Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.121
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat CENDEKIA UTAMA Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) Journal Analytica Islamica Journal on Education Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Academy of Education Journal EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis Jurnal Pendidikan dan Konseling MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial CERMIN: Jurnal Penelitian Rayah Al Islam : Jurnal Ilmu Islam Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Jurnal Ekonomi Al-Adillah : Jurnal Hukum Islam MIYAH: Jurnal Studi Islam Journal of Innovative and Creativity
M Iqbal Irham
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Efficiency VS Halal: Mechanical Animal Slaughter From a Maslahat Perspective Permata, Cahaya; Irham, Muhammad Iqbal; Hamdani, Muhammad Faisal
Journal Analytica Islamica Vol 14, No 1 (2025): ANALYTICA ISLAMICA
Publisher : Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jai.v14i1.24597

Abstract

Mechanical animal slaughter is an innovation that has an impact on the efficiency of modern food industry production while maximizing the fulfillment of people's needs for meat. On the other hand, mechanical slaughter also creates problems related to its halalness. This study aims to analyze and identify aspects of Islamic law related to the halalness of mechanical slaughter and examine the considerations of Islamic law on its efficiency based on maslahat. As doctrinal research, this study is descriptive with an approach to the concept of maslahat and laws and regulations. Data related to the concept of halal animal slaughter and the concept of maslahat, which are integrated with applicable laws and regulations, are collected from the library, processed and analyzed comprehensively using qualitative methods. This study has implications for the use of mechanical slaughter methods to meet the halal standards set by Islam with consideration of the efficiency offered by the modern food industry. The results of the study indicate that mechanical animal slaughter can increase production efficiency, especially time and cost. This efficiency has challenges in ensuring the halalness of the product, especially those related to slaughtering according to sharia, mentioning the name of Allah and the state of consciousness of the animal. Based on the benefits, the use of technology is acceptable as long as there is certainty that the mechanical slaughtering process does not conflict with Islamic law. Mechanical slaughtering still requires stricter regulation and supervision to ensure that the efficiency of slaughtering carried out in the modern food industry is in accordance with the principles of halal.
Operasi Plastik pada Wajah untuk Estetika Perspektif UU Kesehatan dan Yusuf Al-Qaradhawi Azuratun Nasuha; Muhammad Iqbal Irham; Muhammad Faisal Hamdani
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 2 (2025): Tema Hukum Islam
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i2.1451

Abstract

Facial plastic surgery for aesthetic purposes has become an increasingly prominent practice in modern medical procedures. While such interventions offer significant physical transformations also raise various ethical, medical, and legal questions particularly within the frameworks of law and contemporary Islamic jurisprudence. This study aims to analyze facial plastic surgery from two perspectives: Indonesia’s Health Law No. 17 of 2023 and the views of contemporary Islamic scholar Yusuf al-Qaradawi. Within the context of Health Law, plastic surgery is considered a legitimate medical practice as long as it adheres to principles of patient safety, medical ethics, and does not endanger an individual's health. The law emphasizes the importance of valid medical purposes in clinical practice and calls for strict oversight of aesthetic procedures to prevent exploitation and misuse. Meanwhile, according to Yusuf al-Qaradawi, cosmetic surgery for aesthetic enhancement may be deemed permissible as long as it does not contravene fundamental Islamic principles such as avoiding permanent changes that result in deception or violate the integrity of God's creation. This study employs a literature review method by examining relevant sources related to the Health Law and Yusuf al-Qaradawi's fatwas concerning aesthetics and bodily alteration in Islam. The findings reveal a tension between individual freedom to undergo cosmetic procedures and the obligation to uphold health and medical ethics within both positive law and contemporary fiqh. Overall, both perspectives advocate for a balanced approach to plastic surgery, prioritizing safety, well-being, and noble intentions.
Penyalahgunaan Narkoba dan Krisis Ketahanan Keluarga: Studi Kasus Pemakai Narkoba di Kota Medan Muhammad Hasan Nasution; Pagar Hasibuan; Muhammad Iqbal Irham
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7977

Abstract

Penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan sosial yang tidak hanya berdampak pada individu pengguna, tetapi juga menimbulkan krisis ketahanan keluarga sebagai unit sosial terkecil. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak penyalahgunaan narkoba terhadap ketahanan keluarga melalui studi kasus pemakai narkoba di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang disusun secara deskriptif-analitis berdasarkan data Primer berupa wawancara dengan pemakai, dan sekunder berupa laporan lembaga terkait, hasil penelitian terdahulu, serta studi literatur yang relevan dengan isu narkoba dan ketahanan keluarga. Data dianalisis dengan menitikberatkan pada aspek ekonomi keluarga, kondisi psikologis anggota keluarga, relasi suami istri, fungsi pengasuhan anak, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba menyebabkan disfungsi ekonomi keluarga, meningkatnya konflik dan tekanan psikologis dalam rumah tangga, melemahnya fungsi pengasuhan anak, serta munculnya stigma sosial terhadap keluarga pengguna narkoba. Studi kasus ini juga mengungkap bahwa pendekatan penanganan narkoba yang berorientasi pada pemidanaan semata belum mampu memulihkan ketahanan keluarga, bahkan berpotensi memperdalam kerentanan sosial keluarga penyalahguna narkoba. Oleh karena itu, artikel ini menegaskan pentingnya pendekatan penanggulangan narkoba yang lebih komprehensif melalui kebijakan non-penal berbasis rehabilitasi, pendampingan psikososial, dan penguatan peran keluarga guna menjaga keberlanjutan ketahanan keluarga dan stabilitas sosial
Problematika Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami: Perspektif Islamic Family Law Malaysia Bismar Siregar; Pagar Pagar; M. Iqbal Irham
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7987

Abstract

Artikel ini membahas permasalahan pengaturan dan penerapan harta sepencarian dalam perkawinan poligami berdasarkan Islamic Family Law Malaysia. Kajian ini menitikberatkan pada sejauh mana norma hukum mampu memberikan keadilan dan melindungi hak ekonomi istri dalam praktik poligami. Penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan analisis kasus, dengan mengkaji Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303) doktrin hukum keluarga Islam, serta praktik peradilan mahkamah syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama harta sepencarian dalam poligami bukan terletak pada kekosongan aturan hukum, melainkan pada penerapan hukum yang masih bersifat formal dan administratif. Tidak adanya kewajiban pemisahan dan pencatatan harta sepencarian sebelum poligami, serta pembuktian yang lebih menekankan kontribusi finansial, menyebabkan peran dan kontribusi domestik istri kurang dihargai secara hukum dan memicu ketimpangan ekonomi antar istri. Dari sudut pandang maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya perlindungan harta dan martabat perempuan, kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara tujuan ideal hukum keluarga Islam dan praktik peradilannya. Oleh karena itu, artikel ini menekankan pentingnya perlindungan harta sepencarian sebagai syarat utama dalam pemberian izin poligami, agar keadilan dan kemaslahatan keluarga dapat terwujud secara nyataArtikel ini membahas permasalahan pengaturan dan penerapan harta sepencarian dalam perkawinan poligami berdasarkan Islamic Family Law Malaysia. Kajian ini menitikberatkan pada sejauh mana norma hukum mampu memberikan keadilan dan melindungi hak ekonomi istri dalam praktik poligami. Penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan analisis kasus, dengan mengkaji Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303) doktrin hukum keluarga Islam, serta praktik peradilan mahkamah syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama harta sepencarian dalam poligami bukan terletak pada kekosongan aturan hukum, melainkan pada penerapan hukum yang masih bersifat formal dan administratif. Tidak adanya kewajiban pemisahan dan pencatatan harta sepencarian sebelum poligami, serta pembuktian yang lebih menekankan kontribusi finansial, menyebabkan peran dan kontribusi domestik istri kurang dihargai secara hukum dan memicu ketimpangan ekonomi antar istri. Dari sudut pandang maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya perlindungan harta dan martabat perempuan, kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara tujuan ideal hukum keluarga Islam dan praktik peradilannya. Oleh karena itu, artikel ini menekankan pentingnya perlindungan harta sepencarian sebagai syarat utama dalam pemberian izin poligami, agar keadilan dan kemaslahatan keluarga dapat terwujud secara nyata
Co-Authors -, Harisman Abu Yazid Bustami Harahap Ahmad Ridwan Nasution Alfiandi Zikra Aminudin Aminudin Anita Sari Annisa Aulia Annisa Sativa atika sandra dewi Azuratun Nasuha Bismar Siregar Hamdani, Muhammad Faisal Haris Fadillah Indra Utama Tanjung Lili Rahmawati Siregar Mar’atus Solihah Muhammad Faisal Hamdani Muhammad Hasan Nasution Muhammad Nur Muhammad Rosul Sanjani Nanda Nur Sakinah Pagar Hasibuan Pagar Pagar Permata, Cahaya Rahmad Fauzi Salim Rizki Maulana Sugeng Wanto Sugeng Wianto Yuliusman KY ZALDI ZALDI