Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.422
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta JURNAL ILMIAH MAKSITEK JURNAL ILMIAH SIMANTEK Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Priviet Social Sciences Journal Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (Nyiur-Dimas) Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik PESHUM
Ricky Banke
Universitas Pelita Harapan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Penyuluhan Hukum: Politik Penegakan Hukum melalui Radio Maria Indonesia Joy Zaman Felix Saragih; Andy Tonggo Mikhael Sihombing; Sitorus, Rolib; Banke, Ricky
ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/abdisoshum.v4i1.4990

Abstract

Legal counseling is an effective method to enhance public legal awareness. Legal counseling through mass media, particularly radio, serves as a strategic means to reach a broad audience. The legal counseling program on corruption, conducted through Radio Maria Indonesia, is part of a community service initiative by lecturers from the Law Study Program at Universitas Pelita Harapan (UPH) Medan Campus. This initiative aims to provide the public with a comprehensive understanding of the definition, forms, and impact of alleged discrimination in law enforcement, as well as preventive measures. Through a communicative approach and accessible language, the program seeks to foster collective awareness and encourage active public participation in supporting strict law enforcement efforts. This study analyzes the effectiveness of legal counseling through radio in shaping critical attitudes and more proactive behavior among the public regarding corruption issues. The findings indicate that radio can serve as an efficient legal education tool, particularly in areas with limited access to formal education or digital technology.
URGENSI PELAPORAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM MENCEGAH EFEK DOMINO KEJAHATAN DUNIA MAYA Chrystaline Gozales; Steffany Faustine; Ricky Banke
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i8.12327

Abstract

Kejahatan siber merupakan fenomena global yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, mencakup berbagai aktivitas ilegal seperti penipuan online, peretasan, pencurian data, dan penyebaran malware. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban langsung, tetapi juga menimbulkan efek domino yang dapat memicu kejahatan berulang dan lebih luas. Pelaporan dan penegakan hukum memainkan peran krusial dalam mencegah efek domino ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya pelaporan dan penegakan hukum dalam mencegah efek domino kejahatan siber. Melalui pendekatan normatif yuridis, artikel ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, tantangan dalam penegakan hukum, serta strategi untuk meningkatkan efektivitas pelaporan dan penindakan kejahatan siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan yang efektif, yang mencakup kemudahan akses, kecepatan, transparansi, dan perlindungan bagi pelapor, dapat memutus rantai efek domino kejahatan siber dan mencegah kejahatan berulang. Selain itu, penegakan hukum yang kuat dan kolaboratif, didukung oleh regulasi yang jelas, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, merupakan kunci utama dalam mengurangi dampak kejahatan siber dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Dengan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai, regulasi yang kuat, dan peningkatan kesadaran masyarakat, kejahatan siber dapat ditangani secara lebih efektif, sehingga menciptakan lingkungan siber yang lebih aman dan terpercaya bagi semua pihak.
Peran Interpol dalam Menangani dan Menanggulangi Kejahatan Siber di Indonesia Chandra, Jansen; Tanaka, Vincent; Banke, Ricky
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i3.9028

Abstract

Kejahatan siber merupakan ancaman global yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital. Sebagai organisasi penegak hukum internasional, Interpol memainkan peran penting dalam menangani dan menanggulangi kejahatan siber, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Interpol dalam menghadapi kejahatan siber di tingkat internasional serta bagaimana upaya Interpol membantu Indonesia menangani dan menanggulangi kejahatan siber. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang berfokus pada analisis kebijakan dan menggunakan desain deskriptif-analitis, mengkaji struktur, strategi, serta kerja sama lembaga penegak hukum nasional dengan Interpol/aktor global lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Interpol berperan dalam meningkatkan sistem deteksi dini, memperkuat kerja sama internasional, serta memberikan pelatihan bagi aparat penegak hukum di Indonesia. Selain itu, strategi Interpol dalam menanggulangi kejahatan siber mencakup pencegahan berupa edukasi digital, investigasi kejahatan lintas batas, serta pengembangan teknologi, dan database global. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan yurisdiksi, kompleksitas ancaman siber, serta kebutuhan akan regulasi yang lebih adaptif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi dan inovasi teknologi dalam upaya pemberantasan kejahatan siber di masa depan.
Tinjauan Hukum terhadap Peran Pemerintah Desa Suka Makmur dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Ricky Banke; Rolib Sitorus; Japansen Sinaga; Joy Zaman Felix Saragih; Andy Tonggo Michael Sihombing
ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2025): Juni 2025
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/abdisoshum.v4i2.5166

Abstract

Legal counselling is one of the effective methods to increase public legal awareness. Legal counselling through mass media, and community field counselling. The legal counselling activity on the Role of Suka Makmur Village Government in Preventing Drug Abuse was held through direct/face-to-face counselling to the people of Suka Makmur Village conducted by a team of lecturers from the Law Study Program of Universitas Pelita Harapan (UPH) Medan Campus. Drug abuse in Indonesia is a serious problem that threatens social stability and community welfare, especially in rural areas. The village government has an important role in preventing drug abuse through legal policies, local regulations, and collaboration with various parties through community-based programmes. This community counselling activity aims to find out the role of the Suka Makmur village government in preventing drug abuse and examine the legal basis that supports these efforts. Through a communicative approach and easy-to-understand language, this programme is expected to build collective awareness and encourage active community participation in supporting strict law enforcement efforts on drug crimes.
Kriminalitas Di Era Digital: Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Online Tanaka, Vincent; Chandra, Jansen; Banke, Ricky
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i4.9352

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik kejahatan siber yang berkembang di era digital serta mengidentifikasi motif pelaku berdasarkan pendekatan kriminologi. Fenomena kejahatan online seperti phishing, pencurian identitas, peretasan, dan penipuan investasi semakin meningkat seiring dengan pesatnya penggunaan teknologi informasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga resmi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku cybercrime terdorong oleh motif ekonomi dan didukung oleh kemampuan teknis yang tinggi. Kejahatan ini menimbulkan dampak signifikan terhadap individu, dunia usaha, hingga stabilitas negara. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan digital memerlukan strategi pencegahan yang berbasis literasi digital, pembaruan regulasi, dan kolaborasi antarnegara dalam menghadapi ancaman siber lintas batas.
Kendala Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Sitorus, Rolib; Saragih, Joy Zaman Felix; Banke, Ricky
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2025): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i1.438

Abstract

Perlindungan data pribadi merupakan aspek krusial dalam era digital yang ditandai oleh pesatnya pertukaran informasi melalui teknologi. Pemerintah indonesia telah mengesahkan regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, seperti undang-undang no. 27 tahun 2022, namun dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat efektivitas perlindungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, teknis, maupun kesadaran masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan kajian liteartur sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih lemahnya infrastruktur pengawasan, ketidaksiapan pelaku usaha, serta minimnya literasi digital masyarakat menjadi hambatan utama dalam mewujudkan sistem perlindungan data pribadi yang efektif. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pemangku kebijakan, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi dalam penerapan perlindungan data pribadi. Diperlukan sinergi antara penegakan hukum, edukasi publik, dan penguatan kelembagaan agar pelaksanaan perlindungan data pribadi dapat berjalan optimal dan mampu menjamin hak privasi warga negara.
Penyuluhan Hukum Sertifikat Tanah dan Penyelesaian Sengketa Tanah Kepada Masyarakat Desa Betimus Mbaru Ginting, Sryani; Sinaga, Japansen; Silalahi, Udin; Tobing, Christina NM.; Sitorus, Rolib; Banke, Ricky; Siahaan, Albert; Sihombing, Andy Tonggo M.
Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (Nyiur-Dimas) Vol 5 No 1 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/nyiur.v5i1.1286

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sangat bermanfaat bagi masyarakat, dalam hal ini masyarakat Desa Betimus Mbaru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. Penyuluhan hukum mengenai sertifikat tanah dan penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan di Sibolangit, memberi motivasi dan menambah wawasan tentang Hukum Tanah/Agraria yaitu hak-hak atas tanah penting dibuktikan dengan surat tanah/sertifikat sebagai bukti yang memiliki kekuatan hukum. Tanah mempunyai nilai ekonomis, semakin banyak kebutuhan akan tanah maka semakin tinggi nilai tanah, tidak terhindar akibatnya semakin bertambah konflik tanah. Disamping permasalahan hukum atas hak-hak warga Desa Betimus Mbaru berkaitan dengan hak atas tanah. Upaya penyelesaian masalah hukum mengenai hak milik atas tanah dapat dilakukan di luar pengadilan yaitu musyawarah adat, atau diselesaikan di pengadilan dengan mengajukan gugatan. Metode penelitian yang diterapkan untuk memecahkan masalah sertifikat tanah sebagai alas hak dan bukti kepemilikan tanah melalui penelitian yuridis normatif empiris, dengan data pustaka dan didukung dengan tanya jawab dalam penyuluhan hukum yang disampaikan di Sibolangit kepada Masyarakat Desa Betimus Mbaru. Pentingnya bukti kepemilikan hak atas tanah sebagai alas hak warga masyarakat Desa Betimus Mbaru, sehingga dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan penyuluhan hukum selanjutnya akan membahas pengurusan sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN).
KEWAJIBAN APLIKASI PERDAGANGAN KRIPTO DALAM MENCEGAH DAN MENANGANI KEJAHATAN SIBER: STUDI KASUS PERETASAN BYBIT OLEH KELOMPOK LAZARUS Edwin, Edwin; Evan Azra Wafa Simamora; Ricky Banke
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i8.12357

Abstract

Kejahatan siber terus berkembang seiring dengan pesatnya digitalisasi, terutama di perdagangan kripto. Salah satu kasus peretasan terbesar dalam beberapa tahun terakhir adalah serangan terhadap platform perdagangan aset kripto Bybit oleh kelompok Lazarus pada tahun 2025, yang menyebabkan kerugian lebih dari $1,5 miliar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran platform e-commerce dalam mencegah dan menangani kejahatan siber dengan studi kasus peretasan Bybit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan analisis data sekunder untuk memahami kronologi serangan, langkah-langkah mitigasi yang diterapkan, serta kelemahan sistem keamanan yang dimanfaatkan oleh peretas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bybit telah menerapkan berbagai sistem keamanan, masih terdapat celah yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan siber. Studi ini menekankan pentingnya penerapan teknologi keamanan yang lebih canggih, peningkatan regulasi pemerintah, serta edukasi kepada pengguna untuk mencegah insiden serupa di masa depan.
PHISHING SEBAGAI KEJAHATAN DUNIA MAYA: ANALISIS YURIDIS DAN UPAYA PENCEGAHANNYA Alvita Apsari Azura; Monica, Monica; Ricky Banke
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i9.12400

Abstract

Phishing merupakan salah satu bentuk kejahatan dunia maya (cyber crime) yang semakin marak terjadi akibat kemajuan teknologi informasi dan internet. Kejahatan ini tidak hanya menyasar sistem komputer, tetapi juga menargetkan data pribadi pengguna dengan berbagai metode penipuan, seperti email, SMS, hingga situs palsu yang menyerupai situs resmi. Motif dari kejahatan ini beragam, mulai dari pencurian data, keuntungan ekonomi, hingga penyalahgunaan identitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis terhadap phishing di Indonesia serta mengevaluasi langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan studi pustaka dari berbagai dokumen hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa phishing dapat dikenai sanksi berdasarkan UU ITE, KUHP, dan beberapa undang-undang terkait lainnya seperti UU Telekomunikasi dan UU Hak Cipta. Selain itu, ditemukan bahwa dampak phishing terhadap korban mencakup kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan trauma psikologis. Pencegahan yang dapat dilakukan meliputi edukasi digital, penggunaan autentikasi ganda (2FA), verifikasi sumber informasi, serta penerapan aplikasi keamanan. Diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat untuk meminimalkan risiko menjadi korban phishing di era digital saat ini.
TINJAUAN YURIDIS FENOMENA INFORMASI PALSU DAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL Sundro Napitupulu; Alfredo Pratama; Christian Simbolon; Gio Aritonang; Ravanda Matthew Marcel Siahaan; Ricky Banke
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v12i4.12801

Abstract

Informasi palsu dan ujaran kebencian yang tersebar di dunia maya telah menjadi permasalahan sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas politik dan sosial, serta berdampak pada pelanggaran hak individu. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Tantangan tersebut meliputi ambiguitas dalam peraturan, kesulitan dalam penegakan hukum, serta keterbatasan dalam mengidentifikasi pelaku yang sering kali menggunakan identitas anonim. Di sisi lain, media sosial memiliki potensi dalam menekan penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian melalui kebijakan moderasi konten serta peningkatan literasi digital bagi pengguna. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang menggunakan pendekatan asas-asas hukum dan sistematika hukum. Sumber data diperoleh dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui fenomena ujaran kebencian dan informasi palsu di media sosial serta bagaimana pengaturannya dalam sistem hukum Indonesia dan tantangan beserta peran media sosial dalam mencegah penyebaran ujaran kebencian dan informasi palsu. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial dipicu oleh algoritma, anonimitas, dan lemahnya regulasi. Meski ada moderasi, efektivitasnya terbatas, sementara hoaks sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Diperlukan penegakan hukum, literasi digital, dan kerja sama global untuk menciptakan ruang digital yang aman, sejalan dengan regulasi yang menyesuaikan karakteristik dunia maya. Perdebatan hukum di cyberspace melahirkan tiga pandangan: menolak regulasi, menerapkan hukum konvensional, atau pendekatan evolutif. Di Indonesia, UU ITE mengatur hoaks dan ujaran kebencian, dengan sanksi hingga 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, guna menekan dampak negatif internet dan menjaga ketertiban digital. Penegakan hukum terhadap hoaks dan ujaran kebencian di Indonesia terkendala ambiguitas regulasi, anonimitas pelaku, serta keterbatasan bukti dan kapasitas aparat. Media sosial dapat membantu dengan moderasi berbasis AI, literasi digital, dan kerja sama dengan pemerintah. Dibutuhkan regulasi ketat dan tanggung jawab platform untuk menjaga ruang digital yang aman.
Co-Authors Aisyah Fitri ALBERT LODEWYK SENTOSA SIAHAAN, ALBERT LODEWYK Alfredo Pratama Alum Simbolon Alvita Apsari Azura Andy TM Sihombing ANDY TONGGO MICHAEL SIHOMBING Andy Tonggo Michael Sihombing Andy Tonggo Michael Sihombing Andy Tonggo Mikhael Sihombing Andy Winardi Anjelia Debra Arif, M Cecilya Citra Anugerah Meliala Cecilya Citra Anugrah Meilala Chandra, Jansen Christian Simbolon Christina N.M. Tobing Christina NM Tobing Christina NM. Tobing Chrystaline Gozales Damanik, Johanes Parlindungan Debra, Anjelia Edwin Edwin Evan Azra Wafa Simamora Frederick Xaverius Tjipto Frederick Xaverius Tjipto ginting, sryani Gio Aritonang Japansen Sinaga Japansen Sinaga Japansen Sinaga Johanes Parlindungan Damanik Joy Zaman Felix Saragih Joy Zaman Felix Saragih Joy Zaman Felix Saragih Jur. M. Udin Silalahi M Arif Meilani Meilani Monica Monica, Monica Nadya Putri Aulia NICHOLAS SUSANTO Nickolas Yohannes Ravanda Matthew Marcel Siahaan Rolib Sitorus Rolib Sitorus Rolib Sitorus Rolib Sitorus Rolib Sitorus Rusdinah Rusdinah Saragih, Joy Zaman Felix Seselia Ongso Shannon Gandrova Siahaan, Albert Sihombing, Andy Tonggo M. Sinaga, Japansen Sitorus, Rolib Sryani Br. Ginting Sryani Ginting Steffany Faustine STEVEN STEVEN Sundro Napitupulu Tanaka, Vincent Tobing, Christina NM. Tonggo Michael Sihombing Tonggo Michael Sihombing, Andy Yohannes, Nickolas