Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.906
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah FENOMENA Mazahib Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Journal on Education Jurnal Ilmu Hukum The Juris Sawerigading Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Bulletin of Community Engagement Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam FENOMENA: Jurnal Penelitian Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Akhmad Haries
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
IMPLEMENTASI IKRAR TAUKIL WALI DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NO 20 TAHUN 2019 DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN KUTAI TIMUR Hidayat, Rahman; Iswanto, Bambang; Haries, Akhmad
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v5i1.21102

Abstract

KUA(religious Affairs office) Sangatta Utara and KUA (religious Affairs office) Bengalon are the KUA (religious Affairs office) with the highest number of marriage events, of course this high number also influences the problems that occur, especially for bridal couples who are getting married but their guardians are not present or are absent Minister of Religion Regulation No. 20 of 2019 concerning the vows of guardians If the guardian cannot attend the ceremony, he must make a guardian's pledge at his domicile, this is to avoid falsifying the guardian's data or other unlawful actions. The aim of this research is to find out and analyze the implementation of the taukil wali pledge in the Minister of Religion Regulation No. 20 of 2019 in the KUA of East Kutai Regency and identify supporting and inhibiting factors. The research method is qualitative with a Field Research type of research with a sociological-juridical approach. The data collection techniques are observation, interviews and documentation, the data analysis techniques used are first data condensation, then data presentation and finally drawing conclusions from the data, as well as using data validity techniques. The results of the research are that KUA Sangatta Utara and KUA Bengalon have implemented it in accordance with PMA Number 20 of 2019, KUA Sangatta Utara and KUA Bengalon postponed bridal couples whose guardians were unable to attend the ceremony and without having a guardian's vows, although there were some who still carried out the ceremony even without However, the guardian's pledge was still forced to be done because the guardian could not be contacted and the family had insisted and the travel distance was more than 92.5 km so it was automatically transferred to the judge's guardian. The inhibiting factor is that the community lacks socialization and another obstacle is the lack of solidarity between KUAs. The supporting factor in North Sangatta KUA and Bengalon KUA is that the employees have a patient spirit, so that whatever problems can be resolved well and support from the Regency Ministry of Religion which continues to monitor and provide support. in order to implement the PMA well.   Keywords: Implementation, Pledge of Taukil Wali, PMA Number 20 of 2019
Implementasi Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah Janah, Nur; Haries, Akhmad
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 3 No 1 (2025): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v3i1.10068

Abstract

Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah mengatur prinsip sewa-menyewa dalam perspektif syariah, yang mencakup hak dan kewajiban pihak yang terlibat serta keabsahan akad ijarah. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan akad ijarah pada penyewaan gedung serbaguna, terutama dalam aspek transparansi akad, penentuan biaya, serta pemenuhan hak dan kewajiban penyewa maupun pemilik gedung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fatwa tersebut dalam praktik penyewaan gedung serbaguna di Kecamatan Samarinda Seberang serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah gedung serbaguna yang berada di kecamatan Samarinda Seberang. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu praktik sewa-menyewa di gedung serbaguna Samarinda Seberang telah berjalan dengan prosedur sewa-menyewa pada umumnya yang diterapkan dalam masyarakat, akan tetapi masih belum menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis, seperti belum terbuatnya aturan khusus gedung yang ditempel pada dinding secara tertulis yang memuat secara rinci tentang tata cara penyewaan. Selama ini penyewaan pada kedua gedung serbaguna tersebut hanya dilakukan secara lisan saja. Menurut perspektif Fikih Muamalah dan Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Ijarah, praktik sewa-menyewa tersebut memang sudah berjalan dengan baik. Dalam fatwa menekankan pentingnya kejelasan dalam akad sewa-menyewa, yang meliputi persetujuan bersama mengenai objek yang disewakan, jangka waktu, serta biaya yang harus dibayarkan. Namun masih terdapat kelemahan yang muncul dalam praktik sewa-menyewa tersebut, seperti tidak adanya perjanjian tertulis yang lebih rinci dan tidak adanya saksi dalam Ketika proses terjadinya sewa-menyewa. Dengan tidak hadirnya saksi dalam perjanjian tersebut, berpotensi akan menimbulkan risiko perselisihan di kemudian hari jika terjadi perbedaan pendapat antara penyewa dan pihak pengelola.
Tinjauan Hukum Kekerasan Seksualitas Pada Hubungan Suami dan Istri Dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah Rosady, Muhammad Adam; Haries, Akhmad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4812

Abstract

Kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat menjerat korbannya dalam siklus penderitaan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada tahun 2023, terdapat 27.312 kasus kekerasan, dengan korban perempuan sebanyak 23.965 orang. Kasus kekerasan terbanyak adalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), di mana 20,2% korbannya adalah ibu rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna kekerasan seksual dalam konteks hukum dan agama Islam, khususnya dalam rumah tangga Islam, dengan tujuan untuk menemukan keseimbangan hak dan kewajiban suami istri berdasarkan perspektif Qira'ah Mubadalah. Metode penelitian yang diterapkan adalah studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Qira'ah Mubadalah, kekerasan seksual dalam hubungan suami istri dapat diatasi dengan prinsip saling pengertian, saling pengertian, dan saling pengertian antara suami istri.
Co-Authors Abdi Safendi Ade Setiawan Agus Yulianto Ahmad Dasuki Ahmad Manfaluti Akhmad Rijali Elmi Alfitri Alfitri Alfitri Alfitri Arifah, Aulia Nur Bambang Iswanto Darmawati Dede Hidayatullah Fathoni, Sulthon Furqan, Ana Amalia Furqan, Ana Amalia Hervina Hervina Hidayat, Rahman Idris, Nurviranti Dewi Imam Ghozali Joko Sulistiono Lilik Andar Yuni Lilik Andaryuni Luqman Hariyadi Maisyarah Rahmi Maisyarah Rahmi Hasan Muhammad Anshar Muhammad Birusman Nuryadin Muhammad Hafizd As Siraji Muhammad Rivai Mukhtar Muhammad Salam Mursyid Mursyid Muzayyin Ahyar Nur janah, Nur Rachmawaty Riduan Riduan Rosady, Muhammad Adam Saefuddin Saefuddin Sarifuddin Nuur Sy. Nurul Syobah