Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Peran Media dalam Pembentukan Persepsi Masyarakat terhadap Pelaku Kejahatan Aisyah Fitri; Cecilya Citra Anugrah Meilala; Nadya Putri Aulia; Ricky Banke
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/d9rqq226

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana konstruksi sosial membentuk persepsi masyarakat terhadap pelaku kriminal, khususnya perempuan, dalam kerangka kriminologi feminisme. Melalui pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dan studi kasus, ditemukan bahwa pelaku perempuan kerap dipersepsikan berbeda dibanding laki-laki karena norma gender yang telah mengakar dalam masyarakat. Sering kali, tindakan kriminal perempuan dianggap sebagai penyimpangan dari peran kodrati, bukan sebagai hasil dari kondisi struktural yang kompleks. Dalam perspektif kriminologi feminisme, penting untuk menelaah konteks sosial, ekonomi, dan psikologis yang melatarbelakangi keterlibatan perempuan dalam tindakan kriminal. Penelitian ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih adil dan tidak bias gender dalam sistem peradilan pidana dan dalam wacana publik terkait pelaku kejahatan.
Hukum dan Etika dalam Penyebaran Hoaks di Media Sosial: Studi Kasus UU ITE Aisyah Fitri; Cecilya Citra Anugerah Meliala; Ricky Banke
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/8sv80r77

Abstract

Penyebaran hoaks di media sosial telah menjadi tantangan besar di era digital. Hoaks dapat menyebabkan disinformasi, kepanikan publik, dan bahkan konflik sosial. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi regulasi utama dalam menangani penyebaran berita bohong di dunia maya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan etika dalam penyebaran hoaks di media sosial dengan pendekatan kualitatif normatif. Studi ini menemukan bahwa meskipun UU ITE telah mengatur penyebaran hoaks, terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, termasuk multitafsir pasal, kurangnya pengawasan di platform digital, dan kekhawatiran terhadap kebebasan berpendapat. Selain itu, literasi digital yang rendah juga menjadi faktor utama yang memperburuk penyebaran hoaks di masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian merekomendasikan penguatan literasi digital, peningkatan kerja sama dengan platform media sosial, serta revisi UU ITE agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tetap melindungi hak kebebasan berpendapat.
FORMATION OF VILLAGE REGULATIONS ON LEGAL AID SERVICES FOR THE UNDERPRIVILEGED COMMUNITY IN BETIMUS MBARU VILLAGE SIBOLANGIT DISTRICT, DELI SERDANG REGENCY Rolib Sitorus; Japansen Sinaga; Joy Zaman Felix Saragih; Ricky Banke; Tonggo Michael Sihombing
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 4 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i4.3250

Abstract

Access to justice is a basic right of every citizen as guaranteed in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in practice, underprivileged community groups in rural areas still face various structural and cultural obstacles in obtaining legal aid services. Betimus Mbaru Village, located in Sibolangit District, Deli Serdang Regency, is one of the areas facing similar challenges, with a low level of legal literacy among the community and a minimal number of legal aid institutions operating actively in the area. This condition shows the importance of local-based initiatives to guarantee the constitutional rights of village residents, one of which is through the formation of Village Regulations (Perdes) on Legal Aid Services. This study aims to analyze the urgency, mechanisms, and impacts of the formation of Perdes that regulates legal aid services for underprivileged communities. The approach used in this study is a juridical-empirical approach, with qualitative methods. Data were obtained through literature studies, in-depth interviews with village officials, community leaders, and underprivileged residents, and participatory observation in the village deliberation process. The collected data were analyzed descriptively-analystically by referring to applicable legal principles, as well as the theory of social justice and community legal empowerment. This research is expected to provide practical contributions to village government in realizing inclusive governance and oriented towards human rights. In addition, this research can be an initial reference for other regions with similar social characteristics in developing local policies for legal aid services.