Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Analisis Dampak Penerapan Asas Cabotage Terhadap Peningkatan Daya Saing Lembaga Klasifikasi Nasional Studi Kasus Wilayah Kepulauan Riau Malisan, Johny
Warta Penelitian Perhubungan Vol. 22 No. 12 (2010): Warta Penelitian Perhubungan
Publisher : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/warlit.v22i12.1162

Abstract

Commitment to implement cabotage principle has been initiated bij Presidential Instmction No. 5 /2005 on the Empowennent of Domestic Shipping Industnj and strengthened biJ I.mu No. 17 of2008on Shipping. 171is gives a positive impact to increase activities of domestic ship classification. Itsgrawth is also supported biJ a number of foreign classifications which also operate in Indonesia.177e implementation of cabotage principle is not just related to crews and cargoes on board, but also tothe obligation of vessel class to national classification. Activities of ship classifications are to registerand collect physical and tedmical of ship, ownership and flag entitle to fly in order to promote safehJand seaworthiness aspects. Currently national classification has registered abaut 90 % of tl7e totalIndonesian flag ships. But t11e problem that still appeared is less confident anwng ship-owners andinsurance to tl7e result of national classification.As a consequence there is no equalihJ with other similar international classification bodies. Therefore,analysis and evaluation of the impact occurred for national ship classification in line with cabotageprinciple stated in Presidential Instruction No. 5 / 2005. Selected location of SUrvetj is Riau Islands onthe consideration that tl7e number of shipiJards (national and foreign) operating there are more thanotl7er region and also number of ship calls tend to increase.
Implementasi Inaportnet dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Malisan, Johny; Tresnawati, Wiwit
Warta Penelitian Perhubungan Vol. 31 No. 2 (2019): Warta Penelitian Perhubungan
Publisher : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/warlit.v31i2.1267

Abstract

AbstrakDalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kapal dan barang di pelabuhan, pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi agar lebih efisien dan menarik investasi sehingga kegiatan ekonomi Indonesia terus meningkat. Salah satu regulasi yang dikeluarkan adalah kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara elektronik atau dikenal dengan nama Indonesia National Single Window (INSW). Inaportnet merupakan salah satu bagian dari implementasi program INSW yang merupakan sistem elektronik dalam pelayanan pengurusan dokumen kepelabuhanan (bongkar muat) dan dokumen kapal. Inaportnet sebagai portal yang dioperasikan dan diintegrasikan ke seluruh pola kegiatan pelayanan terhadap kapal dan barang ternyata masih belum memberikan pelayanan secara cepat, misalnya masih sering terjadi gangguan perencanaan kapal sandar, pemanduan, dan bongkar muat. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode gap analysis dengan melihat beberapa aspek seperti teknis operasional, legalitas, dan kelembagaan. Penelitian dilakukan di Pelabuhan Tajung Perak melalui wawancara dan pengedaran kuesioner untuk mengetahui penilaian responden yang sebagian besar adalah para pengusaha pelayaran. Hasil penelitian menyatakan bahwa meskipun telah banyak yang merasa nyaman dengan sistem inaportnet, tetapi masih ditemukan beberapa hal yang perlu peningkatan atau perbaikan agar meningkatkan kepuasan para pengguna jasa kepelabuhanan antara lain pelayanan labuh, pandu, tunda, dan tambat (PPKB-D), pelayanan Daftar Urutan Bongkar (DUB), rencana kegiatan muat dan penerbitan Kartu Stack Ekspor (KSE), pengurusan dokumen Persetujuan Ekspor (PE), dan perizinan karantina.Kata kunci: Pelayanan terpadu satu pintu, Inaportnet.AbstractInaportnet Implementation in One Door Integrated Services at Tanjung Perak Harbor in Surabaya: In order to improve services for ships and goods in ports, the government issued various regulations to make it more efficient and attract investment so that Indonesia's economic activities continue to increase. One of the regulations issued is One Stop Integrated Services (PTSP) policy electronically known as the Indonesia National Single Window (INSW). Inaportnet is one part of the implementation of INSW program which is an electronic system in the management of port documents (loading and unloading) and ship documents. Inaportnet as a portal that is operated and integrated into all patterns of service activities for ships and goods, apparently still does not provide services quickly, for example there are still frequent interruptions in berth ship planning, scouting, loading and unloading. Therefore, the authors conducted a study using the gap analysis method by looking at several aspects such as operational technicalities, legality, and institutions. The study was conducted at the Port of Tajung Perak through interviews and questionnaires to determine the assessment of respondents who were mostly shipping entrepreneurs. The results of the study stated that although there were many who felt comfortable with the Inaportnet system, there were still some things that needed to be improved in order to be more satisfying for port service users, including landing, scouting, delaying and mooring services (PPKB-D), list services order of unloading (DUB), planned loading and issuance of export stack cards (KSE), processing of export approval documents (PE), and quarantine license.Keywords:  One Stop Integrated Services, Inaportnet.
Kemampuan Membayar dan Kesediaan Membayar Pengguna Jasa Kapal Rute Kendari - Wanci Ardwiansyah, Muhammad; Toelle, Sulistyawati; Malisan, Johny; Farisyi, Sofwan
Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG) Vol. 12 No. 3 (2025): November
Publisher : Institut Transportasi dan Logistik Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54324/j.mtl.v12i3.1407

Abstract

Tarif angkutan laut untuk kapal penumpang kelas ekonomi pada kapal Kapal Feri Cepat Jetliner rute Kendari – Wanci di provinsi Sulawesi Tenggara saat ini masih menggunakan tarif batas atas angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi. Adapun tujuan dari penelitian ini, ingin mengetahui nilai minimum untuk Required Freight Rate berdasarkan Biaya Operasional Kapal rata-rata setiap penumpang, mengetahui nilai Ability to Pay dan Willingness to Pay, dan mengetahui hasil sensitivitas antara load factor dan nilai Public Services Obligation yang diberikan pemerintah berdasarkan hasil Ability to Pay dan Willingness to Pay. Data penelitian ini diperoleh dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, PT. PELNI dan penumpang kapal Kapal Feri Cepat Jetliner Jetliner rute Kendari – Wanci dengan sampel sebanyak 154 penumpang. Temuan penelitian antara lain yaitu, nilai Required Freight Rates untuk kapal penumpang kelas ekonomi sudah dapat ditetapkan tarifnya untuk setiap penumpangnya.  Willingness to Pay penumpangnya lebih tinggi dari nilai tarif yang berlaku saat ini namun dibawah dari nilai Ability to Pay. Tarif saat ini pada rute Kendari – Wanci dan sebaliknya, dengan nilai Public Service Obligation dalam Biaya Operasional Kapal dengan load factor 70% antara 89,8% sampai 90,5% dari nilai Required Freight Rates