Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembuangan Bayi Di Wilayah Hukum Polres Bangli I Made Indra Sastrawan; I Made Minggu Widyantara; Ida Bagus Gede Agustya Mahaputra
Jurnal Analogi Hukum Vol. 4 No. 3 (2022): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.4.3.2022.316-321

Abstract

Child is someone who is not yet 18 years old, including children who are still in the womb. All actions that can interfere with children's rights can be punished according to the applicable law. Currently, there are many cases of infant disposal in Indonesia, such as what happened in Banjar Lumbuhan, Susut Village, Susut District, Bangli Regency. Then a problem arises. This research aims to find out what factors are the causes of the criminal act of throwing away babies in the Bangli Police Legal Area. How are the efforts of the police to deal with the criminal act of disposing of babies in the Bangli Police Legal Area. The method of research uses an empirical legal research type, namely conducting field research at the Bangli Police Police office, through interviews with the support of several laws and regulations that apply in several books as a support. There are various factors behind the disposal of a baby such as a person's age, not ready for marriage, shame, lack of attention from family, being ostracized by society, getting pregnant outside of marriage, being abandoned by a pre-marital partner, the impact of globalization. Efforts to control infant disposal are divided into preemptive, preventive and repressive efforts.
Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam Desak Nyoman Ayu Melbi Lestari; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I.B. Gede Agustya Mahaputra
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.1.2023.120-125

Abstract

Tindak pidana penipuan love scam adalah penipuan dengan modus cinta yang di lakukan oleh pelaku kemudian menimbulkan kerugian di pihak korban. Penipuan LOVE SCAM tak hanya bisa di lakukan dengan media elektronik yang terkoneksi dengan jaringan internet atau disebut dengan kata online untuk menyebarkan penipuan kencan online dengan tujuan menguntungkan dirinya dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat pengguna aplikasi tersebut. Pelaku penipuan love scam dapat dijatuhi menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Terdapat kekurangan pada KUHP tersebut maka pelaku penipuan love scam dikenakan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Melalui Peretasan Direct Message Akun Instagram I Dewa Putu Gede Putra Sedana Jaya; I Nyoman Gede Sugiartha; I. B. Gede Agustya Mahaputra
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.281-286

Abstract

Pada akhir–akhir ini terjadi kasus penyalahgunaan akun media social Instagram seperti diretasnya suatu akun milik seseorang oleh hacker, yang digunakan untuk hal–hal yang bertentangan dengan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul permasalahan yaitu bagaimanakah pengaturan hukum mengenai peretasan dan tindak pidana penipuan akun media sosial instagram?. Serta bagaimanakah Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Peretasan Akun Instagram Yang Disertai Tindakan Penipuan Melalui Pesan langsung (Direct Message)?. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Pada dasarnya tindak pidana hacking diatur UU ITE yang memberikan penjelasan mengenai mengenai perbuatan yang bertentangan dengan hukum untuk mengakses, memindahkan, serta mentransfer data komputer ataupun sistem komputer yang bukan miliknya dengan tujuan untuk mendapatkan data yang diinginkan dengan cara apapun. Pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara maupun pidana denda sesuai dengan UU ITE serta apabila terbukti dalam meretas juga melakukan penipuan dapat pula dijerat menggunakan Pasal 378 KUHP.
Pengambilan Paksa Oleh Debt Collector Atas Benda Jaminan Debitur Yang Dibebani Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO.18/PUU-XVII/2019 Ni Kadek Riawati; I Nyoman Putu Budiartha; I. B Gede Agustya Mahaputra
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.1.2025.77-82

Abstract

Forced retrieval by debt collectors of debtors' collateral objects bound by fiduciary agreements, especially after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. The main focus of this research is to analyze the legal implications and changes in the forced retrieval process after the decision. The problem formulation in this research is the current legal arrangements and the execution of fiduciaries who have defaulted after the issuance of the decision. The research method used by normative law involves literature study, analysis of the content of Constitutional Court decisions, and tracing related legal developments. The results of the study show that the Constitutional Court's decision has a significant impact on the procedures and responsibilities in forced collection by debt collectors. Changes in the legal basis and protection of debtors' rights are in the main spotlight, while the principles of justice and proportionality are also considered. This research contributes to a further understanding of the legal consequences of the Constitutional Court's decision on the practice of forced expropriation by debt collectors. debt collectordebt collector.
Akibat Hukum Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Marketplace Shopee Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery Shopee I Nyoman Putu Budiartha; Ida Ayu Putu Tania Krisna Dewi; I.B. Gede Agustya Mahaputra
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.1.2025.58-63

Abstract

In the modern era, cash on delivery transactions are in great demand by the public because they provide convenience. However, behind the convenience offered, consumers often make unilateral cancellations by refusing to pay for orders, this is a default that can have legal consequences. The main problem found in this research is how is the regulation of the cancellation of sales and purchase transactions carried out unilaterally by consumers with the cash on delivery system in the Shopee marketplace? And what are the legal consequences of unilateral cancellation by consumers in cash on delivery transactions at the Shopee marketplace?. By using a normative type of legal research with a legislative approach. The conclusion of this research is that Shopee allows consumers to cancel cash on delivery orders unilaterally with several conditions. While the legal consequences received by consumers are that the consumer can be sued based on Article 6 and Article 5 of Law No. 8 of 1999 and Article 1513 of the Civil Code. The seller can also sue consumers to claim compensation as stipulated in Article 1243 of the Civil Code and Article 21 paragraph (4) of Law No. 19 of 2016.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor Yang Parkir di Daerah Kota Denpasar Ida Ayu Anggun Tri Apsari; I Nyoman Putu Budiartha; I. B Gede Agustya Mahaputra
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.331-337

Abstract

Kehilangan kendaraan bermotor adalah peristiwa buruk yang tidak diinginkan oleh siapa pun. Kerugian yang ditimbulkan akibat kehilangan kendaraan bermotor sangatlah besar nilainya. Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu (1) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor yang di Parkir di Daerah Kota Denpasar? dan (2) Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar atas Hilangnya Kendaraan Bermotor yang Diparkirkan di daerah kota Denpasar?. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan Undang-undang perlindungan konsumen di Denpasar memastikan bahwa individu mendapat kompensasi atas kehilangan kendaraan bermotornya di area parkir. Namun karena tidak adanya tanggung jawab petugas parkir, konsumen tetap berhak mendapatkan ganti rugi atas kendaraan curiannya. Perusahaan parkir di wilayahnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005. Jika syarat tertentu terpenuhi, konsumen berhak meminta ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Kualitas dan Keamanan Produk Buah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Ni Putu Aktah Sherlya Dewi; Ni Luh Made Mahendrawati; I. B Gede Agustya Mahaputra
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.121-127

Abstract

Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kualitas dan keamanan produk buah dalam rangka meningkatkan kepercayaan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data primer dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup berbagai literatur hukum dan peraturan terkait, serta dianalisis secara Ddeskriptif Kkualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk memastikan produk buah yang dipasarkan memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi hukum serta menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Perlindungan hukum yang efektif terhadap konsumen juga dapat diperkuat melalui pengawasan yang lebih ketat dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap standar kualitas dan keamanan. Saran yang diajukan meliputi peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha melalui pelatihan dan sosialisasi, serta peningkatan peran pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait kualitas dan keamanan produk buah. Selain itu, penting untuk membangun mekanisme pengaduan yang efektif bagi konsumen yang merasa dirugikan sehingga mereka dapat dengan mudah mendapatkan perlindungan hukum yang layak.
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Jaringan Yang Terkoneksi I Made Bagus Sirdhi Labha Artha; Ketut Kasta Arya Wijaya; Ida Bagus Gede Agustya Mahaputra
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.15-21

Abstract

Di periode komputerisasi yang serba terhubung, media sosial telah menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membuka peluang untuk berbagi dan terhubung, namun disisi lain, ia juga membuka pintu bagi kejahatan seperti pencemaran nama baik melalui media jaringan web.  Dari latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul penelitian “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Jaringan Yang Terkoneksi”. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai 1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media jaringan yang terkoneksi? dan 2) Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang melibatkan media jaringan yang terkoneksi?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media jaringan yang terkoneksi telah diatur dalam peraturan pemerintah tentang tindak pidana dan juga peraturan pemerintah indonesia tentang peraturan digital. Dan untuk sanksi hukum tindak pidana pencemaran nama baik yang melibatkan media jaringan yang terkoneksi juga telah diatur didalam peraturan pemerintah indonesia tentang tindak pidana dan peraturan pemerintah indonesia tentang peraturan digital dengan pidana kurungan penjara dan sanksi berupa denda.
Improving the Quality of ST Yowana Mekar’s Youth Organization Through Culturally Based Articles of Association – Bylaws I Wayan Kartika Jaya Utama; I Wayan Werasmana Sancaya; I Made Aditya Mantara Putra; IB Gede Agustya Mahaputra; Ketut Adi Wirawan
Community Service Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2023): Community Service Journal of Law
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csjl.2.1.2023.41-44

Abstract

This community service program aims to provide training and assistance in making the Articles of Association Document of the Bylaws and Organizational Administration Tools for the youth management of ST Yowana Mekar, which is assisted by lecturer service. Through this activity, it is hoped that the youth management of ST Yowana Mekar can organize their organization in a healthy, orderly, and orderly manner so that the Vision can be realized. The method used to achieve the goal is technical and participatory guidance. The form of participatory empowerment activities is in the form of active participation of participants in activities carried out by the team in workshops, mentoring, and monitoring-evaluation. The steps of its activities are as follows: 1) Workshop on the Articles of Association document of the Bylaws for an organization, to provide an understanding of the importance of the Articles of Association document of the Bylaws for an organization, 2) Training on making documents of the Articles of Association of the Bylaws, 3) Assistance in finalizing the preparation of the Articles of Association document of the Bylaws. The result of the activity is: that the Youth organization ST Yowana Mekar can create and have a Balinese-language Bylaws document of the Bylaws.
Pemberdayaan Masyarakat dalam Perlindungan Konsumen Bisnis Pariwisata: Studi di Area Branca, Dili, Timor Leste Ni Luh Made Mahedrawati; Ida Bagus Gede Agustya Mahaputra; Ni Nengah Seri Ekayani; Ida Ayu Cynthia Saisaria Mandasari
JURNAL WIDYA LAKSANA Vol 15 No 1 (2026): January
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jwl.v15i1.103893

Abstract

Area Branca di Dili, Timor Leste, merupakan destinasi wisata yang berkembang pesat dengan potensi wisata pantai, budaya, dan religi. Namun, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tidak diiringi dengan perlindungan konsumen yang memadai, khususnya terkait standar pelayanan, transparansi harga, serta mekanisme pengaduan. Pengabdian ini bertujuan menganalisis kondisi perlindungan konsumen dalam bisnis pariwisata di Area Branca, serta menawarkan model pemberdayaan masyarakat berbasis kelembagaan lokal untuk mendukung keberlanjutan pariwisata. Metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif melalui pengamatan lapangan, wawancara, serta Focus Group Discussion (FGD) dengan pelaku usaha, aparat desa, mahasiswa, dan masyarakat lokal. Hasil menunjukkan bahwa pelaku usaha pariwisata di Area Branca belum sepenuhnya menerapkan standar layanan dan keamanan, harga sering kali tidak transparan, dan wisatawan tidak memiliki saluran pengaduan yang jelas. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Universitas Warmadewa bekerja sama dengan Universidade Dapaz, Dili, memberikan pendampingan kelembagaan, edukasi perlindungan konsumen, serta pembentukan kelompok sadar wisata. Kesimpulannya, pemberdayaan masyarakat terbukti menjadi strategi efektif dalam meningkatkan perlindungan konsumen, citra destinasi, dan keberlanjutan pariwisata lokal.