Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Interdisipliner
Asni
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Humanities Education Library & Information Science Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Perceraian Akibat Gangguan Psikologis Perspektif Maqa>sid Syari’ah (Telaah Putusan PA Majene Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj) Sakina; M. Thahir Maloko; Saleh Ridwan; Siti Aisyah; Asni
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 6 No 1 (2025): Education and Islamic Studies
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v6i1.420

Abstract

Tujuan pokok penelitian ini adalah mengetahui perceraian akibat gangguan psikologis perspektif Maqa>s|id Syari|’ah (telaah putusan PA Majene Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Studi lapangan dilaksanakan dengan mengumpulkan data primer melalui observasi, wawancara dan dokumentasi selain data yang diperoleh dari lapangan diperkuat juga dengan data berupa literatur seperti buku dan artikel-artikel ilmiah yang membahas mengenai penelitian ini. Kemudian, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengadilan Agama Majene melalui Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj memutuskan perceraian dengan talak satu ba’in sughra atas dasar gangguan psikologis (temperamental) yang dialami suami. 2) Menurut pandangan Hakim, perceraian ini disebabkan oleh ketidakharmonisan rumah tangga akibat gangguan psikologis tergugat yang memiliki sifat temperamental. 3)Perceraian tersebut sejalan dengan prinsip Maqa>s|id Syari|’ah karena kondisi rumah tangga yang ada mengancam pemeliharaan lima unsur pokok.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa Sri Ayu Andari Putri Alwaris; Kurniati; Asni; Qadir Gassing
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 5 No 1 (2024): Education and Islamic Studies (Januari-Juni)
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v5i1.261

Abstract

Pokok masalah penelitian ini adalah kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengambil data lapangan (Field Research) melalui penelusuran fakta-fakta di lapangan, dilakukan dengan pendekatan teologi normatif syar’i dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data penelitian ini adalah wawancara Hakim, Panitera, dan Pihak. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengelohan dan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, editing data, analisis data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pengujian keabsahan data yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi dan menggunakan bahan referensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga yang diadili di Pengadilan Agama Sungguminasa selama 3 (tiga) tahun terakhir masih menunjukkan angka yang cukup banyak, hal ini menunjukkan bahwa masih sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga. 1) Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadi kekerasan dalam tangga yaitu perbedaan prinsip, masalah ekonomi, judi, mabuk dan perselingkuhan diantara salah satu pihak, sehingga dampak yang terjadi yaitu rasa trauma namun juga ada rasa lega dan bahagia karena telah telepas dari perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami selama perkawinan. 2) Hakim dalam memberikan pertimbangan putusan terhadap kasus cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Sungguminasa berdasarkan peraturan Perundang-Undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta dari sisi kemaslahatan dan mudharat. 3) Perkara cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga perspektif maslahah mursalah termasuk maslahah dharuriyah karena mengancam jiwa dan keturunan.
Konsep Poligami menurut Pandangan Perempuan PNS di Kota Makassar terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Andi Airiza Rezki Syafa’at; Aisyah Kara; Asni; Kurniati; Indo Santalia
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 5 No 2 (2024): Education and Islamic Studies (Juni-Desember)
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v5i2.361

Abstract

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan perempuan Pegawai Negeri Sipil di Kota Makassar terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) dalam perspektif Maqashid Syari’ah. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengambil data lapangan (Field Research) melalui penelurusan hasil wawancara bersama wanita Pegawai Negeri Sipil, dilakukan dengan pendekatan hukum empiris, pendekatan kualitatif, serta pendekatan maqāṣid al-syarī’ah. Adapun sumber data penelitian ini adalah wawancara Wanita Pegawai Negeri Sipil dan aktivis Wanita di Kota Makassar. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Lalu, Teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan melalui tahap reduksi data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis data, dan penarikan Kesimpulan. Adapun pengujian keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan teori. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Pandangan perempuan PNS di kota Makassar terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) menunjukkan bahwa ada 14 orang setuju dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2, sedangkan 10 orang tidak setuju dengan peraturan tersebut. 2). Dalam perspektif Maqashid Syari’ah Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tersebut menunjukkan bahwa yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 adalah Hifz al-Nafs dan Hifz al-Mal. Sebaliknya, Maqashid Syari'ah yang tidak sejalan dengan peraturan tersebut adalah Hifz al-Din dan Hifz al-Aql.
Peranan Solidaritas Perempuan Anging Mammiri dalam Pemenuhan Hak Perempuan Buruh Migran di Sulsel Perspektif Hukum Islam Nurfianalisa; Kurniati; Asni; Siti Aisyah; Abd. Halim Talli
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 5 No 2 (2024): Education and Islamic Studies (Juni-Desember)
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v5i2.375

Abstract

Tujuan umum penelitian adalah untuk menganalisis peran Solidaritas Perempuan Anging Mammiri dalam pemenuhan hak perempuan buruh migran di Sulsel perspektif hukum Islam. Adapun tujuan khususnya yaitu: 1) Untuk mengetahui bentuk pemenuhan hak perempuan buruh migran Solidaritas Perempuan Anging Mammiri di Sulsel. 2) Untuk mengetahui upaya Solidaritas Perempuan Anging Mammiri dalam pemenuhan hak perempuan buruh migran korban Trafficking. 3) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap peran Solidaritas Perempuan Anging Mammiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (field research) untuk menggambarkan kondisi faktual di lapangan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah teologi normatif syar’i dan pendekatan yuridis empiris. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, pemeriksaan data, sistematika data, verifikasi dan kesimpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan, 1) Bentuk pemenuhan hak perempuan buruh migran oleh lembaga Solidaritas Perempuan Anging Mammiri menggunakan tiga pendekatan uatama, yakni pengorganisasian, advokasi, dan kampanye kesadaran. 2) Upaya pemenuhan hak korban Trafficking yang dilakukan lembaga SP Anging Mammiri melalui tiga langkah utama, yang pertama pendidikan dan peningkatan kapasitas, kedua penanganan kasus litigasi maupun nonlitigasi, dan ketiga reintegrasi sosial. 3) Perspektif Hukum Islam terhadap peran lembaga SP Anging Mammiri sejalan dengan prinsip utama Hukum Islam yang meliputi Maqashid syariah yang melindungi hak-hak dasar seperti jiwa, kehormatan, dan harta.
Pembuktian Dan Alat Bukti Pengakuan Perspektif Fuqaha Dan Hukum Perdata Baso Muhammad Nibras; Sukmawati Markun; Asni; Abd Halim Talli
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Interdisipliner Vol. 5 No. 3 Agustus 2026: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Interdisipliner
Publisher : Yayasan Azhar Amanaa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59944/jipsi.v5i3.1215

Abstract

Evidence is a fundamental element in dispute resolution, both from an Islamic and civil law perspective, as it serves as the basis for judges to establish certainty about the truth of a legal event before rendering a verdict. One form of evidence that holds a crucial position in both legal systems is confession (*al-iqrār*). This study aims to analyze the concept of proof, the status of confession evidence from the perspective of jurists and Indonesian civil law, and its relevance in the Indonesian judicial system. This study employed library research with a qualitative approach. Data were obtained from fiqh books, books, scientific journals, laws and regulations, and other relevant scientific sources. The results indicate that proof in Islamic law has a normative basis derived from the Qur'an and the Hadith, while Indonesian civil law regulates confession as evidence in Article 164 of the HIR and Article 1866 of the Civil Code. Islamic jurists agree that a confession has high evidentiary value if it is made by a legally competent party, voluntarily, and against a clear object. Conversely, civil law places greater emphasis on the legal consequences of a confession in the evidentiary process. Despite differences in philosophical foundations and application requirements, both legal systems place confessions as a crucial form of evidence in achieving legal certainty and justice.
Co-Authors Abd Halim Talli Abdul Halim Talli Andi Airiza Rezki Syafa’at Baso Muhammad Nibras Indo Santalia Kurniati Muhammad Saleh Ridwan Nurfianalisa Qadir Gassing Sakina Siti Aisyah Sitti Aisyah Kara Sri Ayu Andari Putri Alwaris Sukmawati Markun Tahir Maloko