Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Peran Media dalam Pembentukan Persepsi Masyarakat terhadap Pelaku Kejahatan Aisyah Fitri; Cecilya Citra Anugrah Meilala; Nadya Putri Aulia; Ricky Banke
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/d9rqq226

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana konstruksi sosial membentuk persepsi masyarakat terhadap pelaku kriminal, khususnya perempuan, dalam kerangka kriminologi feminisme. Melalui pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dan studi kasus, ditemukan bahwa pelaku perempuan kerap dipersepsikan berbeda dibanding laki-laki karena norma gender yang telah mengakar dalam masyarakat. Sering kali, tindakan kriminal perempuan dianggap sebagai penyimpangan dari peran kodrati, bukan sebagai hasil dari kondisi struktural yang kompleks. Dalam perspektif kriminologi feminisme, penting untuk menelaah konteks sosial, ekonomi, dan psikologis yang melatarbelakangi keterlibatan perempuan dalam tindakan kriminal. Penelitian ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih adil dan tidak bias gender dalam sistem peradilan pidana dan dalam wacana publik terkait pelaku kejahatan.
Hukum dan Etika dalam Penyebaran Hoaks di Media Sosial: Studi Kasus UU ITE Aisyah Fitri; Cecilya Citra Anugerah Meliala; Ricky Banke
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/8sv80r77

Abstract

Penyebaran hoaks di media sosial telah menjadi tantangan besar di era digital. Hoaks dapat menyebabkan disinformasi, kepanikan publik, dan bahkan konflik sosial. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi regulasi utama dalam menangani penyebaran berita bohong di dunia maya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan etika dalam penyebaran hoaks di media sosial dengan pendekatan kualitatif normatif. Studi ini menemukan bahwa meskipun UU ITE telah mengatur penyebaran hoaks, terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, termasuk multitafsir pasal, kurangnya pengawasan di platform digital, dan kekhawatiran terhadap kebebasan berpendapat. Selain itu, literasi digital yang rendah juga menjadi faktor utama yang memperburuk penyebaran hoaks di masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian merekomendasikan penguatan literasi digital, peningkatan kerja sama dengan platform media sosial, serta revisi UU ITE agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tetap melindungi hak kebebasan berpendapat.
Dinamika Pembentukan Hukum Nasional Indonesia Rolib Sitorus; Ricky Banke; Joy Zaman Felix Saragih; Frederick Xaverius Tjipto
PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 2 (2025): November 2025
Publisher : Yayasan Pendidikan Penelitian Pengabdian Algero

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54259/pakmas.v5i2.4313

Abstract

The implementation of Community Service (PkM) activities as out-of-class learning for the community is carried out in certain fields. Aspects of political life that are directly related to society are the formation of legal regulations that regulate order in society. The formation of Indonesian national law is a process that has continued to develop since independence. This process not only involves legal-formal aspects, but is also influenced by political, social, cultural dynamics, and the challenges of globalization. The legacy of colonial law that is still used today is one of the obstacles in creating a legal system based on the noble values ​​of the nation, Pancasila and customary law. The purpose of this paper is to examine the developing dynamics including the role of legislative, executive, and judicial institutions in formulating legal policies. The analysis is also directed at legal reform efforts carried out in various periods, including the New Order and the reform era, and how civil society pressure has influenced the direction of the formation of national law. The discussion in this paper shows that the success of the formation of national law is highly dependent on the synergy between political will, community participation, and the ability of legal institutions to adapt to changing times. Therefore, an inclusive, progressive, and social justice-based approach is needed so that national law is truly able to answer the needs of society and strengthen the rule of law in Indonesia.