Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

MAJELIS TAKLIM KELILING DALAM MEMBINA SIKAP KEAGAMAAN MASYARAKAT Irawan, Irawan; Nasrudin, Nasrudin; Hermawan, Denny
Islamika : Jurnal Agama, Pendidikan dan Sosial Budaya Vol 13 No 2 (2019): Juli-Desember
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.892 KB) | DOI: 10.33592/islamika.v13i2.342

Abstract

AbstarctMajelis taklim is one of the non-formal diniyah educational institutions which aims to increase the faith and piety of Allah SWT and noble morals for its worshipers, as well as manifesting mercy for the universe. In practice, majelis taklim is the most flexible teaching place or Islamic education that is not bound by time. This study aims to reveal data about the role of the Taklim Council in fostering religious attitudes of the community and reveal the inhibiting and supporting factors of the taklim assembly in increasing the practice of community worship. Data collection techniques using questionnaire distribution techniques to the congregation taklim assemblers and observations made to look directly at the reality of the assembly and the objective conditions of the taklim assembly. After the data is collected, the next step is data processing and analysis. For the observational data, logical interpretation is used. The questionnaire result data is used in the percentage scale. The results showed that, the role of the taklim assembly had a low relationship. This can be seen from the correlation coefficient between the variables x and y obtained a correlation value of 0.16 from respondents numbering 40. This means that if interpreted is a very low correlation because it is in the interval 0.00-0.199. Thus proving that the existence of majlis taklim is able to provide religious guidance for the community in improving worship and character of the community with a good attitude category. AbstarkMajelis taklim adalah salah satu lembaga pendidikan diniyah non formal yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia bagi jamaahnya, serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta. Dalam prakteknya, majelis taklim merupakan tempat pengajaran atau pendidikan agama Islam yang paling fleksibel dan tidak terikat oleh waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan data tentang peran Majelis taklim dalam membina sikap keagamaam masyarakat dan mengungkap faktor penghambat dan pendukung majelis taklim dalam meningkatkan pengamalan ibadah masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik penyebaran angket kepada jamaah majelis taklim dan observasi dilakukan untuk melihat langsung terhadap realitas majelis dan kondisi obyektif majelis taklim. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya diadakan pengolahan dan analisa data. Untuk data hasil observasi digunakan penafsiran logika., data hasil angket digunakan skala prosentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, peranan majelis taklim mempunyai hubungan yang rendah. Hal ini terlihat dari Koefisien korelasi antara variabel x dan y diperoleh nilai korelasi sebesar 0,16 dari responden yang berjumlah 40. Hal ini berarti jika diinterpretasikan merupakan korelasi yang sangat rendah karena berada pada interval  0,00-0,199. Sehingga membuktikan bahwa keberadaan majlis taklim mampu memberikan bimbingan keagamaan bagi masyarakat dalam meningkatkan ibadah dan akhlak masyarakat dengan kategori sikap yang baik.
Strategi Pengembangan Pegawai Pemadam Kebakaran Kab. Bogor Hermawan, Denny; M Renaldi
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 2 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i2.11898

Abstract

Pemerintah Indonesia telah membentuk Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) di berbagai wilayah di Indonesia. Setiap Damkar memiliki Sektor yang tersebar di Kabupaten/Kota. Dinas Pemadam Kebakaran berperan sebagai lembaga penanggulangan bencana yang berada di bawah tanggung jawab Kepala Bupati. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan bagian dari perangkat daerah pada pemerintahan Kabupaten/Kota yang menangani sub urusan Kebakaran. Pegawai pemadam kebakaran termasuk dalam struktur tersebut dan memiliki tugas pokok melibatkan pencegahan kebakaran, pemadaman kebakaran, serta penyelamatan jiwa dan mengatasi ancaman kebakaran. Selain bertugas pemadaman, pemadam juga sering kali penyelamatan mulai dari evakuasi ular, sarang tawon, evakuasi cincin, evakuasi orang tenggelam dll. Pemadam juga memiliki personil khusus untuk tugas penyelamatan yaitu Tim Resque yang dibentuk khusus oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Bogor. Dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan Pegawai Pemadam Kebakaran juga sudah mendapatkan pelatihan khusus oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Bogor supaya terlatih dalam penanganannya. Di dalam menghadapi tugas yang berbahaya dan penuh resiko, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas menjadi kekuatan Dinas Pemadam Kebakaran untuk menjalankan tugas secara profesional. Maka dari itu Strategi Pengembangan Pegawai itu begitu penting bagi Dinas Pemadam Kebakaran. Hal ini tentunya Damkar harus bisa menganalisis kebutuhan yang harus disiapkan untuk mempertahankan profesional dalam tugas, baik dari SDM atau fasilitas Dinas Pemadam kebakaran.
Evaluasi Program Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE) dalam Peningkatan Infrastruktur di Desa Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Firli, Muhamad; Hermawan, Denny; Ramdani, Faisal Tri
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i3.12113

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja Program (SAMISADE) dalam meningkatkan infrastruktur Didesa Bendungan. Metode penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengacu pada teori evaluasi program oleh Endang Mulyatiningsih (2011) yaitu CIPP (Context, Input, Process, Product). Menurut Endang Mulyatiningsih, evaluasi program melibatkan empat komponen utama, yaitu: Konteks (Context), Program SAMISADE di Desa Bendungan terbukti sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Input, Desa berhasil mengelola anggaran dengan efisien, menunjukkan transparansi dalam pelaporan keuangan, dan terlibat dalam dialog terbuka dengan masyarakat. Proses, Program dijalankan dengan penekanan pada kepatuhan terhadap SOP dalam setiap tahap pelaksanaan. Produk, Pembangunan infrastruktur dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui proses partisipatif dan identifikasi kebutuhan yang melibatkan survei, pertemuan terstruktur, dan koordinasi dengan aparat desa serta lembaga kemasyarakatan setempat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE) memberikan dampak positif yang signifikan pada pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai langkah perbaikan telah diambil untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan berkelanjutan. Kesimpulan ini sesuai dengan tujuan, bertujuan untuk mengambil Keputusan dan pemeliharaan dalam pelaksanaan.
Collaborative Governance dalam Kebijakan Publik melalui Aplikasi Akses Layanan Instan Kota Bogor (ASINAN BOGOR) Studi Kasus: Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor Zakiah, Ratu Ulfah; Fadhillah, Dewi Nur; Gustina, Reza; Ratnasari, Tri; Hermawan, Denny; Ramdani, Faisal Tri
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i3.12423

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang penerapan e-Government dalam peningkatan layanan kepada masyarakat, khususnya layanan informasi dan menciptakan pemerintahan yang baik. Pemerintah harus mengikuti kemajuan teknologi agar tidak tertinggal dalam menyediakan pelayanan publik yang baik. Collaborative governance melibatkan pemangku kepentingan diluar pemerintah atau negara secara langsung. Dari sinilah kemudian, Pemerintah Kota Bogor melakukan kemitraan dengan PT. Cartenz menciptakan aplikasi ASINAN Kota Bogor sebagai bentuk pendukung penerapan e-Government khususnya di Kota Bogor. Penelitian ini dilakukan untuk meninjau peran dan kontribusi berbagai pihak dalam proses collaborative governance melalui aplikasi ASINAN Kota Bogor. Studi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan langkah-langkah sistematis studi keperpustakaan atau library research. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis data research. Analisis penelitian collaborative governance dalam kebijakan publik melalui ASINAN Kota Bogor peneliti menggunakan metode yang didasarkan pada konsep Triple Helix. Setiap aktor memiliki peran dalam konsep Triple Helix, yang terdiri dari peran pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hasil analisis menunjukan bahwa peran pemerintah, sektor swasta (PT. Cartenz Group), dan masyarakat memiliki peran yang penting dalam kolaborasi ini. Pemerintah bertanggung jawab sebagai regulator dan pemegang kebijakan, sementara PT. Cartenz Group mengembangkan dan menyediakan solusi teknologi, dan masyarakat memberikan masukan dan berperan sebagai pengguna aplikasi. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat penyelesaian permasalahan, dan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif.
Implementasi Program Wana Wisata Rusa Tanjungsari pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Pamungkas, Tri Bagus; Hermawan, Denny; Purnamasari, Irma
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 5 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i5.13313

Abstract

Tujuan dari wana wisata adalah untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan kepada pengunjung sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian alam dan lingkungan. Tujuan utama untuk mengetahui Implementasi Program Wana Wisata Rusa Tanjungsari Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini populasi yang diambil dari bulan oktober 2023 terdapat 248 orang dan sampel yang didapat ada 72 orang pengunjung wana wisata rusa menggunakan rumus Taro Yamane. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program wana wisata rusa tanjungsari secara keseluruhan adalah baik. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan nilai rata rata tertinggi yaitu 4.29 dengan kategori ”Baik”. Nilai rata rata terendah yaitu 3.74 dengan kategori ”Baik”
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Surya, Gerdian Hadi; Hermawan, Denny; Salbiah, Euis
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13991

Abstract

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang dimulai sejak tahun 2007. Program ini untuk memberi pertolangan  kepada rumah tangga miskin (RSTM) atau keluarga sangat miskin (KSM), asalkan  memenuhi persyaratan yang sudah di tentukan. Studi untuk melihat bagaimana program keluarga harapan diterapkan di kecamatan cigombong dengan mengurangi kemiskinan. Teori implementasi George Edward III terdiri dari elemen komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Widodo, 2011). Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode deskriptif. Analisi data dilakukan menggunakan skor rata-rata weigth mean score (WMS). Metode penarikan sampel menggunakan metode random sampling. Hasil analisis skor rata-rata berat (WMS) menunjukkan bahwa pelaksanaan (PKH) telah dilaksanakan dengan baik dan menerima nilai rata- rata 3,88. Hasil ini menunjukkan bahwa program tersebut dilaksanakan dengan baik.
Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Anggraeni, Mega Rizky; M.Renaldi; Hermawan, Denny; Apriliani, Afmi
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 7 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i7.14196

Abstract

Kebijakan penanggulangan bahaya kebakaran di Kecamatan Ciawi Bogor merupakan upaya sistematis untuk mengurangi resiko kebakaran dan meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi implementasi kebijakan penanggulangan bahaya kebakaran di Kecamatan Ciawi, Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada anggota pemadam kebakaran sebagai sumber informasi utama. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara mendalam dengan 10 informan yang dipilih secara purposive untuk memberikan informasi mengenai implementasi kebijakan penanggulangan bahaya kebakaran di Kecamatan Ciawi Bogor.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kebakaran di Kecamatan Ciawi telah menghasilkan sejumlah keberhasilan dan tantangan. Perlu meningkatkan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat sekitar, agar masyarakat  memahami cara mengantisipasi  sebelum terjadinya kebakaran serta memperkuat koordinasi antara pemadam kebakaran dan instansi terkait untuk memastikan respons yang cepat dan efektif dalam menghadapi kebakaran di wilayah Kecamatan Ciawi, Bogor.
Efektivitas Kebijakan One Way dalam Mengatasi Kemacetan Puncak Kabupaten Bogor M. Renaldi; Alfrianni, Venni; Setiyani, Melia Dewi Nur; Ramdani, Faisal Tri; Hermawan, Denny
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 7 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i7.14309

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan One Way yang diterapkan di jalur Puncak Bogor sebagai upaya mengatasi kemacetan yang sering terjadi, terutama pada hari libur nasional dan akhir pekan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan One Way telah berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, terbukti dari respon positif masyarakat yang mampu menerima dan menyesuaikan diri dengan kebijakan ini. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi yang memadai dan ketidakjelasan regulasi yang masih perlu diperbaiki. Masyarakat juga menyarankan agar ada undang-undang yang lebih kuat untuk mendukung kebijakan ini, serta pelebaran ruas jalan di daerah Puncak sebagai alternatif jika kebijakan One Way tidak selalu efektif. Selain itu, diperlukan fasilitas pendukung seperti billboard untuk memudahkan pengguna jalan mengetahui jadwal pemberlakuan kebijakan. Pihak kepolisian lalu lintas juga diharapkan melakukan evaluasi berkala untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan ini. Secara keseluruhan, kebijakan One Way di jalur Puncak telah memberikan dampak positif, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan dalam implementasinya.
Peran Bawaslu dalam Implementasi Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Pemilu Therasari, Anita; Wahyudin, Cecep; Apriliani, Afmi; Maruapey, Muhammad Husein; Saepudin; Hermawan, Denny
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 9 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i9.14350

Abstract

Bawaslu telah menjalankan berbagai kebijakan dan strategi pengawasan untuk meminimalkan dan menindak pelanggaran pemilu. Kebijakan tersebut mencakup pemantauan langsung di lapangan, penggunaan teknologi informasi untuk pelaporan dan penanganan kasus, serta kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk partai politik, masyarakat sipil, dan media massa. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan melakukan tinjauan pustaka dan Kuesioner di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab Bogor yang dijadikan sumber data. Hasil yang didapatkan adalah Peran Bawaslu sudah cukup efektif dalam menanganin pelanggaran pemilu, meskipun menghadapi beberapa tantangan dalam sumber daya. Tindakan pembinaan kepegawaian dan efisiensi dalam penanganan kasus-kasus pemilu merupakan langkah positif dalam menjaga integritas pemilu. Adanya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran bawaslu dalam mengimplementasikan kebijakan terhadap pelanggaran berdasarkan George C Edwards III (dikutip Subarsono, 2005:90), menyebutkan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau Sikap-Sikap, san Struktur Birokrasi. Dapat disimpulkan Bawaslu sudah cukup baik dalam melaksanakan kebijakan terhadap adanya pelanggaran pemilu.
Dinamika Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2019-2024 Masbang, M Dian Bahrul Ullum; Rahmawati, Rita; Hermawan, Denny
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 8 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i8.14800

Abstract

Dinamika dalam implementasi reformasi birokrasi terus terjadi selama idealisasi reformasi tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam sistem pemerintahan. Grand Desain Reformasi Birokrasi (GDRB) dan Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) merupakan upaya dari Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap dinamika pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) tahun 2019-2024 di Pemerintah Kabupaten Bogor serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) di Pemerintah Kabupaten Bogor dari tahun 2019 hingga 2024 bersifat dinamis. Tingkat pencapaian dalam setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Dari 8 area perubahan reformasi birokrasi nasional, terdapat 2 area yang memiliki dampak signifikan terhadap hasil pelaksanaannya, yaitu penguatan akuntabilitas dan penguatan pengawasan yang masih menghadapi tantangan. Faktor pendorong dalam pelaksanaannya meliputi komitmen pemimpin, keberlanjutan Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) Pemerintah Kabupaten Bogor, dan keterlibatan aktif semua anggota tim pelaksana reformasi birokrasi. Di sisi lain, faktor penghambatnya termasuk persepsi bahwa reformasi birokrasi masih dipandang sebagai formalitas belaka, serta ketidaksepahaman para pemangku kepentingan dalam visi dan misi reformasi birokrasi yang sama.