Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

The Principle of Beneficence of Doctor-Patient Communication Regarding the Implementation of the Hospital Code of Ethics in Health Services Purwati, Ani; Ruslita, Gita
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i6.1867

Abstract

The principle of beneficence as the main ethical basis in medical practice plays an important role in building communication between doctors and patients according to the hospital code of ethics. This article carefully analyzes how beneficence plays a role as an ethical obligation as well as a legal norm in the provision of health services. Based on normative legal analysis and a cross-disciplinary approach, the discussion shows the obligation of doctors to prioritize patient welfare, not only through clinical actions, but also through honest, empathetic communication, and based on informed consent. In the Indonesian context, which is characterized by social and cultural diversity and changes in digital health services, the implementation of beneficence must be able to overcome structural and ethical challenges. This study also describes how hospital-oriented ethical governance, such as the Hospital Ethics and Law Committee, can implement the principle of beneficence to avoid malpractice and strengthen public trust in health institutions. The latest empirical data and international policy frameworks such as the Universal Declaration of Bioethics and Human Rights from UNESCO, this article suggests a model of ethical communication as an important element of justice in health services. Finally, beneficence must be institutionalized not only as a personal contribution, but also as a systematic standard that ensures fair, empowering, and rights-based patient care.
Kejahatan Ekonomi Berbasis Digital: Strategi Harmonisasi Regulasi Internasional dalam Menanggulangi Tindak Pidana Keuangan Global Moraza, Gitra; Purwati, Ani; Anam, Saiful
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6272

Abstract

Era digital telah mengubah secara fundamental lanskap ekonomi global, termasuk dimensi kejahatan keuangan yang kini memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana utama. Kejahatan ekonomi berbasis digital ditandai oleh anonimitas pelaku, kecepatan transaksi, dan sifat lintas yurisdiksi yang menghambat efektivitas penegakan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual untuk menganalisis strategi harmonisasi regulasi internasional dalam menanggulangi tindak pidana keuangan global. Instrumen hukum internasional seperti United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), United Nations Convention against Corruption (UNCAC), dan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dievaluasi efektivitasnya dalam menghadapi tantangan kejahatan ekonomi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada kerangka hukum global, disparitas regulasi, kesenjangan kapasitas teknis, dan lemahnya komitmen politik masih menjadi kendala utama. Penelitian ini merekomendasikan model pengaturan internasional yang mengintegrasikan harmonisasi hukum, mekanisme kerja sama teknis real-time, dan adaptasi regulasi yang berkelanjutan untuk memperkuat integritas sistem keuangan global.
Perdagangan Internasional sebagai Jalur Kejahatan Ekonomi Korporasi: Studi Regional Asia Pasifik dalam Perspektif Hukum Transnasional Prameswari, Regita Widya; Purwati, Ani; Anam, Saiful
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6273

Abstract

Perdagangan internasional di kawasan Asia Pasifik telah berkembang pesat sebagai motor pertumbuhan ekonomi regional. Namun, di balik arus barang dan modal yang semakin terbuka, terdapat celah hukum yang dimanfaatkan oleh entitas korporasi untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan ekonomi lintas batas. Studi ini menelaah bagaimana perdagangan internasional berpotensi menjadi jalur bagi korporasi untuk melakukan praktik ilegal seperti penghindaran pajak, pencucian uang, penyelundupan, hingga manipulasi harga transfer, dengan menggunakan skema sah yang berlindung di balik perjanjian dagang dan kelemahan sistem hukum nasional. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode kualitatif dan studi komparatif terhadap regulasi regional serta instrumen Hukum transnasional, seperti Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC) dan OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Analisis difokuskan pada ketidakseimbangan antara kepentingan liberalisasi ekonomi dan kapasitas negara dalam menegakkan akuntabilitas korporasi. Hasil studi menunjukkan bahwa korporasi multinasional kerap mengeksploitasi perbedaan yurisdiksi hukum dan lemahnya koordinasi antarnegara, sehingga hukum domestik tidak mampu menjangkau kompleksitas kejahatan ekonomi lintas batas. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kerangka hukum transnasional dan pembentukan mekanisme hukum regional yang lebih mengikat di kawasan Asia Pasifik, guna mencegah fragmentasi hukum dan menutup celah penyalahgunaan oleh entitas korporasi.
EFEKTIVITAS RED NOTICE INTERPOL DALAM PENINDAKAN PENCUCIAN UANG OLEH KORPORASI GLOBAL: ANALISIS YURIDIS DAN DIPLOMASI PENEGAKAN Sinambela, Kabet Neko; Purwati, Ani; Marina, Liza
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 2 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i2.715

Abstract

Law enforcement against perpetrators of transnational economic crimes faces serious challenges in the era of globalization, particularly concerning the escape of suspects or convicts abroad. Interpol, as an international police organization, plays a vital role in assisting national authorities through the Red Notice mechanism—a request to member states to locate and provisionally arrest a fugitive based on a request for extradition or legal proceedings. However, in practice, the effectiveness of Red Notices is often questioned due to legal loopholes, lack of harmonization in national regulations, and instances of misuse for political purposes. This study aims to examine the role of Interpol and Red Notices in handling fugitives of economic crimes, identify inherent legal weaknesses, and formulate reform recommendations to enhance the effectiveness and accountability of the national legal system. The methodology used is a normative legal approach combined with case study, statutory, and doctrinal analysis—specifically reviewing the Djoko Tjandra case as a representative example of legal and institutional issues. The analysis reveals that Indonesia requires stronger regulation and inter-agency coordination to ensure the use of Red Notices aligns with the principles of due process of law and does not violate the principle of non-refoulement. The recommendations proposed include the need to establish a more explicit legal framework for the implementation of Red Notices, enhance transparency in their issuance and withdrawal, and strengthen bilateral cooperation within the extradition framework. Through such reforms, Indonesia’s legal system is expected to become more responsive in addressing the challenges of global economic crime.
Rekonstruksi Ekonomi Politik Komunikasi Media Baru Era Digital: Dominasi Google dan Meta dalam Periklanan Digital Purwati, Ani; Rusadi, Udi
Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/10.36312/vol6iss1pp218-229

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merekonstruksi pemahaman tentang Ekonomi Politik Komunikasi (EPK) dalam konteks media baru di era digital, dengan fokus pada dominasi Google dan Meta dalam iklan digital. Menggunakan pendekatan kualitatif dan paradigma kritis, dengan metode tinjauan pustaka, penelitian ini mengkaji berbagai sumber teoretis, data sekunder, dan studi-studi sebelumnya untuk mengeksplorasi bagaimana Google dan Meta memanfaatkan data pengguna melalui platform mereka, seperti Google Search, YouTube, Instagram, dan Facebook, untuk mendominasi pasar iklan digital. Penelitian ini juga berusaha menjelaskan bagaimana kapitalisme pengawasan digunakan oleh kedua perusahaan tersebut untuk mengkomodifikasi data pengguna, memperkuat kekuatan ekonomi, dan menciptakan struktur pasar yang terpusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Google dan Meta telah berhasil menjadikan data pengguna sebagai komoditas utama yang mendukung model bisnis berbasis algoritma dan iklan yang sangat terarah. Dominasi ini tidak hanya meningkatkan keuntungan tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial dengan mengurangi keberagaman informasi dan memanipulasi perilaku pengguna. Meskipun regulasi seperti GDPR dan kebijakan antitrust telah diterapkan, regulasi yang ada sering kali gagal membatasi kekuatan berlebihan dari kedua perusahaan tersebut. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa EPK menyediakan kerangka analisis yang relevan untuk memahami dominasi Google dan Meta, serta dampaknya terhadap pasar dan konsumen, sekaligus menyoroti urgensi adanya kebijakan yang lebih kuat untuk menciptakan pasar media digital yang lebih adil dan merata bagi semua pihak. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan publik untuk melindungi hak-hak pengguna, mendorong transparansi algoritma, dan memastikan persaingan yang lebih sehat dalam pasar iklan digital
Kejahatan ekonomi transnasional dalam skema pencucian uang korporasi: analisis hukum dan upaya penaggulangan internasional Andriana, Andriana; Purwati, Ani
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1703

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) Indonesia dalam menghadapi kejahatan ekonomi transnasional yang diwujudkan melalui skema pencucian uang korporasi. Kajian ini berangkat dari meningkatnya kompleksitas modus pencucian uang lintas yurisdiksi yang memanfaatkan struktur korporasi dan lemahnya transparansi kepemilikan manfaat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-empiris melalui analisis peraturan perundang-undangan, standar internasional Anti-Money Laundering (AML), serta evaluasi implementasi kebijakan dan praktik kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPATK memiliki posisi strategis dalam mendeteksi transaksi mencurigakan, menyusun analisis intelijen keuangan, serta mendukung proses penegakan hukum dan pemulihan aset. Namun, efektivitas peran tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas sumber daya, infrastruktur teknologi, kompleksitas pembuktian korporasi, dan hambatan koordinasi internasional dalam pelacakan dana lintas negara. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas institusional, peningkatan interoperabilitas sistem pertukaran informasi global, serta harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional guna memperkuat efektivitas rezim AML Indonesia dalam konteks tanggung jawab hukum korporasi transnasional.