Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.662
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Community Service Learning WIDYA LAKSANA Jurnal Hukum Prasada Jurnal Impresi Indonesia Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Jurnal Smart Hukum (JSH) Community Services: Sustainability Development Jurnal Analogi Hukum Community Service Journal of Law
Ida Bagus Gede Agustya Mahaputra
Universitas Warmadewa
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Pembinaan dan Pendampingan Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Koperasi Serba Usaha Jimbaraya Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Mahendrawati, Ni Luh Made; Wisnumurti, AA Gede Oka; Mahaputra, IB Gede Agustya; Mandasari, IA Cynthia Saisaria
International Journal of Community Service Learning Vol. 6 No. 3 (2022): August 2022
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/ijcsl.v6i3.51228

Abstract

Koperasi ini awalnya dibentuk untuk mewujudkan agar desa Jimbaran memiliki koperasi yang dilatarbelakangi oleh kesadaran penuh bahwa koperasi merupakan wadah perekonomian rakyat dalam demokrasi ekonomi yang diharapkan akan menjadi cikal bakal dibentuknya koperasi-koperasi di desa Jimbaran. Akan tetapi, beberapa permasalahan pada koperasi ini yang perlu mendapat perhatian yakni: (1) tata kelola manajemen yang masih manual; (2) adanya permasalahan kredit yang disebabkan masih lemahnya format perjanjian simpan pinjam. Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkan potensi koperasi yang ada di Bali khususnya untuk koperasi serba usaha yang mana saat ini banyak menghadapi tantangan. Lokasi koperasi berada di Jalan Ulun Suwi No. 23 Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Sasaran pengabdian ini adalah pengurus, pengawas, dan karyawan koperasi serba usaha jimbaraya. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan manajemen administrasi yang berbasis IT bagi Koperasi Serba Usaha Jimbaraya melalui pendekatan pembinaan serta adanya model perjanjian simpan pinjam yang tepat sehingga dapat mengatasi permasalahan kredit bermasalah. Adapun luaran yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian ini, yaitu Peningkatan penerapan IPTEK di masyarakat, format perjanjian simpan pinjam pada KSU, video kegiatan pengabdian. Dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini maka diharapkan agar koperasi di Bali khususnya yang bergerak di bidang serba usaha dapat terus tumbuh dan berkembang sehingga dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi anggotanya maupun masyarakat sekitar.
Legal Assistance in the Preparation of Padangsambian Grassroots Festival Competition Regulations SANCAYA, I Wayan Werasmana; I Gede Wira DARMA; IB Gede Agustya MAHAPUTRA; I Made Aditya Mantara PUTRA
Community Services: Sustainability Development Vol. 3 No. 1 (2025): Community Services: Sustainability Development (November - February 2026)
Publisher : PT Batara Swastika Harati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The legal assistance program for drafting regulations of the Padangsambian Grassroots Festival was conducted to strengthen the governance of community-based football competitions through a participatory legal approach with a child protection perspective. A common phenomenon found at the community level is the absence of written regulations, which leads to potential conflicts, uncertainty in referee decisions, and weak protection of young players. Using the community-based legal drafting method, this program involved organizers, coaches, participants, and parents in drafting adaptive regulations with social legitimacy. The results indicate an increase in community legal awareness and the establishment of a regulation document that includes child protection clauses, dispute resolution mechanisms, and the formation of a Match Ethics Committee as a structured mediation body. This initiative also produced a significant social impact by reinforcing a culture of deliberation and legal literacy within the local sports community. The approach has proven effective and is recommended for replication by other grassroots sports communities as a model of participatory legal governance in amateur competitions.
Theoretical View on The Position of The Consumer in Acceptance of Product Advertising Ida Bagus Gede Agustya Mahaputra; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Hukum Prasada Vol. 9 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.9.2.2022.73-79

Abstract

Commercial players have greater and more comprehensive resources, marketing and relationships than consumers. It can even be said that consumers have relatively limited legal awareness and their rights as consumers, so that perpetrators are often treated unfairly against companies. The injustice in question can be observed in one of the advertisements. Entrepreneurs are not clear in the legislation on consumer protection, the structure of legal responsibility for advertising that harms consumers. This study aims to examine the philosophical nature of consumer legal protection in relation to harmful advertising. The method used in this study is a type of legal normative research method. Based on the results of the study, this study indicated that consumer protection arrangements in Indonesia are still not optimal considering that contracts do not cover the legal responsibilities of economic actors who broadcast products advertised by advertising companies. Of course, the philosophical aspects involved in looking at the Pancasila perspective are Precepts 2 and 5 which contain elements of human rights. The principle of fairness regarding the rights and obligations of entrepreneurs is therefore not balanced. More appropriate action is needed to strictly control the advertisements on broadcasters. This can become legal knowledge for consumers, law enforcement officers, businesses or broadcasters to pay attention to the advertisements that are broadcast so as not to cause consumers to lose right.
Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Jual Beli Virtual Assets dengan Menggunakan Transaksi Real Money Trading IB. Gede Agustya Mahaputra; I Made Aditya Mantara Putra; A. A. Ngr Mayun Narindra
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.3.7774.608-618

Abstract

Di jaman era globalisasi saat ini telah dirasakan bersama bahwa teknologi terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu perkembangan teknologi tersebut dapat dilihat dari kehadiran game online yang telah menimbulkan fenomena baru yakni salah satunya adalah transaksi jual beli virtual assets. Benda virtual saat ini mungkin masih asing terdengar dalam kehidupan di masyarakat, akan tetapi benda tersebut sebetulnya telah hadir dalam kehidupan sehari-hari kita, contohnya melalui permainan yang ada pada smarthphone ataupun komputer. Benda-benda virtual yang ada dalam permainan tersebut telah lama diperjual-belikan oleh masyarakat khususnya generasi muda. Transaksi jual beli virtual merupakan perdagangan benda-benda virtual yang ada dalam suatu permainan (game online) yang dapat ditransaksikan dengan uang virtual maupun mata uang yang sebenarnya. Kemudahan dalam transaksi jual beli virtual dalam game yang diberikan oleh pengembang aplikasi tersebut tentu kelak akan menimbulkan suatu permasalahan hukum berkaitan dengan banyaknya anak-anak yang masih tergolong dibawah umur dan belum cakap secara hukum dapat melakukan transaksi jual beli benda virtual. Adapun permasalahan yang diteliti yakni kedudukan dan keabsahan transaksi jual beli assets virtual dengan real money trading dan upaya hukum yang dapat dilakukan pelaku usaha apabila terjadi permasalahan berkaitan dengan transaksi real money trading oleh konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa virtual assets atau benda virtual dapat digolongkan menjadi benda yang tidak berwujud, sehingga menurut ketentuan KUHPerdata benda tidak berwujud dapat diperjual-belikan serta berkaitan dengan permasalahan hukum yang terjadi dalam real money trading dapat diselesaikan berdasarkan atas perjanjian jual beli barang virtual melalui online yang telah disepakati oleh konsumen
Konsep Ekowisata Sebagai Role Model Pengembangan Kawasan Daya Tarik Wisata (DTW) Pada Pengelolaan Subak Perkotaan Denpasar Dalam Perspektif Hukum Kepariwisataan Dewa Agung Gede Mahardhika Martha; I B. Gede Agustya Mahaputra; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.5.3.10996.1284-1291

Abstract

Tourism is an essential resource for regions that serve as tourist destinations. Indonesia, rich in culture and tourism, boasts a wide range of tourist sites spread across its provinces. One of Indonesia's premier tourist destinations is Bali, an island known for its unique natural and cultural wealth that attracts visitors from around the world. However, tourism development often conflicts with environmental preservation, such as the lack of attention to subak (traditional irrigation systems) in urban areas. Subak, with its cultural foundations, has the potential to be developed into tourist attractions (DTW). Therefore, the concept of ecotourism is seen as a suitable approach for developing tourism attractions in urban subak areas.This research focuses on the role of ecotourism as a model for developing tourism attractions within urban subak systems and the implications of this model based on tourism law principles in Denpasar. The research employs normative legal methods, using both statutory and conceptual approaches. The expected findings aim to serve as a foundation for formulating policies and strategies to develop ecotourism in Denpasar's urban subak areas. These policies and strategies should be grounded in tourism law principles while addressing aspects that need improvement for effective ecotourism implementation in urban subak areas.
Analisis Yuridis Delik Perzinahan terhadap Pasangan Diluar Nikah yang Melakukan Check-In Hotel I Made Ananda Hardiantha; I Nyoman Gede Sugiartha; I.B Gede Agustya Mahaputra
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perzinahan dan Kohabitasi atau kumpul kebo kian nyata dalam kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia ini. Perzinahan dirasa sebagai tindakan tidak terpuji yang bisa diperbuat oleh pria maupun wanita dan dirasa sebagai suatu penistaan terhadap perjanjian suci dari perkawinan. Yang mana perbuatan perzianahan dan kohabitasi ini dimasukkan kedalam delik aduan pada Kitab Undang-undang Pidana baru dan diancam pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana perzinahan dalam RKUHP dan akibat hukum bagi pelaku pasangan diluar nikah yang melakukan check-in hotel setelah di undangkan KUHP. Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif. Simpulan yang dihasilkan yaitu Pengaturan pada Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP memiliki tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari tindakan yang sewenang-wenang. Perzinahan dalam RKUHP baru dianggap terlalu ikut campur kedalam privasi masyarakat Indonesia, akan tetapi dengan terciptanya pengaturan ini mampu menimbulkan penyesalan bagi pelaku dan korban bisa memperoleh keadilan.
Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait dengan Peredaran Obat Tradisional Ilegal yang Mengandung Bahan Kimia Obat di Kota Denpasar I Made Sathya DhananJaya; I Nyoman Putu Budhiarta; I.B Gede Agustya Mahaputra
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia jamu atau obat tradisional merupakan warisan budaya. Tetapi banyak dari produsen memakai obat kimia yang kadarnya tak sesuai. ada tiga jamu tradisional memiliki komposisi bahan kimia yaitu Pronojiwo, Montalin, Tricajus. Tujuan penelitian ini adalah untuk megetahui pengaturan dan pengawasan BPOM terhadap obat tradisional ilegal yang mengandung bahan kimia obat di kota Denpasar dan kedudukan fungsi BPOM terkait dengan peredaran obat tradisional ilegal mengandung bahan kimia obat di kota Denpasar. membahas permasalah ini, menggunakan penelitian empiris. hasil penelitian BPOM yang bertanggung jawab menjalankan SOP,sertifikasi makanan dan obat semua aspek prosesnya, penjualan, pemakaian, keamanan produk. BPOM menjalankan hukum pada pedagang obat tradisional illegal, ini dilakukan bila ditemukan obat ilegal saat operasi, saran yang dapat diberikan untuk BPOM agar bisa, mengantisipasi dan mengawasi obat tradisional yang berisi bahan kimia. Untuk pedagang obat Diharapkan memahami apa yang dijual. untuk masyarakat harus lebih teliti dengan apa yang akan dikosumsi demi kesehatan.
Kewenangan Dinas Ketenagakerjaan dalam Penegakan Hukum terhadap Lembaga Pelatihan Kerja Keluar Negeri (Studi Kasus di Dinas Ketenagakerjaan Denpasar) Ketut Shanti Widyasari; Ni Made Jaya Senastri; I.B Gede Agustya Mahaputra
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan negara yang sejak lahir masyarakatnya sudah terikat oleh hukum dan bukan hanya masyarakatnya saja namun warga negara asing yang masuk secara langsung sudah terikat oleh hukum di negara Indonesia. Hak asasi manusia sendiri sudah ada sejak mereka lahir dan akhir hayatpun masih terikat. Penulis dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dimana penulis memperoleh data melalui buku literatur dan mengkaitkan dengan hukum positif yang berlaku saat ini. Tujuan penelitian ini adalah berkaitan dengan pengaturan dan sanksi terhadap pelatihan tenaga kerja yang beroperasi tidak menggunakan ijin dan bahkan melakukan penipuan terhadap para calon pekerjanya. Dalam hukum positif segala perusahaan yang berdiri harus memiliki izin dan terdaftar di dinas ketenagakerjaan dan segalanya terawasi dan memberikan laporan terkait bidang perusahaan tanpa melakukan pelanggaran. Terkait perusahaan yang tidak memiliki izin sebagai calon pekerja keluar negeri dapat melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib agar para pemilik perusahaan bodong yang bergerak dibidang lembaga pelatihan keluar negeri dapat ditindak lebih lanjut.
Analisis Yuridis Terhadap Praktik Jual Beli Surat Keterangan Sakit Tanpa Validasi Dokter Melalui E-Commerce Kadek Diah Indrayani; I Nyoman Putu Budiartha; Ida Bagus Gede Agustya Mahaputra
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of E-Commerce in Indonesia lately is very rapid where people tend to use E-Commerce to fulfill their needs, including the services of making important documents. The problems that arise are: How is the Legality of Buying and Selling Sick Certificates Without Doctor Validation Through E-Commerce? And what are the Legal Consequences of the Seller of Sick Certificate through E-Commerce? This research uses normative legal research. The legality of buying and selling sick certificates without doctor validation through e-commerce is regulated in Article 35 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practices, Article 7 of KODEKI, and Article 28 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The legality of a sick certificate will only be valid if it is issued by a doctor who has a registration certificate with the validity of the results of his own examination. So the letter circulating in E-Commerce is a fake sick certificate because it is not a doctor or medical personnel who issued it, and can be punished in accordance with the articles on the ITE Law and the article on forgery of letters.
Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Perusahaan Penanaman Modal Asing Neano Resort Yang Dibakar Oleh Warga Desa Bugbug di Kabupaten Karangasem Ni Ketut Rahayu Utami Laksmidewi; I Nyoman Putu Budiartha; I.B. Gede Agustya Mahaputra
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The principle of openness refers to the principle that the law-making process must be conducted in an open and transparent manner to the public. This means that the process must be accessible to the general public and interested parties and provide opportunities for them to participate and provide input. In a democratic society, the government should prioritize the welfare of its citizens and listen to their wishes. However, there may be differences of opinion among citizens when it comes to making laws and regulations. The problem formulations raised are 1) How is the regulation of the process of forming laws and regulations in Indonesia? and 2) How is the form of the principle of openness in the formation of laws and regulations? The research method used in this research is normative legal research. The results show that the process of forming laws and regulations in Indonesia goes through several stages, such as initiation, preparation, discussion, ratification, enactment, and implementation. The principle of openness is very important in making laws and regulations because this principle encourages public involvement in the process because it includes providing access to information and seeking input from individuals and groups affected or interested in the issue.
Co-Authors A. A. Ngr Mayun Narindra Anak Agung Gede Oka Wisnumurti Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Desak Nyoman Ayu Melbi Lestari I Dewa Putu Gede Putra Sedana Jaya I Gede Wira Darma I Ketut Kasta Arya Wijaya I Made Aditya Mantara Putra I Made Ananda Hardiantha I Made Bagus Sirdhi Labha Artha I Made Indra Sastrawan I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Made Sathya DhananJaya I Nyoman Putu Budhiarta I Nyoman Putu Budiartha I Wayan Kartika Jaya Utama I Wayan Werasmana Sancaya Ida Ayu Anggun Tri Apsari Ida Ayu Putu Tania Krisna Dewi IGK Alit Astiti Kadek Diah Indrayani Ketut Adi Wirawan, Ketut Adi Ketut Shanti Widyasari Mandasari, IA Cynthia Saisaria Martha, I Dewa Agung Gede Mahardhika Ni Kadek Riawati Ni Ketut Rahayu Utami Laksmidewi Ni Komang Ayu Armiki Ni Luh Made Mahedrawati Ni Luh Made Mahendrawati Ni Nengah Seri Ekayani Ni Putu Aktah Sherlya Dewi Pande Galih Gita Gayatri Putu Ayu Sriasih Wesna Senastri, Ni Made Jaya Sugiartha, I Nyoman Gede