Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : FENOMENA: Jurnal Penelitian

Sistem Jaminan Produk Halal Dan Thayib Di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Politis Murjani Murjani
FENOMENA Vol 7 No 2 (2015): FENOMENA Vol 7 No.2, 2015
Publisher : LP2M UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (540.3 KB) | DOI: 10.21093/fj.v7i2.298

Abstract

The objective of this study was to describe the ideal guarantee system of halal and thayib product from the juridical and politics aspects in the context of Indonesia. The research methodology is normative law research and literature approach. The data consists of primary law data, secondary law data, and tertiary law data. Then, the data were edited, classified, and explained descriptively. The data were analyzed by using inductive methods and content analysis. This study tried to describe the problems of current product guarantee system (ius constitutum) and the upcoming product guarantee system (ius contituendum). The study found that the need of halal product is dharuriah,and obligatory. It have the important benefits to Moslems. The problems of regulation overlapping in Indonesia should be ended by unification of the law, that is, the establishment of the regulation of halal product guarantee where BNP2H becomes the institutional halal product office. Meanwhile, MUI still have a strategic role, since it develops the construction of halal product guarantee system together with BNP2H. MUI is the only institution which has the authority to certify halal or non-halal of a product. This policy becomes a bridge to develop a unification of law and the uniform of institution of the halal product offices, so that, there is no more dualism institutions which certify halal product. It guarantees the system of halal product for Moslems in Indonesia.
Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Samarinda: Analisis Yuridis dan Hukum Islam Muliani, Mila; Murjani, Murjani; HS, Maisyarah Rahmi; Yuni, Lilik Andar
FENOMENA Vol 14 No 2 (2022): FENOMENA VOL 14, NO. 2, 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/fj.v14i2.6925

Abstract

Sebagian besar permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan oleh Hakim terlebih apabila terdapat alasan yang mendesak. Namun kenyataan di lapangan faktanya tidak demikian, dimana tidak semua permohonan dispensasi perkawinan yang terdapat alasan mendesak disetujui oleh Majelis Hakim. Seperti halnya putusan dispensasi perkawinan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd dimana permohonan ini tidak diterima dan putusan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Smd ditolak. Penetapan Pengadilan Kelas 1A ini menarik untuk diteliti untuk melihat perbedaan pertimbangan Majelis Hakim dan alasan permohonan tidak diterima dan ditolak yang seperti kita ketahui adalah hal yang berbeda. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, dokumentasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini yaitu dari sisi yuridis Majelis Hakim mempertimbangkan syarat formil dan materil dari permohonan. Permohonan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd tidak diterima disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat formil dan syarat materil sedangkan permohonan dispensasi perkawinan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Smd ditolak disebabkan tidak terpenuhinya syarat materil permohonan. Dari sisi Hukum Islam Majelis Hakim mempertimbangkan dispensasi perkawinan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd dan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Smd dengan melihat maslahat dan mafsadat dari kedua permohonan kemudian menggunakan kaidah fiqh dan maslahah daruriyah sebagai pertimbangannya.