Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.879
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Equilibrium: Jurnal Pendidikan The Asian Journal of Technology Management (AJTM) Jurnal Dimensi Jurnal Trias Politika Komunitas: Jurnal Ilmu Sosiologi PETITA Indonesian Governance Journal (Kajian Politik-Pemerintahan) JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, STISIPOL RAJA HAJI Jurnal Dialektika Publik
Ferizone Ferizone
STISIPOL Raja Haji
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
E-Procurement System Technology: An Analysis in Electronic Procurement Service Unit (LPSE) of Kepulauan Riau Province Setyadiharja, Rendra; Budiman, Shahril; Karim, Zamzami A; Matridi, Raja Abumanshur; Junriana, Junriana; Ferizone, Ferizone; Nurmandi, Achmad
The Asian Journal of Technology Management (AJTM) Vol 7, No 2 (2014)
Publisher : School of Business and Management Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.247 KB)

Abstract

The practice of corruption always exist in public goods and service procurement in Indonesia. The Government efforts in reducing this case are doing new breakthrough like creating new system of service and goods procurement in an electronic way, usually called E-Procurement. After being instructed by Presidential Regulation number 54, year of 2010, the Local Government must use the E-Procurement System in the process of goods and service procurement, including Kepulauan Riau Province. This Research aims to analyzed the implementation of e-procurement system that had been adopted by Kepulauan Riau Province at year 2008. This research is not just for viewing the implementation of e-procurement system technically, but also to see how the influence of political process to the implementation of e-procurement. The Methodology used in this research is mix-method. This research are conducted in LPSE Kepulauan Riau Province, Procurement Service Unit (ULP) and also the vendors that supplies service and goods, that had been using the system. The results of this research are clearly stated that even the system of e-procurement of Kepulauan Riau Province are effective, and the political process is a factor which influencing the implementation of e-procurement.Keywords : E-Procurement, E-Procurement Implementation, Political Process, Principal Influence, Agent Influence. 
PELAYANAN NEGARA MELALUI KEGIATAN TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR DAN TIMBANGAN DI KABUPATEN BINTAN Ferizone, Ferizone
JURNAL DIMENSI Vol 11, No 1 (2022): JURNAL DIMENSI (MARET 2022)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v11i1.4063

Abstract

AbstrakDalam kontek kegiatan tera dan tera ulang, pelayanan metrologi merupakan upaya negara dalam melindungi masyarakat supaya terhidar dari Tindakan curang oleh oknum pedangang pengguna alat ukur. Disisi lain pelayanan metrologi yang dilakukan oleh negara melalui perangkat pemerintah daerah telah mempermudah akses masyarakat pemilik dan pengguna alat ukur dalam mendapatkan layanan tera dan tera ulang yang sedianya sulit untuk dilakukan sendiri sehingga pedangan dapat terhindar dari tindakan melanggar hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kegiatan pelayanan tera ulang dan untuk mengetahui mengaoa pedangang tidak melakukan kegiayan tera ulanga. Metode pengumpulan data Teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan Metrologi Legal yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Kabupaten Bintan belum maksimal dikarenakan banyak pedagang yang tidak melakukan kegiatan tera ulang pada alat-alat ukur yang mereke gunkaan dalam perdangangan. Upaya pengawasan belum dapat dijalankan karena tidak adanya pengawas kemetrologian dalam struktur Organisasi dan Tata Kerja kemetrologian yang ada saat ini.
Konflik Sosial Nelayan Pesisir Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Ferizone Ferizone; Endri Bagus Prastiyo
Equilibrium: Jurnal Pendidikan Vol 8, No 1 (2020): EQUILIBRIUM JURNAL PENDIDIKAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1125.511 KB) | DOI: 10.26618/equilibrium.v8i1.3104

Abstract

Konflik sosial nelayan pesisir yang terjadi disebabkan karena adanya pembangunan yang memanfaatkan ruang pesisir pantai yang dapat memicu konflik di masyarakat nelayan. Ruang aktifitas nelayan untuk mencari nafkah menjadi terganggu karena semakin maraknya kegiatan ekspolitasi lahan pesisir pantai oleh pihak swasta. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan yang mendalam terkait dengan isue-isue yang berkembang didesa teluk bakau terkait dengan semakin meningkatnya aktifitas perusahaan di sektor pariwisata. Informan penelitian merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik berjumlah 14 orang, sedangkan ketua RW 002 Desa Teluk Bakau dijadikan sebagai informan kunci. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah adanya konflik manifest antara masyarakat nelayan dengan pihak swasta, konflik laten antara masyarakat nelayan dengan pihak Aparat Pemerintah Desa Teluk Bakau, dan konflik agraria atau perebutan wilayah tangkap antara nelayan pesisir dengan masyarakat yang berdomisili di luar Desa Teluk Bakau.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAH MINIMUM SEKTORAL (UMS) KOTA BATAM Rahmanidar Rahmanidar; Ferizone Ferizone
PETITA Vol 1, No 2 (2019): PETITA Vol. 1 No. 2 Desember 2019
Publisher : PETITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.097 KB) | DOI: 10.33373/pta.v1i2.4055

Abstract

Kebijakan upah minimum hingga saat ini masih menjadi acuan pengupahan bagi pekerja/ buruh di Kota Batam. Upah Minimum Sektoral dapat terdiri atas Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota (UMSK). Penerapan upah minimum sektoral dikota Batam khususnya pada perusahaan- perusahaan shipyard dikawasan industri Tanjung Uncang, harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam penerapan upah minimum sektoral ini. Penerapan upah minimum sektoral di Kota Batam dibawah pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Untuk mendapatkan penghasilan hidup yang layak sehinga memenuhi kebutuhan hidup pekerja/ buruh maupun bagi keluarganya, hal yang paling penting dari penerapan upah minimum adalah terjaganya keseimbangan antara pengusaha dan pekerja/ buruh. 
Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan Raja Abumanshur Matridi; Shahril Budiman; Ferizone; Rendra Setyadiharja; Didi Kurniadi; Faizal Riyanto
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.143 KB) | DOI: 10.24905/igj.4.1.2021.%p

Abstract

Inovasi merupakan sebuah alat untuk menunjukkan kemandirian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keseriusan pemerintah Kabupaten Bintan mengimplementasikan inovasi daerah dimulai dengan meluncurkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) pada Tahun 2019. Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bintan Mengeluarkan Peraturan Bupati No.40 tahun 2020 sebagai pedoman dalam melaksanakan inovasi daerah. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan inovasi daerah di Kabupaten Bintan. Hasil penelitian ini menunjukkan stakeholders telah menghasilkan inovasi mulai dari inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya. Terjadi kenaikan yang signifikan inovasi yang dihasilkan sejak tahun 2019 yang berjumlah 19 inovasi menjadi 69 inovasi pada tahun 2020. Pemerintah daerah memerlukan komitmen stakeholders untuk tetap menghasilkan inovasi dimasa mendatang. Pemberian insentif dengan mengadakan kompetisi inovasi daerah bagi stakeholders yang inovatif dapat memberikan dorongan agar tetap menghasilkan inovasi daerah.
PENINGKATAN DAYA SAING INVESTASI MELALUI REFORMASI BIROKRASI PERIZINAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU Endri Sanopaka; Sri Langgeng Ratnasari; Ferizone Ferizone
JURNAL DIMENSI Vol 8, No 3 (2019): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2019)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v8i3.2213

Abstract

Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau salah satunya adalah melalui peningkatan daya saing investasi, karena dengan makin banyaknya investasi yang masuk di Provinsi Kepulauan Riau membawa multiplayer effect, seperti bertambahnya lapangan pekerjaan, meningkatnya daya beli masyarakat, dan hidupnya perekonomian daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau harus melakukan perbaikan dari waktu ke waktu, khususnya terkait efisiensi dan efektivitas perizinan di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini membawa dampak yang sangat besar bagi investor khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk ikut berperan dalam pembangunan, dan tidak terjadinya permasalahan yang ditimbukan dengan adanya masalah dalam perizinan untuk investasi. Tujuan pembangunan akan terwujud dengan peran penuh dari seluruh stakeholder yang ada, yakni Pemerintah, masyarakat, dan Investor.
GRADUASI MANDIRI KELURGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR Ferizone Ferizone; Faizal Rianto; Yanazh Febryanti; Dwiniati Dwiniati
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 7, No 2 (2023): Oktober 2023, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v7i2.5523

Abstract

ABSTRACT One of the programs implemented by the Indonesian government to overcome poverty is the Family Hope Program (PKH). In Tanjungpinang Timur Sub-district since the implementation of PKH from 2013 to the present, there are several reasons for KPM's reluctance to make independent graduation, such as lack of awareness in managing finances and still being dependent on PKH assistance. However, in 2022 there were 48 KPM in Tanjungpinang Timur Sub-district who successfully graduated independently from PKH. This study aims to determine the factors that cause KPM PKH to make independent graduation in Tanjungpinang Timur Sub-district. This research adopts the findings of Armalid (2020) who divides the driving factors of independent graduation into internal factors and external factors. The research method is descriptive qualitative with an exploratory design. The sample amounted to 31 informants. Data collection techniques with interviews and observations. The research results obtained are internal factors and external factors. Internal factors that cause KPM to graduate independently are social care, self-awareness, feelings of shame and business motivation. External factors that cause KPM to graduate independently are family support, the Family Welfare Improvement Meeting (P2K2) and the lebelization policy. The conclusion of this study is that there are only 3 KPM who are able to manage family finances so that they make independent graduation as expected. Researchers recommend that KPM who are still and have graduated independently from PKH be able to manage family finances better and as needed, for PKH assistants to maximize P2K2 and for the Tanjungpinang City Social Service to always monitor the implementation of PKH in Tanjungpinang City. ABSTRAK Salah satu program yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Di Kecamatan Tanjungpinang Timur sejak berjalannya PKH dari tahun 2013 hingga saat ini, terdapat beberapa alasan keengganan KPM dalam melakukan graduasi mandiri, seperti kurang sadar dalam mengatur keuangan dan masih ketergantungan dengan bantuan PKH. Namun, pada tahun 2022 terdapat 48 KPM di Kecamatan Tanjungpinang Timur yang berhasil melakukan graduasi mandiri dari PKH. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan KPM PKH melakukan graduasi mandiri di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Penelitian ini mengadopsi temuan Armalid (2020) yang membagi faktor pendorong graduasi mandiri menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif dengan desain eksploratif. Sampel berjumlah 31 informan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menyebabkan KPM graduasi mandiri adalah kepedulian sosial, kesadaran diri, perasaan malu dan motivasi usaha. Faktor eksternal yang menyebabkan KPM graduasi mandiri adalah dukungan keluarga, Pertemuan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (P2K2) dan kebijakan lebelisasi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa hanya terdapat 3 KPM yang mampu mengelola keuangan keluarga sehingga melakukan graduasi mandiri sesuai dengan yang diharapkan. Peneliti merekomendasikan untuk KPM yang masih dan sudah melakukan graduasi mandiri dari PKH agar dapat mengelola keuangan keluarga dengan lebih baik dan sesuai kebutuhan, untuk pendamping PKH agar memaksimalkan P2K2 dan untuk Dinas Sosial Kota Tanjungpinang agar selalu memonitoring pelaksanaan PKH di Kota Tanjungpinang.
Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Perlindungan Ikan Napoleon (Studi di Desa Air Sena Kecamatan Siantan Tengah) Billy Jenawi, Ferizone, Ana Jemi
Dialektika Publik Vol. 4 No. 1 (2019): Dialektika Publik
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/dialektikapublik.v4i1.1360

Abstract

Napoleon fish is one of the types of fish that have a high economic value. Kepulauan Anambas is one of the regions in Indonesia which has a population of Napoleon fish the most. To protect the fish from extinction Government was published a decision of the Minister of Marine and Fisheries the number 37 Year 2013 regarding the determination of the Status of the protection of Napoleon. To view the roles carried out by the Department of Marine and Fisheries Kepulauan Anambas used theory of the role from Siagian with the indicator stabilizer, innovators, modernisator, pioneer and implementors. Type of research is qualitative with descriptive analysis techniques. The results of this research show that the role of the Department of Marine and Fisheries was keep order fishers in the protection of Napoleon fish by making policies to maintain fisherman economic stability and fishermen by creating joint ventures. Role as innovator, Department of marine and Fisheries have made special location fish protection Napoleon and applied cultivation grouper so not just farmed fish of Napoleon. As modernisator the Marine and Fisheries Agency has not used a technology that could help in the Napoleon fish farming but the Office of maritime and Fishery will make Napoloen fish as one of the tourist attractions. His role as a pioneer, Marine and Fisheries Agency has delivered fishing aspirations and also increase public awareness through socialization. As executor, Department of marine and Fisheries surveillance has been instrumental in the capture and exportation
Kualitas Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan pada Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau Jenawi, Billy; Solihin, Muhammad; Khairina, Etika; Ferizone, Ferizone; Bagus Winoto, Atur
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v5i1.127

Abstract

The aim of the study was to determine the satisfaction of patients who use BPJS Health services for Polyclinic services at the Raja Ahmad Tabib Regional General Hospital in Tanjungpinang City. In this study, the theory used by Vincent Gosperst (2002) is Reliability, Assurance, Tangibles, Empathy, and Responsiveness. The total population in this study was 35,246 BPJS users. The number of samples in this study was 100 people. The data analysis technique used in this study is a quantitative descriptive data analysis technique. Based on the results of the overall research, it is known that the quality of service at the Polyclinic at the Raja Ahmad Thabib Hospital in the Riau Archipelago Province is of sufficient quality. Based on the conversion results, it is known that the respondents answered with sufficient quality, totaling 68 people, or on average they answered quite well with a total of 68 people or 68% of the number of respondents. quality. This is because the information provided by the nurse is not able to explain to the patient, there are still nurses who are indifferent and do not want to explain properly to the patient, then some equipment is incomplete so that if the patient has to be examined and the tool is inadequate then there will be a referral. to another Raja Ahmad Thabib Hospital in the Riau Archipelago Province. Abstrak Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan tempat pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang menyediakan pelayanan dari rawat jalan. Pelayanan Polilklinik mendapatkan keluhan dari pasien yang cukup banyak mengenai pelayanan yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit. Tujuan penelitian untuk mengetahui kepuasan pasien yang mengunakan jasa BPJS Kesehatan terhadap pelayanan Poliklinik di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib di Kota Tanjungpinang. Dalam penelitian ini teori yang digunakan Vincent Gosperst (2002) yaitu Realibility, Assurance, Tangibles, Empathy, dan Responsiveness. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 35.246 orang pasien pengguna BPJS, Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deksriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian keseluruhan maka diketahui bahwa Kualitas Pelayanan Pada Poliklinik Di RSUP Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau sudah cukup berkualitas. Berdasarkan hasil konversi maka diketahui responden menjawab cukup berkualitas berjumlah 68 orang, atau rata-rata menjawab cukup baik dengan jumlah 68 orang atau 68 % dari jumlah responden, hal ini dapat diartikan bahwa sebagian besar responden menjawab bahwa kualitas pelayanan di RSUD khususnya pada Poliklinik sudah cukup berkualitas. Hal ini dikarenakan adanya informasi yang diberikan perawat kurang dapat menjelaskan kepada pasien, masih ada perawat yang bersikap tidak acuh dan tidak mau menjelaskan dengan baik kepada pasien, kemudian beberapa peralatan yang tidak lengkap sehingga jika pasien harus diperiksa dan alat tersebut tidak memadai maka aka nada rujukan ke RSUP Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau lainnya.
Implementasi Kebijakan Pengembangan Potensi Sektor Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas Suryanti Nengsih, Neng; Usman Siam, Nurbaiti; Ferizone, Ferizone; Rasid, Dede; Ramdani, Yudi; Normala, Arfia
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v5i1.130

Abstract

Abstract Anambas Islands Regency as a new Regency still does not have a tourism sector development plan in the form of RIPPDA (Regional Tourism Development Master Plan). Meanwhile, the RIPPDA policy is really needed in the tourism development process itself. The absence of a RIPPDA-style policy for tourism development has an impact on SOP (Standard Operating Procedures) in its development, development of tourism human resources, forms of coordination that are still not realized, and community support that is still lacking in participation. The aim of this research is to find out the Implementation of Tourism Sector Potential Development Policy in Anambas Islands Regency. This type of research uses descriptive qualitative. The sampling technique used was purposive sampling, where the population consisted of 56 officials from the Department of Tourism and Culture, 9 tourism awareness groups, 10 district officials, 10 culinary tourism business actors and a sample of 5 people. Research Locations in Anambas Islands Regency and Office of Tourism and Culture. Sources and types of data in the form of primary and secondary data. Data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation. This study uses the theory of Van Meter and Van Horn (Herabudin; 2016: 72-73) stating that there are 6 variables that influence Policy Implementation. Based on the results of the study, it was concluded that the Implementation of Tourism Sector Potential Development Policy in Anambas Islands Regency did follow the guidelines according to procedures, namely SOP, RENSTRA in its policies. It's just that there has not been the formation of its own regulations in the form of a Regional Tourism Development Master Plan (RIPPDA). There must be a policy in the form of RIPPDA and there must be funds and competent human resources in tourism development in Anambas Islands Regency. Abstrak Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten baru masih belum memiliki perencanaan pembangunan sektor pariwisata dalam bentuk RIPPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah). Sementara kebijakan RIPPDA sangat di butuhkan dalam proses pengembangan pariwisata itu sendiri. Belum adanya kebijakan bentuk RIPPDA ini bagi pengembangan pariwisata, berdampak kepada SOP (Standar Operating Prosedure) dalam pengembangannya, pembangunan SDM pariwisata, bentuk koordinasi yang masih kurang terealisasi, serta dukungan masyarakat yang masih kurang ikut berpartisipasi. Tujuan penelitian mengetahui Implementasi Kebijakan Pengembangan Potensi Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Anambas. Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik penggunaan sampel menggunakan purposive sampling, dimana populasi berjumlah 56 orang aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 9 kelompok sadar wisata, 10 pihak kecamatan, 10 pelaku usaha wisata kuliner dan sampel berjumlah 5 orang. Lokasi Penelitian di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sumber dan jenis data berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn (Herabudin; 2016: 72-73) menyatakan ada 6 variabel yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian diambil kesimpulan Implementasi Kebijakan Pengembangan Potensi Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Anambas memang mengikuti acauan sesuai prosedur yaitu SOP, RENSTRA dalam kebijakannya. Hanya saja belum terbentuknya peraturan sendiri dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Harus adanya kebijakan dalam bentuk RIPPDA dan harus adanya dana serta sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Co-Authors Achmad Nurmandi Bagus Winoto, Atur Didi Kurniadi Didi Kurniadi Dwiniati Dwiniati Effendi, Desrian endri bagus prastiyo Faizal Rianto Faizal Rianto Faizal Riyanto Farsya, Fadillah Emir Jenawi, Billy Junriana Junriana Khairina, Etika Muhammad Solihin, Muhammad Normala, Arfia Nurbaiti Usman Siam, Nurbaiti Usman prassetianata, irdiyan Prastiyo, Endri Bagus Rahmanidar Rahmanidar Raja Abumanshur Matridi Raja Abumanshur Matridi Ramdani, Yudi Rasid, Dede Rendra Setyadihardja Rinah, Sri Ambar Sanopaka, Endri Shahril Budiman Shahril Budiman Shahril Budiman Sri Langgeng Ratnasari SURYANTI NENGSIH, NENG Usman Siam, Nurbaiti Yanazh Febryanti Zamzami A Karim