Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB) Asian Journal of Community Services (AJCS)
Muktar
Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Assistance for the Improvement of Water Quality Status and Fertility Level of Water Site Patok, Mundu District, Cirebon District Muktar; Agus Sugiarto
Asian Journal of Community Services Vol. 1 No. 5 (2022): November 2022
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/ajcs.v1i5.1888

Abstract

Utilization of Situ Patok in Cirebon Regency has a strategic function in meeting the needs of people's lives, including in the fields of fisheries, agriculture, and household needs such as washing and bathing. The status of water quality and the level of fertility of the waters in Bengawan Jero need to be known so that the management of the waters in the area is sustainable and sustainable in order to create community welfare. This research was conducted in July 2017 in Turi District. The method used is a logical descriptive method with analysis of water quality status data using the STORET method based on the Minister of Environment Decree No. 115 of 2003 and the Carlson Trophic State Index (TSI) to determine the level of water fertility. Based on the results of the study, the quality status of Situ Patok was in poor condition (heavy polluted) in Class I and II, while in class III it was in moderate condition (moderately polluted). The level of fertility of the waters in the Situ Patok Bendungan has been in a hypereutrophic condition or a condition where the nutrients are very high. So it is necessary to overcome eutrophication by one way of spreading plankton-feeding fish (plankton feeders).
MSME Empowerment Assistance Program in Marikangen Village, Plumbon District, Cirebon Regency through Business Coaching and Appreciative Inquiry Activities Bustaman; Muktar
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari Vol. 1 No. 9 (2022): Desember 2022
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jpmb.v1i9.2079

Abstract

The MSME sector is a community-based business unit that is vulnerable to intense business and marketing competition. So, all efforts or investments to help MSMEs to improve their business capabilities are something worth fighting for. This community service process is carried out using an action research approach, with business coaching and appreciative inquiry techniques. Business coaching efforts are aimed at building business actors' awareness of the business they are doing, knowing more about their potential customers, and identifying key activities and partners, while appreciative inquiry is carried out to build discussions where participants can listen to each other's inspiration and experience building the best business from fellow business actors. . As a result, the participants know more about their business and are more enthusiastic about building networks among themselves.
Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial Amir Machmud; Muktar
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran penting dimiliki oleh notaris dalam setiap hubungan hukum kehidupan masyarakat, karena dalam melakukan hubungan hukum tersebut dibutuhkan adanya pembuktian tertulis berupa akta otentik. Rumusan masalah adalah: 1 Bagaimana implementasi ketentuan Pasal 83 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Kongres Luar Biasa sehubungan dengan pelantikan Notaris Papan Nama di Denpasar? 2. Apa tanggung jawab Notaris atas pelanggaran kode etik papan nama Notaris? Permasalahan di atas dipelajari dan dianalisis dengan teori-teori hukum seperti teori efektivitas hukum, teori tanggung jawab hukum dengan metode penelitian hukum empiris. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa permasalahan mengenai pelanggaran ukuran papan nama Notaris yang terpasang, hal tersebut bertentangan dengan yang diatur dalam aturan Kode Etik.
Tanggung Jawab Notaris Secara Hukum dalam Pembuatan Akta: Legal Responsibilities of Notaries in Making Deeds Chris Anggi Natalia Berutu; Muktar; Yulia Wardhani; Ningrum Ambarsari; Yuko Fitrian
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 6: Juni 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i6.5494

Abstract

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang mempunyai tugas dan wewenang membuat akta. Pengertian dari Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris ini menentukan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya, tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yaitu memiliki tanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran materiil dari akta yang sudah dibuatnya, tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dari akta yang sudah dibuatnya, tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya dan tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang berdasarkan kode etik notaris. Notaris dituntut secara pidana apabila melakukan Tindakan pemalsuan surat-surat atau memalsukan akta autentik yang dibuatnya, Adapun pidana pemalsuan surat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana lama yang masih berlaku, dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026.
Aspek Hukum Perdata dalam Perjanjian Kerja : Hak dan Kewajiban Para Pihak: Civil Law Aspects in Employment Agreements: Rights and Obligations of the Parties Maria Alberta Liza Quintarti; Adwin Tista; Muktar; Randi; Tauratia
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6195

Abstract

Perjanjian kerja merupakan suatu kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja yang mengatur hubungan kerja di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Aspek hukum perdata dalam perjanjian kerja sangat penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak terlindungi dan dipatuhi. Dasar Hukum Perjanjian Kerja meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang mengatur sistem pengupahan dan hak pekerja terkait upah, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, yang mengatur kewajiban pemberi kerja dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja dan Konvensi Internasional. Hak dan kewajiban pemberi kerja dalam perjanjian kerja merupakan elemen penting dalam hubungan kerja. Memahami kedua aspek ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang saling menghormati dan produktif, serta meminimalkan risiko konflik antara pekerja dan pemberi kerja. Sedangkan Hak dan kewajiban pekerja dalam perjanjian kerja merupakan dua sisi dari hubungan kerja yang saling melengkapi. Dengan memahami dan menjalankan hak dan kewajiban ini, pekerja dapat berkontribusi secara optimal dalam organisasi, sementara pemberi kerja dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan.
Pendekatan Hukum Pidana Terhadap Kepemilikan Tanah Absentee Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Oleh Negara: Criminal Law Approach to Absentee Land Ownership as a Form of Legal Protection by the State Budi Handayani; Muktar; Sri Setiawati; Pratiwi Ayu Sri D; Zabidin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 3: Maret 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i3.7170

Abstract

Kepemilikan tanah absentee (tanah yang dimiliki oleh individu namun tidak dikelola atau dihuni) menjadi masalah yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama tanah di Indonesia. Meskipun tanah memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial, kepemilikan tanah absentee sering kali menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan hukum. Artikel ini membahas perspektif hukum pidana terhadap kepemilikan tanah absentee serta perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Negara, melalui kebijakan dan regulasi yang ada, berperan dalam melindungi hak atas tanah bagi masyarakat dan memastikan pemanfaatan tanah dilakukan secara produktif demi kepentingan bersama.
Kewenangan Konstitusional Presiden Dalam Pembubaran DPR: Studi Perbandingan Sistem Presidensial Dan Parlementer: The President's Constitutional Authority to Dissolve the DPR: A Comparative Study of Presidential and Parliamentary Systems Deny, Muslimah, Nining Suningrat, Muktar, Edy Sony; Muslimah; Nining Suningrat; Muktar; Edy Sony
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - September 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i9.8672

Abstract

Tulisan ini bertujuan mengkaji kewenangan konstitusional presiden dalam membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan melakukan studi perbandingan antara sistem presidensial dan sistem parlementer. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, UUD NRI 1945 secara tegas melarang presiden membubarkan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7C, sehingga kedudukan antara lembaga eksekutif dan legislatif bersifat sejajar. Hal ini berbeda dengan praktik di negara-negara yang menganut sistem parlementer, seperti Inggris dan Jepang, yang memungkinkan pembubaran parlemen sebagai mekanisme konstitusional untuk mengatasi kebuntuan politik dan memperbarui mandat rakyat melalui pemilu dini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan konstitusi (comparative constitutional study) dan analisis doktrin ketatanegaraan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam sistem presidensial, pembubaran parlemen oleh presiden dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan check and balances, sedangkan dalam sistem parlementer, kewenangan tersebut justru menjadi bagian penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Studi ini menegaskan pentingnya memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa eksekutif-legislatif tanpa memberikan kewenangan pembubaran DPR kepada presiden, agar keseimbangan kekuasaan tetap terjaga dan stabilitas politik tetap terpelihara.
Co-Authors Adwin Tista Agus Sugiarto Amir Machmud Budi Handayani Bustaman Chris Anggi Natalia Berutu Deny, Muslimah, Nining Suningrat, Muktar, Edy Sony Edy Sony Maria Alberta Liza Quintarti Muslimah Ningrum Ambarsari Nining Suningrat Pratiwi Ayu Sri D Randi Sri Setiawati Tauratia Yuko Fitrian Yulia Wardhani Zabidin