Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.064
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal Banua Law Review Jurnal Pengabdian Ilung (Inovasi Lahan Basah Unggul) Notary Law Journal INJURLENS Open Access DRIVERset
Soffyan Angga Fahlani
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Badamai Law Journal

 1 
ANALISIS YURIDIS PENCABUTAN OBYEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA OLEH TERGUGAT DALAM PROSES PERSIDANGAN Soffyan Angga Fahlani
Badamai Law Journal Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v6i1.11803

Abstract

Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui KTUN sebagai objek gugatan yang disengketakan dapat dicabut oleh tergugat dan proses persidangan apabila obyek guagatn TUN dicabut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum baik itu bahan pustaka atau  data sekunder, dan menganalisa yang berkaitan dengan dengan masalah yang sedang dibahas.Hasil yang diperoleh dari penelitian tesis ini yakni: pertama, Pencabutan obyek gugatan Tata Usaha Negara oleh pihak tergugat dalam proses persidangan secara yuridis memang tidak diatur dalam undang-undang Hukum Peradilan Tata Usaha Negara sehingga obyek gugatan dapat dilakukan pencabutan saat masih dalam proses persidangan oleh pihak tergugat baik itu dilakukan dengan pencabutan obyek gugatan Tata Usaha Negara dalam proses persidangan dan menerbitkan sebuah KTUN yang baru dan atau melakukan pencabutan obyek gugatan Tata Usaha Negara dalam proses persidangan serta tanpa menerbitkan sebuah KTUN yang baru, dan pihak tergugat dapat melakukan pencabutan obyek gugatan Tata Usaha Negara dalam proses persidangan disebabkan karena di Undang-Undang Tata Usaha Negara tidak ada aturan yang mengatur alias kekosongan hukum tentang Pencabutan Obyek Gugatan oleh Tergugat dalam proses persidangan sehingga terjadi kekosongan hukum (vacuum of norm). kedua, Pencabutan obyek gugatan oleh Tergugat dalam proses persidangan Tata Usaha Negara akan memiliki dampak terhadap jalannya proses persidangan, sebuah obyek gugatan apabila dicabut akan menghilangkan kekuatan hukumnya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan dalam proses persidangan. Akibat dari dicabutnya obyek gugatan oleh tergugat dalam proses persidangan mengakibatkan persidangan batal demi hukum karena dicabut obyek gugatannya.
Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak atas Pangan melalui Percepatan Pengembangan Pangan Berbasis Lokal Zulaeha, Mulyani; Ariany, Lies; Mustika, Cindyva Thalia; Fahlani, Soffyan Angga; Ghinaa, Ghinaa; Al-Akbar, Muhammad Bilal; Hasbie, Hazairin
Badamai Law Journal Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v9i2.21619

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai peran pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas pangan melalui percepatan pengembangan pangan berbasis lokal dengan  membuat kebijakan atau dokumen turunan yang dimasukkan ke dalam kebijakan daerah yang berlaku untuk mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan ketahanan pangan dan gizi, dengan mendasarkan pada “Peraturan  Menteri Pertanian No. 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Perpres No. 81 Tahun 2024 yang menetapkan tujuan berikut untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local”.Demi tercapainya diversifikasi keanegaragaman pangan berbasi lokal yang akan justru meningkatkan kedulatan pangan, permasalahan dalam penelitian ini adalah upaya Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Pangan Melalui Sumber Pangan Lokal dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait.
Hak Asasi Manusia: Pilar Utama dalam Pembangunan Karakter Bangsa Ariany, Lies Ariany; Erlina, Erlina; Buana, Mirza Satria; Mursalin, Arisandy; Husna, Nur; Fahlani, Soffyan Angga; Rahman, Eko Taufikur; Sari, Septiana
Badamai Law Journal Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v10i2.24192

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak mendasar yang melekat pada setiap individu tanpa memandang latar belakang, dan menjadi fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang adil dan bermartabat. Dalam konteks pembangunan karakter bangsa, HAM berperan sebagai pedoman moral yang mengarahkan individu untuk hidup dalam harmoni, menghormati perbedaan, dan menjunjung nilai kemanusiaan. Artikel ini membahas pengertian dan prinsip dasar HAM, perannya dalam pembentukan karakter bangsa, serta tantangan dan strategi penegakannya di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah studi pustaka melalui analisis literatur dari peraturan perundang-undangan, dokumen internasional, dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa integrasi nilai HAM dalam pendidikan dan kebijakan publik merupakan langkah strategis untuk membangun karakter bangsa yang kuat dan beretika.
Co-Authors Al-Akbar, Muhammad Bilal Alfath, Nur Khalis Anang Shophan Tornado Andray, Nabil Noor Ariany, Lies Ariany Azkia, Zulfa Erlina Erlina Ghinaa, Ghinaa Hasbie, Hazairin Husna, Nur Lestari, Saskia Dinda Lies Ariany Maulida, Eprilia Mirza Satria Buana Muhammad Yusman Mulyani Zulaeha Mursalin, Arisandy Mustika, Cindyva Thalia Nisa, Noor Fidhiatun Noor Fidhiatun Nisa Nur Aida Nur Aida, Nur Nur Khalis Alfath Nurwidiawati, Raissa Rahman, Eko Taufikur Ramadhany, Indah Risna Risna Risna Risna, Risna Sari, Septiana Silvii, Silvii Thalia Mustika, Cindyva Tornado, Anang Shophan