Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.215
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah FENOMENA Mazahib Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Journal on Education Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Bulletin of Community Engagement Jurnal Al-Fikrah Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam FENOMENA: Jurnal Penelitian Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Sawerigading
Akhmad Haries
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
Implementation of Child Support Payments After Divorce in East Kutai Regency, East Borneo Luqman Hariyadi; Darmawati; Akhmad Haries
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol 5 No 1 (2023): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2023
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v5i1.171

Abstract

The purpose of this research is to understand and analyze the implementation of child support payments post-divorce in Kutai Timur Regency, East Kalimantan Province. The research method used is a field study with a normative-empirical approach. Primary data sources were gathered through interviews with the Chief of the Religious Court in Sangatta, judges, child support claimants, and other relevant parties. The results of this research indicate that child support payments after the dissolution of marriage in the jurisdiction of the Religious Court in Sangatta are still not functioning properly. This is due to the economic incapacity of the fathers and negligence on the part of fathers in providing post-divorce child support.
Fenomena Penundaan Pembagian Waris di Kalangan Keluarga Ulama Kabupaten Hulu Sungai Utara Ahmad Manfaluti; Akhmad Haries; Mukhtar Muhammad Salam
Journal on Education Vol 5 No 4 (2023): Journal on Education: Volume 5 Nomor 4 Mei-Agustus 2023
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v5i4.4602

Abstract

The widespread phenomenon of indefinite delays in inheritance distribution in North Hulu Sungai Regency, which runs counter to the idea of the Islamic inheritance system, serves as the inspiration for this study. The next issue is that ulama, who are knowledgeable about Islamic law, also continue this practice. Thus, this research aims to explore the reasons behind the practice of postponing inheritance among ulama families. Choosing the site in North Hulu Sungai Regency due to its reputation as the second Islamic residential school city in South Kalimantan Province, following Martapura, and the large number of ulama who were born and raised in this region. This research is included in the type of empirical research using a qualitative approach because all the data is presented in the form of descriptive information and statements. The data sources used are primary and secondary data, while the data collection technique uses direct interviews with respondents, observation, and documentation. Based on the research that has been carried out, the results obtained are of the ten ulama in North Hulu Sungai Regency who have been interviewed, as many as eight people implemented a delay in distributing inheritance, while the remaining two people immediately distributed inheritance to heirs after the death of the testator. The ulama provide a variety of explanations, including the fact that one parent is still alive, the inheritance consists of a house and property, the heirs are firmly established, and the heir regarded as the most meritorious in the family controls the inheritance.
Warung Makan Tanpa Label Harga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kelurahan Sungai Keledang) Idris, Nurviranti Dewi; Haries, Akhmad; Ahyar, Muzayyin
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 6 No 1 (2022): Islamic Law
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (71.296 KB) | DOI: 10.21093/qj.v6i1.4188

Abstract

Penelitian ini membahas tentang warung makan tanpa label harga dalam perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus kelurahan sungai keledang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran pemilik warung makan terhadap pencantuman label harga dalam menjalankan usaha milik penjual. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan empiris. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik warung makan di kelurahan sungai keledang dan konsumen. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, memaparkan dan menganalisa hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil dari penelitian warung makan tanpa label harga dalam perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus kelurahan sungai keledang) terdapat 6 pemilik warung makan dan 6 konsumen yang diperoleh bahwa di Kelurahan Sungai Keledang masih ada yang tidak mencantumkan label harga pada warung makan yang sebagai penyampai informasi seputar makanan yang disajikan oleh pemilik warung makan agar konsumen tidak dirugikan. Dikarenakan ada beberapa faktor yang menyebabkan pemilik warung makan tidak mencantumkan label harga, diantaranya : harga dan bahan baku yang tidak sama; jumlah dan timbangan yang berbeda; menu yang tidak banyak; dan sudah menjadi kebiasaan. Tidak mencantumkan label harga bertentangan dengan Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b karena merupakan kewajiban bagi pemilik warung makan untuk mencantumkan label harga sebagai informasi pada warung makan agar tidak ada konsumen yang dirugikan.
Persepsi Pemilik Toko Jamu Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal Pada Jamu Yang Belum Bersertifikat halal di Kecamatan Samarinda Seberang Anshar, Muhammad; Haries, Akhmad; Fathoni, Sulthon
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 6 No 1 (2022): Islamic Law
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (52.409 KB) | DOI: 10.21093/qj.v6i1.4192

Abstract

Penelitian ini membahas tentang persepsi pemilik toko jamu terhadap kewajiban sertifikat halal pada jamu yang belum bersertifikat halal di kecamatan . Dan teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, memaparkan dan menganalisis hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil dari penelitian Persepsi pemilik toko jamu terhadap kewajiban sertifikat halal pada jamu yang belum bersertifikat halal di Kecamatan Samarinda Seberang adalah 7 pemilik toko jamu dan dapat dilihat dari 2 persepsi sebagai berikut: 1. Persepsi positif, terdapat 3 pemilik toko jamu di kecamatan Samarinda Seberang setuju, karena peraturan sertifikat halal untuk kebaikan masyarakat dan jamu yang sudah bersertifikat halal sudah dipastikan sebagai bentuk perantara untuk menyembuhkan sehingga umat Islam merasa aman ketika mengonsumsi jamu yang sudah halal. 2. Persepsi negatif, terdapat 4 pemilik toko jamu di kecamatan Samarinda Seberang tidak setuju dikarenakan kewajiban sertifikat halal pada jamu yang belum bersertifikat halal di Kecamatan Samarinda Seberang menyebabkan tidak tersedianya produk jamu yang dibutuhkan oleh konsumen yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan konsumen,, kemudian banyak pemilik toko jamu tidak mengetahui terkait Peraturan No. 39 Tahun 2021 Pasal 141. Pandangan Islam terkait sesuatu yang haram akan berubah menjadi halal ketika dalam keadaan mendesak termasuk jamu yang harus bersertifikat halal. Sedangkan saran pemilik toko jamu diharapkan untuk melaksakan kewajiabannya terkait dengan sertifikat halal pada jamu sebagimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal sebagi bentuk upaya untuk memenuhi hak konsumen atas informasi secara benar, jelas dan jujur, sedangkan untuk konsumen dapat lebih berperan aktif dalam meningkatkan minat baca atau dalam memperoleh informasi terhadap sertifikat halal. Kata Kunci : Persepsi, Pemilik Toko Jamu, Kewajiban Sertifikat Halal, Jamu.
Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Higiene dan Sanitasi Proses Produksi Ikan Asap Arifah, Aulia Nur; Haries, Akhmad
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 2 No 1 (2024): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v2i1.8149

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui proses produksi yang dilakukan dan menganalisis kesadaran hukum pelaku usaha terhadap higiene dan sanitasi proses produksi ikan asap. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Subjek penelitian ini adalah pelaku usaha ikan asap, sedangkan objek penelitian ini mengenai kesadaran pelaku usaha terhadap higiene dan sanitasi proses produksi ikan asap. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses produksi ikan asap dimulai dengan mempersiapkan alas, tungku, dan api untuk dipanaskan, kemudian proses pemotongan perut ikan, membersihkan ikan lalu langsung pada proses pengasapan yang memakan waktu 7-12 jam untuk hasil yang maksimal. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa pelaku usaha ikan asap masih kurang menyadari penerapan prinsip higiene dan sanitasi dalam proses produksi ikan asap, hal ini dikarenakan indikator pengetahuan pelaku usaha terkait higiene dan sanitasi hanya sebatas mengetahui berdasarkan pengetahuan yang ada dalam dirinya, sehingga pemahaman dan penerapan perilaku hukum terhadap higiene sanitasi belum memenuhi syarat, pelaku usaha juga tidak mempunyai sertifikat laik higiene sanitasi dan nomor induk berusaha, yang artinya belum memenuhi indikator kesadaran hukum karena kurangnya sikap hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, pelaku usaha belum memenuhi hak konsumen yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, yang artinya dalam hal ini konsumen harus mendapatkan produk yang bersih, aman terjaga dari kontaminasi, dan menghindari kerugian bagi konsumen.
PENETAPAN AHLI WARIS DALAM TINJAUAN YURIDIS NORMATIF Rachmawaty; Andaryuni, Lilik; Akhmad Rijali Elmi; Akhmad Haries
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1233

Abstract

This study focused on disparities between decisions made by first-instance and appeal courts in handling the same case. Failure to register marriages and divorces leads to legal division of property and inheritance shares. First-instance judges prioritize legal certainty of marriage/divorce certificates and their legal implications. However, appeal courts lean towards sociological facts, disregarding the evidential value of authentic marriage certificates. Furthermore, their decisions conflict with the Marriage Registration Act, which mandates valid divorces to be confirmed by court-issued certificates. This study was normative research using case, legal, and conceptual approaches. The legal material was decision number 651/Pdt.G/2020/PA.Tgr and number 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd, as well as legal provisions in the law of evidence. Based on these legal materials, legal analysis was conducted using deductive and inductive methods to strengthen the analysis of legal reasoning results of different judges hearing the same case. This study found that: firstly, the High Court of Religion in Samarinda's decision to disregard the divorce certificate did not uphold legal certainty, as certificates hold significant weight in inheritance cases, serving as conclusive evidence. Hence, there was ambiguity regarding the divorce status of Kasmawati binti Talle and Tajang bin Abu Bagenda in case number 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd due to the absence of fully evidential documentation. Secondly, the legal ramifications of an unregistered divorce render it invalid and necessitate annulment, binding the wife to her former husband, a principle supported by Imam As-Syafi'i in Islamic jurisprudence, aligned with other scholarly opinions.
Protection of Women's Rights After Divorce in Religious Courts: What Makes this Mission Difficult to Achieve? Yuni, Lilik Andar; Haries, Akhmad
Mazahib Vol 23 No 2 (2024): VOLUME 23, ISSUE 2, 2024
Publisher : Fakultas Syariah UINSI Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/mj.v23i2.7958

Abstract

The normative assurance of protection for women's and children's rights post-divorce has been extensively regulated through laws, including the Compilation of Islamic Law (KHI), the Supreme Court Regulation (PERMA), and the Supreme Court Circular Letter (SEMA). However, not all these regulations have been effectively implemented post-divorce in Indonesian Religious Courts. Hence, this article is written to understand how the implementation of post-divorce women's rights protection occurs in the Religious Courts, especially when the husbands are absent from the divorce trials (verstek judgments). This normative-doctrinal legal research utilizes the statutory and case law analysis of selected decisions from Samarinda and Sangatta Religious Courts. The findings indicate that the protection of post-divorce women's rights is not adequately realized, as not all the rights of former wives in the Religious Courts are adequately accommodated, especially the alimony (nafkah iddah). This is attributed to cases being decided in absentia of the husband, indications of the wife's disobedience (nushuz), low awareness of the wife regarding her rights, and the gender sensitivity of the judges not being maximum.
IMPLEMENTASI IKRAR TAUKIL WALI DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NO 20 TAHUN 2019 DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN KUTAI TIMUR Hidayat, Rahman; Iswanto, Bambang; Haries, Akhmad
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v5i1.21102

Abstract

KUA(religious Affairs office) Sangatta Utara and KUA (religious Affairs office) Bengalon are the KUA (religious Affairs office) with the highest number of marriage events, of course this high number also influences the problems that occur, especially for bridal couples who are getting married but their guardians are not present or are absent Minister of Religion Regulation No. 20 of 2019 concerning the vows of guardians If the guardian cannot attend the ceremony, he must make a guardian's pledge at his domicile, this is to avoid falsifying the guardian's data or other unlawful actions. The aim of this research is to find out and analyze the implementation of the taukil wali pledge in the Minister of Religion Regulation No. 20 of 2019 in the KUA of East Kutai Regency and identify supporting and inhibiting factors. The research method is qualitative with a Field Research type of research with a sociological-juridical approach. The data collection techniques are observation, interviews and documentation, the data analysis techniques used are first data condensation, then data presentation and finally drawing conclusions from the data, as well as using data validity techniques. The results of the research are that KUA Sangatta Utara and KUA Bengalon have implemented it in accordance with PMA Number 20 of 2019, KUA Sangatta Utara and KUA Bengalon postponed bridal couples whose guardians were unable to attend the ceremony and without having a guardian's vows, although there were some who still carried out the ceremony even without However, the guardian's pledge was still forced to be done because the guardian could not be contacted and the family had insisted and the travel distance was more than 92.5 km so it was automatically transferred to the judge's guardian. The inhibiting factor is that the community lacks socialization and another obstacle is the lack of solidarity between KUAs. The supporting factor in North Sangatta KUA and Bengalon KUA is that the employees have a patient spirit, so that whatever problems can be resolved well and support from the Regency Ministry of Religion which continues to monitor and provide support. in order to implement the PMA well.   Keywords: Implementation, Pledge of Taukil Wali, PMA Number 20 of 2019
Implementasi Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah Janah, Nur; Haries, Akhmad
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 3 No 1 (2025): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v3i1.10068

Abstract

Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah mengatur prinsip sewa-menyewa dalam perspektif syariah, yang mencakup hak dan kewajiban pihak yang terlibat serta keabsahan akad ijarah. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan akad ijarah pada penyewaan gedung serbaguna, terutama dalam aspek transparansi akad, penentuan biaya, serta pemenuhan hak dan kewajiban penyewa maupun pemilik gedung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fatwa tersebut dalam praktik penyewaan gedung serbaguna di Kecamatan Samarinda Seberang serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah gedung serbaguna yang berada di kecamatan Samarinda Seberang. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu praktik sewa-menyewa di gedung serbaguna Samarinda Seberang telah berjalan dengan prosedur sewa-menyewa pada umumnya yang diterapkan dalam masyarakat, akan tetapi masih belum menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis, seperti belum terbuatnya aturan khusus gedung yang ditempel pada dinding secara tertulis yang memuat secara rinci tentang tata cara penyewaan. Selama ini penyewaan pada kedua gedung serbaguna tersebut hanya dilakukan secara lisan saja. Menurut perspektif Fikih Muamalah dan Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Ijarah, praktik sewa-menyewa tersebut memang sudah berjalan dengan baik. Dalam fatwa menekankan pentingnya kejelasan dalam akad sewa-menyewa, yang meliputi persetujuan bersama mengenai objek yang disewakan, jangka waktu, serta biaya yang harus dibayarkan. Namun masih terdapat kelemahan yang muncul dalam praktik sewa-menyewa tersebut, seperti tidak adanya perjanjian tertulis yang lebih rinci dan tidak adanya saksi dalam Ketika proses terjadinya sewa-menyewa. Dengan tidak hadirnya saksi dalam perjanjian tersebut, berpotensi akan menimbulkan risiko perselisihan di kemudian hari jika terjadi perbedaan pendapat antara penyewa dan pihak pengelola.
Tinjauan Hukum Kekerasan Seksualitas Pada Hubungan Suami dan Istri Dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah Rosady, Muhammad Adam; Haries, Akhmad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4812

Abstract

Kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat menjerat korbannya dalam siklus penderitaan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada tahun 2023, terdapat 27.312 kasus kekerasan, dengan korban perempuan sebanyak 23.965 orang. Kasus kekerasan terbanyak adalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), di mana 20,2% korbannya adalah ibu rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna kekerasan seksual dalam konteks hukum dan agama Islam, khususnya dalam rumah tangga Islam, dengan tujuan untuk menemukan keseimbangan hak dan kewajiban suami istri berdasarkan perspektif Qira'ah Mubadalah. Metode penelitian yang diterapkan adalah studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Qira'ah Mubadalah, kekerasan seksual dalam hubungan suami istri dapat diatasi dengan prinsip saling pengertian, saling pengertian, dan saling pengertian antara suami istri.
Co-Authors Abd Syakur Abdi Safendi Ade Setiawan Agus Yulianto Ahmad Dasuki Ahmad Manfaluti Akhmad Rijali Elmi Alfitri Alfitri Arifah, Aulia Nur Bambang Iswanto Darmawati Dede Hidayatullah Fathoni, Sulthon Furqan, Ana Amalia Furqan, Ana Amalia Hervina Hervina Hidayat, Rahman Idris, Nurviranti Dewi Imam Ghozali Joko Sulistiono Lilik Andar Yuni Lilik Andaryuni Luqman Hariyadi Maisyarah Rahmi Maisyarah Rahmi Hasan Muhammad Anshar Muhammad Birusman Nuryadin Muhammad Rivai Mukhtar Muhammad Salam Mursyid Mursyid Muzayyin Ahyar Nur janah, Nur Rachmawaty Riduan Riduan Rosady, Muhammad Adam Saefuddin Saefuddin Sarifuddin Nuur Siraji, Muhammad Hafizd As Sy. Nurul Syobah Vivit Fitriyanti