Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

REDISTRIBUSI TANAH SEMPADAN SUNGAI DALAM KERANGKA REFORMA AGRARIA: STRATEGI MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DI WILAYAH PERKOTAAN Regita Ramadhani, Marsha; Probondaru, Ignatius Pradipa
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25581

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kebijakan redistribusi tanah pada kawasan bekas sempadan sungai dalam bingkai reforma agraria sebagai instrumen hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat perkotaan, dengan mengambil studi kasus di Kampung Lodan, Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis, dengan sumber data berasal sepenuhnya dari data sekunder yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan dan diolah menggunakan teknik analisis kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa redistribusi tanah eks sempadan sungai menjadi dimungkinkan secara hukum setelah dilakukan perubahan klasifikasi zonasi melalui pembaruan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menghilangkan status kawasan lindung atas wilayah tersebut. Dasar hukum pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria serta Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Kebijakan ini memberikan sejumlah manfaat, antara lain kepastian hukum bagi warga, penguatan fungsi sosial tanah, serta perluasan akses masyarakat terhadap sumber daya agraria. Sejumlah hambatan tetap diidentifikasi, seperti disharmonisasi kewenangan antara lembaga pemerintah, ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan kondisi aktual di lapangan, serta lemahnya koordinasi dalam tahap implementasi. Redistribusi tanah eks sempadan sungai mencerminkan respons negara terhadap ketimpangan struktural dalam penguasaan lahan di kawasan perkotaan.
KAJIAN YURIDIS MENGENAI INDIKASI TANAH TERLANTAR PADA SHGB NO. 6/CIJERUK ATAS NAMA PT BSS Dwi Prasetyo, Dimas; Probondaru, Ignatius Pradipa
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25876

Abstract

Penggunaan hak atas tanah di Indonesia wajib dilaksanakan sesuai dengan peruntukan dan fungsi sosialnya guna mencegah timbulnya permasalahan hukum. Penelantaran tanah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip fungsi sosial hak atas tanah karena menyebabkan tanah tidak memberikan manfaat bagi masyarakat maupun negara. Penelitian ini mengkaji indikasi tanah terlantar pada Hak Guna Bangunan (HGB) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6/Cijeruk atas nama PT BSS, yang diduga tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Permasalahan yang dibahas meliputi apakah tanah HGB PT BSS termasuk tanah yang terindikasi terlantar menurut peraturan perundang-undangan, serta bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penggarap untuk mendorong penertiban tanah terlantar dan melindungi kepentingan hukum mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah oleh PT BSS tidak dilaksanakan secara optimal sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 PP No. 20 Tahun 2021, sehingga tanah tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tanah terindikasi terlantar.
Juridical Problematics Of Business Use Rights Over Management Rights Ignatius Pradipa Probondaru
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.4218

Abstract

Cultivation rights according to the UUPA are granted on state land, but in its current development cultivation rights can be granted on state land and land with management rights. Management rights as control rights from the state, the authority to implement which is partly delegated to the holder of management rights, in the development of regulations can be granted on state land and customary land. The purpose of this writing is to describe the juridical problems of cultivation rights over management rights. The method used is normative legal research with priority on secondary data which is analyzed qualitatively. Inconsistencies occur between PP No. 18 of 2021 and UUPA, indicating a violation of the principle of lex superior derogate legi inferiori. This creates juridical problems with cultivation rights over management rights, and can result in legal uncertainty for holders of cultivation rights over management rights.