Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.302
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Arena Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Jatiswara GANEC SWARA Jurnal Yudisial Dialogia Iuridica Jurnal Kompilasi Hukum Perspektif Hukum Commerce Law Jurnal Hukum Mimbar Justitia Tamaddun: Jurnal Ilmu Sosial, Seni, dan Humaniora
Ahmad Zuhairi
Faculty Of Law, Mataram University
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
RECOVERY ASET DAERAH YANG DIJADIKAN AGUNAN OLEH PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN BUMD Khairus Febryan Fitrahady; Ahmad Zuhairi; M. Riadhussyah
Arena Hukum Vol. 13 No. 3 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.8

Abstract

ABSTRACTThis paper examines the inability of local governments to recover land assets that have been included as capital for regional-owned enterprises (BUMD). The problem arises when the land is used as an object for collateral by a third party because BUMD is unable to fulfill the achievements in the agreement. This normative research uses a statutory, conceptual and case approach. As a result, the West Lombok Regional Government is still unable to recover regional assets that have been used as collateral by third parties on the basis of a cooperation agreement with BUMD. The land is the capital that is included by the Regional Government to BUMD. Land which becomes the object of capital participation does not automatically transfer to BUMD if the transfer mechanism is not passed and is considered permanent as a regional asset. However, if the Regional Government has approved the land pledge process to the Bank through the general meetings of shareholders (GMS) mechanism, the Government will be very powerless to carry out recovery. However, the regional government could be the losing party if at any time the BUMD cannot fulfill its achievements and the land is auctioned off by the Bank. ABSTRAKTulisan ini mengkaji  ketidakmampuan Pemerintah Daerah melakukan recovery aset tanah yang telah disertakan sebagai modal kepada BUMD. Permasalahan muncul ketika tanah tersebut dijadikan obyek agunan oleh pihak ketiga karena BUMD tidak mampu memenuhi prestasi dalam perjanjian. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Hasilnya, Pemerintah Daerah Lombok barat hingga saat ini masih tidak mampu untuk melakukan recovery terhadap aset daerah yang sudah dijadikan agunan oleh Pihak ketiga dengan dasar perjanjian kerjasama dengan BUMD. Tanah tersebut merupakan modal yang disertakan oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD. Tanah yang menjadi obyek penyertaan modal tersebut tidak otomatis beralih kepada BUMD jika mekanisme pengalihan tidak dilalui dan dianggap tetap sebagai aset daerah. Namun jika Pemerintah Daerah telah menyetujui proses pengagunan tanah tersebut kepada Bank melalui mekanisme RUPS, Pemerintah akan sangat tidak berdaya untuk melakukan recovery. Namun, pemerintah daerah dapat menjadi pihak yang dirugikan jika sewaktu-waktu BUMD tersebut tidak dapat memenuhi prestasi dan tanah tersebut dilelang oleh Bank.
Kedudukan Renegosiasi Kontrak Bisnis Pada Masa Pandemi Covid-19 Desak Putu Satya Anggarani; Ahmad Zuhairi
Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2806

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan hukum renegosiasi kontrak bisnis di masa pandemi COVID-19 dan mengetahui akibat hukum adanya renegosiasi kontrak bisnis di masa pandemi COVID-19. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan hukum renegosiasi kontrak di Indonesia saat ini dapat menggunakan ketentuan-ketentuan berdasarkan pada prinsip force majeure ataupun hardship. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat juga dijadikan sebagai dasar pengaturan renegosiasi kontrak di masa pandemi COVID-19 ini. Akibat hukum dari adanya renegosiasi adalah terjadinya restrukturisasi terhadap perjanjian tersebut dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020.
Urgensi Perubahan Status Badan Hukum Bagi Perusahaan Daerah Pasca PP 54 Tahun 2017 Tentang BUMD Fitrahady, Khairus Febryan; Zuhairi, Ahmad; Hakim, Ari Rahmad; Setiawan, Yudhi
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 10, No 1 (2024): Published Juni 2024
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v10i1.4142

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji urgensi perubahan status Badan Hukum bagi Perusahaan Daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Persoalan utama adalah keterlambatan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membahas dan mengubah bentuk hukum melalui perda. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan banyak BUMD belum menyesuaikan bentuk hukum menjadi Perumda atau Perseroda, yang harus dilakukan melalui perda. Meski Undang-Undang memberi tenggat waktu 3 tahun hingga 2017, banyak DPRD dan Kepala Daerah belum melakukan analisis dan pembahasan. Tidak adanya sanksi dan baru disahkannya Peraturan Pelaksana pada 2017 menjadi kendala. Sebagai contoh, dari 416 BUMD penyedia air minum di Indonesia, hanya 166 yang telah mengubah bentuk hukum pada 2021. Abstract This research aims to examine the urgency of changing the status of Legal Entity for Regional Companies after the enactment of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government and Government Regulation Number 54 Year 2017 on BUMD. The main issue is the delay of the Regional Government and DPRD in discussing and changing the legal form through local regulations. This research uses normative legal methods with statutory and conceptual approaches. The results show that many BUMDs have not adjusted their legal form to Perumda or Perseroda, which must be done through local regulations. Although the law gives a 3-year deadline until 2017, many DPRDs and Regional Heads have not conducted analyses and discussions. The absence of sanctions and the enactment of the Implementing Regulations in 2017 are obstacles. For example, of the 416 BUMDs providing drinking water in Indonesia, only 166 had changed their legal form by 2021.
Analisis Kemitraan Antara Pt. Karya Tani Semesta Dengan Kelompok Tani Orong Mentagi Tentang Pengembangan Komoditas Bawang Putih Di Kecamatan Sembalun Cahyadi, Restu Karisma Dwi; Zuhairi, Ahmad
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4605

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemitraan antara PT. Karya Tani Semesta dengan Kelompok Tani Orong Mentagi tentang pengembangan komoditas bawang putih. Adapun jenis penelitian ini adalah secara hukum normatif empiris, penelitian secara normatif empiris merupakan penelitian yang menggunakan doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dan dengan meneliti secara langsung terhadap identifikasi hukum. Pada hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa pola kemitraan yang terbentuk antara PT. Karya Tani Semesta dengan Kelompok Tani Orong Mentagi adalah pola inti-plasma, tanggung jawab PT. Karya Tani Semesta atas kerugian yang dialami Kelompok Tani Orong Mentagi adalah tanggung jawab secara perdata, sedangkan penyelesaian sengketa yang terjadi diselesaikan melalui prosedur penyelesaian sengketa dalam kontrak perjanjian dan alternative penyelesaian sengketa.
kajian hukum terhadapp perjanjian simpan pinjam pada koperasi Bhakti Husada Dinas Kesehatan kabupaten Lombok Barat Safitri, Sofianti; Muhammad Sood; Ahmad Zuhairi
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5674

Abstract

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian iniasalah untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap koperasi Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Koperasi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Siompan Pinjam (USP). Unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha dari koperasi yang bersangkutan. Dalam perjanjian yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam harus memenuhi pasal 1320 KUHPerdata. Perlindungan hukum dapat doberikan lkepada anggota koperasi yang memiliki dana simpanan pada Koperasi Bhakti Husada apabila terjadi sebuah sangketa hukum antar anggota dengan pengurus, atas dana yang bermasalah dan lain-lain. Maka dari itu pihak koperasi dalam Anggara Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART0 adalah dasar dibentuknya sebuah koperasi seperti yang tertuang dalam Pasal (7) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka AD/ART memiliki kekuatan hukum yang kuat.
Penyelesaian Sengketa Antara Investor Asing Dengan Pemerintah Indonesia Melalui Lembaga Internasional ICSID Dan Pelaksanaan Keputusannya Sutrisno, Budi; Martini, Dwi; Setiawan, Yudhi; Zuhairi, Ahmad
JATISWARA Vol. 36 No. 1 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v36i1.286

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penyelesaian perselisihan investasi antara pemerintah dengan investor asing melalui lembaga ICSID dan pelaksanaan keputusan lembaga ICSID di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyelesaian perselisihan investasi antara pemerintah dengan investor asing melalui lembaga ICSID didasarkan pada perjanjian yang menetapkan sistem otonom dan mandiri untuk lembaga tersebut. Kinerja ICSID tidak mendamaikan atau menengahi perselisihan, ICSID memberikan kerangka kelembagaan dan prosedural untuk komisi konsiliasi independen dan pengadilan arbitrase yang dibentuk dalam setiap kasus untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini ICSID hanya menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa yang mengacu pada dua set prosedural yaitu Konvensi, Regulasi, aturan ICSID, dan aturan Fasilitas Tambahan ICSID.Selanjutnya dalam pelaksanaan keputusan lembaga internasional ICSID di Indonesia mekanismenya mendasarkan pada Undang-undang No 30 Tahun 1999 dimana ditentukan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mekanisme harus didahului adanya permohonan dari pihak pemohon.
Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Yang Berkunjung Di Provinsi NTB Pada Masa Pandemi Covid-19 Zuhairi, Ahmad; Febryan Fitrahady, Khairus; Rahmad Hakim BF, Ari; Riadhussyah, M.
JATISWARA Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i2.431

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak wisatawan yang berkunjung di Provinsi NTB selama masa pandemi Covid-19. Hal tersebut penting dikaji mengingat pariwisata sudah mulai perlahan digelorakan namun membutuhkan kajian yang lebih dalam pada isu arah kebijakan yang semestinya memberikan perlindugan terhadap hak wisatawan untuk berkunjung dalam masa pandemi. Jenis penelitian ini yaitu sosio legal research, dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian pada dasarnya wisatawan merupakan konsumen pengguna jasa pariswisata dan berhubungan dengan pelaku usaha parisiwata sehingga hukum perlindungan konsumen yang harus dijadikan acuan untuk memberikan perlindungan terhadap wisatawan tersebut terhadap keselamatan jiwa dan raganya selama berada dan berkunjung di NTB. Perlindungan Konsumen lahir karena dorongan tiga kelompok kepentingan yang mengatur atau disebut dengan threeangulasi concept yaitu Negara, Pelaku Usaha, dan Kebutuhan Masyarakat. Di NTB sendiri terdapat berbagai kebijakan yang berkaitan langsung dengan penanganan pandemi namun masih belum dapat memberikan kepastian dan perlindungan secara komperhensif dalam menjamin hak yang dimiliki oleh wisatawan tersebut.
Exploring Women’s Housing Challenges: Legal and Policy Solutions for Women’s Access to Adequate Housing Sohaimi, Nor Suzylah; Ismail, Nur Syakiran Akmal; Mega Nisfa Makhroja; Norhanizan Sahib; Ahmad Zuhairi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v13i1.1643

Abstract

Women face significant challenges in accessing affordable and adequate housing, particularly in developing countries where discriminatory practices, gender inequality, and restrictive legal frameworks persist. Despite housing being recognised as a fundamental human right by international laws, many women around the world continue to face insecurity in this area. This issue remains largely underexplored, even though it directly impacts women’s economic and social well-being, safety, and overall quality of life. This study seeks to explore the patterns of research on women’s housing issues, identify the global challenges faced by women in accessing housing, and provide suggestions for the adoption of international practices and regulations to overcome these barriers. The research was based on a systematic literature review (SLR), which critically examined global studies on women’s housing to understand the core issues and solutions proposed by various nations. Key findings indicated that women encounter major obstacles, such as housing insecurity, gender inequality in housing access, and risks related to safety, including sexual violence. International practices, such as the Housing First model, gender-sensitive urban planning, and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), offer frameworks to mitigate these issues. Policy recommendations include the enforcement of anti-discrimination laws, expansion of affordable housing programmes, and the provision of integrated support services for women facing housing insecurity.
Peran Opinion Leader Dalam Pilihan Politik Masyarakat Pesisir (Studi Di Kelurahan Ampenan Kecamatan Ampenan Kota Mataram) Hamid, Ihsan; Ramdani, Ihwanul; Zuhairi, Ahmad
TAMADDUN: Jurnal Ilmu Sosial, Seni, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): TAMADDUN: Jurnal Ilmu Sosial, Seni, dan Humaniora
Publisher : Yayasan Alpatih Harapan Semesta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70115/9yvs6z37

Abstract

Dalam masyarakat yang hidup berkelompok berdasarkan karakterisitk dan kesamaan latar belakang tertntu seperti kesamaan tempat tinggal, profesi atau tradisi, peran opinion leader sangat penting dan dominan dalam menentukan sikap sosial politik dari masayarakat tersebut, bahkan tidak jarang peran opinion leader tersebut juga sekaligus memiliki peran-peran penting dalam urusan menyelesaian konflik dan urusan keluarga sehingga pada batas tertentu opinion leader menjadi sangat sentral dalam sebuah komunitas masyarakat. Begitu juga halnya yang terjadi di beberapa wilayah di Lombok, seperti halnya di Kelurahan Ampenan Kota Mataram, seperti apa peran dan siapa tokoh opinion leadernya maka penting diteliti untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut. Untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dengan data primer bersumber dari observasi dan wawancara dengansejumlah informan, baik itu dari perwakilan masyarakat maupun dari unsur tokoh pemuda, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai media maupun hasil penelitian pihak lain yangdapat menunjang analisa. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa opinion leader diwilayah tersebut adalah orang yang mempunyai keunggulan dari pada masyarakat kebanyakan. Salah satu keunggulan opinion leader daibandingkan dengan masyarakat kebanyakan adalah pada umumya opinion leader itu lebih mudah menyesuaikan diri dengan masyarakatnya, lebih kompeten dan lebih mengetahui tatacara pemeliharaan norma yang ada didalam masyarakat. Dari hasil pengolahan data yang diperoleh dari jawaban setiap narasumber, dapat diketahui bahwa tokoh opinion leader yang berpengaruh pada masyarakat pesisir kelurahan Ampenan Tengah adalah Ibu Sukini S.Pd, yang menjabat sebagai Kepala Lingkungan Melayu Bangsal.Selain itu, dia juga memiliki sifat suka membantu masyarakat, juga karena memiliki profesi/jabatan cukup sentral disitu sehingga dia menjadi tokoh opinion leader diwilayah tersebut
Kajian Yuridis Pelaksanaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Melalui Program Islamic Banking Amanah (IB) Oleh Bank NTB Syariah Cabang Selong Rohmati, Ernidasari; Muhaimin; Zuhairi, Ahmad
Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3245

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pembiayaan kendaraan bermotor melalui program Islamic Banking Amanah oleh Bank NTB Syariah cabang Selong dan penyelesaian apabila terjadi pembiayaan bermasalah dalam sistem pembiayaan kendaraan bermotor melalui program Islamic Banking Amanah oleh Bank NTB Syariah Cabang Selong. Penelitian ini merupakan merupakan penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan kendaraan bermotor melalui program Islamic Banking Amanah (IB) oleh Bank NTB Syariah cabang Selong yang menggunakan akad murabahah, Adapun dalam praktiknya proses pelaksanaan yang dijalanlan oleh Bank NTB Syariah Cabang Selong belum terdapat pembiayaan yang bermasalah.
Co-Authors ADE DIMAN MULADA Andika Ristiawanna Rangga Budi Sutrisno Budi Sutrisno Budi Sutrisno Cahyadi, Restu Karisma Dwi Chatarina Umbul Wahyuni Deni Indra Desak Putu Satya Anggarani Dwi Martini Dwi Martini Dwi Martini Dwi Prilmilono Febryan Fitrahady, Khairus Fitrahady, Khairus Febryan Hakim, Ari Rahmad Hamid, Ihsan Ibnu Rato Karunia Ismail, Nur Syakiran Akmal Khairus Febryan Fitrahady Khotibul Islam Lalu Wira Pria Suhartana M. Riadhussyah Mega Nisfa Makhroja Moh. Saleh Muhaimin Muhammad Sood Norhanizan Sahib Nyimas Azniyati Parihah Rahmad Hakim BF, Ari Ramdani, Ihwanul Regina Shafa Trisna Riadhussyah, M. Rina Khairani Pancaningrum Rohmati, Ernidasari Safitri, Sofianti Saleh Saleh Sembiring, Rinawati Sohaimi, Nor Suzylah Sonia Mahayani Sudiarto Sudiarto, Sudiarto Widodo Dwi Putro Widodo Dwi Putro Wisudawan, I Gusti Agung Yudhi Setiawan Yudhi Setiawan Zunnuraeni Zunnuraeni