dan sistematika data. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisisdeskriptif kualitatif.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampungdalam menangani nelayan yang melakukan tindak pidana berupa penangkapan ikan secara illegal menggunakan pukat hela atau trawl tersebut. Tindak pidana yang sering dilakukan oleh nelayan tersebut adalah tindak pidana berdasarkan Undang-undang no 45 tahun 2009 jo. Undang-undang no 31 tahun 2004tentang Perikanan.Penulis memberikan saran kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung agar dapat memaksimalkan pelaksanaan penegakan hukum disarankan dapat melakukan evaluasi secara bersama-sama serta mencari solusi pemecahan masalah yang seringkali dihadapi atas hal-hal yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Kata Kunci :Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perikanan, Penyidikan. ]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pengembalian Uang Negara Pada Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Sutama, Prana Jaya]]>;
<![CDATA[Delta, Ria]]>;
<![CDATA[Renaldy, Rendy]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v6i2.2425
<![CDATA[Tindak pidana korupsi pada intinya adalah perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara, oleh sebab itu pelaku korupsi wajib mengembalikan uang negara yang telah diambilnya. Permasalahan bagaimanakah cara pengembalian uang negara pada tindak pidana korupsi? apakah akibat hukumnya jika pelaku tidak dapat mengembalkan uang Negara dari hasil korupsi?Pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data primer dan sekunder. Sumber data primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dengan studi pustaka, studi lapangan. Pengolahan data antara lain seleksi data dan klasifikasi data Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif.Kesimpulan, pengembalian uang negara pada tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-518/JA/11/2001 Tanggal 1 November 2001 tentang mekanisme pembayaran uang pengganti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam pengembalian keuangan negara tindak pidana korupsi adalah para koruptor lebih memilih menjalani hukuman penjara dibanding harus membayar uang pengganti akibat hukum jika pelaku tidak dapat mengembalikan uang negara dari hasil korupsi berdasarkan undang-undang yang berlaku bahwa pelaku hanya menjalankan pidana subsider dan pidana kurungan. Memang secara substansi ini sangat merugikan negara karena pada tindak pidana korupsi hanya mempidana pelaku saja tanpa dapat mengembalikan keuangan negara. Sehingga sampai saat ini uang negara hasil korupsi belum bisa sepenuhnya dikembalikan ke negara. Saran, bagi legislatif agar ditinjau kembali undang-undang tindak pidana korupsi yang mengatur tentang pengembalian keuangan negara hasil korupsi agar keuangan negara hasil korupsi dapat dikebalikan kepada negara. Bagi masyarakat luas hendaknya untuk bersama-sama pemerintah memberantas tindak pidana korupsi dimulai dari lingkungan sendiri dan diri sendiri.]]>
<![CDATA[Disparitas Pidana pada Putusan Pengadilan Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan ]]>
<![CDATA[Aryata, I Nengah]]>;
<![CDATA[Delta, Ria]]>;
<![CDATA[Melati, Dwi Putri]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2024): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v9i1.3283
<![CDATA[Discussion of criminal acts in community life is often a very interesting study, especially related to the disparity in criminal decisions handed down. The problem in this study is how is the responsibility of the perpetrators of embezzlement based on Decision Number 452 / Pid.B / 2023 / PN.Tjk, Decision Number 745 / Pid.B / 2022 / PN.Tjk and Decision Number 807 / Pid.B / 2022 / PN.Tjk? and how is the disparity in criminal sentences in court decisions regarding the responsibility of perpetrators of embezzlement based on Decision Number 452 / Pid.B / 2023 / PN.Tjk, Decision Number 745 / Pid.B / 2022 / PN.Tjk and Decision Number 807 / Pid.B / 2022 / PN.Tjk? The problem approach used in this study consists of a normative legal approach and an empirical legal approach. The types of data used are primary data and secondary data. Data analysis was carried out using a qualitative descriptive method. The disparity in criminal sentences in court decisions regarding the responsibility of perpetrators of embezzlement based on Decision Number 452/Pid.B/2023/PN.Tjk, Decision Number 745/Pid.B/2022/PN.Tjk and Decision Number 807/Pid.B/2022/PN.Tjk there was injustice in the verdicts imposed because the Articles and levels of losses incurred by the defendant were not the same, and the sentences imposed were different and would give rise to various perceptions in society about justice itself]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SINTETIS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Delta, Ria]]>;
<![CDATA[Diwirya, Irwan Jaya]]>
<![CDATA[ Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 02 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jaeap.v3i02.3315
<![CDATA[Masalah narkotika, obat-obatan berbahaya, perkusor narkotika dan zat adiktif lainnya sudah merupakan masalah nasional, bahkan dapat dikatakan semacam bencana nasional bagi Masyarakat terutama generasi muda Indonesia. Narkotika sintetis adalah obat-obatan yang mempunyai bentuk, cara penggunaan, dan efek yang berbeda-beda. Pendekatan masalah menggunakan yuris normatif dan empiris, sumber data dengan data primer dan sekunder, analisis data dengan cara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, narkotika sintetis tersebut sebenarnya berfungsi sebagai pemacu daya kerja tubuh maupun sebagai perangsang emosi yang banyak dipergunakan oleh para pasien yang memerlukannya sebagai pelengkap dalam perawatan Kesehatan. Secara garis besar narkotika sintetis jika disalahgunakan akan menimbulkan efek hipnotik-sedatif, yaitu menekan atau menurunkan fungsi fungsi tubuh yang bersifat menenangkan. Fungsi obat tersebut sebagian besar diperuntukkan bagi penderita lemah kejiwaan maupun terdapat gangguan emosi, sehingga disfungsi mental dan kejiwaan seorang penderita sedikit banyak akan tertolong. Diperlukan perhatian dari pemerintah dalam perkembangannya dan peredarannya, Hal ini dikarenakan narkotika jenis ini samar dalam bentuknya sehingga tidak mudah dikenali oleh Masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk lebih cermat lagi dalam melihat munculnya narkotika jenis baru seperti tembakau sintetis ini. Masyarakat lebih peduli pada lingkungan sekitar untuk meminimalisir peredaran narkotika di sekitar kita.]]>
<![CDATA[Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pajak (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2022/PN.Kbu) ]]>
<![CDATA[Abadi, Nikmat]]>;
<![CDATA[Delta, Ria]]>;
<![CDATA[Januri, Januri]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v8i2.4235
<![CDATA[This study aims to analyze the legal accountability of perpetrators of tax evasion crimes as stated in Decision Number 10/Pid.Sus/2022/PN.Kbu and examine the judges' considerations in rendering the verdict. The research employs a normative juridical and empirical juridical approach, utilizing primary and secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was conducted through literature studies and field studies using interviews with Public Prosecutors at the North Lampung District Attorney's Office, selected through purposive sampling. The collected data were analyzed qualitatively using a descriptive approach with inductive reasoning. The findings indicate that the defendant in Decision Number 10/Pid.Sus/2022/PN.Kbu was legally and convincingly proven guilty of violating Article 39 Paragraph (1) letter i of Law Number 6 of 1983 jo. Law Number 16 of 2009, resulting in a sentence of 1 year and 8 months of imprisonment and a fine amounting to twice the unpaid tax. The judges' considerations in reaching the verdict were based on the presented evidence, witness and expert testimonies, as well as aggravating and mitigating factors]]>
<![CDATA[Pre-Trial Analysis of Wilayatul Hisbah Authority in Qanun Criminal Jurisdiction: A Study in Banda Aceh Syar'iyyah Court ]]>
<![CDATA[Delta, Ria]]>
<![CDATA[ Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 6, No 2 (2023): Vol. 6, No. 2, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/jua.v6i2.28885
<![CDATA[Pretrial is a request submitted by a suspect, in the event that the actions carried out by law enforcement officials are contrary to the law, both in the investigation and prosecution process or in other words the coercive efforts carried out by investigators are contradictory. with the jinayat procedural law and the Criminal Procedure Code, because it is related to human rights. Pretrial is the authority of the district court to examine and decide whether or not an arrest and/or detention is legal, stop the investigation or stop the prosecution. This research aims to determine the authority of wilayatul hisbah in handling criminal acts by qanun in relation to the criminal justice system in Indonesia (Integrated Criminal Justice System). research through literature studies, but interviews with several informants who are considered to understand cases that occur during the implementation/enforcement of qanuns to the community are still needed. Often there is overlap in the resolution of handling qanun cases between the police and wilayatul hisbah in the same case, resulting in unclear handling of the case. Qanun is part of the Indonesian legal system which only applies in Aceh. The Aceh government can implement and implement Islamic law in social life because it is supported by a dynamic society, however in resolving criminal cases the Qanun experiences many obstacles and is not resolved properly so systemic improvements are needed, because it can enforce effective law. implemented if the 5 (five) Legal Pillars are running well, namely: Legal instruments or law enforcement officers, community members, legal regulations, cultural factors or legal culture, facilities and infrastructure that can support the good implementation of Qanun.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PERCOBAAN ASUSILA (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK) ]]>
<![CDATA[M. LIKHANI BALAW]]>;
<![CDATA[Ria Delta]]>;
<![CDATA[Januri]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/f2cj2m57
<![CDATA[Pencabulan atau asusila merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Pencabulan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 ayat (2) dan (3) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang -undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (Library Research). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan di ketahui bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana percobaan asusila berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK di jatuhi hukuman sesuai Pasal 285 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo UU.RI No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dan pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak dengan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Masgar selama 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tersebut tetap ditahan. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Asusila, Anak]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PERCOBAAN ASUSILA (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK) ]]>
<![CDATA[M. LIKHANI BALAW]]>;
<![CDATA[Ria Delta]]>;
<![CDATA[Januri]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/f2cj2m57
<![CDATA[Pencabulan atau asusila merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Pencabulan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 ayat (2) dan (3) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang -undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (Library Research). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan di ketahui bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana percobaan asusila berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK di jatuhi hukuman sesuai Pasal 285 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo UU.RI No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dan pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak dengan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Masgar selama 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tersebut tetap ditahan. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Asusila, Anak]]>
